1. BUPATI KLATEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang- Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
pada Pasal 2 ayat (2) huruf j menyebutkan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis Pajak
Daerah Kabupaten/Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Klaten tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

2. Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3317);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor
5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

3. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010
tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional
Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan;
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten Nomor 10
Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor
10 Seri D Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Klaten Nomor 2
Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor
11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun
2009 tentang Pokok –Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 49);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan
BUPATI KLATEN
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

4. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Klaten
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretaris Daerah,
Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan
Kecamatan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pembangunan
daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah konstribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha
milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan , yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan
dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman serta laut wilayah perdesaan dan perkotaan.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan
secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
12. Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat
NJOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi
nilai/harga obyek pajak yang tidak dikenai pajak.
13. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara
wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan
melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai
perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

5. 16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3
(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak
sama dengan tahun kalender.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak
atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau
retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.
20. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP,
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data
subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan
Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yang terutang.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT,
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada
Wajib Pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang
masih dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang
dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak yang telah dibayar lebih
besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan
dalam penerapan ketentuan tertentu peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah

6. Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan,
atau Surat Keputusan Keberatan.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib
Pajak.
31. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak.
32. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk
menegur kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.
33. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak
atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan
banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.
34. Putusan Banding terhadap putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau
Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
37. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
Tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat
ketentuan pidana.
39. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.
BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2
(1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan
Perkotaan dipungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.
(2) Obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan
yang dimiliki, dikuasai, dan /atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan , dan pertambangan.

7. (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti
hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan
dengan kompleks bangunan tersebut;
b. jalan tol;
c. kolam renang;
d. pagar mewah;
e. tempat olahraga;
f. taman mewah;
g. tempat penampungan/kilang, air dan gas , pipa minyak; dan
h.menara.
(4) Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah
obyek pajak yang :
a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan
pemerintahan;
b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang
tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang
sejenisnya dengan itu;
d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik; dan
f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(5) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
Pasal 3
(1) Subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan
yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan
/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh
manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan /atau
memperoleh manfaat atas Bangunan.
BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 4
(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah NJOP.
(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap
3 (tiga) tahun, kecuali untuk obyek pajak tertentu padat ditetapkan
setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh Bupati.
Pasal 5
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
a. untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah )
ditetapkan sebesar 0,100 % (nol koma seratus persen) per tahun.

8. b. untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan
sebesar 0,20% ( nol koma dua puluh persen) per tahun.
Pasal 6
Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a atau b
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
setelah dikurangi Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).
BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7
Letak obyek Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak terutang adalah di
wilayah Daerah.
BAB V
PENENTUAN PAJAK TERUTANG
Pasal 8
(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu ) tahun kalender.
(2) Pajak terutang ditentukan menurut keadaan obyek pajak pada tanggal 1
Januari tahun berjalan.
BAB VI
PENDATAAN OBYEK PAJAK
Pasal 9
(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada
Bupati, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari kerja setelah tanggal
diterimanya SPOP oleh Subyek Pajak.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pelaporan
Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.
Pasal 10
(1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),
Bupati menerbitkan SPPT.
(2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak
disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh
Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata
jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang
dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
BAB VII
PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 11
(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

9. (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan
SPPT, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan
oleh Bupati.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa karcis atau nota perhitungan.
Pasal 12
(1) Tata cara penerbitan SPPT, SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat
(3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian
SPOP, SPPT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur
dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak
Pasal 13
(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang
bayar setelah jatuh tempo pembayaran.
(2) Jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Pasal 14
(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) harus dilunasi paling lambat 6 (enam ) bulan sejak
tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
(2) SKPD, STPD , Surat Keputusan Pembetulan , Surat Keputusan
Keberatan , dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak
yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan
harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1( satu) bulan sejak
tanggal diterbitkan.
(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan
dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
(4) Pajak yang terutang dibayar di Kas Umum Daerah atau tempat
pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,
angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan
Bupati.
Pasal 15
(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang
tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih
dengan Surat Paksa.
(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu
jatuh tempo pembayaran, apabila:

10. a. Wajib pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya atau berniat untuk itu;
b. Wajib pajak atau penanggung pajak memindahtangankan barang yang
dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan
kegiatan usaha yang dikerjakan di Indonesia;
c. Terdapat tanda-tanda bahwa wajib pajak atau penanggung pajak akan
membubarkan kegiatan usahanya atau menggabungkan atau memekarkan
usahanya atau memindahtangankan usaha yang dimiliki atau yang
dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
d. Kegiatan usaha akan dibubarkan atau ditutup oleh Bupati;
e. Terjadi penyitaan atas barang wajib pajak atau penanggung pajak oleh
pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
BAB VIII
KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN
Bagian Kedua
Keberatan
Pasal 17
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas suatu :
a. SPPT;
b. SKPDLB; dan
c. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib
Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan
akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat
Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui
surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
(7) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan,
Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keterangan secara
tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
Pasal 18
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan.
(2) Sebelum surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau
penjelasan tertulis.
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa mengabulkan
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah
pajak yang terutang.

11. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.
Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian
keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Banding
Pasal 20
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang
ditetapkan oleh Bupati.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang
jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan
keberatan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan
tersebut.
(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar
pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan
Banding .
Pasal 21
(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50%
(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan.
(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding
dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

12. Bagian Ketiga
Gugatan
Pasal 22
(1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada
Pengadilan Pajak.
(2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan
penagihan pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal penagihan.
(3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan lain
selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.
(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak
mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaan penggugat.
(5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah
14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar
kekuasaan penggugat.
(6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan
diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.
Pasal 23
Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan banding dan gugatan,
sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX
PEMBETULAN , PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 24
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat
membetulkan STPD atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan /atau penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.
(2) Bupati dapat :
a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahanya;
b. Mengurangkan atau membatalkan STPD atau SKPDLB yang tidak
benar;
c. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan; dan
d. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek
pajak.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan
ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati.

13. BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 25
(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memberikan keputusan.
(3) Bupati dapat menerbitkan SKPDLB, apabila setelah dilakukan
pemeriksaan jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari pada
jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang
seharusnya tidak terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu ) bulan.
(5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi dahulu utang Pajak dimaksud.
(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKPDLB.
(7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 26
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan
secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya dengan
menyebutkan:
a. nama dan alamat Wajib Pajak;
b. masa pajak;
c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. alasan yang jelas.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara
langsung atau melalui surat pos tercatat.
(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos
tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
Pasal 27
(1) Atas pengajuan keberatan dan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan
pemeriksaan.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan
kantor dan/atau pemeriksaan lapangan.
BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 28
(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak,

14. kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang
perpajakan daerah.
(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun
tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan
dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
Pasal 29
(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak
yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII
PEMERIKSAAN
Pasal 30
(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan obyek pajak yang terutang.
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur
dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 31
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberikan insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

15. BAB XIV
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 32
(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak
dalam rangka jabatan atau pekerjaanya untuk menjalankan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) adalah:
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli
dalam sidang peradilan;
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau
instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam
bidang keuangan daerah.
(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada
pihak yang ditunjuk.
(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana
atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara
Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin
tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga
ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan
memperlihatkan bukti tertulis dan keteranganWajib Pajak yang ada
padanya.
(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang
diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang
bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.
BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 33
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya menyampaikan data atau
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah
dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun
atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang
yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan keterangan yang
tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda
paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.
Pasal 34
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau
berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau
berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

16. Pasal 35
(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena
kealphaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan
kurungan paling lama 1 (satu ) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja
tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak
dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2
(dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah).
(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang
kerahasiaannya dilanggar.
(4) Tuntutan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi
seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak
pidana pengaduan.
Pasal 36
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 35 merupakan
penerimaan negara.
BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 37
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan
jelas;
meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
c. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

17. g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
Daerah;
h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;
i. menghentikan penyidikan; dan/atau
j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana perpajakan Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.
BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38
(1) Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tahun Pajak 2012 dan
sebelumnya berlaku ketentuan perundang-undangan yang lama.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang
telah ada di bidang Pajak Bumi dan Bangunan berdasar Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan belum diatur dengan pelaksanaan yang baru
berdasarkan Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih
selama jangka waktu 5 (lima ) tahun terhitung sejak saat terutang.
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten.
Ditetapkan di Klaten,
pada tanggal 30 Desember 2011
BUPATI KLATEN,
SUNARNA
Diudangkan di Klaten
pada tanggal 30 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
INDARWANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2011 NOMOR 17

18. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
I. PENJELASAN UMUM
Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber
penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh
daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu
mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk
dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung
pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan
yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan
Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah sumber
penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai
dengan kondisi masing-masing daerah.
Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan
daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah
sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah,
tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota
masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan
yang memenuhi ketentuan yang dalam peraturan daerah maupun yang
menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar
pajak atau retribusi daerah yang terutang. Hal ini menunjukkan pada
akhirnya proses pemungutan pajak dan retribusi daerah akan memberikan
beban kepada masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu memahami
ketentuan pajak dan retribusi daerah dengan jelas agar mau memenuhi
kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.
Beberapa ciri yang melekat pada pajak bumi dan bangunan perdesaan
dan perkotaan yang saat ini dipungut adalah sebagai berikut :
a. Pajak merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang
dan peraturan daerah yang berkenaan.
b. Hasil penerimaan pajak masuk ke kas pemerintah daerah.
c. Pajak terutang apabila terpenuhinya taatbestand (keadaan, peristiwa atau
perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat
dikenakan pajak) yang ditentukan oleh Peraturan Daerah tentang
pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu daerah Kabupaten.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ada 11 (sebelas) obyek pajak dimana
pengaturan mengenai Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri. Sebagaimana telah disebutkan
bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak
atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan
oleh orang pribadi atau badan , kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditentukan
berdasarkan kriteria berikut ini :
a. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bersifat bukan
retribusi dan bersifat bukan pajak air tanah atau pajak daerah atau bea
perolehan atas tanah dan bangunan.
b. Pajak tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai
penyelenggaraannya.

19. c. Pajak tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan
satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
Perubahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa dampak
penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan yang diterapkan di Daerah. Mengingat untuk
memberlakukan suatu jenis Pajak Daerah harus diterapkan dengan
Peraturan Daerah. Dengan demikian tanpa adanya peraturan daerah yang
berkaitan, maka pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
tersebut tidak dapat dipungut. Dengan diberikannya kepastian terhadap
Daerah untuk menetapkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan, maka akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia
usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaannya.
I. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 :
Ayat(1) : Cukup jelas.
Ayat(2): Yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan
bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan,
perhutanan dan pertambangan ditanah yang diberi hak guna
usaha perkebunan, tanah yang diberi pengusahaan hutan dan
tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.
Ayat(3) : Cukup jelas.
Ayat(4) :
Huruf a : Cukup jelas.
Huruf b : yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan” adalah bahwa obyek pajak itu diusahakan untuk
melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan
untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain
dari anggran dasar dan anggaran rumah tangga dari
yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial,
kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nacional tersebut.
Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf c : Cukup jelas.
Huruf d : Cukup jelas.
Huruf e : Cukup jelas.
Huruf f : Cukup jelas.
Ayat (5): Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas

20. Pasal 4
Ayat (1) : Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :
a. Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, adalah
suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek
pajak dengan cara membandingkannya dengan obyek pajak
lain yang sejenis yang letakknya berdekatan dan fungsinya
sama dan telah diketahui harga jualnya.
b. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode
penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara
menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh obyek tersebut pada saat penilaian dilakukan,
yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi
fisik obyek tersebut.
c. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode
penentuan nilai jual suatu obyek pajak yang berdasarkan
pada hasil produksi obyek pajak tersebut.
Ayat (2) : Pada dasarnya penetapan NJOP adalah tiga tahun sekali.
Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya
mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka
penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.
Ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) hanya untuk
obyek pajak yang ada bangunannya.
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 :
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Penetapan SKPD ini hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas

21. Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 72