1. MODULPERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing,
Pasar Modal
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Dosen
Pengampu
Prof. Dr.
Hapzi Ali,
CMA
FEB AKUNTANSI
11 1A2323EL SANTI RIZKI AMALIA
Abstract Kompetensi
Memahami Penanaman Modal Dalam
Negeri dan Asing, Pasar Modal
.
Memberikan pemahaman dan
pembelajaran tentang Penanaman
Modal Dalam Negeri dan Asing, Pasar
Modal
2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang
dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan.
ANALISIS PENGARUH UTANG LUAR NEGERI (ULN) DAN PENANAMAN
MODAL ASING (PMA) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
INDONESIA TAHUN 1986-2011
Pembangunan ekonomi merupakan sebuah keharusan bagi negara-negara berkembang,
termasuk Indonesia, untuk mensejajarkan diri dengan negara-negara maju dalam bidang
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Upaya pembangunan ekonomi dinegara-negara
tersebut,yang umumnya digagas oleh pemerintahannya, tampaknya sedikit terkendala akibat
kurang tersedianya sumber-sumber daya ekonomi produktif, terutama sumber daya modal.
Untuk memenuhi kecukupan sumber daya modal ini, maka pemerintah negara yang
bersangkutan berupaya untuk mendatangkan sumber daya modal dari luar negeri melalui
berbagai jenis pinjaman ataupun investasi. Utang Luar Negeri dalam jangka pendek sangat
membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan
belanja negara, akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang
cukup besar. Sedangkan Penanaman Modal Asing diharapkan mampu meningkatkan
produktivitas dalam negeri melalui pengadaan alat -alat atau fasilitas produksi seperti
pembukaan pabrik -pabrik. Dengan perhitungan kuadrat terkecil sederhana (ordinary least
square = OLS),penelitian ini menguji bagaimana pengaruh dari Utang Luar Negeri dan
Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia yang berlangsung
antara tahun 1986 hingga tahun 2011 yang mana pada tahun tersebut banyak terjadi
3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
dinamika kondisi ekonomi Indonesia, termasuk di dalamnya krisis ekonomi yang
berlangsung pada akhir decade 1990-an.
Penanaman Modal Asing
Arus sumber keuangan internasional dapat terwujud dalam dua bentuk. Yang
pertama adalah penanaman modal asing “langsung” atau PMA, yang biasa dilakukan
oleh perusahaan- perusahaan raksasa multinasional (atau biasa juga disebut perusahaan
transnasional, yaitu suatu perusahaan besar yang berkantor pusat berada di negara-negara
maju asalnya, sedangkan cabang operasi atau anak-anak perusahaannya tersebar di berbagai
penjuru dunia). Dana investasi ini langsung diwujudkan dengan berupa pendirian pabrik,
pengadaan fasilitas produksi, pembelian mesin-mesin dan sebagainya. Investasi asing
swasta ini bisa juga berupa investasi portofolio (portofolio investment) yang dana
investasinya tidak diwujudkan langsung sebagai alat-alat produksi, melainkan ditanam pada
aneka instrumen keuangan seperti saham, obligasi, sertifikat deposito, surat promes investasi,
dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah bantuan pembangunan resmi pemerintah
(public development assistance) atau bantuan/pinjaman luar negeri (foreign aid) yang
berasal dari pemerintahan suatu negara secara individual atau dari beberapa pihak secara
bersama (multilateral) melalui perantara lembaga-lembaga independen atau swasta
Pasar Modal
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah menggariskan bahwa Pasar
Modal mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.
Pertumbuhan suatu Pasar Modal sangat tergantung dari kinerja perusahaan efek. Untuk
mengkoordinasikan modal, dukungan teknis, dan sumber daya manusia dalam pengembangan
Pasar Modal diperlukan suatu kepemimpinan yang efektif. Perusahaan-perusahaan harus
4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
menjalin kerja sama yang erat untuk menciptakan pasar yang mampu menyediakan berbagai
jenis produk dan alternatif investasi bagi masyarakat.
Untuk mengembangkan prasarana industri Efek diperlukan investasi yang besar. Investasi
tersebut tergantung pada keuntungan ekonomis yang dapat diperoleh para usahawan. Faktor-
faktor yang dapat mengurangi jumlah investasi yang dapat diperlukan untuk membangun
prasarana dan mengurangi biaya operasi perusahaan efek, akan mendorong perkembangan
Pasar Modal melalui peningkatan kelangsungan hidup Perusahaan Efek. Perkembangan
dimaksud dapat dicapai apabila faktor-faktor tersebut juga mampu menghasilkan layanan dan
alternatif investasi yang aman dan berkualitas tinggi terutama dalam memberikan pelayanan
yang optimal kepada para investor sehingga perkembangannya nanti akan sangat
mempengaruhi minat dari para calon investor baru yang ingin coba-coba berinvestasi di Pasar
Modal.
PERANAN PASAR MODAL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
Keberadaan pasar modal dalam perekonomian modern sudah tidak dapat terelakkan lagi bagi
seluruh negara di dunia ini, tidak terkecuali di Indonesia. Tingginya permintaan akan barang
dan jasa akibat dari semakin banyaknya umat manusia di dunia ini membuat perusahaan, baik
yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan, harus mampu memenuhi semua order yang
diinginkan masyarakat dunia secara global. Di Indonesia, negara yang masuk dalam kategori
negara berkembang, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa sangat tinggi. Hal ini
dibuktikan dengan makin banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang bermunculan di
Indonesia, baik domestik maupun asing, karena pangsa pasar yang potensial ada di Indonesia.
Pasar modal dapat menjadi salah satu alternatif jitu dalam pengembangan pembangunan
ekonomi di Indonesia. Keberadaannya yang semakin berkembang semakin membuktikan
bahwa pasar modal semakin dibutuhkan sebagai bagian dari realisasi pemerintah dalam
5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
memenuhi kebutuhan masyarakat baik barang maupun jasa. Kebutuhan perusahaan dalam hal
modal dapat terealisasikan manakala perusahaan tersebut berkecimpung di pasar modal
Indonesia.
Implementasi REALISASI INVESTASI PMDN DAN PMA TAHUN
2017 MELAMPAUI TARGET
DIPUBLIKASIKAN PADA : SELASA, 30 JANUARI 2018 00:00:00, DIBACA : 2.022
KALIJakarta, 30 Januari 2018 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
mempublikasikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan
Penanaman Modal Asing (PMA) triwulan IV (periode Oktober-Desember) Tahun 2017 yang
mencapai angka sebesar Rp 179,6 triliun, meningkat 12,7% dari periode yang sama tahun
2016 sebesar Rp 159,4 triliun. Realisasi investasi tersebut menyerap 350.399 Tenaga Kerja
Indonesia. Sedangkan realisasi investasi PMDN dan PMA sepanjang tahun 2017 (Januari
Desember) menembus angka Rp 692,8 triliun, melampaui target realisasi investasi PMDN
dan PMA tahun 2017 sebesar Rp 678,8 triliun.
Kepala BKPM Thomas Lembong menyampaikan bahwa capaian realisasi investasi tahun
2017 tersebut memberikan harapan dan optimisme untuk dapat mencapai target realisasi
investasi tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 765,0 triliun.
''Dalam rangka mempercepat realisasi investasi proyek-proyek PMA/PMDN, diberbagai
Kementerian terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah dibentuk
Satuan Tugas sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yang berfungsi antara lain akan membantu mencari
solusi permasalahan yang dihadapi oleh investor dalam merealisasikan investasinya'',
demikian kata Thomas Lembong dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, 30 Januari
6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
2018.
Selama Triwulan IV Tahun 2017, realisasi PMDN sebesar Rp 67,6 triliun, naik 16,4% dari
Rp 58,1 triliun pada periode yang sama tahun 2016, dan PMA sebesar Rp 112 triliun, naik
10,6% dari Rp 101,3 triliun pada periode yang sama tahun 2016.
BKPM juga mencatat, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5
besar) adalah: DKI Jakarta (Rp 33,9 triliun, 18,9 %); Jawa Barat (Rp 24,1 triliun, 13,4%);
Jawa Tengah (Rp 18,5 triliun, 10,3%); Jawa Timur (Rp 16,3 triliun, 9,1%); dan Banten (Rp
13,9 triliun, 7,8%).
Sedangkan realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah:
Listrik, Gas dan Air (Rp 24,3 triliun, 13,6%); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp
22,6 triliun, 12,6%); Industri Makanan (Rp 17,4 triliun, 9,7%), Pertambangan (Rp 16,4
triliun, 9,1%), dan Tanaman Pangan dan Perkebunan (Rp 14,6 triliun, 8,1%);
Lima besar negara asal PMA adalah: Singapura (US$ 2,3 miliar, 27,8%); Jepang (US$ 1,0
miliar, 11,9%); Hongkong, RRT (US$ 0,8 miliar, 9,0%); Korea Selatan (US$ 0,7 miliar,
7,9%) dan R.R. Tiongkok (US$ 0,6 miliar, 7,5 %).
Thomas Lembong menambahkan, ''Terkait dengan implementasi Percepatan Pelaksanaan
Berusaha, BKPM sendiri sudah menerbitkan dua peraturan baru yaitu Peraturan Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal. Diharapkan dengan adanya dua peraturan BKPM baru tersebut akan
7. ‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
lebih memberikan kejelasan, kepastian dan kecepatan dalam menyusun berbagai perizinan
yang terkait investasi termasuk pelaporan dan pengawasannya baik di BKPM, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan
Kabupaten/Kota, yang tujuannya adalah agar terjadinya peningkatan minat dan juga
realisasi investasi di Indonesia''.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - BKPM, Azhar Lubis
menjelaskan, realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan IV Tahun 2017
mencapai 350.399 orang dengan rincian sebanyak 127.228 pada proyek PMDN dan sebanyak
223.171 orang pada proyek PMA. Ia juga menjelaskan tentang sebaran investasi di luar Jawa
tercatat sebesar Rp 72,5 triliun atau setara dengan 40,4% dari total investasi Triwulan IV
Tahun 2017.
Untuk periode Januari Desember Tahun 2017 dari realisasi investasi sebesar Rp 692,8 triliun,
realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: DKI Jakarta
(Rp 108,6 triliun, 15,7 %); Jawa Barat (Rp 107,1 triliun, 15,5%); Jawa Timur (Rp 66,0
triliun, 9,5%); Banten (Rp 55,8 triliun, 8,1%); dan Jawa Tengah (Rp 51,5 triliun, 7,4%).
Berdasarkan sektor usaha, (5 besar) realisasi investasi (PMDN & PMA) adalah: Listrik, Gas
dan Air (Rp 82,1 triliun, 11,8%); Pertambangan (Rp 79,1 triliun, 11,4%); Industri Makanan
(Rp 64,8 triliun, 9,4%), Industri Logam, Mesin, dan Elektronik (Rp 64,3 triliun, 9,3%), dan
Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 59,8 triliun, 8,6%).
Sedangkan realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$
8,4 miliar, 26,2%); Jepang (US$ 5,0 miliar, 15,5%); R. R. Tiongkok (US$ 3,4 miliar, 10,4%);
Hong Kong, RRT (US$ 2,1 miliar, 6,6%); dan Korea Selatan (US$ 2,0 miliar, 6,3%).
8. ‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
Referensi:
http://teori-ilmupemerintahan.blogspot.com/2011/03/pengertian-penanaman-modal-asing.html
Ikerianti, Tivani (2013) Penanaman Modal Asing
http://ikeriyanti.blogspot.com/2013/06/penanaman-modal-asing.html
Andrian, Harry (Nov, 2013) Pasar Modal Indonesia
https://akuntansiterapan.com/2013/11/01/pasar-modal-indonesia/
Kementrian Kesehatan RI http://www.depkes.go.id/article/print/18013100002/realisasi-
investasi-pmdn-dan-pma-tahun-2017-melampaui-target.html