Formulasi kebijakan perpajakan untuk mendukung daya saing perusahaan e-commerce di Indonesia membahas regulasi perpajakan terkini, pelaku usaha e-commerce seperti UMKM dan OTT, serta dampak kebijakan perpajakan. Ringkasan menyarankan pemotongan pajak asing, pajak khusus, dan registrasi perusahaan untuk mencapai kesetaraan antar pelaku usaha.

1. 1
Disusun Oleh :
KELOMPOK 1
1. Dwi Abri Tjahyadi / 1706007734
2. Lili Fajri Dailimi / 1706007886
3. Suryo Arfianto / 1706008200
Formulasi Kebijakan Perpajakan
untuk Mendukung Daya Saing Perusahaan e-Commerce di Indonesia

2. 2
Outline
Konseptual Teoritis
Implementasi dan Formulasi Kebijakan Perpajakan
Mengenai e-Commerce
Dampak dari Kebijakan Perpajakan
Transaksi e-Commerce
Kesimpulan dan Saran
1
3
2
4

3. Konseptual Teoritis

4. 4
24,7 juta orang
yang berbelanja
online, diprediksi
mencapai Rp 144
triliun pada 2018,
naik dari Rp 69,8
triliun di 2016
Populasi
pengguna internet
Indonesia
menempati urutan
keenam, tahun
2017 mencapai
117 juta netizen
Penduduk besar
(250 juta jiwa)
dengan
pendapatan
perkapita 3.475
USD merupakan
pasar potensial
Data dan Fakta Transaksi e-Commerce

5. 5
PDB e-commerce
sebesar 120 triliun
8.5 % dari PDB dari
sektor perdagangan
75 ribu pedagang
pelaku e-commerce,
dan terus
berkeembang.
Data dan Fakta Transaksi e-Commerce
Sehingga bisa
diprediksi
betapa besarnya
jumlah transaksi
e-commerce
beberapa tahun
mendatang

6. 6
 UMKM dan Start-Up
1. Menurut data riset Google-Temasek (2016) jumlah
start-up di Indonesia berjumlah 2.033 atau sekitar 29%
dari total startup di Asia Tenggara.
2. Peraturan Presiden Nomor 74 tentang Roadmap E-
Commerce
3. Data statistic, sekitar 5% saja produk UKM yang terjual
lewat e-commerce. Padahal UKM memberikan
kontribusi besar untuk perekonomian Indonesia.
Tercatat sekitar 50% GDP Indonesia
Pelaku Usaha e-Commerce

7. 7
 Over The Top (OTT)
1. Di Indonesia, terdapat banyak penyedia layanan OTT
yang merupakan perusahaan asing, empat terbesar di
antaranya yakni Facebook, Twitter, Google dan Yahoo.
2. perusahaan penyedia layanan OTT asing tersebut
hanya berstatus sebagai dependent agent dan
representative office selama menjalankan kegiatan
operasionalnya
3. Memperoleh penghasilan di Indonesia, tetapi
penghasilan tersebut pergi ke perusahaan induknya,
tanpa dikenakan pajak sebagaimana pada BUT
Pelaku Usaha e-Commerce

8. 8
Merujuk pada data Kementerian
Komunikasi dan Informatika tahun
2015, dua perusahaan penyedia
layanan OTT asing, Google dan
Facebook, menguasai 80% pendapatan
iklan digital di Indonesia, dengan total
belanja iklan digital mencapai US$ 800
juta. Dengan demikian, Google dan
Facebook menikmati laba sekitar US$
640 juta atau setara Rp 8,45 triliun
tanpa dikenakan pajak.
Pelaku Usaha e-Commerce

9. 9
 Inggris memperlihatkan bahwa ketika Google ditetapkan
sebagai Permanent Establishment atau BUT yang
bertempat di wilayah negara tersebut, penerimaan pajak
dari Google meningkat secara signifikan dari £1,3 juta
menjadi £130 juta.
 Fakta dari Inggris ini dapat menjadi pendorong bagi
Indonesia dalam menerapkan kebijakan serupa. Selain
itu, kita juga bisa melihat keberhasilan regulasi di
beberapa negara Eropa yang menerapkan ketentuan
yang sama untuk para pemain OTT asing
 “Pajak khusus” menjadi sebutan spesial untuk tarif pajak
yang diterapkan bagi OTT asing.
Pengaturan Transaksi e-Commerce dan OTT
di Negara Lain

10. Implementasi dan Formulasi Kebijakan
Mengenai e-Commerce

11. 11
“c
ne
b
ar
e-Commerce adalah perdagangan barang dan/atau
jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan
konsumen melalui sistem elektronik
(SE-62/PJ/2013)
ommercial transactions occurring over open
tworks, such as the Internet. Both business-to-
usiness and business-to-consumer transactions
e included” (OECD, 2003).

12. 12
• Transaksi e-commerce sama dengan transaksi perdagangan
lainnya, tetapi berbeda dalam hal cara atau alat yang
digunakan. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan perlakuan
transaksiperpajakan antara
perdagangan lainnya.
transaksi e-commerce dan
• Tidak ada objek pajak baru dalam transaksi e-commerce
• Mewujudkan keseragaman dalam memahami aspek
perpajakan atas transaksi e-commerce

13. 13
2 3 41
Online
Marketplace
Classified Ads Daily Deals Online Retail
Jumlah Penjual Banyak Banyak Banyak Satu
Karakteristik
Penjual /
Penjualan
Toko Permanen
di sebuah Pasar
Online
Penjual
insidentil
Promo sesaat
Toko Permanen
milik sendiri
Penawaran Online Online Online Online
Pemesanan Online Offline Online Online / Offline
Pembayaran Online Offline Online / Offline Online / Offline
Pengiriman Online / Offline Offline Online/Offline Online / Offline

14. 14
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang
Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi e-Commerce
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ/2017 tentang
Penentuan Bentuk Usaha Tetap bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang
Menyediakan Layanan Aplikasi dan/atau Layanan Konten Melalui
Internet
 Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3
Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten
melalui Internet (Over the Top)

15. 15
 Pemotongan (Foreign Tax)
 Equalization Levy
 Diverted Profit Tax (DPT)
 Pajak e-Commerce khusus UMKM dan Start-Up
 Registrasi untuk perusahaan bisnis online

16. Dampak dari Kebijakan Perpajakan
atas Transaksi e-Commerce

17. 17
 Transaksi ecommerce lebih sulit dideteksi
(tidak memerlukan kehadiran fisik) oleh pemerintah.
 Banyaknya perusahaan ecommerce dari luar negeri
atau kita sebut Over The Top (Google, Yahoo,
Facebook, Twitter, dll) yang tidak memiliki BUT

18. 18
 Transaksi ecommerce lebih sulit dideteksi
(tidak memerlukan kehadiran fisik) oleh pemerintah.
 Banyaknya perusahaan ecommerce dari luar negeri
atau kita sebut Over The Top (Google, Yahoo,
Facebook, Twitter, dll) yang tidak memiliki BUT
 Kemungkinan hengkangnya investor jika aturan pajak
yang dibuat terlalu agresif
 UMKM dan Start-up menjadi tidak berkembang
 Keadilan dan Daya Saing yang Seimbang antar Pelaku
Usaha baik eCommerce maupun Konvensional
termasuk Lokal dan Asing

19. Kesimpulan dan Saran

20. 20
 Regulasi perpajakan yang ada pada prinsipnya tidak ada jenis pajak baru didalam e-
commerce, tetapi hanya menerapkan aturan yang sudah ada. Dengan kata lain
pengelolaan usaha melalui e-commerce mendapatkan perlakuan perpajakan yang sama
selayaknya perdagangan biasa. Sehingga secara umum para pelaku e-commerce juga
mempunyai kewajiban perpajakan baik itu mulai dari pendaftaran, penghitungan,
pembayaran dan pelaporan yang telah diatur dalam peraturan dan ketentuan
perpajakan.
 Formulasi kebijakan perpajakan yang dapat dibuat oleh pemerintah untuk mengatur
perusahaan e-commerce (termasuk Over The Top) yaitu:
1. Pemotongan (Foreign Tax)
2. Equalization Levy
3. Diverted Profit Tax
4. Tarif khusus UMKM & perusahaan start-up
5. Registrasi pelaku usaha e-commerce.
 Semua formulasi tersebut masing-masing memiliki dampak yang berbeda untuk
diterapkan di Indonesia. Harapannya adalah adanya kesetaraan, keadilan dan daya saing
yang baik antara pengusaha e-commerce yang ada dan pengusaha konvensional.

21. 21
 Regulasi yang tepat diperlukan agar kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan Wajib Pajak meningkat. Kebijakan perpajakan yang adil dan
mendukung daya saing usaha khususnya era digital ekonomi ini diharapkan tidak
membebankan pengusaha e-commerce yang sedang mengalami pertumbuhan.
 Pemerintah juga harus hati-hati dan tidak terlalu agresif dalam membuat regulasi
perpajakan bagi pengusaha e-commerce asing khususnya Over The Top agar
tidak berdampak pada iklim investasi dengan mengadopsi praktek yang telah
berhasil di negara lain.
 Perlunya peningkatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya
Direktorat Jendral Pajak baik melalui media massa atau pun sosialisasi secara
langsung dilapangan bahwa regulasi perpajakan yang ada pada prinsipnya tidak
ada jenis pajak baru didalam e-commerce, tetapi hanya menerapkan aturan yang
sudah ada. Dengan kata lain pengelolaan usaha melalui e-commerce
mendapatkan perlakuan perpajakan yang sama selayaknya perdagangan biasa.