Sistem Pengendalian Internal Dalam Penerbitan Faktur Pajak Di PT Lippo Karawaci Tbk PT Lippo Karawaci Tbk menerapkan sistem LK Tax System untuk mengolah data penjualan dan menerbitkan faktur pajak secara elektronik ke sistem e-Faktur secara efektif dan efisien serta meminimalkan kesalahan. LK Tax System dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam proses penerbitan faktur pajak bagi PT

1. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
DALAM PENERBITAN FAKTUR PAJAK
DI PT LIPPO KARAWACI TBK
OLEH :
SANDY SETIAWAN
55516120017
DOSEN : PROF. DR. IR. HAPZI ALI, MM, CMA
MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA (S2)
UNIVERSITAS MERCUBUANA
2017

2. i
ABSTRAK
PT. Lippo Karawaci Tbk merupakan salah satu perusahaan property terbesar
di Indonesia. Industry property saat ini memiliki tingkat persaingan yang sangat
tinggi di Indonesia. Bersamaan dengan perkembangan industri property di
Indonesia, serta untuk mengatasi persaingan yang semakin kompetitif, diperlukan
sebuah strategi yang kreatif dan inovatif yang berdampak pada efektivitas dan
efisiensi didalam operasional perusahaan, dalam rangka agar perusahaan dapat
tetap bertahan dan bersaing pada kompetisi di dunia bisnis.
Salah satu strategi bisnis yang diterapkan oleh PT. Lippo Karawaci Tbk
adalah dengan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi yang handal,
salah satunya yaitu LK Tax System. LK Tax System yaitu sistem yang digunakan
untuk pengolahan data penjualan terutang PPN dalam rangka penerbitan faktur
pajak. Output dari LK Tax System berupa CSV yang langsung dapat digunakan
atau di import ke dalam aplikasi e-Faktur dalam pembuatan faktur pajak. LK Tax
System dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam proses penerbitan
faktur pajak, serta dapat meminimalisir kesalahan dalam penerbitan faktur pajak.
Jika penerbitan faktur pajak masih manual dengan cara input per transaksi, maka
menjadi tidak efektif dan efisien. Hal inilah yang mendasari penerapan LK Tax
System, karena berimplikasi positif terhadap aktivitas bisnis perusahaan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tahapan
penelitian yang digunakan adalah tahap pendeskripsian, tahap reduksi data,
tahap analisis data, dan proposisi.
LK Tax System memudahkan aktivitas bisnis khususnya departemen pajak
dalam menerbitkan faktur pajak. LK Tax System merupakan sistem yang baik dan
cepat dalam pengelolaan dan pengolahan data. LK Tax System membutuhkan
koneksi internet dan sudah terhubung dengan jaringan internet yang kuat, yang
memudahkan user dalam mengakses sistem. Kecepatan dan keakuratan data
dalam penerbitan faktur pajak sudah berjalan dengan baik, sehingga
menciptakan efektivitas dan efisiensi terhadap aktivitas operasional perusahaan.
Kata Kunci : PT. Lippo Karawaci Tbk, Implementasi LK Tax System, Efektivitas
dan Efisiensi.

3. ii
DAFTAR ISI
Halaman
Abstrak............................................................................................................. i
Daftar Isi........................................................................................................... ii
Daftar Gambar.................................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang........................................................................................ 1
1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian............................................................ 3
1.2.1 Tujuan Penelitian ........................................................................ 3
1.2.2 Kegunaan Penelitian ................................................................... 3
1.3 Sistematika Penulisan............................................................................. 4
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1. Sistem ..................................................................................................... 5
2.2. Pengendalian........................................................................................... 5
2.3. Pengendalian Internal ............................................................................. 5
2.4. Sistem Pengendalian Internal ................................................................. 6
2.5. Tujuan Pengendalian Internal................................................................. 6
2.6. Pengusaha Kena Pajak............................................................................ 6
2.7. Pajak Pertambahan Nilai......................................................................... 7
2.8. Faktur Pajak............................................................................................ 7
2.9. Faktur Pajak Elektronik.......................................................................... 8
2.10. Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak ......................................................... 8
2.11. Sanksi Jika Telat Menerbitkan Faktur Pajak .......................................... 10

4. iii
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian ....................................................................................... 11
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Sejarah Singkat PT. Lippo Karawaci Tbk .............................................. 13
4.2 Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Penerbitan Faktur Pajak 14
4.3 Analisis Kelebihan Sistem Yang Diterapkan ......................................... 17
4.4 Analisis Kelemahan Sistem Yang Diterapkan........................................ 18
4.5 Proposisi ................................................................................................. 19
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan............................................................................................. 20
5.2. Saran ....................................................................................................... 20
5.2.1 Bagi PT Lippo Karawaci Tbk..................................................... 20
5.2.2 Bagi Perusahaan Lain ................................................................. 20
DAFTAR PUSTAKA

5. iv
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 4.1 Contoh Input Nomor Faktur Pajak di LK Tax System.................. 14
Gambar 4.2 Contoh Nomor Faktur Pajak Yang Tersisa ................................... 15
Gambar 4.3 Contoh Format Upload Data PPN Ke LK Tax System ................. 16
Gambar 4.4 Contoh Data PPN Yang Telah Di Upload..................................... 16
Gambar 4.5 Contoh Export File CSV PPN Hasil Olahan LK Tax System....... 17

6. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kewajiban membuat faktur pajak merupakan salah satu mata rantai
kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diawali dari melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Padahal
dalam pelaksanaannya, Pengusaha Kena Pajak memegang peranan penting
sebagai ujung tombak penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebab
seluruh aktifitas mulai dari pemungutan kepada pembeli Barang Kena Pajak
(BKP)/Penerima Jasa Kena Pajak (JKP) sampai pada pelaporan kepada
Kantor Pelayanan Pajak seluruhnya berada pada pundak Pengusaha Kena
Pajak. Dalam melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai kepada
pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena
Pajak menggunakan sebuah bukti pemungutan yang disebut faktur pajak.
Sistem pembuatan dan pengiriman faktur pajak tersebut menimbulkan
banyak masalah dalam pelaksanaannya. Faktur pajak cacat atau faktur pajak
fiktif adalah salah satunya. Faktur pajak cacat timbul jika penjual yang
membuat faktur pajak melakukan kesalahan penulisan atau membuat faktur
pajak yang tidak memenuhi peraturan yang ada di dalam Undang-Undang
PPN Nomor 42 Tahun 2009 sehingga faktur pajak tersebut tidak dapat
digunakan dalam pengkreditan baik oleh pihak penjual atau pembeli.
Terungkapnya sejumlah kasus perpajakan menunjukkan bahwa Direktorat
Jenderal Pajak agar segera dibenahi sehingga kemampuan keuangan negara
tidak makin terbatas. Penyimpangan dalam bidang perpajakan ini salah
satunya adalah pemalsuan faktur pajak oleh individu atau perusahaan-
perusahaan, dan faktur pajak fiktif yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena
Pajak akan sangat merugikan bagi pihak pengguna faktur pajak tersebut,
karena faktur pajak yang dianggap faktur pajak masukan bagi penerima tidak
dapat digunakan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan Pajak

7. 2
Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai.
Salah satu langkah Ditjen Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak,
yaitu dengan meluncurkan aplikasi e-Faktur yang diharapkan dapat
meminimalisir penerbitan Faktur Pajak fiktif. E-Faktur merupakan pelayanan
teknologi terbaru yaitu melakukan pelaporan pajak secara elektronik yang
langsung diinstruksikan dari pusat. e-Faktur dilatarbelakangi oleh 2 (dua) hal
utama yaitu adanya penyalahgunaan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terkait
Faktur Pajak (FP) dan tingginya beban administrasi faktur pajak (Dirjen
Pajak, PENG-6/PJ.02/2015). E-Faktur dilandasi oleh Peraturan Direktorat
Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 yang diterapkan pada 1 Juli 2014
untuk PKP tertentu, 1 Juli 2015 untuk PKP jawa dan bali dan 1 Juli 2016
untuk PKP se-Indonesia. Dengan adanya e-Faktur mempermudah pelayanan
karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian
nomor seri faktur pajak. Selain itu juga sistem berbasis elektronik ini akan
meminimalkan penyalahgunaan penggunakan faktur pajak oleh perusahaan
fiktif atau pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga potensi pajak yang
hilang menjadi sangat kecil.
PT. Lippo Karawaci Tbk merupakan salah satu perusahaan yang berskala
internasional tentu memiliki banyak transaksi penjualan yang berkaitan erat
dengan penerbitan Faktur Pajak. Sehingga tidak memungkinkan jika
pembuatan faktur pajak dilakukan secara manual di sistem e-Faktur, karena
kurang efektif dan efisien serta dari sisi pengendalian pasti banyak terjadi
kesalahan dalam penerbitan faktur pajak. Dalam segala aktivitas operasional
perusahaan, PT. Lippo Karawaci Tbk telah mengimplementasikan Sistem
Informasi Akuntansi Berbasis Enterprise Resource Planning (ERP) dan
khususnya dalam penerbitan Faktur Pajak menggunakan aplikasi LK Tax
System. Penerbitan faktur pajak sangat erat kaitannya dengan sanksi pajak
yang ada jika terjadi keterlambatan penerbitan faktur pajak, serta kesalahan
dalam penerbitan faktur pajak juga berdampak negatif pelayanan perusahan
pada pelanggan.

8. 3
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENERBITAN FAKTUR
PAJAK DI PT. LIPPO KARAWACI TBK”
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.2.1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,
maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat
pengendalian yang ada dalam pengolahan data penjualan untuk
menerbitkan faktur pajak melalui LK Tax System ke aplikasi e-Faktur
di PT. Lippo Karawaci Tbk.
1.2.2 Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan,
menambah wawasan, serta mengaplikasikan Sistem Informasi
Akuntansi berbasis komputer dalam pengolahan data perpajakan
saat ini.
2. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran
bagi pihak manajemen baik itu perusahaan atau organisasi sebagai
bahan pertimbangan dan penyempurnaan dalam mengembangkan
Sistem Informasi Akuntansi berbasis komputer (LK Tax System)
dalam menerbitkan faktur pajak secara akurat dan tepat waktu.

9. 4
1.3 Sistematika Penulisan
Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan antara bab
satu dengan yang lainnya dan disusun secara terperinci dan sistematis untuk
memberikan gambaran dan mempermudah pembahasan tentang penelitian ini,
sistematika dari masing-masing bab dapat diperinci sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah
beserta pokok permasalahannya, tujuan penelitian,
kegunaan penelitian, dan sistematika penulisannya.
BAB II : KAJIAN PUSTAKA
Bab ini menguraikan tentang konsep-konsep yang relevan
sebagai acuan dan landasan dalam memecahkan masalah
yang ada.
BAB III : METODE PENELITIAN
Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang
dilakukan oleh peneliti.
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan
pembahasan yang meliputi pengendalian internal yang ada
dalam pengolahan data penjualan dijadikan standar format
import faktur pajak melalui LK Tax System, sehingga
format import tersebut dapat digunakan dalam penerbitan
faktur pajak di aplikasi e-Faktur.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini merupakan bab penutup yang mengemukakan
kesimpulan akhir dari pembahasan yang menjadi jawaban
dari permasalahan dan saran-saran sebagai pertimbangan
bagi pihak manajemen.

10. 5
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Sistem
Sistem adalah kumpulan dari sub-sub sistem atau elemen-elemen yang
saling berkerjasama dan berinteraksi untuk mencapai tujuan organisasi
(informasi/target/goal), (Hapzi Ali, 2010).
Sedangkan menurut pendapat lain mengatakan bahwa “Sistem adalah
suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk
melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.” (Mulyadi, 2008).
2.2 Pengendalian
Pengendalian adalah fungsi manajemen yang mengusahakan agar
pekerjaan/ kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana, instruksi, pedoman,
patokan, pengaturan atau hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. (Anonim 1,
2017).
2.3 Pengendalian Internal
Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian intern atau kontrol
intern didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya
manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu
organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern
merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur
sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan
mendeteksi penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi baik
yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak berwujud (seperti
reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang). (Anonim 2,
2017).

11. 6
2.4 Sistem Pengendalian Internal
Sistem Pengendalian Internal adalah suatu sistem usaha atau sistem sosial
yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan
ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan perusahaan agar
bergerak sesuai dengan tujuan dan program perusahaan dan mendorong
efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.
Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif dapat memberikan
informasi yang tepat bagi manajer maupun dewan direksi yang bagus untuk
mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan
perusahaan yang lebih efektif pula.
Sistem Pengendalian Internal berfungsi sebagai pengatur sumberdaya yang
telah ada untuk dapat difungsikan secara maksimal guna memperoleh
pengembalian (gains) yang maksimal pula dengan pendekatan perancangan
yang menggunakan asas Cost-Benefit.
2.5 Tujuan Pengendalian Internal
Tujuan pengendalian intern adalah menjamin manajemen
perusahaan/organisasi/entitas agar:
a. Tujuan perusahaan yang ditetapkan akan dapat dicapai.
b. Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya
c. Kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Pengendalian internal dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan
sumber daya perusahaan. Pengendalian intern dapat menyediakan informasi
tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan
serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam
perencanaan.
2.6 Pengusaha Kena Pajak
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah bisnis/perusahaan/pengusaha yang
melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)
yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengusaha Kena Pajak (PKP)

12. 7
harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh DJP, dengan beberapa persyaratan
tertentu salah satunya untuk pengusaha baik orang pribadi maupun badan
yang telah memiliki peredaran bruto atau omset selama satu tahun diatas 4,8
Milyar.
2.7 Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap
pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke
konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau
Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung,
maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan
penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir)
tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.
Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak
pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang
disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal
istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang
dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah
PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat
produknya.
Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10
persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di
Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya,
yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun
2000, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. (Anonim 3, 2017).
2.8 Faktur Pajak
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP),
yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa
Kena Pajak (JKP). Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena
pajak, ia harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti dirinya telah

13. 8
memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak
tersebut. Perlu diingat bahwa barang/jasa kena pajak yang diperjualbelikan,
telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya.
2.9 Faktur Pajak Elektronik
Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan
pengertian bentuk Faktur Pajak terbaru, yang terdiri dari bentuk elektronik
atau e-Faktur dan tertulis (hardcopy) - PMK Nomor 151/PMK.011/2013.
Berikut beberapa peraturan terkait e-Faktur beserta penjelasannya:
1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata
Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan
Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan
atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang
Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak
Berbentuk Elektronik.
2.10Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak
PKP harus membuat Faktur Pajak pada:
a. saat penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
a dan/atau Pasal 16D UU PPN;
b. saat penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
c UU PPN;
c. saat ekspor BKP Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf f UU PPN;
d. saat ekspor BKP Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf g UU PPN; dan/atau

14. 9
e. saat ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h UU
PPN.
Faktur Pajak juga harus dibuat pada kondisi sebagai berikut:
a. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi
sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP;
b. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap
pekerjaan; atau
c. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
tersendiri.
d. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP terutang pajak di
tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha
dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan
dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak.
Bentuk Faktur Pajak dapat berupa:
a. Elektronik, yaitu Faktur Pajak yang dibuat secara elektronik (efaktur)
sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai tata cara pembuatan
Faktur Pajak yang berbentuk elektronik, untuk setiap penyerahan BKP
dan/atau penyerahan JKP; atau
b. kertas (hardcopy), yaitu Faktur Pajak yang dibuat tidak secara elektronik
berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk setiap penyerahan
dan/atau ekspor BKP dan/atau penyerahan dan/atau ekspor JKP.
Informasi dalam Faktur Pajak paling sedikit harus memuat:
a. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
b. nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan
harga;
d. Jenis barang atau jasa harus diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau
sesungguhnya mengenai BKP dan/atau JKP yang diserahkan;
e. PPN yang dipungut;
f. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;

15. 10
g. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
h. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. Untuk
Faktur Pajak berbentuk elektronik, tanda tangan berupa Tanda Tangan
Elektronik.
 PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang nama
PKP atau pegawai (dimungkinkan menunjuk lebih dari 1 orang) yang akan
menandatangani Faktur Pajak, disertai contoh tandatangan dengan
melampirkan fotokopi kartu identitas yang telah dilegalisasi pejabat
berwenang, kepada Kepala KPP paling lama pada akhir bulan berikutnya
sejak bulan pegawai tersebut mulai menandatanganani Faktur Pajak.
 Faktur Pajak wajib harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta
ditandatangani oleh PKP atau pegawai yang ditunjuk. Jika Faktur tidak
memenuhi ketentuan maka disebut Faktur Pajak Tidak Lengkap. (Anonim
4, 2017).
2.11Sanksi Jika Telat Menerbitkan Faktur Pajak
Dalam pasal 14 Ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan,
a. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat
faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; 2%
Dari DPP
b. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur
pajak secara lengkap 2% Dari DPP
c. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur
pajak. (Anonim 5, 2017).

16. 11
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif
dengan cara mencari data-data yang berasal dari informasi-informasi melalui
para informan yang tidak memerlukan analisa penghitungan (Lexy Moleong,
2006).
Para peneliti kualitatif sedapat mungkin berinteraksi secara langsung
dengan informan, mengenal secara dekat dunia mereka, mengamati, dan
mengikuti alur kehidupan informan secara apa adanya. (Rianse dan Abdi,
2009). Hal ini dilakukan sebagai upaya peneliti dalam mengkaji data subyek
penelitian secara mendalam dan objektif karena tanpa adanya penghitungan,
maka informasi-informasi dari para informan sangat urgen keberadaannya.
Fokus dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal Dalam
Penerbitan Faktur Pajak pada PT. Lippo Karawaci Tbk.
Untuk mencapai tujuan analisis kualitatif, tahapan penelitian yang digunakan
adalah sebagai berikut:
1. Tahap Pendeskripsian
Pada tahap ini peneliti memasuki obyek tempat penelitian, selanjutnya
peneliti membaca, melihat gambar, berpikir, melihat aktivitas pelaku dan
kemudian mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan dalam
suatu tulisan, untuk kemudian dibuat suatu kesimpulan.
2. Tahap Reduksi Data
Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa
informan yang berhubungan dengan sistem, dan selanjutnya data dari hasil
wawancara tersebut kemudian direduksi. Tahap reduksi data diartikan
secara sempit sebagai proses pengurangan data, namun dalam arti yang
lebih luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap
data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap
data yang dirasa masih kurang. Data dari hasil wawancara kemudian

17. 12
dibandingkan dengan data hasil observasi dan dokumentasi di lapangan
untuk kemudian dibuat suatu kesimpulan.
3. Tahap Analisis
Pada tahap ini, peneliti mengurai fokus masalah yang ditetapkan secara
rinci untuk kemudian dicari pemecahan masalahnya dengan memberikan
solusi atau rekomendasi terkait sistem informasi yang meliputi: teknologi
informasi, sistem informasi, pengumpulan data, penyimpanan,
pemeliharaan, keamanan, organisasi, dan pengambilan kembali.
4. Proposisi
Hasil dari penelitian ini adalah berupa proposisi atau dugaan. Analisis
data kualitatif mencakup tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan. Pada penarikan kesimpulan dilakukan
ketika peneliti mencatat keteraturan, penjelasan, dan proposisi.
Proposisi adalah satu tutur atau pernyataan yang melukiskan beberapa
keadaan yang belum tentu benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat
berita. Proposisi adalah istilah yang dipergunakan dalam analisis logika.
Keadaan dan peristiwa-peristiwa itu pada umumnya melibatkan pribadi
atau orang yang dirujuk oleh ujaran dalam kalimat. Kebenaran sebuah
proposisi berkorespondensi dengan fakta. (Anonim 6, 2017).

18. 13
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Sejarah Singkat PT Lippo Karawaci Tbk
PT. Lippo Karawaci Tbk (LPKR) didirikan tanggal 15 Oktober 1990
dengan nama PT Tunggal Reksakencana. Kantor pusat LPKR terletak di Jl.
Boulevard Palem Raya No. 7, Menara Matahari Lantai 22-23, Lippo
Karawaci Central, Tangerang 15811, Banten - Indonesia.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan PT.
Lippo Karawaci Tbk (LPKR) adalah dalam bidang real estate,
pengembangan perkotaan (urban development), pembebasan/pembelian,
pengolahan, pematangan, pengurugan dan penggalian tanah; membangun
sarana dan prasarana/infrastruktur; merencanakan, membangun,
menyewakan, menjual, dan mengusahakan gedung-gedung, perumahan,
perkantoran, perindustrian, perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, pusat
sarana olahraga dan sarana penunjang, termasuk tetapi tidak terbatas pada
lapangan golf, klub-klub, restoran, tempat-tempat hiburan lain, laboratorium
medik, apotik beserta fasilitasnya baik secara langsung maupun melalui
penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal; menyediakan
pengelolaan kawasan siap bangun, membangun jaringan prasarana
lingkungan dan pengelolaannya, membangun dan mengelola fasilitas umum,
serta jasa akomodasi.
PT. Lippo Karawaci Tbk (LPKR) telah menerapkan sistem informasi yang
berbasis Enterprise Resource Planning. Dalam berbagai departemen/divisi,
sistem ini diperlukan sebagai penunjang aktivitas operasional perusahaan,
khususnya di departemen pajak. Dalam mengolah data penjualan untuk
diterbitkan faktur pajak, PT.Lippo Karawaci Tbk menerapkan aplikasi yang
bernama LK Tax System, yang berfungsi untuk membuat standar format
import penerbitan faktur pajak ke dalam aplikasi e-Faktur.

19. 14
4.2 Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Penerbitan Faktur Pajak
di PT Lippo Karawaci Tbk
Dalam penerbitan faktur pajak, PT. Lippo Karawaci Tbk mengolah data
penjualan untuk dijadikan faktur pajak di LK Tax System. Output dari LK
Tax System berupa format import penerbitan faktur pajak ke dalam aplikasi
e-Faktur.
Setiap permintaan nomor faktur pajak yang didapat dari aplikasi e-Nofa,
selalu di input ke dalam LK Tax System dan didalam LK Tax System tersedia
nomor faktur pajak yang tersisa.
Gambar 4.1 (Contoh Nomor Faktur Pajak yang didapat dari e-Nofa
untuk di input ke dalam aplikasi LK Tax System)

20. 15
Gambar 4.2 (Contoh nomor Faktur Pajak yang tersisa)

21. 16
Proses pengolahan data penjualan untuk di upload ke dalam aplikasi LK
Tax System agar menghasilkan output format import ke dalam aplikasi e-
Faktur.
Gambar 4.3 (Contoh format upload data penjualan ke dalam aplikasi
LK Tax System)
Data penjualan yang telah diupload akan muncul seperti ini :
Gambar 4.4 (Contoh data penjualan yang telah di upload)
Jika Faktur Pajak telah sesuai dengan data penjualan yang ada, dapat
langsung klik save.

22. 17
Data Faktur pajak yang telah diupload ke dalam LK Tax System, dapat
langsung digunakan untuk di import ke dalam aplikasi e-Faktur dalam bentuk
file csv.
Gambar 4.5 (Contoh export file csv data penjualan yang telah di
upload untuk di import ke dalam aplikasi e-Faktur)
Output file csv import selesai dibuat dan dapat langsung di import ke dalam
aplikasi e-Faktur untuk pembuatan atau penerbitan faktur pajak.
4.3 Analisis Kelebihan Sistem Yang Diterapkan
Adapun kelebihan dari LK Tax System yang diterapkan, yaitu :
1. Penerbitan Faktur Pajak akan lebih cepat dan tidak memakan waktu lama
dalam proses penerbitan faktur pajak karena data penjualan terutang PPN
diolah melalui LK Tax System dan menghasilkan format import yang
dapat digunakan di aplikasi e-Faktur.
2. Penggunaan sumber daya manusia lebih diminimalisir karena penerbitan
faktur pajak dapat dengan mudah dilakukan, contohnya dalam pembuatan
faktur pajak secara manual asumsi membutuhkan waktu sekitar 2,5 menit
per 1 faktur pajak. Jika transaksi perusahaan selama sebulan sebanyak
1.000 item dan terutang PPN, maka waktu yang diperlukan untuk
membuat faktur pajak selama 2.500 jam atau 41,66 jam. Sedangkan jika
menggunakan LK Tax System dalam proses pembuatan faktur pajak hanya

23. 18
membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit untuk di import dan diupload ke
dalam aplikasi e-Faktur.
3. Meminimalisir kesalahan dalam pembuatan faktur pajak (kesalahan dalam
angka DPP, PPN, dll)
4.4 Analisis Kelemahan Sistem Yang Diterapkan
Sistem informasi tidak selalu berfungsi dengan baik, setiap sistem pasti
mempunyai kelemahan dari keunggulan yang dimiliki. Kelemahan suatu
sistem bisa terjadi karena faktor teknis, baik dari segi komponen yang
membentuk atau yang mendukung sistem (user, hardware, software, data dan
jaringan) atau bisa karena faktor alam (bencana alam).
Sistem informasi yang baik tidak selalu menghasilkan informasi yang
baik. Tingkat kebaikan sistem informasi tidak bisa dinilai dari mahal tidaknya
dan lama pembuatan sistem tersebut. Namun sistem yang baik adalah sistem
yang mampu mengubah sumber daya input menjadi sumber daya output yang
mempunyai kualitas dari segi keakuratan dan teruji kebenarannya,
kesempurnaan, tepat waktu, relevan, serta mudah dan murah. Untuk mencapai
output dengan kualitas yang baik, harus berasal dari input yang baik pula.
Jika input buruk (tidak lengkap dan akurat) maka output yang dihasilkan akan
buruk pula.
Berikut ini kelemahan dari penerapan LK Tax System yang ada :
1. Membutuhkan koneksi internet dalam penggunaannya.
2. Terdapat selisih koma pembulatan dalam angka PPN-nya, sehingga tentu
angka PPN atas data penjualan yang ada terjadi selisih pembulatan
beberapa rupiah dengan data PPN hasil olahan LK Tax System.
3. Format upload terhadap tiap item tanggal Faktur Pajak harus diperhatikan,
karena jika formatnya tidak benar, maka sistem akan menampilkan format
tanggal yang berbeda. Contohnya tanggal 01/05/2017 di Faktur Pajak
bisa tertera di sistem menjadi tanggal 05/01/2017 jika format uploadnya
tidak benar.

24. 19
4.5 Proposisi
Hasil penelitian ini berupa proposisi. Proposisi dari penelitian ini berupa :
1. Terciptanya efektivitas dan efisiensi
2. Terciptanya pengendalian internal yang baik yaitu dapat meminimalisir
kesalahan dalam pembuatan faktur pajak
3. Database tersimpan didalam suatu sistem dan kelengkapan data di dalam
sistem terjaga dengan baik.

25. 20
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap LK Tax System yang diterapkan
di PT. Lippo Karawaci Tbk, dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Secara keseluruhan LK Tax System dapat memudahkan proses bisnis yang
sedang berjalan khususnya di departemen pajak.
2. Penerapan LK Tax System sudah terhubung dengan jaringan internet yang
kuat, yang memudahkan user dalam mengakses sistem.
3. Kecepatan dan Keakuratan data yang dihasilkan dari LK Tax System
sudah baik, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam
pembuatan atau penerbitan faktur pajak.
5.2 Saran
5.2.1 Bagi PT Lippo Karawaci Tbk
LK Tax System membutuhkan koneksi Internet, sehingga
perusahaan harus tetap menjaga stabilitas jaringan koneksi internet
agar implementasi dalam aktivitas operasional di departemen pajak
tidak terkendala.
5.2.2 Bagi Perusahaan Lain
Sebaiknya bagi perusahaan yang berskala besar atau menengah,
menggunakan aplikasi seperti LK Tax System dalam pengolahan data
PPN untuk penerbitan faktur pajak. Sehingga terciptanya efektivitas
dan efisiensi dalam proses bisnis yang dapat membuat perusahaan
unggul secara kompetitif dibanding perusahaan yang masih
menerbitkan atau membuat faktur pajak secara manual.

26. DAFTAR PUSTAKA
Alban Leandri, 2017 :
https://www.online-pajak.com/id/pengertian-e-faktur-contoh-faktur-pajak
Anonim 1, 2017 :
https://www.google.co.id/search?q=pengendalian+adalah&oq=pengen&aqs=chrome.0.69i
59l2j69i61j69i59j69i57j0.1767j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Anonim 2, 2017 :
https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_pertambahan_nilai
Anonim 3, 2017 :
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian_intern
Anonim 4, 2017 :
http://pajak.efaktur.id/2016/07/15/tata-cara-penerbitan-faktur-pajak-1-dari-2/
Anonim 5, 2017 :
http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi
Anonim 6, 2017 :
http://www.pengertianahli.com/2014/12/pengertian-proposisi-dan-jenis-proposisi.html
Indah Jewel, 2017 : http://indahjewel.blogspot.co.id/2012/09/sistem-pengendalian-internal-
spi.html
Moleong, Lexy, 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
Mulyadi, 2008, Sistem Akuntansi Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta
Rianse dan Abdi, 2009, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi.
Alfabeta, Bandung