SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
MODULPERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing,
Pasar Modal
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Dosen
Pengampu
Prof. Dr.
Hapzi Ali,
CMA
FEB AKUNTANSI
11 1A2323EL SANTI RIZKI AMALIA
Abstract Kompetensi
Memahami Penanaman Modal Dalam
Negeri dan Asing, Pasar Modal
.
Memberikan pemahaman dan
pembelajaran tentang Penanaman
Modal Dalam Negeri dan Asing, Pasar
Modal
‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang
dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan.
ANALISIS PENGARUH UTANG LUAR NEGERI (ULN) DAN PENANAMAN
MODAL ASING (PMA) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
INDONESIA TAHUN 1986-2011
Pembangunan ekonomi merupakan sebuah keharusan bagi negara-negara berkembang,
termasuk Indonesia, untuk mensejajarkan diri dengan negara-negara maju dalam bidang
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Upaya pembangunan ekonomi dinegara-negara
tersebut,yang umumnya digagas oleh pemerintahannya, tampaknya sedikit terkendala akibat
kurang tersedianya sumber-sumber daya ekonomi produktif, terutama sumber daya modal.
Untuk memenuhi kecukupan sumber daya modal ini, maka pemerintah negara yang
bersangkutan berupaya untuk mendatangkan sumber daya modal dari luar negeri melalui
berbagai jenis pinjaman ataupun investasi. Utang Luar Negeri dalam jangka pendek sangat
membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan
belanja negara, akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang
cukup besar. Sedangkan Penanaman Modal Asing diharapkan mampu meningkatkan
produktivitas dalam negeri melalui pengadaan alat -alat atau fasilitas produksi seperti
pembukaan pabrik -pabrik. Dengan perhitungan kuadrat terkecil sederhana (ordinary least
square = OLS),penelitian ini menguji bagaimana pengaruh dari Utang Luar Negeri dan
Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia yang berlangsung
antara tahun 1986 hingga tahun 2011 yang mana pada tahun tersebut banyak terjadi
‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
dinamika kondisi ekonomi Indonesia, termasuk di dalamnya krisis ekonomi yang
berlangsung pada akhir decade 1990-an.
Penanaman Modal Asing
Arus sumber keuangan internasional dapat terwujud dalam dua bentuk. Yang
pertama adalah penanaman modal asing “langsung” atau PMA, yang biasa dilakukan
oleh perusahaan- perusahaan raksasa multinasional (atau biasa juga disebut perusahaan
transnasional, yaitu suatu perusahaan besar yang berkantor pusat berada di negara-negara
maju asalnya, sedangkan cabang operasi atau anak-anak perusahaannya tersebar di berbagai
penjuru dunia). Dana investasi ini langsung diwujudkan dengan berupa pendirian pabrik,
pengadaan fasilitas produksi, pembelian mesin-mesin dan sebagainya. Investasi asing
swasta ini bisa juga berupa investasi portofolio (portofolio investment) yang dana
investasinya tidak diwujudkan langsung sebagai alat-alat produksi, melainkan ditanam pada
aneka instrumen keuangan seperti saham, obligasi, sertifikat deposito, surat promes investasi,
dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah bantuan pembangunan resmi pemerintah
(public development assistance) atau bantuan/pinjaman luar negeri (foreign aid) yang
berasal dari pemerintahan suatu negara secara individual atau dari beberapa pihak secara
bersama (multilateral) melalui perantara lembaga-lembaga independen atau swasta
Pasar Modal
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah menggariskan bahwa Pasar
Modal mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.
Pertumbuhan suatu Pasar Modal sangat tergantung dari kinerja perusahaan efek. Untuk
mengkoordinasikan modal, dukungan teknis, dan sumber daya manusia dalam pengembangan
Pasar Modal diperlukan suatu kepemimpinan yang efektif. Perusahaan-perusahaan harus
‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
menjalin kerja sama yang erat untuk menciptakan pasar yang mampu menyediakan berbagai
jenis produk dan alternatif investasi bagi masyarakat.
Untuk mengembangkan prasarana industri Efek diperlukan investasi yang besar. Investasi
tersebut tergantung pada keuntungan ekonomis yang dapat diperoleh para usahawan. Faktor-
faktor yang dapat mengurangi jumlah investasi yang dapat diperlukan untuk membangun
prasarana dan mengurangi biaya operasi perusahaan efek, akan mendorong perkembangan
Pasar Modal melalui peningkatan kelangsungan hidup Perusahaan Efek. Perkembangan
dimaksud dapat dicapai apabila faktor-faktor tersebut juga mampu menghasilkan layanan dan
alternatif investasi yang aman dan berkualitas tinggi terutama dalam memberikan pelayanan
yang optimal kepada para investor sehingga perkembangannya nanti akan sangat
mempengaruhi minat dari para calon investor baru yang ingin coba-coba berinvestasi di Pasar
Modal.
PERANAN PASAR MODAL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
Keberadaan pasar modal dalam perekonomian modern sudah tidak dapat terelakkan lagi bagi
seluruh negara di dunia ini, tidak terkecuali di Indonesia. Tingginya permintaan akan barang
dan jasa akibat dari semakin banyaknya umat manusia di dunia ini membuat perusahaan, baik
yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan, harus mampu memenuhi semua order yang
diinginkan masyarakat dunia secara global. Di Indonesia, negara yang masuk dalam kategori
negara berkembang, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa sangat tinggi. Hal ini
dibuktikan dengan makin banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang bermunculan di
Indonesia, baik domestik maupun asing, karena pangsa pasar yang potensial ada di Indonesia.
Pasar modal dapat menjadi salah satu alternatif jitu dalam pengembangan pembangunan
ekonomi di Indonesia. Keberadaannya yang semakin berkembang semakin membuktikan
bahwa pasar modal semakin dibutuhkan sebagai bagian dari realisasi pemerintah dalam
‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
memenuhi kebutuhan masyarakat baik barang maupun jasa. Kebutuhan perusahaan dalam hal
modal dapat terealisasikan manakala perusahaan tersebut berkecimpung di pasar modal
Indonesia.
Implementasi REALISASI INVESTASI PMDN DAN PMA TAHUN
2017 MELAMPAUI TARGET
DIPUBLIKASIKAN PADA : SELASA, 30 JANUARI 2018 00:00:00, DIBACA : 2.022
KALIJakarta, 30 Januari 2018 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
mempublikasikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan
Penanaman Modal Asing (PMA) triwulan IV (periode Oktober-Desember) Tahun 2017 yang
mencapai angka sebesar Rp 179,6 triliun, meningkat 12,7% dari periode yang sama tahun
2016 sebesar Rp 159,4 triliun. Realisasi investasi tersebut menyerap 350.399 Tenaga Kerja
Indonesia. Sedangkan realisasi investasi PMDN dan PMA sepanjang tahun 2017 (Januari
Desember) menembus angka Rp 692,8 triliun, melampaui target realisasi investasi PMDN
dan PMA tahun 2017 sebesar Rp 678,8 triliun.
Kepala BKPM Thomas Lembong menyampaikan bahwa capaian realisasi investasi tahun
2017 tersebut memberikan harapan dan optimisme untuk dapat mencapai target realisasi
investasi tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 765,0 triliun.
''Dalam rangka mempercepat realisasi investasi proyek-proyek PMA/PMDN, diberbagai
Kementerian terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah dibentuk
Satuan Tugas sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yang berfungsi antara lain akan membantu mencari
solusi permasalahan yang dihadapi oleh investor dalam merealisasikan investasinya'',
demikian kata Thomas Lembong dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, 30 Januari
‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
2018.
Selama Triwulan IV Tahun 2017, realisasi PMDN sebesar Rp 67,6 triliun, naik 16,4% dari
Rp 58,1 triliun pada periode yang sama tahun 2016, dan PMA sebesar Rp 112 triliun, naik
10,6% dari Rp 101,3 triliun pada periode yang sama tahun 2016.
BKPM juga mencatat, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5
besar) adalah: DKI Jakarta (Rp 33,9 triliun, 18,9 %); Jawa Barat (Rp 24,1 triliun, 13,4%);
Jawa Tengah (Rp 18,5 triliun, 10,3%); Jawa Timur (Rp 16,3 triliun, 9,1%); dan Banten (Rp
13,9 triliun, 7,8%).
Sedangkan realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah:
Listrik, Gas dan Air (Rp 24,3 triliun, 13,6%); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp
22,6 triliun, 12,6%); Industri Makanan (Rp 17,4 triliun, 9,7%), Pertambangan (Rp 16,4
triliun, 9,1%), dan Tanaman Pangan dan Perkebunan (Rp 14,6 triliun, 8,1%);
Lima besar negara asal PMA adalah: Singapura (US$ 2,3 miliar, 27,8%); Jepang (US$ 1,0
miliar, 11,9%); Hongkong, RRT (US$ 0,8 miliar, 9,0%); Korea Selatan (US$ 0,7 miliar,
7,9%) dan R.R. Tiongkok (US$ 0,6 miliar, 7,5 %).
Thomas Lembong menambahkan, ''Terkait dengan implementasi Percepatan Pelaksanaan
Berusaha, BKPM sendiri sudah menerbitkan dua peraturan baru yaitu Peraturan Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal. Diharapkan dengan adanya dua peraturan BKPM baru tersebut akan
‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
lebih memberikan kejelasan, kepastian dan kecepatan dalam menyusun berbagai perizinan
yang terkait investasi termasuk pelaporan dan pengawasannya baik di BKPM, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan
Kabupaten/Kota, yang tujuannya adalah agar terjadinya peningkatan minat dan juga
realisasi investasi di Indonesia''.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - BKPM, Azhar Lubis
menjelaskan, realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan IV Tahun 2017
mencapai 350.399 orang dengan rincian sebanyak 127.228 pada proyek PMDN dan sebanyak
223.171 orang pada proyek PMA. Ia juga menjelaskan tentang sebaran investasi di luar Jawa
tercatat sebesar Rp 72,5 triliun atau setara dengan 40,4% dari total investasi Triwulan IV
Tahun 2017.
Untuk periode Januari Desember Tahun 2017 dari realisasi investasi sebesar Rp 692,8 triliun,
realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: DKI Jakarta
(Rp 108,6 triliun, 15,7 %); Jawa Barat (Rp 107,1 triliun, 15,5%); Jawa Timur (Rp 66,0
triliun, 9,5%); Banten (Rp 55,8 triliun, 8,1%); dan Jawa Tengah (Rp 51,5 triliun, 7,4%).
Berdasarkan sektor usaha, (5 besar) realisasi investasi (PMDN & PMA) adalah: Listrik, Gas
dan Air (Rp 82,1 triliun, 11,8%); Pertambangan (Rp 79,1 triliun, 11,4%); Industri Makanan
(Rp 64,8 triliun, 9,4%), Industri Logam, Mesin, dan Elektronik (Rp 64,3 triliun, 9,3%), dan
Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 59,8 triliun, 8,6%).
Sedangkan realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$
8,4 miliar, 26,2%); Jepang (US$ 5,0 miliar, 15,5%); R. R. Tiongkok (US$ 3,4 miliar, 10,4%);
Hong Kong, RRT (US$ 2,1 miliar, 6,6%); dan Korea Selatan (US$ 2,0 miliar, 6,3%).
‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
Referensi:
http://teori-ilmupemerintahan.blogspot.com/2011/03/pengertian-penanaman-modal-asing.html
Ikerianti, Tivani (2013) Penanaman Modal Asing
http://ikeriyanti.blogspot.com/2013/06/penanaman-modal-asing.html
Andrian, Harry (Nov, 2013) Pasar Modal Indonesia
https://akuntansiterapan.com/2013/11/01/pasar-modal-indonesia/
Kementrian Kesehatan RI http://www.depkes.go.id/article/print/18013100002/realisasi-
investasi-pmdn-dan-pma-tahun-2017-melampaui-target.html

More Related Content

Similar to PMDN PMA Realisasi Investasi 2017 Lampaui Target

Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...Nur Anisa Rachmawati
 
Proposal bisnis startup rumah dana
Proposal bisnis startup rumah danaProposal bisnis startup rumah dana
Proposal bisnis startup rumah danaAulya Yarzuki
 
PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxPEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxYogiAlthariq
 
ASEAN Free Trade Area dll yg pro rakyat
ASEAN Free Trade Area dll yg pro rakyatASEAN Free Trade Area dll yg pro rakyat
ASEAN Free Trade Area dll yg pro rakyatFerie Sulistiono
 
Materi presentasi sae 2018
Materi presentasi sae 2018Materi presentasi sae 2018
Materi presentasi sae 2018Adammakna85
 
Contoh Proposal Penelitian
Contoh Proposal PenelitianContoh Proposal Penelitian
Contoh Proposal PenelitianYuca Siahaan
 
Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal.pptx
Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal.pptxBimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal.pptx
Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal.pptxAbdul Hadi Ilman
 
LINIER TREND ANALYSIS DAMPAK PENINGKATAN INVESTASI DI DAERAH TERHADAP PENGEMB...
LINIER TREND ANALYSIS DAMPAK PENINGKATAN INVESTASI DI DAERAH TERHADAP PENGEMB...LINIER TREND ANALYSIS DAMPAK PENINGKATAN INVESTASI DI DAERAH TERHADAP PENGEMB...
LINIER TREND ANALYSIS DAMPAK PENINGKATAN INVESTASI DI DAERAH TERHADAP PENGEMB...ikhsan setiawan
 
Resume Pertemuan 2-7 Ekonomi Internasional
Resume Pertemuan 2-7 Ekonomi InternasionalResume Pertemuan 2-7 Ekonomi Internasional
Resume Pertemuan 2-7 Ekonomi Internasionalyeniok11
 
Peran investasi dalam pembangunan ekonomi nasional
Peran investasi dalam pembangunan ekonomi nasionalPeran investasi dalam pembangunan ekonomi nasional
Peran investasi dalam pembangunan ekonomi nasionalIffa Tabahati
 
Presentasi Tesis RUSDI.ppt
Presentasi Tesis RUSDI.pptPresentasi Tesis RUSDI.ppt
Presentasi Tesis RUSDI.pptnovri7
 
Presentasi Tesis RUSDI.ppt
Presentasi Tesis RUSDI.pptPresentasi Tesis RUSDI.ppt
Presentasi Tesis RUSDI.pptnovri7
 
Mp3 ei paparan asdep taru bangwil diknas-5 juli 2011
Mp3 ei   paparan asdep taru bangwil diknas-5 juli 2011Mp3 ei   paparan asdep taru bangwil diknas-5 juli 2011
Mp3 ei paparan asdep taru bangwil diknas-5 juli 2011gatothp
 
Mp3 ei paparan asdep taru bangwil diknas-5 juli 2011
Mp3 ei   paparan asdep taru bangwil diknas-5 juli 2011Mp3 ei   paparan asdep taru bangwil diknas-5 juli 2011
Mp3 ei paparan asdep taru bangwil diknas-5 juli 2011PVB Jatim
 
DIPLOMASI KERETA API DALAM UPAYA PROMOSI DAN EKSPANSI INDUSTRI STRATEGIS INDO...
DIPLOMASI KERETA API DALAM UPAYA PROMOSI DAN EKSPANSI INDUSTRI STRATEGIS INDO...DIPLOMASI KERETA API DALAM UPAYA PROMOSI DAN EKSPANSI INDUSTRI STRATEGIS INDO...
DIPLOMASI KERETA API DALAM UPAYA PROMOSI DAN EKSPANSI INDUSTRI STRATEGIS INDO...Shinta Dwi Utami
 

Similar to PMDN PMA Realisasi Investasi 2017 Lampaui Target (20)

Perkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh Pihak
Perkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh PihakPerkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh Pihak
Perkuat Pasar Modal Butuh Dukungan Seluruh Pihak
 
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
 
Perkuat pasar modal butuh dukungan seluruh pihak
Perkuat pasar modal butuh dukungan seluruh pihakPerkuat pasar modal butuh dukungan seluruh pihak
Perkuat pasar modal butuh dukungan seluruh pihak
 
Proposal bisnis startup rumah dana
Proposal bisnis startup rumah danaProposal bisnis startup rumah dana
Proposal bisnis startup rumah dana
 
REZZ PPT.pptx
REZZ PPT.pptxREZZ PPT.pptx
REZZ PPT.pptx
 
Foreign Direct Investment (FDI) dan Iklim investasi di Indonesia
Foreign Direct Investment (FDI) dan  Iklim investasi di IndonesiaForeign Direct Investment (FDI) dan  Iklim investasi di Indonesia
Foreign Direct Investment (FDI) dan Iklim investasi di Indonesia
 
PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxPEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
 
ASEAN Free Trade Area dll yg pro rakyat
ASEAN Free Trade Area dll yg pro rakyatASEAN Free Trade Area dll yg pro rakyat
ASEAN Free Trade Area dll yg pro rakyat
 
Materi presentasi sae 2018
Materi presentasi sae 2018Materi presentasi sae 2018
Materi presentasi sae 2018
 
Contoh Proposal Penelitian
Contoh Proposal PenelitianContoh Proposal Penelitian
Contoh Proposal Penelitian
 
Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal.pptx
Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal.pptxBimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal.pptx
Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal.pptx
 
LINIER TREND ANALYSIS DAMPAK PENINGKATAN INVESTASI DI DAERAH TERHADAP PENGEMB...
LINIER TREND ANALYSIS DAMPAK PENINGKATAN INVESTASI DI DAERAH TERHADAP PENGEMB...LINIER TREND ANALYSIS DAMPAK PENINGKATAN INVESTASI DI DAERAH TERHADAP PENGEMB...
LINIER TREND ANALYSIS DAMPAK PENINGKATAN INVESTASI DI DAERAH TERHADAP PENGEMB...
 
Persentasi trading
Persentasi tradingPersentasi trading
Persentasi trading
 
Resume Pertemuan 2-7 Ekonomi Internasional
Resume Pertemuan 2-7 Ekonomi InternasionalResume Pertemuan 2-7 Ekonomi Internasional
Resume Pertemuan 2-7 Ekonomi Internasional
 
Peran investasi dalam pembangunan ekonomi nasional
Peran investasi dalam pembangunan ekonomi nasionalPeran investasi dalam pembangunan ekonomi nasional
Peran investasi dalam pembangunan ekonomi nasional
 
Presentasi Tesis RUSDI.ppt
Presentasi Tesis RUSDI.pptPresentasi Tesis RUSDI.ppt
Presentasi Tesis RUSDI.ppt
 
Presentasi Tesis RUSDI.ppt
Presentasi Tesis RUSDI.pptPresentasi Tesis RUSDI.ppt
Presentasi Tesis RUSDI.ppt
 
Mp3 ei paparan asdep taru bangwil diknas-5 juli 2011
Mp3 ei   paparan asdep taru bangwil diknas-5 juli 2011Mp3 ei   paparan asdep taru bangwil diknas-5 juli 2011
Mp3 ei paparan asdep taru bangwil diknas-5 juli 2011
 
Mp3 ei paparan asdep taru bangwil diknas-5 juli 2011
Mp3 ei   paparan asdep taru bangwil diknas-5 juli 2011Mp3 ei   paparan asdep taru bangwil diknas-5 juli 2011
Mp3 ei paparan asdep taru bangwil diknas-5 juli 2011
 
DIPLOMASI KERETA API DALAM UPAYA PROMOSI DAN EKSPANSI INDUSTRI STRATEGIS INDO...
DIPLOMASI KERETA API DALAM UPAYA PROMOSI DAN EKSPANSI INDUSTRI STRATEGIS INDO...DIPLOMASI KERETA API DALAM UPAYA PROMOSI DAN EKSPANSI INDUSTRI STRATEGIS INDO...
DIPLOMASI KERETA API DALAM UPAYA PROMOSI DAN EKSPANSI INDUSTRI STRATEGIS INDO...
 

More from Santirzkamalia

Hbl 5, santi rizki amalia, prof hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan , u...
Hbl 5, santi rizki amalia, prof hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan , u...Hbl 5, santi rizki amalia, prof hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan , u...
Hbl 5, santi rizki amalia, prof hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan , u...Santirzkamalia
 
Hbl 14, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perdagangan internasional, ...
Hbl 14, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perdagangan internasional, ...Hbl 14, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perdagangan internasional, ...
Hbl 14, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perdagangan internasional, ...Santirzkamalia
 
Hbl 6, santi rizki amalia, prof hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, univ...
Hbl 6, santi rizki amalia, prof hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, univ...Hbl 6, santi rizki amalia, prof hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, univ...
Hbl 6, santi rizki amalia, prof hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, univ...Santirzkamalia
 
Hbl 4, santi rizki amalia, prof hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiay...
Hbl 4, santi rizki amalia, prof hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiay...Hbl 4, santi rizki amalia, prof hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiay...
Hbl 4, santi rizki amalia, prof hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiay...Santirzkamalia
 
Hbl 10, santi rizki amalia, prof hapzi ali, anti monopoli dan persaingan tida...
Hbl 10, santi rizki amalia, prof hapzi ali, anti monopoli dan persaingan tida...Hbl 10, santi rizki amalia, prof hapzi ali, anti monopoli dan persaingan tida...
Hbl 10, santi rizki amalia, prof hapzi ali, anti monopoli dan persaingan tida...Santirzkamalia
 
Hbl2, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau r...
Hbl2, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau r...Hbl2, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau r...
Hbl2, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau r...Santirzkamalia
 
Hbl 7, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perburuhan, universitas merc...
Hbl 7, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perburuhan, universitas merc...Hbl 7, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perburuhan, universitas merc...
Hbl 7, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perburuhan, universitas merc...Santirzkamalia
 
Hbl, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau re...
Hbl, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau re...Hbl, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau re...
Hbl, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau re...Santirzkamalia
 

More from Santirzkamalia (8)

Hbl 5, santi rizki amalia, prof hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan , u...
Hbl 5, santi rizki amalia, prof hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan , u...Hbl 5, santi rizki amalia, prof hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan , u...
Hbl 5, santi rizki amalia, prof hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan , u...
 
Hbl 14, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perdagangan internasional, ...
Hbl 14, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perdagangan internasional, ...Hbl 14, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perdagangan internasional, ...
Hbl 14, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perdagangan internasional, ...
 
Hbl 6, santi rizki amalia, prof hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, univ...
Hbl 6, santi rizki amalia, prof hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, univ...Hbl 6, santi rizki amalia, prof hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, univ...
Hbl 6, santi rizki amalia, prof hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, univ...
 
Hbl 4, santi rizki amalia, prof hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiay...
Hbl 4, santi rizki amalia, prof hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiay...Hbl 4, santi rizki amalia, prof hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiay...
Hbl 4, santi rizki amalia, prof hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiay...
 
Hbl 10, santi rizki amalia, prof hapzi ali, anti monopoli dan persaingan tida...
Hbl 10, santi rizki amalia, prof hapzi ali, anti monopoli dan persaingan tida...Hbl 10, santi rizki amalia, prof hapzi ali, anti monopoli dan persaingan tida...
Hbl 10, santi rizki amalia, prof hapzi ali, anti monopoli dan persaingan tida...
 
Hbl2, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau r...
Hbl2, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau r...Hbl2, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau r...
Hbl2, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau r...
 
Hbl 7, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perburuhan, universitas merc...
Hbl 7, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perburuhan, universitas merc...Hbl 7, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perburuhan, universitas merc...
Hbl 7, santi rizki amalia, prof hapzi ali, hukum perburuhan, universitas merc...
 
Hbl, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau re...
Hbl, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau re...Hbl, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau re...
Hbl, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau re...
 

Recently uploaded

Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategikmonikabudiman19
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptatiakirana1
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).pptSIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).pptAchmadHasanHafidzi
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IAccIblock
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptxPerkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptxzulfikar425966
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 

Recently uploaded (20)

Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).pptSIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptxPerkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 

PMDN PMA Realisasi Investasi 2017 Lampaui Target

  • 1. MODULPERKULIAHAN HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing, Pasar Modal Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA FEB AKUNTANSI 11 1A2323EL SANTI RIZKI AMALIA Abstract Kompetensi Memahami Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing, Pasar Modal . Memberikan pemahaman dan pembelajaran tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing, Pasar Modal
  • 2. ‘18 2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. ANALISIS PENGARUH UTANG LUAR NEGERI (ULN) DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 1986-2011 Pembangunan ekonomi merupakan sebuah keharusan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mensejajarkan diri dengan negara-negara maju dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Upaya pembangunan ekonomi dinegara-negara tersebut,yang umumnya digagas oleh pemerintahannya, tampaknya sedikit terkendala akibat kurang tersedianya sumber-sumber daya ekonomi produktif, terutama sumber daya modal. Untuk memenuhi kecukupan sumber daya modal ini, maka pemerintah negara yang bersangkutan berupaya untuk mendatangkan sumber daya modal dari luar negeri melalui berbagai jenis pinjaman ataupun investasi. Utang Luar Negeri dalam jangka pendek sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Sedangkan Penanaman Modal Asing diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dalam negeri melalui pengadaan alat -alat atau fasilitas produksi seperti pembukaan pabrik -pabrik. Dengan perhitungan kuadrat terkecil sederhana (ordinary least square = OLS),penelitian ini menguji bagaimana pengaruh dari Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia yang berlangsung antara tahun 1986 hingga tahun 2011 yang mana pada tahun tersebut banyak terjadi
  • 3. ‘18 3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id dinamika kondisi ekonomi Indonesia, termasuk di dalamnya krisis ekonomi yang berlangsung pada akhir decade 1990-an. Penanaman Modal Asing Arus sumber keuangan internasional dapat terwujud dalam dua bentuk. Yang pertama adalah penanaman modal asing “langsung” atau PMA, yang biasa dilakukan oleh perusahaan- perusahaan raksasa multinasional (atau biasa juga disebut perusahaan transnasional, yaitu suatu perusahaan besar yang berkantor pusat berada di negara-negara maju asalnya, sedangkan cabang operasi atau anak-anak perusahaannya tersebar di berbagai penjuru dunia). Dana investasi ini langsung diwujudkan dengan berupa pendirian pabrik, pengadaan fasilitas produksi, pembelian mesin-mesin dan sebagainya. Investasi asing swasta ini bisa juga berupa investasi portofolio (portofolio investment) yang dana investasinya tidak diwujudkan langsung sebagai alat-alat produksi, melainkan ditanam pada aneka instrumen keuangan seperti saham, obligasi, sertifikat deposito, surat promes investasi, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah bantuan pembangunan resmi pemerintah (public development assistance) atau bantuan/pinjaman luar negeri (foreign aid) yang berasal dari pemerintahan suatu negara secara individual atau dari beberapa pihak secara bersama (multilateral) melalui perantara lembaga-lembaga independen atau swasta Pasar Modal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah menggariskan bahwa Pasar Modal mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan suatu Pasar Modal sangat tergantung dari kinerja perusahaan efek. Untuk mengkoordinasikan modal, dukungan teknis, dan sumber daya manusia dalam pengembangan Pasar Modal diperlukan suatu kepemimpinan yang efektif. Perusahaan-perusahaan harus
  • 4. ‘18 4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id menjalin kerja sama yang erat untuk menciptakan pasar yang mampu menyediakan berbagai jenis produk dan alternatif investasi bagi masyarakat. Untuk mengembangkan prasarana industri Efek diperlukan investasi yang besar. Investasi tersebut tergantung pada keuntungan ekonomis yang dapat diperoleh para usahawan. Faktor- faktor yang dapat mengurangi jumlah investasi yang dapat diperlukan untuk membangun prasarana dan mengurangi biaya operasi perusahaan efek, akan mendorong perkembangan Pasar Modal melalui peningkatan kelangsungan hidup Perusahaan Efek. Perkembangan dimaksud dapat dicapai apabila faktor-faktor tersebut juga mampu menghasilkan layanan dan alternatif investasi yang aman dan berkualitas tinggi terutama dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada para investor sehingga perkembangannya nanti akan sangat mempengaruhi minat dari para calon investor baru yang ingin coba-coba berinvestasi di Pasar Modal. PERANAN PASAR MODAL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA Keberadaan pasar modal dalam perekonomian modern sudah tidak dapat terelakkan lagi bagi seluruh negara di dunia ini, tidak terkecuali di Indonesia. Tingginya permintaan akan barang dan jasa akibat dari semakin banyaknya umat manusia di dunia ini membuat perusahaan, baik yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan, harus mampu memenuhi semua order yang diinginkan masyarakat dunia secara global. Di Indonesia, negara yang masuk dalam kategori negara berkembang, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan makin banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang bermunculan di Indonesia, baik domestik maupun asing, karena pangsa pasar yang potensial ada di Indonesia. Pasar modal dapat menjadi salah satu alternatif jitu dalam pengembangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Keberadaannya yang semakin berkembang semakin membuktikan bahwa pasar modal semakin dibutuhkan sebagai bagian dari realisasi pemerintah dalam
  • 5. ‘18 5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id memenuhi kebutuhan masyarakat baik barang maupun jasa. Kebutuhan perusahaan dalam hal modal dapat terealisasikan manakala perusahaan tersebut berkecimpung di pasar modal Indonesia. Implementasi REALISASI INVESTASI PMDN DAN PMA TAHUN 2017 MELAMPAUI TARGET DIPUBLIKASIKAN PADA : SELASA, 30 JANUARI 2018 00:00:00, DIBACA : 2.022 KALIJakarta, 30 Januari 2018 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) triwulan IV (periode Oktober-Desember) Tahun 2017 yang mencapai angka sebesar Rp 179,6 triliun, meningkat 12,7% dari periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp 159,4 triliun. Realisasi investasi tersebut menyerap 350.399 Tenaga Kerja Indonesia. Sedangkan realisasi investasi PMDN dan PMA sepanjang tahun 2017 (Januari Desember) menembus angka Rp 692,8 triliun, melampaui target realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2017 sebesar Rp 678,8 triliun. Kepala BKPM Thomas Lembong menyampaikan bahwa capaian realisasi investasi tahun 2017 tersebut memberikan harapan dan optimisme untuk dapat mencapai target realisasi investasi tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 765,0 triliun. ''Dalam rangka mempercepat realisasi investasi proyek-proyek PMA/PMDN, diberbagai Kementerian terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah dibentuk Satuan Tugas sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yang berfungsi antara lain akan membantu mencari solusi permasalahan yang dihadapi oleh investor dalam merealisasikan investasinya'', demikian kata Thomas Lembong dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, 30 Januari
  • 6. ‘18 6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id 2018. Selama Triwulan IV Tahun 2017, realisasi PMDN sebesar Rp 67,6 triliun, naik 16,4% dari Rp 58,1 triliun pada periode yang sama tahun 2016, dan PMA sebesar Rp 112 triliun, naik 10,6% dari Rp 101,3 triliun pada periode yang sama tahun 2016. BKPM juga mencatat, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: DKI Jakarta (Rp 33,9 triliun, 18,9 %); Jawa Barat (Rp 24,1 triliun, 13,4%); Jawa Tengah (Rp 18,5 triliun, 10,3%); Jawa Timur (Rp 16,3 triliun, 9,1%); dan Banten (Rp 13,9 triliun, 7,8%). Sedangkan realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Listrik, Gas dan Air (Rp 24,3 triliun, 13,6%); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 22,6 triliun, 12,6%); Industri Makanan (Rp 17,4 triliun, 9,7%), Pertambangan (Rp 16,4 triliun, 9,1%), dan Tanaman Pangan dan Perkebunan (Rp 14,6 triliun, 8,1%); Lima besar negara asal PMA adalah: Singapura (US$ 2,3 miliar, 27,8%); Jepang (US$ 1,0 miliar, 11,9%); Hongkong, RRT (US$ 0,8 miliar, 9,0%); Korea Selatan (US$ 0,7 miliar, 7,9%) dan R.R. Tiongkok (US$ 0,6 miliar, 7,5 %). Thomas Lembong menambahkan, ''Terkait dengan implementasi Percepatan Pelaksanaan Berusaha, BKPM sendiri sudah menerbitkan dua peraturan baru yaitu Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Diharapkan dengan adanya dua peraturan BKPM baru tersebut akan
  • 7. ‘18 7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id lebih memberikan kejelasan, kepastian dan kecepatan dalam menyusun berbagai perizinan yang terkait investasi termasuk pelaporan dan pengawasannya baik di BKPM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang tujuannya adalah agar terjadinya peningkatan minat dan juga realisasi investasi di Indonesia''. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - BKPM, Azhar Lubis menjelaskan, realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan IV Tahun 2017 mencapai 350.399 orang dengan rincian sebanyak 127.228 pada proyek PMDN dan sebanyak 223.171 orang pada proyek PMA. Ia juga menjelaskan tentang sebaran investasi di luar Jawa tercatat sebesar Rp 72,5 triliun atau setara dengan 40,4% dari total investasi Triwulan IV Tahun 2017. Untuk periode Januari Desember Tahun 2017 dari realisasi investasi sebesar Rp 692,8 triliun, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: DKI Jakarta (Rp 108,6 triliun, 15,7 %); Jawa Barat (Rp 107,1 triliun, 15,5%); Jawa Timur (Rp 66,0 triliun, 9,5%); Banten (Rp 55,8 triliun, 8,1%); dan Jawa Tengah (Rp 51,5 triliun, 7,4%). Berdasarkan sektor usaha, (5 besar) realisasi investasi (PMDN & PMA) adalah: Listrik, Gas dan Air (Rp 82,1 triliun, 11,8%); Pertambangan (Rp 79,1 triliun, 11,4%); Industri Makanan (Rp 64,8 triliun, 9,4%), Industri Logam, Mesin, dan Elektronik (Rp 64,3 triliun, 9,3%), dan Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 59,8 triliun, 8,6%). Sedangkan realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$ 8,4 miliar, 26,2%); Jepang (US$ 5,0 miliar, 15,5%); R. R. Tiongkok (US$ 3,4 miliar, 10,4%); Hong Kong, RRT (US$ 2,1 miliar, 6,6%); dan Korea Selatan (US$ 2,0 miliar, 6,3%).
  • 8. ‘18 8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id Daftar Pustaka Referensi: http://teori-ilmupemerintahan.blogspot.com/2011/03/pengertian-penanaman-modal-asing.html Ikerianti, Tivani (2013) Penanaman Modal Asing http://ikeriyanti.blogspot.com/2013/06/penanaman-modal-asing.html Andrian, Harry (Nov, 2013) Pasar Modal Indonesia https://akuntansiterapan.com/2013/11/01/pasar-modal-indonesia/ Kementrian Kesehatan RI http://www.depkes.go.id/article/print/18013100002/realisasi- investasi-pmdn-dan-pma-tahun-2017-melampaui-target.html