1. Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah Indonesia dalam mereformasi sistem perpajakan melalui amandemen peraturan perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, dan penerapan tata kelola yang baik seperti kode etik dan whistleblowing system.

1. Hotel Amaris, 25 Oktober 2014

2. OUTLINE
POTENSI PEREKONOMIAN INDONESIA
KONDISI INDONESIA SAAT INI
PERKEMBANGAN REFORMASI
PERPAJAKAN
PERAN DAN FUNGSI MAHASISWA DAN
LULUSAN PERGURUAN TINGGI DALAM
MENDUKUNG KEBIJAKAN DAN KINERJA
DJP
2

4. 4

5. 5

6. 6

7. 7

9. Pajak Adalah Tanggung Jawab Kita Bersama
DUKUNGAN DARI INSTANSI LAIN
DJP YANG DAPAT DIPERCAYA (TRUST)
PERAN SERTA MASYARAKAT
PAJAK
NONPAJAK
NONPAJAK
PEMBANGUNAN
NEGARA
PENERIMAAN NEGARA
9

10. BELA
NEGARA
MEMBAYAR
PAJAK
PUBLIC GOODS
& SERVICES
NEGARA
PEMBAYAR PAJAK FREE RIDER
WARGA
NEGARA
10

11. NEGARA
PEMBAYAR PAJAK FREE RIDER
WARGA
NEGARA
Voluntarily
Compliance
TRUST
11

12. 12
REKAPITULASI WAJIB PAJAK TERDAFTAR S.D. 01 JANUARI 2013
DATA NASIONAL
Sumber : Masterfile Nasional Per Tanggal 08/01/2013 10:52;48
Tahun
Orang Pribadi
Bendaharawan Badan Total Penambahan
Karyawan
Non
Karyawan
Total
1 2 3 4=2+3 5 6 7=4+5+6 8
2004 997.814 1.412.916 2.410.730 194.833 998.955 3.604.518
2005 1.146.988 1.652.156 2.799.144 262.992 1.085.531 4.147.667 543.149
2006 1.298.181 1.770.692 3.068.873 314.965 1.184.565 4.568.403 420.736
2007 3.017.694 2.024.722 5.042.416 347.808 1.299.976 6.690.200 2.121.797
2008 6.152.662 2.294.082 8.446.744 379.019 1.434.051 10.259.814 3.569.614
2009 11.090.421 2.921.881
14.012.302
433.627 1.569.917 16.015.846 5.756.032
2010 13.993.199 3.401.263
17.394.462
467.218 1.726.624 19.588.304 3.572.458
2011 16.199.963 3.792.459
19.992.422
507.234 1.932.401 22.432.057 2.843.753
2012 17.180.834 3.980.337
21.161.171
545.139 2.138.150 23.844.460 1.412.403
2013 17.188.916 3.981.383
21.170.299
545.456 2.140.775 23.856.530 12.070

13.  iNPUT kondisi Kepatuhan WP di suplemen
perpajakan yang dimejanya MBAK nAY
13
Kondisi Empiris Kepatuhan Perpajakan
NO URAIAN
Orang
Pribadi
Badan Usaha
(tanpa Usaha Mikro)
1 Populasi 240 Juta 22,6 Juta
2 Aktif Bekerja/Kegiatan Usaha
Domisili Tetap
110 Juta 12,9 Juta
3 Perkiraan Peghasilan di atas PTKP 60 juta -
4 Perkiraan Badan Usaha yang
memiliki laba usaha
- 5 juta
5 WP Terdaftar 19,9 juta 1,9 juta
6 SPT Tahun 2011 Dilaporkan 8,8 Juta 520 Ribu
7 Rasio SPT Badan terhadap Badan
Usaha Domisili Tetap (6:4)
- 10,4 %
8 Rasio SPT OP terhadap OP Bekerja
di atas PTKP (6:3)
14,7% -

14. 1.134,29 Triliun
(74.15 % dari Total Pedapatan
Negara dan Hibah-APBN )
2013
14

15. 1.226,47 Triliun
(73.57 % dari Total Pedapatan
Negara dan Hibah-APBN )
2014
15

16. 16

17. Dalam Penerimaan
Perpajakan 2000-2012,
kontribusi Pajak
Nonmigas naik 68,1%
77,2%
Komposisi Pendapatan Negara
Komposisi Penerimaan Perpajakan
Dalam total Pendapatan
Negara 2000-2012,
kontribusi Perpajakan
meningkat :
56,5%  78,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
APBN-P
Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Perpajakan
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
APBN-P
PPh Migas Kepabeanan dan Cukai Pajak Non Migas (DJP)
Kontribusi Penerimaan Perpajakan semakin dominan terhadap
total Pendapatan Negara
17

18. Ukuran Tax Ratio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tax Ratio Arti Sempit
(Pajak Pusat)
11,53 11,83 12,34 12,46 12,16 12,43 13,31 11,06 11,26 11,76
Tax Ratio Arti Luas
(Pajak
Pusat+Daerah+SDA)
15,09 15,13 17,19 17,27 18,01 16,43 18,59 14,31 14,61 15,48
Perkembangan Tax Ratio di Indonesia tahun 2002 – 2011
(dalam persen)
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Grafik Tax Ratio
Tax Ratio I (Pajak Pusat) Tax Ratio III (Pajak Pusat+Daerah+SDA)
18

20. Tahapan Reformasi Perpajakan
Tahun 1983
Perubahan terhadap
Peraturan
Perpajakan
(UU KUP, PPh dan
PPN)
Perubahan
peraturan
Perpajakan
sejak tahun
1991 - 2009
Refromasi
Birokrasi DJP
Tahun 2002-
sekarang
20

21. 1 2 3
FOKUS REFORMASI
21

22. 22
Amandemen Undang-Undang Perpajakan, bertujuan
untuk:
i. Menciptakan iklim investasi yang lebih
kompetitif,
ii. meningkatkan keseimbangan hak dan
kewajiban wajib pajak dan fiskus,
iii.meningkatkan kepatuhan wajib pajak,
iv.meningkatkan penerimaan pajak
22
Bidang Peraturan
• Amandemen UU Perpajakan
UU KUP UU PPh UU PPN

23. o Program ekstensifikasi dilaksanakan dengan menggunakan metode
ekstensifikasi (i) berbasis properti melalui pemanfaatan data peta
blok PBB, dan (ii) berbasis pemberi kerja melalui pemanfaatan data
karyawan perusahaan.
o Program Sunset Policy dan penerapan UU PPh yang baru berhasil
mendorong penambahan jumlah wajib pajak dengan signifikan
selama tahun 2008 dan awal tahun 2009. Program drop box yang
memberikan kemudahan wajib pajak untuk menyampaikan SPT di
tempat-tempat strategis dan pusat keramaian cukup sukses
meningkatkan tingkat penyampaian SPT wajib pajak.
o Upaya intensifikasi perpajakan meliputi perbaikan database wajib
pajak, program Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan, serta
program mapping, profiling dan benchmarking wajib pajak.
23
Bidang Pengawasan
• Ekstensifikasi & Intensifikasi
23

24. Perubahan
Paradigma
Orientasi
Wajib
Pajak
Perlakuan
yang Adil
Simplifikasi
Efisiensi
Berbasis
Teknologi
Informasi
Good
Governance
Tingkat kepatuhan pajak
yang tinggi
Tingkat kepercayaan
terhadap administrasi
perpajakan yang tinggi
Tingkat produktivitas
pegawai pajak yang tinggi
Bidang Administrasi
• Modernisasi Administrasi Perpajakan
24

25. Sistem Administrasi Internal
case
manageme
nt
workflo
w system
Sistem
Informasi
Keuangan
dan
Akuntansi
(SIKKA)
25
Sistem
Pelaporan
Key
Performanc
e Indicator
Analisis
Beban
Kerja (ABK)

26. Kegiatan Law Enforcement dan Penggalian Potensi WP
Program pemeriksaan berbasis
analisis resiko (risk analysis),
Wajib Pajak Non-filer
Penggunaan data pihak ke tiga-MoU
Penagihan efektif-Debt
Management Project
26

27. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
Pemetaan
Kompetensi
(Competensy
Mapping)
Sebaran
Kualitas
Sebaran
Kuantitas
Job Grade
jabatan
Standar
Kompentensi
Jabatan
27
Program
Capacity
Building

28. Pelaksanaan Good Governance
Pengawasan Internal
SPT Tahunan PPh OP
LP2P
LHKPN
Pengawasan 360” = Peer
MoU dengan Penegak Hukum, PPATK,dan BI
28
Penerapan Kode Etik
Whistleblowing
System

29. Kinerja DJP diawasi oleh Institusi Pengawasan
Direktorat
Jenderal
Pajak
Inspektorat
Jenderal-
Kemenkeu
(IBI)
BPK BPKP
KPK
29
Institusi sebagaimana dimaksud selain Kepolisian dan
Kejaksaan
PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE

30. Dasar Hukum :
• PMK Nomor 1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai DJP;
• SE Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ/2007 tentang Panduan
Pelaksanaan KE Pegawai di Lingkungan DJP
Adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang mengikat
pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta
dalam pergaulan hidup sehari-hari
(PMK 1/PM.3/2007 tanggal 23 Juli 2007)
Tujuan Kode Etik (Pasal 2 ayat 1 PMK 1/PM.3/2007) :
1. Meningkatkan disiplin pegawai
2. Menjamin terpeliharanya tata tertib
3. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang
kondusif
4. Menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang
profesional 30

31. VISI MISI
NILAI
BUDAYA
INDIKATOR
PERILAKU
KAMUS
KOMPETENSI
Kode
Etik
KPI
Penerapan Kode
Etik
31

32. 32

33. • PER-22/PJ/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang
Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan
Penanganan Pelaporan Pelanggaran
(Whistleblowing) di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
500200
Kring Pajak
• Pengaduan melalui :
 Kring Pajak 500200
 Email : pengaduan@pajak.go.id 33

34. WHISTLEBLOWING SYSTEM
1. Help Desk KITSDA
2. Phone: (021) 52970777;
3. Kring Pajak 500200;
4.Email: kode.etik@pajak.go.id;
5. Email: pengaduan@pajak.go.id;
6.Sistem Informasi Keuangan
kepegawaian & Aktiva (SIKKA);
7. Email ke:
a. Direktur Jenderal Pajak;
b. Direktur Kepatuhan Internal dan
Transformasi Sumber Daya
Aparatur (KITSDA);
c. Direktur Penyuluhan, Pelayanan
dan Hubungan Masyarakat
(P2Humas);
d. Direktur Intelijen dan Penyidikan
34

35. mendukung Good Governance
35
Pengendalian
Lingkungan
Internal Kode Etik, SOP, KPI
Ekternal
Layanan Pengaduan
(KRING PAJAK 500200,
email, etc)
WHISTLEBLOWI
NG SYSTEM
GOOD
GOVERNANCE

37. HASIL SURVEY PERINGKAT KORUPSI UNTUK INDONESIA TAHUN 2007-
2008
“Indonesia’s score of 2.6 continues to reflect perceptions of rampant
corruption, but represents an improvement over its score of 2.3 in the
2007 CPI. Bold reform in the tax and custom administration and the
ability of Corruption Eradication Commission to bring forward high
profile cases have recently bolstered the perception that corruption is
being addressed more aggressively, even though the problem remains
widespread.”
37

38. PENCAPAIAN – INDEX SUAP INSTITUSI
PUBLIK
38
Indeks Suap 15 Institusi Publik Tahun
2009

39. Unit Kerja dengan Nilai PIAK di atas 6,00 Nilai PIAK
Ditjen Perbendaharaan (Kemenkeu) 8,99
Ditjen Bea dan Cukai (Kemenkeu) 8,86
Ditjen Anggaran (Kemenkeu) 8,38
Direktorat Jenderal Pajak (Kemenkeu) 8,18
Pemerintah Kota Yogyakarta (Pemda DIY) 7,88
Ditjen Perikanan Budidaya (Kementerian Kelautan dan Perikanan) 7,77
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Kemenkeu) 7,65
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Kemenkeu) 7,23
Badan Kebijakan Fiskal (Kemenkeu) 7,16
Sekretariat Jenderal (Kementerian Kelautan dan Perikanan) 6,69
Ditjen Pengelolaan Utang (Kemenkeu) 6.34
Sekretariat Jenderal (Kementerian Perhubungan) 6,25
Ditjen Perhubungan Laut (Kementerian Perhubungan ) 6,16
Hasil Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Tahun 2010 KPK terhadap 183 unit dari 18 Kementerian/Lembaga dan 8 Pemda.
Indikator PIAK 2010:
1. KODE ETIK: DJP berada pada peringkat 1 bersama dengan Pemkot Yogyakarta dengan nilai 9,73.
2. PROMOSI ANTI KORUPSI: DJP berada pada peringkat 1 bersama dengan 7 Unit Utama lainnya dan mendapat nilai 9,82.
3. PENINGKATAN AKSES PUBLIK: DJP berada pada peringkat 1 bersama dengan 28 Unit Utama lainnya dan memperoleh nilai 9,62.
4. TRANSPARANSI PENYELENGGARA NEGARA: DJP berada pada peringkat 4 dengan nilai 9,10.
5. TRANSPARANSI MANAJEMEN SDM: DJP berada pada peringkat 7 dan mendapat nilai 8,12.
Hasil Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) 2010
39

40. • Mencuatnya beberapa kasus di tubuh DJP merupakan
tanda/bukti bahwa alert system kita sedang berjalan dan
berfungsi dengan baik.
a. Gayus
b. BH
c. DW
d. AS
e. TH
f. PR
dan mereka tidak bermain sendiri (juga melibatkan Wajib
Pajak)
• Jika tidak muncul kasus-kasus tersebut dapat berarti alert
system kita tidak berfungsi, pelanggaran-pelanggaran yang ada
tidak terdeteksi dan terlaporkan 40

41. o Pada dasarnya tidak ada yang menyukai pajak
o Menanamkan budaya baru – tidak bisa instant
o Jumlah pegawai dan kantor yang sangat besar
o Untuk kasus-kasus perpajakan : WP juga
diuntungkan sehingga tidak mau melapor
o Pengawasan melekat belum optimal
41

42. Oknum DJP
Keluarga ybs
Institusi-DJP
Rekan sejawat-
Pegawai DJP
42

43. Peran Mahasiswa dan Lulusan
Perguruan Tinggi dalam Memacu
Kesadaran Masyarakat Terhadap
Perpajakan
43

44. 44
Pendidikan dan
Pengajaran
Penelitian
dan
Pengembanga
n
Pengabdian
pada
masyarakat

45. 45
Anggaran pendidikan sebesar 20%
Fungsi Budgeter : Lebih dari 70% Penerimaan
Negara berasal dari sektor pajak
Penerimaan sektor pajak ditopang oleh Pajak
Pusat dan Pajak Daerah
Kualitas pendidikan dasar, menengah dan
tinggi akan sangat tergantung pada
efektivitas pelaksanaan fungsi budgeter dari
pajak

46. Perguruan Tinggi merupakan pusat keilmuan
Fungsi Regulerend : ketentuan perpajakan sebagai
bentuk kebijakan pemerintah
Perguruan Tinggi dapat memberikan kontribusi
pemikiran sebagai mitra pemerintah dalam rangka
pengkajian kebijakan sehingga mampu
memberikan keadilan kepada masyarakat
46

47. •Perguruan Tinggi merupakan “penghasil”
angkatan kerja yang terdidik
•Kualitas keilmuan lulusan perguruan
tinggi diharapkan mampu memberikan
pengaruh positif bagi pelaksanaan hak dan
kewajiban perpajakan
•Agent of Change, Control Sosial, dan Iron
Stock
47