Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menjelaskan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) pada pendidikan keagamaan Islam. PIP merupakan kelanjutan dari Bantuan Siswa Miskin yang memberikan bantuan pendidikan bagi santri pesantren dan madrasah dari keluarga miskin dan rentan melalui bantuan biaya pendidikan, buku, dan alat tulis. PIP bertujuan untuk memastikan hak setiap santri berhak mendap

1. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Hasil belajar Syarifatul Marwiyah Kepada Bapak Dr. Imam Safe’i, M.Pd. (Kepala Pusdiklat
TenagaTeknis Pendidikan dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Republik Indonesia)

2. Jenis
Jalur
Jenjang
• Umum, kejuruan,
akademik, profesi,
vokasi, keagamaan,
dan khusus
• Formal
• Nonformal
• Informal
• Dasar
• Menengah
• Tinggi
Undang-Undang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BabVI, Bagian Kesatu, Pasal 15.

3.  PENDIDIKAN UMUM
 Pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan
oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
 PENDIDIKAN KEJURUAN
 Pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang
tertentu.
 PENDIDIKAN AKADEMIK
 Pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan
disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
 PENDIDIKAN PROFESI
 Pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki
pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
 PENDIDIKANVOKASI
 Pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian
terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
 PENDIDIKAN KEAGAMAAN
 Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat
menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau
menjadi ahli ilmu agama.
 PENDIDIKAN KHUSUS
 penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang
memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan
pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

4. • Pendidikan: umum, kejuruan, dan khusus
Seluruh Propinsi: Dinas Pendidikan
• Pendidikan: Keagamaan Islam
Aceh:
Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD)
• Pendidikan: Keagamaan Islam
JawaTimur:
Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah (LPPD)

5.  Undang-Undang Nomor 20Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
 Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
 Peraturan Menteri Agama Nomor 13Tahun 2014
tentang Pendidikan Keagamaan Islam
 Peraturan Menteri Agama Nomor 18Tahun 2014
tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok
Pesantren

6.  Definisi
Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik
untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan
tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (Undang-Undang
Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Penjelasan
BabVI, Bagian Kesatu, Pasal 15)
 Tujuan
 Mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang
menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi
ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. (PP No. 55 Tahun 2007
Pasal 1 ayat (2))
 Mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang
menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau
menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam. (PMA
No.13Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) )

7. • penguasaan pengetahuan tentang ajaran
agama Islam dan mengamalkan ajaran agama
Islam.
Fardlu Ain:
• menjadi ahli ilmu agama Islam dan
mengamalkan ajaran agama Islam.
Fardlu Kifayah:

8. Diniyah
Formal
Pendidikan Diniyah Formal
Satuan Pendidikan Muadalah
Ma’hadAly
Nonformal
Madrasah DiniyahTakmiliyah
PendidikanAl-Quran
MajelisTaklim
Pendidikan Keagamaan Islam Lainnya
Informal Keluarga
Pesantren Satuan
Pendidikan
Hanya mengaji
Penyelenggara
Pendidikan
Di samping mengaji, juga
menyelenggarakan
layanan pendidikan lainnya

9. Jenis
Pendid
ikan
Umum
Pendidika
n Umum
Berciri
Khas Islam
Pendidikan Keagamaan Islam
Jenjang
Diniyah Pesantren
Formal Nonformal Informal
Satuan
Pendidikan
Penyelenggara Pendidikan
Tinggi PTU
PTAI
(UIN/IAI/
STAI)
Ma’had Aly
Mahad al-
Jami’ah
al-
Takmiliya
h
Majelis
Taklim
Pendidi
kan
Keagam
aan
Islam
lainnya
Keluarga
• Kitab
Kuning
(Salafiyah
)
• Dirasah
Islamiyah
dengan
pola
pendidika
n
mu’allimin
(Mu’allimi
n)
• pendidikan
diniyah
formal;
• pendidikan
diniyah
nonformal;
• pendidikan
umum;
• pendidikan
umum
berciri khas
Islam;
• pendidikan
kejuruan;
• pendidikan
mu’adalah;
• pendidikan
tinggi;
dan/atau
• program
pendidikan
lainnya.
• pendidikan
kesetaraan
;
Menengah SMA MA PDF Ulya Muadalah DT Ulya Paket C
Dasar
SMP MTs
PDF
Wustha
Muadalah
DT
Wustha
TQA
Paket B
(Wajar
Dikdas
Wustha)
SD MI PDF Ula Muadalah DT Ula TPA
Paket A
(Wajar
Dikdas Ula)
PAUD TK RA TKA

10. TRILOGI PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM
• Penyebar ajaran agama (dakwah) yang damai, pencetak ahli agama,
pelestari turats, Relasi Islam-Indonesia, pengawal NKRI.
KEAGAMAAN
• Wadah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (sains), ekonomi,
dan budaya (culture); menjalankan fungsi pendidikan shg terikat dengan
regulasi pendidikan.
PENDIDIKAN
• menjaga harmoni masyarakat, melakukan kontrol sosial (social control),
dan rekayasa sosial (social engineering)
SOSIAL

11. Penguatan Regulasi
Kesetaraan Program
dan Kegiatan
Keseimbangan
Anggaran

12.  PMA tentang Mahad Aly
 PMA tentang Akreditasi Pendidikan
Keagamaan Islam
 PMA tentang Pengawas Pendidikan Islam
 PMA tentang Penilik Pendidikan Keagamaan
Islam

13. Kaderisasi Ulama dan Penguasaan Ilmu
Agama Islam (Tafaqquh Fiddin)
• Kelembagaan: PDF, Satuan Pendidikan Muadalah,
Mahad Aly
• Program: PKU, PBSB, MQK, Penguatan Baca Kitab
Kemandirian Ekonomi
• Sinergi: BI, OJK, BKPM, BRI, dll
• Mandiri: Pemagangan, Lifeskill, Bahari, dll

14. Sekolah
SD
SMP
SMA
PTU
Madrasah
MI
MTs
MA
PTAI
PDF
Ula
Wustha
Ulya
Ma’had Aly
Muadalah
MI/SD
MTs/SMP
MA/SMA
14

15.  Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok
Pesantren
 Tahun Anggaran 2014

16. 16
NO SATUAN KERJA
PAGU ANGGARAN
(Ribu Rp)
%
1 Pusat (Ditjen Pendis) 1.872.777.306 4,63
2 Daerah 38.603.540.153 95,37
Kanwil Kemenag Propinsi
Kantor Kemenag Kab./Kota
Madrasah Negeri
PTAIN (UIN, IAIN, STAIN)
JUMLAH 40.476.317.459 100,00
Alokasi Anggaran Berdasarkan Satuan Kerja
Pagu Alokasi Program Pendis Tahun 2014

17. 17
Alokasi anggaran Program Pendidikan Islam tahun 2014 yang
dikelola oleh satuan kerja pusat (Ditjen Pendidikan Islam) sebesar
Rp. 1.872.777.306.000,- (Satu triliun delapan ratus tujuh puluh dua
miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu rupiah).
Pagu Alokasi Ditjen Pendis (Pusat) Tahun 2014

18. Jenis Belanja
No Sumber Pembiayaan Anggaran (Ribu Rp) %
1 Belanja Pegawai 25.816.167 1,38
2 Belanja Barang Operasional 9.478.600 0,51
3 Belanja Barang Non
Operasional
588.040.383 31,40
4 Belanja Modal 269.528.145 14,39
5 Belanja Bantuan Sosial 979. 914.011 52,32
TOTAL 1.872.777.306 100,00
18
Pagu Alokasi Ditjen Pendis (Pusat) Tahun 2014

19. Alokasi Anggaran Berdasarkan Direktorat/Sekretariat
19
Pagu Alokasi Ditjen Pendis (Pusat) Tahun 2014

20. No. Kegiatan
Bel.
Pegawai
Barang
Operasional
Barang Non
Operasional
Modal Sosial Jumlah
1 Direktorat Pendidikan Agama
Islam
- - 86.946.700 553.300 5.829.2000 145.792.000
2
Direktorat Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren
- -
71.013.397
(33%)
151.000
(0.1%)
143.635.603
(66.9%)
214.800.000
(100%)
3
Direktorat Pendidikan Madrasah - - 113.319.307 1.513.400 645.399.906 760.232.613
4 Direktorat Pendidikan Tinggi
Islam
- - 180.386.124 260.776.145 132.586.502 573.748.771
5
Sekretariat Ditjen Pendis 25.816.167 9.478.600 136.374.855 6.534.300 - 178.203.922
Jumlah
25.816.167 9.478.600 588.040.383 269.528.145 979.914.011 1.872.777.306
Persentase 1,38 0,51 31,4 14,39 52,32 100,00
Jenis Belanja
20
(Ribu Rp)
Pagu Alokasi Ditjen Pendis (Pusat) Tahun 2014

21.  ..Subdit 2014PaparanPerbandingan
Direktorat.xlsx

23.  PIP merupakan kelanjutan dari BSM
(Bantuan Siswa Miskin)
 PIP menyentuh pada layanan pendidikan
formal dan nonformal
 PIP merupakan bentuk afirmasi kehadiran
negara terhadap masyarakat miskin untuk
tetap mengikuti layanan pendidikan
 Satu jiwa berhak untuk mendapatkan hanya
1 (satu) bantuan PIP.

24. Instruksi Presiden Nomor 7Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar,
dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga
Produktif
( 3 November 2014 )
Keputusan MenteriAgama Nomor 14Tahun 2015 tentang
Pedoman Program Indonesia Pintar pada KementerianAgama (30
Januari 2015) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Agama Nomor 258Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan
MenteriAgama Nomor 14Tahun 2015 tentang Pedoman Program
Indonesia Pintar pada KementerianAgama (18Agustus 2015)
Keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Islam Nomor 4802Tahun 2015 tentang
PetunjukTeknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan
Keagamaan Islam
( 24 Agustus 2015)

25. a. Santri Pesantren peserta Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
pada Pesantren;
b. Santri Pesantren peserta Program Pendidikan Menengah Universal
(PMU) pada Pesantren;
c. Santri Pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket
A/B/C pada Pesantren;
d. Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren;
e. Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal; dan
f. Santri hanya mengaji, yaitu Santri Pesantren sebagai Satuan
Pendidikan yang tidak berstatus sebagai peserta didik pada
satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/SMK), madrasah
(MI/MTs/MA/MAK), dan/atau satuan/program pendidikan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf e.

26. a. berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau
memenuhi salah satu dari kriteria berikut:
 orang tua peserta didik/siswa/santri terdaftar sebagai peserta Program
Keluarga Harapan (PKH);
 orang tua peserta didik/siswa/santri pemegang Surat Keterangan Rumah
Tangga Miskin (SKRTM) sebagai pengganti KKS; SKRTM dapat diterbitkan oleh
Pemerintah Desa asal orang tua peserta didik dan/atau pimpinan pesantren tempat
belajar santri;
 peserta didik/siswa/santri korban musibah bencana alam;
 peserta didik/siswa/santri yang memiliki hambatan ekonomi sehingga
terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan;
 peserta didik/siswa/santri yatim dan/atau piatu; atau
 pertimbangan lain, seperti kelainan fisik, korban musibah
berkepanjangan/belum pulih dari dampak musibah tersebut, korban konflik
sosial, peserta didik/siswa/santri dari keluarga miskin terpidana, peserta
didik/siswa/santri dari keluarga miskin yang hidup di panti asuhan/rumah
singgah, atau peserta didik/siswa/santri yang berasal dari keluarga
hampir/rentan miskin yang memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara tinggal
serumah berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun.
b. berada pada usia sekolah, yakni 6 (enam) hingga 21 (dua puluh satu) tahun.
c. Santri tidak berstatus sebagai peserta didik/siswa pada satuan pendidikan
umum (SD/SMP/SMA/SMK) dan/atau peserta didik/siswa pada madrasah
(MI/MTs/MA/MAK).

27. 1. Santri pada Pesantren peserta ProgramWajib Belajar Pendidikan Dasar pada
Pesantren Salafiyah tingkat Ula;
2. Santri pada Pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket A pada
Pesantren;
3. Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren setingkat Madrasah
Ibtidaiyah;
4. Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat Ula; atau
5. Santri hanya mengaji, yaitu santri Pesantren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak
berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum
(SD/SMP/SMA/SMK), madrasah (MI/MTs/MA/MAK), dan/atau satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4) yang
berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
Rp. 450.000,-/Tahun

28. 1. Santri pada Pesantren peserta ProgramWajib Belajar Pendidikan Dasar pada
Pesantren Salafiyah tingkat Wustha;
2. Santri pada Pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket B pada
Pesantren;
3. Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren setingkat Madrasah
Tsanawiyah;
4. Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat Wustha; atau
5. Santri hanya mengaji, yaitu santri Pesantren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak
berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum
(SD/SMP/SMA/SMK), madrasah (MI/MTs/MA/MAK), dan/atau satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4) yang
berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
Rp. 750.000,-/Tahun

29. 1. Santri pada Pesantren peserta Program Menengah Universal (PMU) pada
Pesantren Salafiyah tingkat Ulya;
2. Santri pada Pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket C pada
Pesantren;
3. Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren setingkat Madrasah Aliyah;
4. Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat Ulya; atau
5. Santri hanya mengaji, yaitu santri Pesantren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak
berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum
(SD/SMP/SMA/SMK), madrasah (MI/MTs/MA/MAK), dan/atau satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4) yang
berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
Rp. 1.000.000,-/Tahun

30. No. Provinsi
Kuota KIP (Rencana RKA-KL)
Kategori
Jumlah
I / Ula II /Wustha III / Ulya
PUSAT -
1 Pusat - - - -
WILAYAH 492,341
1 Aceh 1,949 9,349 7,328 18,626
2 Sumatera Utara 551 2,643 2,072 5,266
3 Sumatera Barat 199 955 748 1,902
4 Riau 340 1,630 1,278 3,248
5 Jambi 472 2,266 1,776 4,514
6 Sumatera Selatan 650 3,118 2,444 6,212
7 Bengkulu 61 294 230 585
8 Lampung 666 3,195 2,504 6,365
9 Kep. Bangka Belitung 28 133 104 265
10 Kepulauan Riau 40 192 150 382
11 DKI Jakarta 79 379 297 755
12 Jawa Barat 14,578 69,918 54,800 139,296
13 Jawa Tengah 5,472 26,245 20,570 52,287
14 DI Yogyakarta 205 985 772 1,962
15 Jawa Timur 18,357 88,042 69,007 175,406
16 Banten 4,389 21,051 16,500 41,940
17 Bali 31 151 118 300
18 Nusa Tenggara Barat 1,757 8,428 6,606 16,791
19 Nusa Tenggara Timur 19 92 72 183
20 Kalimantan Barat 286 1,370 1,074 2,730
21 Kalimantan Tengah 63 300 235 598
22 Kalimantan Selatan 237 1,138 892 2,267
23 Kalimantan Timur 181 870 682 1,733
24 Sulawesi Utara 29 138 108 275
25 Sulawesi Tengah 82 393 308 783
26 Sulawesi Selatan 491 2,357 1,847 4,695
27 Sulawesi Tenggara 85 409 320 814
28 Gorontalo 35 168 132 335
29 Sulawesi Barat 85 407 319 811
30 Maluku 37 178 139 354
31 Maluku Utara 12 52 40 104
32 Papua 37 175 138 350
33 Papua Barat 22 104 81 207
Indonesia 51,525 247,125 193,691 492,341
% 10.47% 50.19% 39.34% 100.00%
Target Penerima Manfaat (2015)

31. No Provinsi
Jenjang
Jumlah
Ula Wustha Ulya Tidak Diketahui
1 Aceh 580 2,706 4,714 9 8,009
2 Bali 36 75 19 5 135
3 Banten 475 1,787 1,008 29 3,299
4 Bengkulu 139 336 31 - 506
5 DI Yogyakarta 136 181 208 1 526
6 DKI Jakarta 275 1,258 10 2 1,545
7 Gorontalo - - - - -
8 Jambi 3 45 18 4 70
9 Jawa Barat 421 4,352 1,176 103 6,052
10 Jawa Tengah 1,036 9,198 4,016 446 14,696
11 Jawa Timur 10,374 22,340 5,041 582 38,337
12 Kalimantan Barat 2,591 522 92 - 3,205
13 Kalimantan Selatan 345 1,091 463 156 2,055
14 Kalimantan Tengah 185 707 141 - 1,033
15 Kalimantan Timur 72 924 91 - 1,087
16 Kep. Bangka Belitung - - - - -
17 Kepulauan Riau 115 208 38 - 361
18 Lampung 592 963 488 2 2,045
19 Maluku 337 329 210 40 916
20 Maluku Utara - 54 - - 54
21 Nusa Tenggara Barat 247 1,191 272 52 1,762
22 Nusa Tenggara Timur - - - - -
23 Papua 20 - - - 20
24 Papua Barat 20 4 2 - 26
25 Riau 967 2,280 - - 3,247
26 Sulawesi Barat 209 318 - - 527
27 Sulawesi Selatan 1,119 2,518 615 1 4,253
28 Sulawesi Tengah 733 1,704 1,648 69 4,154
29 Sulawesi Tenggara 761 613 31 - 1,405
30 Sulawesi Utara - - - - -
31 Sumatera Barat 327 2,117 243 - 2,687
32 Sumatera Selatan 384 631 39 - 1,054
33 Sumatera Utara 181 2,967 342 512 4,002
Jumlah 22,680 61,419 20,956 2,013 107,068

32. TERIMA
KASIH