Tax

1. PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN
PROGRAM DIPLOMA I PAJAK
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2. DASAR HUKUM
 UU Nomer 12 Tahun 1985 Sebagaimana diubah dengan UU
Nomer 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (UU PBB
dan BPHTB)
 UU Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. (UU PDRD)
 Aturan organik dibawah UU PBB dan BPHTB
 Aturan organik dibawah UU PDRD

3. POKOK BAHASAN
 Pengertian-pengertian
 Objek
 Subjek
 Objek yang dikecualikan
 PBB Pusat dan Daerah

4. PENGERTIAN
 BUMI
 Permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan serta laut wilayah
RI
 BANGUNAN
 Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap
pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha
dan tempat yang diusahakan

5.  NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)
 Harga rata-rata yang diperoleh dari traksaksi jual beli yang terjadi
secara wajar dan bilamana tidak terdapat traksaksi jual beli,
NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek
pajak lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP
pengganti
 SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
(SPOP)
 Surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan data objek
pajak menurut ketentuan Undang-undang
 SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
(SPPT)
 Surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk
memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada WP

6. 2/20/2023
EndartosTransp
6
Dilanjutkan di halaman berikutnya
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai
Bagian yang diarsir diisi oleh Petugas
No. Formulir
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1. JENIS TRANSAKSI
C. DATA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
14. NPWP
16. NAMA JALAN 17. BLOK/KAV/NOMOR
19. RW 20. RT
18. DESA/KELURAHAN
21. KABUPATEN/KOTA
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK
5. NAMA JALAN
7. DESA/KELURAHAN
6. BLOK/KAV/NOMOR
8. RW 9. RT
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
SEKTOR PERKEBUNAN
4. NOP ASAL
13. NAMA
12. STATUS
11. JENIS
a. Pemilik
a. Badan
b. Penyewa
b Orang Pribadi
c. Pengelola d. Pemakai e. Sengketa
b. Perhutanan HPHTI
a. Perkebunan
x d. Pertambangan Migas
a. Perekaman Data Baru b. Pemutakhiran Data c. Penghapusan Data
2. JENIS SEKTOR
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU
Kantor Pelayanan Pajak Pratama ...............….....
10. KECAMATAN
c. Perhutanan Selain HPHTI
e. Pertambangan Panas Bumi
f. Pertambangan Galian C
g. Pertambangan Umum
3. NOP
Kec.
15. NOMOR TELEPON
22. KODE POS
Prov. Kab./Kota Desa/Kel. Blok No. Urut Kode
KETERANGAN
· Gambarkan Denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang
dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan
lingkungan dan lain- lain, yang mudah diketahui oleh umum.
· Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah Utara, Selatan,
Timur, dan Barat
Contoh Penggambaran
Jalan Desa Mamuju
Jalan
Kecamatan
Majene
Kebun
XXX
Kebun AAA
DENAH LOKASI OBJEK PAJAK
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya
adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya,
sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau surat kuasa.
- Batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak
sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
PENDATA MENGETAHUI KASI EKSTENSIFIKASI PERPAJAKAN
E. PENDATA & PEJABAT YANG BERWENANG
29. NIP
28. NAMA LENGKAP
27. TANDA TANGAN
33. NIP
32. NAMA LENGKAP
31. TANDA TANGAN
Kebun
ZZZ
Kebun
YYY
D. PERNYATAAN WAJIB PAJAK
26. TANGGAL/BULAN/TAHUN 30. TANGGAL/BULAN/TAHUN
25. NAMA LENGKAP
24. TANDA TANGAN
23. TANGGAL/BULAN/TAHUN

7. 31.74.020.006.001-0104.0 05.033.647.8-034.000
KO TM KENCANA BLOK C 1/5
RT : 013 RW : 09
CENGKARENG BARAT
CENGKARENG
JAKARTA BARAT 11730
MANANA MAHINDA ENDARTO
KO TM KENCANA BLOK C 1/5
RT :013 RW : 09
CENGKARENG BARAT, CENGKARENG
JAKARTA BARAT 11730
BUMI 302 A 15 1.032.000 311.664.000
BANGUNAN 146 A 07 429.000 62.634.000
374.298.000
10.000.000
364.298.000
20 % x 364.298.000 72.859.600
0,5 % x 72.859.600 364.298
364.298
TIGA RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH
BANK DKI KEC CENGKARENG
JL BANGUN NUSA RAYA
11803030916083MAO3A4601SL - 2003/03
28 AGU 2003
Jakarta, 18 MAR 2003
DRS MAIZAR ANWAR, MM
NIP : 060043656

9. SUBJEK
PBB
Mempunyai
suatu Hak
Memperoleh
manfaat
Memiliki
Menguasai
Memperoleh
manfaat
BUMI BANGUNAN
OP/BADAN
SUBJEK PBB
ORANG PRIBADI atau BADAN yang
secara nyata mempunyai suatu hak
atas bumi, dan/atau memperoleh
manfaat atas bumi, dan/atau
memiliki, menguasai dan/atau
memperoleh manfaat atas
bangunan yang meliputi antara lain
pemilik, penghuni, pengontrak,
penggarap, pemakai dan penyewa

10.  BUMI adalah permukaan bumi dan tubuh
bumi yang ada dibawahnya. Permukaan
bumi meliputi daratan dan air serta laut
wilayah RI
 BANGUNAN adalah konstruksi teknik yang
ditanam atau dilekatkan secara tetap pada
tanah dan/atau perairan untuk tempat
tinggal, tempat usaha dan tempat yang
diusahakan
OBJEK PBB

11.  Termasuk dalam BANGUNAN :
 Jalan lingkungan
 Jalan tol
 Kolam renang
 Pagar mewah
 Tempat olah raga
 Galangan kapal, dermaga
 Kilang minyak, gas, pipa minyak
 Fasilitas lain yang memberi manfaat

12. PENGECUALIAN OBJEK PAJAK
 DIGUNAKAN SEMATA-MATA UNTUK MELAYANI
KEPENTINGAN UMUM DIBIDANG IBADAH, SOSIAL,
KESEHATAN, KEBUDAYAAN YANG TIDAK MENCARI
KEUNTUNGAN
 DIGUNAKAN UNTUK KUBURAN, PENINGGALAN
PURBAKALA ATAU YANG SEJENIS DENGAN ITU.
 MERUPAKAN HUTAN LINDUNG , SUAKA ALAM, HUTAN
WISATA, TAMAN NASIONAL YANG DIKUASAI NEGARA
 DIGUNAKAN UNTUK PERWAKILAN DIPLOMATIK,
KONSULAT, BERDASARKAN AZAS TIMBAL BALIK
 DIGUNAKAN OLEH BADAN ATAU PERWAKILAN
INTERNASIONAL MISALNYA PBB, BADAN
INTERNASIONAL DAN LAIN-LAIN YANG DITENTUKAN
MENTERI KEUANGAN

13. PBB
Daerah
Perkotaan Pedesaan
Pusat
Perkebunan
Perairan
Pertambangan
Perhutanan

14. DASAR PENGENAAN PAJAK
 Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
 NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menkeu, kecuali untuk daerah
tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya,
dengan memperhatikan :
(PBB Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah Tk. II)
1. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi
secara wajar
2. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang
letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya
3. Nilai perolehan baru
4. Penentuan Nilai Jual Objek Pengganti

15. TARIF DAN PENGHITUNGAN PBB
 PBB Pusat : 0,5%
0,5 % x (NJOP-NJOPTKP) x NJKP
 PBB Daerah : setinggi-tingginya 0,3%
Tarif x (NJOP-NJOPTKP)
o NJOPTKP : Nilai Jual Pajak Tidak Kena Pajak
 PBB Pusat : Rp. 8.000.000,-  Rp. 12.000.000,-
 PBB Daerah : paling rendah Rp. 10.000.000,-
o NJKP : Nilai Jual Kena Pajak
Serendah-rendahnya 20%, setinggi-tingginya 100%, dari NJOP
ditetapkan 20% untuk NJOP <Rp. 1 Milyar
ditetapkan 40% untuk NJOP 1 Milyar atau lebih

16. SAAT TERUTANG
 Saat yang menentukan pajak yang terhutang
adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal
1 Januari
 Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun
takwin, yaitu 1 janurai – 31 Desember

17. PEMBAYARAN/PELUNASAN
 BERDASARKAN SPPT
 Pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan
sesuai tanggal jatuh tempo yang tercantum.
 BERDASARKAN SKPKB
 Pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan
sesuai tanggal jatuh tempo yang tercantum
 BERDASARKAN STP
 Pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan
sesuai tanggal jatuh tempo yang tercantum

18. SANKSI ADMINISTRASI
 WP yg tidak menyampaikan SPOP dan telah ditegur tertulis
dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dari pokok pajak
 WP yg berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak
terhutang lebih besar dari laporan SPOP dikenakan sanksi
administrasi 25% dari selisih pajak terutang
 WP yg tidak atau kurang membayar setelah lewat jatuh tempo
pembayaran dikenakan sanksi 2% per bulan dari tgl jatuh
tempo sampai hari pembayaran, maksimal 24 bulan

19. KEBERATAN DAN BANDING
Apabila WP keberatan terhadap SPPT dan SKP , WP dapat
mengajukan Surat Keberatan kepada DJP, masing2 satu surat
tersendiri dan untuk setiap tahun pajak.
Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan
menyertakan alasan yg jelas.
Keberatan harus diajukan dalam waktu 3 bulan sejak
diterimanya SPPT atau SKP.
WP yg tidak puas terhadap Putusan Keberatan dapat
mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

20. PENGURANGAN
Pasal 19 dan 20
Menteri Keuangan dalam hal :
- Kondisi tertentu Objek pajak yang
ada hubungannya dengan subjek
pajak/sebab -sebab tertentu
lainnya
- Objek pajak terkena bencana alam
atau sebab lain yang luar biasa
Dirjen Pajak
atas permintaan WAJIB PAJAK
karena hal-hal tertentu
PAJAK
TERUTANG
DENDA
ADMINISTRASI

23. TARIF PBB DI JAKARTA
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ditetapkan sebagai berikut :
1. Tarif 0,01% untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau
Bangunan kurang dari Rp.200.000.000,-
2. Tarif 0,1% untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau
Bangunan Rp.200.000.000,- sampai dengan kurang dari
Rp.2.000.000.000.
3. Tarif 0,2% untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau
Bangunan Rp.2.000.000.000.- sampai dengan kurang dari
Rp.10.000.000.000.-
4. Tarif 0,3% untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau
Bangunan lebih dari Rp.10.000.000.000,-

24. MATRIKS PERBANDINGAN UU PBB DENGAN UU PDRD