3. aspek syariah pms

Modul Training of Trainer Keuangan Syariah
syariah
IKNB
ASPEK SYARIAH DI PASAR MODAL
MODUL TRAINING OF TRAINER KEUANGAN SYARIAH

03
 Prinsip Dasar Fiqih Muamalah
 Aspek Syariah Saham Syariah
 Aspek Syariah Sukuk
 Aspek Syariah Reksadana Syariah
ASPEK SYARIAH
MODUL TRAINING OF TRAINER KEUANGAN SYARIAH

Perbankan Syariah Industri Keuangan Non Bank SyariahPasar Modal Syariah
PRINSIP DASAR FIQIH MUAMALAH
Fiqih
Ibadah Muamalah
Prinsip Syariah di
Pasar Modal
• Mengatur hubungan manusia
dengan Allah Subhana Wa Ta’ala
• Semua TIDAK BOLEH dilakukan
KECUALI yang ada perintah atau
ketentuannya
• Mengatur hubungan
antara sesama manusia
• Semua BOLEH dilakukan
KECUALI jelas ada
larangannya

ASPEK SYARIAH
SAHAM Landasan Dibolehkannya Saham
 Bentuk transaksi yang Dilarang

 Keputusan Muktamar ke-7 Majma’ Fiqh Islami tahun
1992 di Jeddah:
‫الشركة‬ ‫نظام‬ ‫به‬ ‫يقتضى‬ ‫ما‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫رهنه‬ ‫أو‬ ‫السهم‬ ‫بيع‬ ‫يجوز‬
“Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan
memperhatikan peraturan yang berlaku pada
perseroan.”
 Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaily
‫شرعا‬ ‫جائز‬ ‫بألسهم‬ ‫التعامل‬....
“Bermuamalah dengan (melakukan transaksi atas)
saham hukumnya boleh…
LANDASAN DIBOLEHKANNYA SAHAM

 Fatwa DSN-MUI No. 40 tahun 2003 (Pasal 4
ayat 2)
“Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu
perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana
tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang
memiliki hak istimewa.”
 Akadnya adalah Syirkah Al-Musahamah

 Fatwa DSN-MUI No. 40 tahun 2003 Pasal 3 Kriteria Emiten atau Perusahaan
Publik
1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan
Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan
dengan Prinsip-prinsip Syariah.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:
a. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
b. lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
c. produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
d. produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral
dan bersifat mudarat.
e. melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah)
hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;
3. Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk
menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah
yang dikeluarkan.
4. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa
kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer.
5. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktuwaktu tidak
memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah
bukan sebagai Efek Syariah.

 Sharia Standard No. 21: Financial Paper (Shares and
Bonds) yang diterbitkan AAOIFI (Accounting and
Auditing Organization of Islamic Financial
Institution)
 Paragraph 2/1
“The issuance of shares is permitted if the objectives
for which the corporation was established are
lawful according to the sharia…”

 Paragraph 3/2
It is permitted to buy and sell shares of corporations, on a
spot or deferred basis which delay is permitted, if the
activity of the corporation is permissible irrespective of its
being an investment (that is, the acquisition of the share
with the aim of profiting from it) or dealing in it (that is, with
the intention of benefiting from the difference in price)
 Paragraph 3/7
It is permitted to the buyer of a share to undertake
transaction in it by way of sale to another and the like after
the completion of the formalities of the sale and the transfer
of liability to him even though the final settlement in his
favor has not been made.

 Fatwa No. 80/DSN-MUI/VI/2011 tentang Penerapan
Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek
Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
 Pembeli boleh menjual Efek setelah akad jual beli di
nilai sah waulupun settlement di T+3 berdasarkan
prinsip qabdh hukmi
 Mekanisme jual beli Efek bersifat ekuitas
menggunakan akad bai’ al-musawamah (mekanisme
tawar menawar yang berkesinambungan untuk
mencapai harga pasar wajar)

BENTUK TRANSAKSI YANG DILARANG
 Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad
yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-
olah obyek akad tersebut tidak cacatTaghrir adalah upaya
mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun
tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk
melakukan transaksi.
Contohnya:
1) Front Running
2) Misleading information (Informasi Menyesatkan)

 Taghrir adalah upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan
ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar
terdorong untuk melakukan transaksi
 Contohnya:
1) Wash sale (Perdagangan semu yang tidak mengubah
kepemilikan)
2) Pre-arrange trade

 Tanajusy/Najsy adalah tindakan menawar barang dengan
harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud
membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang
berminat membelinya Ikhtikar adalah membeli suatu barang
yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan
menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada
saat harganya lebih mahal
Contohnya:
1) Pump and Dump
2) Hype and Dump
3) Creating fake demand/supply (Permintaan/Penawaran
Palsu)

 Ihtikar adalah membeli suatu barang yang sangat
diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan
menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali
pada saat harganya lebih mahal
Contohnya:
1) Pooling interest
2) Cornering

 Ghisysy adalah penjual menjelaskan/memaparkan
keunggulan/keistimewaan barang yang dijual serta
menyembunyikan kecacatannya
Contohnya:
1) Marking at the close
2) Alternate trade
 Ghabn Fahisy merupakan ghabn tingkat berat, seperti jual-beli
atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar. Ghabn
adalah ketidakseimbangan antara dua barang (obyek) yang
dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun
kuantitasnya
Contohnya: Insider Trading (Perdagangan Orang Dalam)

 Bai’ al-Ma’dum adalah jual beli yang obyek (mabi’)-nya tidak ada
pada saat akad, atau jual beli atas barang (efek) padahal penjual
tidak memiliki barang (efek) yang dijualnya
Contohnya: Short Selling (bai’ al-maksyuf/jual kosong)
 Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran
barangbarang ribawi (al-amwal al-ribawiyah) dan tambahan yang
diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan
pembayaran secara mutlak
Contohnya: Margin Trading (Transaksi dengan Pembiayaan)

ASPEK SYARIAH
SUKUK Pengertian Sukuk
 Landasan Dibolehkannya Sukuk
 Asset Based dan Asset Backed Sukuk
 Hakikat Underlying Asset
 Kesesuaian Syariah

PENGERTIAN SUKUK
1. Asal Kata
Sukuk berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ‫صك‬
dengan bentuk jamaknya (plural) adalah ‫صكوك‬ , yang
berarti ‘certificate’.
2. Sharia Standard yang dikeluarkan oleh AAOIFI
Sukuk diartikan sebagai Investment Sukuk(‫اإلستثمار‬ ‫,)صكوك‬
yang berarti sertifikat yang merepresentasi kepemilikan
atas aset atau manfaat.

LANDASAN DIPERBOLEHKANNYA SUKUK
 Hasil Pleno ke-4 Majma’ Fiqh Al-Islami di Jeddah tahun
1988
“Any combination of assets (or the usufruct of such
assets) can be represented in the form of written financial
instruments that can be sold at a market price, provided
that the composition of the group of assets represented
by the sukuk consists of a majority of tangible assets.”
 Sharia Standard AAOIFI No. 17: Investment Sukuk
(Shukuk Al-Ististmar) May 2003, efektif Januari 2004.

ASSET BASED VS. ASSET BACKED
• ASSET BASED SUKUK
the sukuk holders rely on the obligor for the principal and
return, in the same way as they would under corporate
bond issue  have no legal recourse to the underlying
asset.
• ASSET BACKED SUKUK
sukuk holders rely on the asset of the sukuk issuer for the
security  sukuk holders’ claims are secured by the
ownership of the underlying aseet.

HAKIKAT UNDERLYING ASSET
Membedakan Sukuk dengan Surat Hutang
Pendapatan yang dihasilkan Sukuk berasal dari
income stream underlying-nya.
Terbebas dari Riba: Karena setiap kelebihan
dari hutang adalah riba  ‫ربا‬ ‫فهو‬ ‫منفعة‬ ‫جر‬ ‫قرض‬ ‫كل‬

KESESUAIAN SYARIAH
28
 Sukuk yang dierbitkan wajib disertai dengan pernyataan
kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS)
atau Tim Ahli Syariah (TAS)
 Anggota DPS atau TAS wajib memiliki izin ASPM.
 Pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk merupakan:
 dokumen tambahan yang wajib disertakan dalam
Pernyataan Pendaftaran
 wajib diungkapkan dalam Prospektus

KESESUAIAN SYARIAH
28
 Sukuk tidak lagi menjadi Efek Syariah jika:
 tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk;
dan/atau
 terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah,
dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk, yang
menyebabkan bertentangan dengan Prinsip Syariah di
Pasar Modal.
 Jika terjadi demikian, Sukuk berubah menjadi utang
piutang dan Emiten wajib menyelesaikan kewajibannya
kepada pemegang Sukuk.

FATWA TERKAIT SUKUK
• Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
• Fatwa DSN-MUI Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
Mudharabah
• Fatwa DSN-MUI Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
• Fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah
Negara
• Fatwa DSN-MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat
Berharga Syariah Negara
• Fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VII/2004 tentang Surat Berharga Syariah
Negara (SBSN) Wakalah
• Ketetapan Dewan Syariah Nasional - MUI No. 01/DSN-MUI/III/2012
• Ketetapan Dewan Syariah Nasional - MUI No. 01/DSN-MUI/III/2012 tentang
Kriteria Proyek Sesuai dengan Prinsip Syariah.
• Fatwa Dewan Syariah Nasional No.69 tentang SBSN
• Fatwa Dewan Syariah Nasional No.70 tentang Metode Penerbitan SBSN
• Fatwa Dewan Syariah Nasional No.71 tentang Sale and Lease Back
• Fatwa Dewan Syariah Nasional No.72 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back
• Fatwa Dewan Syariah Nasional No.76 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased
39

ASPEK SYARIAH
REKSADANA
SYARIAH
 Fatwa Reksadana Syariah
 Dewan Pengawas Syariah

FATWA REKSA DANA SYARIAH
Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No.
20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan
Investasi Untuk Reksa Dana Syariah
”Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal,
sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian
pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang
diyakini halal”

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)
DPS melakukan review atas seluruh dokumen:
1. Dokumen Perjanjian Kontrak Investasi Kolektif
2. Prospektus, yang merupakan informasi tertulis
sehubungan dengan Penawaran Umum dengan
tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Tugas Dewan Pengawas Syariah
1. Mengawasi
2. Memberikan Nasihat
3. Memberikan pertimbangan pemanfaatan dana sosial
4. Edukasi/Promosi/Product Dev
DPS bertugas melakukan supervisi baik sebelum dan setelah peluncuran reksadana.

SUPERVISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Supervisi setelah penerbitan
Supervisi ini mencakup:
1. Penyeleksian Portofolio Efek: penyaringan saham
2. Monitoring Portofolio: investasi pada efek yang
telah ditetapkan.
3. Portfolio Purification: Pemurnian portofolio, yaitu
melakukan penyisihan (tafriq) atas pendapatan
dari pendapatan yang diterima yang masih
mengandung unsur non halal.

SELEKSI PORTOFOLIO
Saham Sukuk Pasar Uang Syariah
Seleksi Saham:
1. Core Business
Screening
2. Financial Ratio
Screening
Investasi hanyalah
pada sukuk
Pasar Uang yang
digunakan adalah
Pasar Uang
berdasarkan prinsip
syariah.
Diterbitkan oleh OJK/
Penerbit DES

MONITORING PORTOFOLIO
Monitoring Portofolio
Efek yang dibeli sesuai
dengan kebijakan yang telah
disetujui DPS
Tidak melakukan transaksi yang
terlarang secara syariah:
shortselling, margin trading
1. Cek Laporan
Portofolio
2. Cek Rincian Transaksi
(Transaction Listing)
Adakan interview Portofolio
Manager

PURIFIKASI
• Fatwa No.20 Pasal 11(2):
”Hasil investasi yang
dibagikan harus bersih dari
unsur non-halal, sehingga
Manajer Investasi harus
melakukan pemisahan
bagian pendapatan yang
mengandung unsur non
halal dari pendapatan yang
diyakini halal.
• Standard No. 21 AAOIFI
pada butir 3/4/5: “It’s
obligatory to eliminate
prohibited income specific to
the share that is mixed up
with the earnings of the
corporations…”
Hasil dari purifikasi digunakan sebagai dana sosial untuk kemaslahatan umat
sesuai persetujuan DPS

PURIFIKASI
Purifikasi dapat terjadi dari:
1. Pendapatan jasa giro dari rekening kas pada Bank Kustodian, hal ini
karena pada saat ini masih banyak Reksa Dana Syariah yang
menggunakan jasa Bank Kustodian Konvensional.
2. Pendapatan Dividen pada perusahaan yang merupakan perusahaan
yang mixed (seperti perusahaan konglomerasi) atau terdapat
pendapatan bunga Emiten ybs sehingga dalam dividen mengandung
unsur yang tidak sesuai dengan syariah
Pendapatan (income) yang
tidak sesuai dengan syariah
Dikeluarkan dari
Nilai Aktiva Bersih
Reksa Dana Syariah
Cek penggunaan
hasil Purifikasi

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Laporan Dewan Pengawas Syariah
mencakup:
a. Monitoring Portofolio Reksa
Dana Syariah
b. Proses Purifikasi
c. Dana Purifikasi dan
Penggunaannya.

Terima Kasih
Wassalamualaikum Wr Wb
Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 2
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2 – 4 Jakarta 10710

3. aspek syariah pms

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to 3. aspek syariah pms

Similar to 3. aspek syariah pms (20)

More from Meridian Impactive Digital

More from Meridian Impactive Digital (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

3. aspek syariah pms