Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP) merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai aplikasi perpajakan di lingkungan DJP menggunakan perangkat keras dan lunak yang terhubung dalam jaringan. Tujuan SI DJP adalah menghasilkan data wajib pajak yang akurat melalui monitoring oleh berbagai pihak. SI DJP mengolah data transaksi wajib pajak secara terintegrasi dan menghasilkan kasus untuk

1. EKMO 5102.03 – DISKUSI 1
AGUS SUPRIYONO Page 1
530001542
FORUM DISKUSI 1
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (EKMO5102.03)
Nama Mahasiswa : Agus Supriyono
NIM : 530001542
Tutor : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir., MM, CMA
SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SI DJP)
Saya adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di salah satu Kantor Pelayanan Pajak
di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Saya akan menceritakan salah
satu Sistem Informasi Manajemen yang digunakan di kantor tempat saya bekerja, yaitu Sistem
Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP).
Sebelum terbentuknya kantor modern Direktorat Jenderal Pajak (DJP), di DJP terdapat
beberapa sistem informasi yang digunakan oleh unit-unit kerja yang ada, seperti Sistem Informasi
Perpajakan (SIP) di Kantor Pelayanan Pajak, Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Sistem Manajemen
Informasi Objek Pajak (SISMIOP) di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Seiring dengan
terbentuknya kantor modern DJP, seluruh aplikasi perpajakan di DJP digabung menjadi SI DJP.
SIDJP merupakan suatu sistem informasi dalam administrasi perpajakan di lingkungan kantor
modern DJP dengan menggunakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang
dihubungkan dengan suatu jaringan kerja di kantor pusat. Terdapat empat komponen utama dalam SI
DJP yaitu core system; pembangkit kasus yang dapat dilakukan secara sistem, aplikasi administrasi,
dan manajemen kasus; workflow sistem; serta profile wajib pajak. Tujuan utama dibentuknya sistem
informasi DJP ini terutama adalah diharapkan dapat menghasilkan profile wajib pajak yang bisa
menjadi alat pendukung terciptanya data wajib pajak yang akurat dengan mengerahkan partisipasi
berbagai pihak dalam melakukan monitoring terhadap data wajib pajak.

2. EKMO 5102.03 – DISKUSI 1
AGUS SUPRIYONO Page 2
530001542
Konsep dasar dari penerapan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak adalah adanya suatu
pengolahan berbagai data transaksi masukan Wajib Pajak berupa pendaftaran, pelaporan serta
pembayaran pajak yang sifatnya terintegrasi dengan menggunakan modul-modul utama administrasi
perpajakan dan database Kantor Pelayanan Pajak yang ada di dalam sistem informasi tersebut.
Selanjutnya sistem tersebut secara otomatis akan menghasilkan suatu kasus untuk diproses pegawai
terkait dengan skala prioritas yang ditetapkan melalui sistem manajemen kasus (case management).
Tampilan awal SI DJP
Tampilan Aplikasi Administrasi

3. EKMO 5102.03 – DISKUSI 1
AGUS SUPRIYONO Page 3
530001542
Manfaat yang diperoleh dengan adanya manajemen kasus adalah sebagai berikut :
1. Standarisasi proses pengerjaan atau penanganan suatu kasus,
2. Standarisasi dokumen keluaran,
3. Merupakan panduan bagi pengguna dalam menangani suatu kasus,
4. Memberikan notifikasi bila terdapat sesuatu yang harus dilakukan,
5. Menyediakan kontrol dan pengawasan terhadap pengerjaan suatu kasus
Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak menyediakan sarana pendukung bagi terciptanya
data Wajib Pajak yang akurat dengan adanya partisipasi aktif tiap seksi dalam melakukan monitoring
terhadap data Wajib Pajak. Sistem tersebut menghasilkan laporan-laporan yang dapat diakses oleh
KPP, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat DJP.
Referensi :
Anonim. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. http://www.kppbumn.depkeu.go.id /Profil/
Profil%20Kantor/com-prof-bumn%20NET/KPP%20BUMN%20versi%208%20versi%20web_files/
page0022.htm
Pandiangan, Liberti. 2008. Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan. PT. Elex Media
Komputindo. Jakarta
Anonim. 2011. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP). http://pajaksistem.blogspot.
co.id/2011 /03/sistem-informasi-direktorat-jenderal.html
.