Contoh Perjanjian Kerja Jasa Pengelolaan Keamanan Wisma Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. Pihak I_____ Pihak II_____1
PERJANJIAN KERJA JASA PENGELOLAAN KEAMANAN
antara
PT. ___________________
dengan
PT. ___________________
Nomor: ___________________
Perjanjian Kerja Jasa Pengelolaan Keamanan (selanjutnya disebut sebagai ”PERJANJIAN”)
ini ditandatangani pada hari ini, _____, tanggal ________ bulan ________, tahun
__________________ (Tgl-Bln-Thn ) oleh dan antara:
1. PT. _____________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di
..........................................................................................................., yang dalam hal
ini diwakili oleh ..................selaku Direktur Utama, oleh dan karenanya sah bertindak
untuk dan atas nama PT. _____________________ (untuk selanjutnya disebut
sebagai “PIHAK PERTAMA “); dan
2. PT. _____________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di
.................................................................................................., yang dalam hal ini
diwakili oleh ....................., selaku Direktur Utama, oleh dan karenaya sah bertindak
untuk dan atas nama PT. _____________________ (untuk selanjutnya disebut
sebagai “PIHAK KEDUA”).
Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut
sebagai “PARA PIHAK” dan masing-masing disebut sebagai ”PIHAK”.
PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan yang bergerak dan melakukan
kegiatan usaha dalam bidang penyediaan jasa pengelolaan keamanan (security
management) termasuk di dalam jasa tersebut adalah penyediaan dan pengelolaan
personil SATPAM (sebagaimana didefinisikan di dalam PERJANJIAN ini).
B. Bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan jasa pengelolaan keamanan di lingkungan .
........... (sebagaimana didefinisikan di dalam PERJANJIAN ini) dan/atau lokasi
penjagaan lainnya (apabila ada) dari PIHAK KEDUA.
C. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk menunjuk dan memberikan
pekerjaan jasa pengelolaan keamanan di lingkungan . ........... (sebagaimana
didefinisikan di dalam PERJANJIAN ini) dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila
ada) kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya PIHAK KEDUA dengan ini bermaksud
untuk menerima penunjukan dan pekerjaan jasa pengelolaan keamanan di lingkungan .
........... (sebagaimana didefinisikan di dalam PERJANJIAN ini) dan/atau lokasi
penjagaan lainnya (apabila ada) dari PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut.
CONFIDENTIAL

2. Pihak I_____ Pihak II_____2
Maka oleh karenanya, PARA PIHAK sepakat untuk mewujudkan dan melaksanakan maksud-
maksud tersebut diatas dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
1.1. PIHAK PERTAMA dengan ini setuju menunjuk dan memberikan pekerjaan kepada
PIHAK KEDUA sebagai pengelola keamanan . ........... yang terdiri dari bangunan,
tanah, peralatan, material, barang-barang dan fasilitas fisik lainnya yang dimiliki dan
dikelola oleh PIHAK PERTAMA yang terletak dan beralamat di
.................................................. (selanjutnya disebut “...........”) dengan syarat-syarat
dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam PERJANJIAN ini.
1.2. PIHAK KEDUA dengan ini setuju untuk menerima penunjukan dan pemberian
pekerjaan dari PIHAK PERTAMA sebagai pengelola jasa keamanan . ...........
dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan sebagaimana diatur di dalam PERJANJIAN ini.
PASAL 2
PEKERJAAN PIHAK KEDUA
2.1. Untuk pengelolaan keamanan. ..........., PIHAK KEDUA akan menyediakan ___
(______) orang personil/anggota Satuan Pengamanan (selanjutnya disebut
“SATPAM”).
2.2. Untuk tercapainya tujuan pengamanan yang optimal dan disesuaikan dengan
kebutuhan PIHAK PERTAMA, penambahan yang sifatnya permanen atas jumlah
tersebut di atas dari waktu ke waktu akan ditinjau ulang oleh PIHAK PERTAMA.
2.3. Setiap dan seluruh SATPAM yang dipekerjakan dan/atau ditugaskan oleh PIHAK
KEDUA di lingkungan . ........... wajib memakai dan dilengkapi dengan pakaian
seragam beserta kelengkapan standar sesuai dengan Prosedur Tetap Pelaksanaan
Operasional Penyelamatan dan Pengamanan serta teknis pengamanan yang telah
disusun oleh PIHAK KEDUA (selanjutnya disebut “SOP SATPAM”) dan
disesuaikan dengan kebijakan PIHAK PERTAMA dan seluruh peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dengan tidak membebankan segala dan seluruh keperluannya
untuk memenuhi hal sebagaimana tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
2.4. Jam kerja personil/anggota SATPAM yang disediakan oleh PIHAK KEDUA di .
........... adalah selama 12 (dua belas) jam per-shift, dengan ketentuan jam kerja pada
setiap shift untuk setiap harinya adalah sebagai berikut:
a. Shift pagi : 07.00 WIB s/d 19.00 WIB
b. Shift malam : 19.00 WIB s/d 07.00 WIB
2.5. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap seluruh keamanan . ........... selama 24
(dua puluh empat) jam setiap harinya dari hari Senin sampai dengan hari Minggu
termasuk selama hari libur nasional maupun libur keagaaman selama berlakunya
JANGKA WAKTU PERJANJIAN ini.

3. Pihak I_____ Pihak II_____3
2.6. PIHAK PERTAMA mengijinkan setiap personil SATPAM yang sedang bertugas di .
........... untuk memasuki setiap ruangan, lorong dan celah di dalam . ..........., kecuali
terhadap tempat/area yang menurut PERJANJIAN ini dilarang oleh PIHAK
PERTAMA dan/atau harus memerlukan persetujuan PIHAK PERTAMA terlebih
dahulu untuk memasuki atau melewati tempat/area tersebut.
2.7. Apabila setiap dan/atau seluruh personil SATPAM tidak hadir dalam waktu ½
(setengah) jam dari jadwal dan/atau shift yang berlaku dan telah ditentukan, maka
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan personil/anggota SATPAM
pengganti yang akan tiba di lokasi . ........... dalam waktu 2 (dua) jam setelah
dilakukannya pemberitahuan oleh PIHAK PERTAMA, sesuai dengan jadwal dan/atau
shift yang berlaku.
2.8. Apabila terjadi kekosongan personil/anggota SATPAM dan/atau personil/anggota
SATPAM yang dipekerjakan dan/atau ditugaskan oleh PIHAK KEDUA di
lingkungan . ........... baik karena alasan sakit, ijin, tanpa keterangan apapun dan/atau
alasan lain apapun juga, maka PIHAK KEDUA bertanggung-jawab dan berkewajiban
menempatkan, menugaskan dan mengatur personil/anggota SATPAM pengganti
untuk ditempatkan di lingkungan . ........... tanpa mengenakan biaya tambahan apapun
kepada PIHAK PERTAMA.
PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
3.1. PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu ____ (_______) tahun terhitung sejak
tanggal ....................... sampai dengan tanggal ............................ (selanjutnya disebut
“JANGKA WAKTU PERJANJIAN”).
3.2. Apabila selama berlakunya JANGKA WAKTU PERJANJIAN ini tidak terjadi
sesuatu hal yang menyebabkan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya
berdasarkan PERJANJIAN ini dan dengan tunduk kepada persetujuan dari PIHAK
PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan perpanjangan
JANGKA WAKTU PERJANJIAN dengan mengajukan pemberitahuan secara tertulis
terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selambat-lambatnya
2 (dua) bulan sebelum JANGKA WAKTU PERJANJIAN berakhir.
PASAL 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
4.1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan setiap dan/atau seluruh
personil/anggota SATPAM untuk dipekerjakan dan/atau ditugaskan di . ...........
dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) yang sesuai dengan kebutuhan
PIHAK PERTAMA dan telah mengikuti pelatihan SATPAM dan telah sesuai dengan
dan telah memenuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4.2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) beserta segala fasilitasnya dari
gangguan keamanan secara umum sebagaimana seharusnya dilakukan oleh seorang
petugas keamanan.

4. Pihak I_____ Pihak II_____4
4.3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengatur, menjaga dan mengawasi lingkungan .
........... dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada), termasuk namun tidak
terbatas terhadap situasi lalu lintas kendaraan umum dan/atau pribadi yang berhenti
dan/atau parkir serta keluar dan/atau masuk area kawasan. ............
4.4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan semua program kerja, sistem
keamanan dan keselamatan dengan disiplin dan penuh rasa tanggung jawab sesuai
dengan SOP SATPAM yang berlaku dan seluruh peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Negara Republik Indonesia.
4.5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencegah dan/atau melarang orang di
lingkungan . ........... dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) yang melakukan
tindakan tidak terpuji dan/atau melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas
terhadap: bermain judi, mabuk-mabukan, memakai obat-obat terlarang dan/atau
narkotika, melakukan tindakan asusila dan/atau perbuatan lainnya yang bertentangan
dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-
norma yang berlaku umum di masyarakat termasuk namun tidak terbatas kepada
norma kesusilaan, kepantasan dan/atau kesopanan.
4.6. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap dan/atau seluruh
personil/anggota SATPAM yang dipekerjakan dan/atau di tugaskan oleh PIHAK
KEDUA di lingkungan . ........... dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada)
berkewajiban untuk memakai seragam kerja SATPAM yang lengkap, bersih dan
rapih, dan memakai kartu identitas yang telah ditetapkan secara sah, sesuai dengan
ketentuan SOP SATPAM, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketetapan
yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
4.7. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan setiap dan seluruh salinan
(fotokopi) atas dokumen-dokumen yang terkait dengan aspek hukum dari PIHAK
KEDUA termasuk namun tidak terbatas kepada anggaran dasar perusahaan termasuk
dengan perubahan-perubahannya (apabila ada), seluruh izin-izin umum yang dimiliki
perusahaan (termasuk namun tidak terbatas kepada Tanda Daftar Perusahaan, Nomor
Pokok Wajib Pajak, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan lain-lain) dan
seluruh izin-izin khusus yang dimiliki oleh perusahaan (termasuk namun tidak
terbatas kepada izin-izin terkait bidang usaha jasa pengamanan) kepada PIHAK
PERTAMA dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari yang sama dengan
tanggal ditandatanganinya PERJANJIAN ini.
4.8. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan pengawasan, pengecekan, dan
pemeriksaan orang dan/atau barang dan/atau dokumen yang keluar dan/atau masuk ke
lingkungan . ........... dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada), termasuk namun
tidak terbatas terhadap kendaraan yang masuk dan/atau keluar lingkungan . ...........
dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada).
4.9. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan penjagaan, pengamanan,
pengawasan, kontrol dan/atau monitoring terhadap batas dan pagar luar kawasan .
........... dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) untuk langkah antisipasi
terhadap gangguan secara menyeluruh sesuai dengan SOP SATPAM dan hukum serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pihak I_____ Pihak II_____5
4.10. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan koordinasi dengan pihak keamanan
di lingkungan . ........... dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) dan sekitarnya
dan/atau instansi berwenang lainnya termasuk namun tidak terbatas dengan aparat
hukum dan/atau pemerintah baik sipil maupun militer untuk mendukung keamanan,
ketertiban dan kenyamanan PIHAK PERTAMA dan . ........... dan/atau lokasi
penjagaan lainnya (apabila ada).
4.11. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga keutuhan dan/atau kebersihan semua
fasilitas dan/atau barang milik PIHAK PERTAMA yang terletak di . ........... dan/atau
lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) sehingga terhindar dari segala macam bentuk
kerusakan termasuk tetapi tidak terbatas kepada Pos SATPAM yang digunakan oleh
PIHAK KEDUA.
4.12. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi dan mengikutsertakan seluruh
personil/anggota SATPAM dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)
seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK),
Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan program jaminan dan/atau
asuransi kecelakaan diri dan kematian dalam hubungan kerja baik untuk di dalam
maupun di luar jam kerja (BUMIDA BUMIPUTERA) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Terkait
dengan hal tersebut, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan salinan
(fotokopi) atas setiap dokumen-dokumen yang terkait dengan hal tersebut kepada
PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari yang sama
dengan tanggal ditandatanganinya PERJANJIAN ini.
4.13. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memastikan dan memberikan upah kepada
setiap dan seluruh personil/anggota SATPAM yang dipekerjakan dan/atau ditugaskan
dilingkungan ........... dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) minimal sesuai
dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta pada setiap tahunnya.
PASAL 5
BIAYA JASA
5.1. Terhadap jasa pengelolaan keamanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan
PERJANJIAN ini, maka PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk memberikan
imbalan jasa berupa uang sebesar RP _____,-/orang/bulan (_____ per orang per
bulan) sehingga total biaya untuk ___ (____) orang personil SATPAM adalah sebesar
Rp ______,-/bulan (________________per bulan) (selanjutnya disebut “BIAYA
JASA”).
5.2. BIAYA JASA sebagaimana tersebut adalah belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dari BIAYA JASA.
5.3. BIAYA JASA sebagaimana tersebut adalah sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh)
yang akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan dipotong secara otomatis oleh PIHAK
PERTAMA.

6. Pihak I_____ Pihak II_____6
5.4. BIAYA JASA sebagaimana tersebut adalah sudah termasuk upah lembur dan/atau upah
tambahan dan/atau tunjangan lain dalam bentuk apapun (apabila ada) sebagaimana
diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.5. Pembayaran BIAYA JASA akan diproses oleh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak PIHAK KEDUA menyerahkan bukti
kwitansi asli/invoice yang dilengkapi dengan Faktur Pajak pada setiap bulan-nya,
dengan ketentuan bahwa bukti kwitansi asli/invoice dan faktur pajak wajib di
disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap minggu terakhir
bulan berjalan.
5.6. Pembayaran atas BIAYA JASA dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA melalui mekanisme transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:
Bank :
Cabang :
No. Rekening :
Atas Nama :
5.7. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 5.5, maka PIHAK PERTAMA
wajib memberikan surat pemberitahuan mengenai sebab keterlambatan pembayaran
BIAYA JASA tersebut kepada PIHAK KEDUA.
5.8. Dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan personil SATPAM sesuai
ketentuan PERJANJIAN ini, maka BIAYA JASA akan disesuaikan dengan perhitungan
jumlah personil/anggota SATPAM yang ditugaskan di . ........... dan/atau lokasi
penjagaan lain (apabila ada) yang sesungguhnya.
PASAL 6
KEBERATAN DAN/ATAU KELUHAN PIHAK PERTAMA
6.1. Dalam hal selama berlakunya JANGKA WAKTU PERJANJIAN PIHAK KEDUA
dan/atau setiap dan/atau seluruh personil/anggota SATPAM yang dipekerjakan
dan/atau ditugaskan oleh PIHAK KEDUA di lingkungan . ........... dan/atau lokasi
penjagaan lainnya (apabila ada) berdasarkan PERJANJIAN ini tidak dan/atau belum
memenuhi kebutuhan dan/atau standar dari PIHAK PERTAMA dan/atau dalam hal
terjadinya suatu permasalahan yang melibatkan PIHAK KEDUA dan/atau setiap
dan/atau seluruh personil/anggota SATPAM yang dipekerjakan dan/atau ditugaskan
oleh PIHAK KEDUA di lingkungan . ........... dan/atau lokasi penjagaan lainnya
(apabila ada) yang menimbulkan ketidaknyamanan dan/atau kerugian bagi PIHAK
PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menyampaikan keberatan
dan/atau keluhan-nya kepada PIHAK KEDUA dengan menyampaikan pemberitahuan
secara tertulis yang setidak-tidaknya menjelaskan mengenai duduk permasalahan,
penyebab permasalahan dan solusi yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.
6.2. Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender
terhitung sejak dibuatnya surat pemberitahuan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK
KEDUA tidak memberikan tanggapan dan/atau menyelesaikan permasalahan dan/atau
melaksanakan solusi yang diinginkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diminta
oleh PIHAK PERTAMA dalam surat pemberitahuannya, maka PIHAK PERTAMA

7. Pihak I_____ Pihak II_____7
berhak untuk mengakhiri PERJANJIAN ini secara sepihak dengan melakukan suatu
pemberitahuan pengakhiran PERJANJIAN secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
PASAL 7
PENAMBAHAN DAN/ATAU PENGURANGAN PERSONIL
7.1. PARA PIHAK sepakat bahwa apabila diperlukan tambahan personil/anggota SATPAM
yang dikarenakan adanya acara atau event tertentu di dalam lingkungan . ...........
dan/atau di lokasi aset lain yang dimiliki PIHAK PERTAMA dan/atau dikarenakan
alasan-alasan lainnya, maka PIHAK PERTAMA berhak dan dapat mengajukan
permintaan kepada PIHAK KEDUA untuk menyediakan tambahan dan/atau melakukan
pengurangan personil/anggota SATPAM dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk
menyediakan tambahan dan/atau melakukan pengurangan personil/anggota SATPAM
tersebut sesuai dengan kebutuhan dan permintaan PIHAK PERTAMA.
7.2. Permintaan pengurangan dan/atau penambahan personil/anggota SATPAM
sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 7 ayat 7.1 tersebut wajib disampaikan oleh
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kalender sebelum tanggal efektif dilakukannya pengurangan dan/atau penambahan
anggota/personil SATPAM tersebut.
7.3. Atas pengurangan dan/atau penambahan personil/anggota SATPAM tersebut, maka
total BIAYA JASA yang harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA juga akan disesuaikan (ditambahkan atau dikurangi) dengan jumlah
personil/anggota SATPAM yang ada setelah dilakukannya pengurangan dan/atau
penambahan personil SATPAM melalui suatu kesepakatan tertulis. Adapun apabila
terdapat biaya tambahan untuk penambahan personil/anggota SATPAM yang bersifat
tidak tetap (sementara) maka PARA PIHAK sepakat bahwa biaya tambahan yang
muncul (apabila ada) akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK secara tertulis.
7.4. Untuk menghindari keragu-raguan, shift kerja dari personil/anggota SATPAM
tambahan (apabila ada) yang dipekerjakan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ini akan
mengacu kepada shift kerja SATPAM sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat 2.4
PERJANJIAN ini.
7.5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melengkapi setiap dan seluruh personil/anggota
SATPAM tambahan (apabila ada) yang ditempatkan di lingkungan . ...........
berdasarkan ketentuan Pasal 7 ini dengan peralatan dan/atau perlengkapan yang
diperlukan sesuai dengan SOP SATPAM, peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan kesepakatan PARA PIHAK.
PASAL 8
PERALATAN OPERASIONAL
8.1. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan dan melengkapi setiap dan seluruh
personil/anggota SATPAM yang ditempatkan di lingkungan . ........... dan/atau lokasi
penjagaan lainnya (apabila ada) dengan peralatan dan/atau perlengkapan yang
diperlukan sesuai dengan SOP SATPAM, peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan kesepakatan PARA PIHAK.

8. Pihak I_____ Pihak II_____8
8.2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan tempat atau ruangan khusus di .
........... dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) untuk personil/anggota
SATPAM yang ditempatkan/ditugaskan PIHAK KEDUA di . ........... dan/atau lokasi
penjagaan lainnya (apabila ada).
8.3. PIHAK KEDUA dilarang untuk memakai dan/atau melengkapi setiap dan seluruh
personil/anggota SATPAM yang ditempatkan/ditugaskan di lingkungan . ...........
dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) dengan peralatan dan/atau
perlengkapan yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan/atau mengganggu suasana
kerja pelaksanaan jasa keamanan dan/atau mengganggu keamanan atau kenyamanan di
. ........... dan/atau di lokasi penjagaan lainnya (apabila ada).
PASAL 9
HUBUNGAN KERJA
9.1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk meminta penggantian personil/anggota
SATPAM kepada PIHAK KEDUA dengan alasan apapun yang dapat dipertanggung–
jawabkan oleh PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk segera
mengganti personil/anggota SATPAM tersebut dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 2 (dua) hari kerja.
9.2. PIHAK PERTAMA akan menghormati hak dan wewenang PIHAK KEDUA dalam
memberikan peringatan dan/atau sanksi administrasi kepada personil/anggota SATPAM
yang dianggap lalai oleh PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya dalam melakukan penjagaan keamanan . ........... dan/atau lokasi
penjagaan lainnya (apabila ada), dan hal tersebut merupakan masalah internal PIHAK
KEDUA.
9.3. PARA PIHAK dapat saling memberikan saran, masukan dan/atau kritik yang bersifat
membangun untuk meningkatkan mutu jasa pengelolaan keamanan PIHAK KEDUA.
PASAL 10
PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA
10.1. PIHAK KEDUA dengan ini sepakat menyatakan dan menjamin:
a. Bahwa setiap dan/atau seluruh personil/anggota SATPAM yang dipekerjakan
dan/atau ditugaskan di . ........... dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada)
adalah personil/anggota SATPAM yang telah mengikuti pelatihan SATPAM dan
telah sesuai dan memenuhi seluruh persyaratan yang diatur di dalam ketentuan
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia. Salinan (copy) bukti sertifikat pelatihan wajib dilampirkan dan
disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagai bukti
bahwa anggota/personil SATPAM yang ditugaskan di . ........... dan/atau lokasi
penjagaan lainnya (apabila ada) merupakan personil/anggota SATPAM yang
professional.
b. Bahwa PIHAK KEDUA dan/atau setiap dan/atau seluruh personil/anggota
SATPAM yang dipekerjakan dan/atau ditugaskan di . ........... dan/atau lokasi
penjagaan lainnya (apabila ada) akan menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban-
nya untuk mengatur, menjaga dan mengawasi keamanan dan ketertiban di
lingkungan . ........... dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) sesuai dengan

9. Pihak I_____ Pihak II_____9
ketentuan sebagaimana diatur di dalam PERJANJIAN ini dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
c. Bahwa PIHAK KEDUA dan/atau setiap dan/atau seluruh personil/anggota
SATPAM yang dipekerjakan dan/atau ditugaskan di . ........... dan/atau lokasi
penjagaan lainnya (apabila ada) akan melaksanakan program kerja, sistem
keamanan dan keselamatan dengan disiplin dan penuh rasa tanggung jawab sesuai
dengan SOP SATPAM yang berlaku dan seluruh peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
d. Bahwa setiap dan/atau seluruh personil/anggota SATPAM yang dipekerjakan
dan/atau di tugaskan oleh PIHAK KEDUA di lingkungan . ........... dan/atau lokasi
penjagaan lainnya (apabila ada) akan memakai seragam kerja SATPAM yang
lengkap, bersih dan rapih, dan memakai kartu identitas yang telah ditetapkan secara
sah, sesuai dengan ketentuan SOP SATPAM, peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan ketetapan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
e. Bahwa setiap dan/atau seluruh personil/anggota SATPAM yang dipekerjakan
dan/atau di tugaskan oleh PIHAK KEDUA di lingkungan . ........... dan/atau lokasi
penjagaan lainnya (apabila ada) telah dilindungi dan diikutsertakan di dalam
program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan program jaminan
dan/atau asuransi kecelakaan diri dan kematian dalam hubungan kerja baik untuk
di dalam maupun di luar jam kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
f. Bahwa setiap dan/atau seluruh personil/anggota SATPAM yang dipekerjakan
dan/atau di tugaskan oleh PIHAK KEDUA di lingkungan . ........... dan/atau lokasi
penjagaan lainnya (apabila ada) akan dan/atau telah menerima upah minimal sesuai
dengan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
DKI Jakarta pada setiap tahunnya.
g. Bahwa selama berlakunya JANGKA WAKTU PERJANJIAN, PIHAK KEDUA
dan/atau setiap dan/atau seluruh personil/anggota SATPAM yang dipekerjakan
dan/atau di tugaskan oleh PIHAK KEDUA di lingkungan . ........... dan/atau lokasi
penjagaan lainnya (apabila ada) akan mentaati dan tidak akan melakukan perbuatan
dan/atau tindakan yang melanggar setiap dan seluruh ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan norma-
norma umum dan/atau khusus yang berlaku di masyarakat.
h. Bahwa PIHAK KEDUA dan/atau setiap dan/atau seluruh personil/anggota
SATPAM yang dipekerjakan dan/atau di tugaskan oleh PIHAK KEDUA di
lingkungan . ........... dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) akan
melaksanakan tugas, pekerjaan dan/atau kewajibannya dengan sebaik-baiknya.
i. Bahwa dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari yang sama dengan
tanggal ditandatanganinya PERJANJIAN ini PIHAK KEDUA akan menyerahkan
kepada PIHAK PERTAMA setiap dan seluruh salinan (fotokopi) atas:
1) dokumen-dokumen yang terkait dengan aspek hukum dari PIHAK KEDUA
termasuk namun tidak terbatas kepada anggaran dasar perusahaan termasuk
dengan perubahan-perubahannya (apabila ada), seluruh izin-izin umum yang
dimiliki perusahaan (termasuk namun tidak terbatas kepada Tanda Daftar
Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak, dan lain-lain), seluruh izin-izin khusus yang dimiliki oleh perusahaan
(termasuk namun tidak terbatas kepada izin-izin terkait bidang usaha jasa
pengamanan), dan surat keterangan kelakuan baik dari instansi Kepolisian
dan Sertifikat SATPAM dan KTA dari Kepolisian Daerah terhadap setiap

10. Pihak I_____ Pihak II_____10
dan/atau seluruh personil/anggota SATPAM yang akan ditempatkan di .
........... dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada); dan
2) dokumen-dokumen yang terkait dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(JAMSOSTEK) seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua
(JHT) dan program jaminan dan/atau asuransi kecelakaan diri dan kematian
dalam hubungan kerja baik untuk di dalam maupun di luar jam kerja
(BUMIDA BUMIPUTERA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dari setiap dan/atau
seluruh personil/anggota SATPAM yang dipekerjakan dan/atau di tugaskan
oleh PIHAK KEDUA di lingkungan . ........... dan/atau lokasi penjagaan
lainnya (apabila ada).
j Bahwa PIHAK KEDUA dan/atau seluruh personil/anggota SATPAM yang
dipekerjakan dan/atau ditugaskan di . ........... dan/atau lokasi penjagaan lainnya
(apabila ada) telah memenuhi dan/atau tidak melanggar dan/atau tidak akan
melanggar ketentuan-ketentuan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh
PIHAK KEDUA dan/atau seluruh personil/anggota SATPAM yang dipekerjakan
dan/atau ditugaskan di . ........... dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada)
dengan pihak ketiga manapun baik yang telah ada sebelum ditandatanganinya
PERJANJIAN ini dan/atau yang mungkin ada dikemudian hari (apabila ada),
termasuk namun tidak terbatas kepada perjanjian kerjasama, perjanjian kerja,
dan/atau dalam bentuk perjanjian-perjanjian apapun, dan dengan ini PIHAK
KEDUA sepakat untuk bertanggung jawab secara penuh dan membebaskan
PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan, permintaan ganti rugi, klaim, gugatan
dan/atau upaya hukum lainnya yang diajukan oleh pihak ketiga manapun dengan
alasan apapun yang diajukan kepada PIHAK KEDUA dan/atau seluruh
personil/anggota SATPAM yang dipekerjakan dan/atau ditugaskan di . ...........
dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) yang terkait dengan kewajiban
untuk memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan perjanjian yang telah dan/atau
mungkin akan disepakati oleh PIHAK KEDUA dan/atau seluruh personil/anggota
SATPAM yang dipekerjakan dan/atau ditugaskan di . ........... dan/atau lokasi
penjagaan lainnya (apabila ada) terhadap pihak ketiga tersebut.
k. Bahwa seluruh informasi, keterangan dan/atau fakta yang diberikan oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA baik sebelum, saat berlakunya dan/atau
setelah berakhirnya JANGKA WAKTU PERJANJIAN adalah benar, akurat dan
tidak ada informasi, keterangan dan/atau fakta material yang dapat:
1) mempengaruhi keabsahan PERJANJIAN; dan/atau
2) mempengaruhi keabsahan hubungan kerja PIHAK KEDUA dengan PIHAK
PERTAMA;
yang tidak benar dan/atau belum disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA.
10.2. Tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan
seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memulihkan
kerugian yang diderita dan/atau menuntut ganti kerugian kepada PIHAK KEDUA,
maka dengan ini PIHAK KEDUA sepakat, menyatakan, menjamin dan berjanji
untuk dan akan bertanggung jawab secara penuh, memberikan ganti kerugian kepada
PIHAK PERTAMA dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan,
permintaan ganti rugi, klaim, gugatan dan/atau upaya hukum lainnya dalam bentuk
apapun yang diajukan oleh pihak ketiga manapun dengan alasan apapun yang

11. Pihak I_____ Pihak II_____11
diajukan kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA dan/atau setiap dan/atau seluruh
personil/anggota SATPAM yang dipekerjakan dan/atau di tugaskan oleh PIHAK
KEDUA di lingkungan . ........... dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada)
yang timbul dan/atau mungkin timbul di kemudian hari yang terkait dengan
keabsahan dan/atau kebenaran dari setiap dan seluruh pernyataan, jaminan, janji
dan/atau pelanggaran kewajiban dari PIHAK KEDUA dan/atau setiap dan/atau
seluruh personil/anggota SATPAM yang dipekerjakan dan/atau di tugaskan oleh
PIHAK KEDUA di lingkungan . ........... dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila
ada) sebagaimana diatur di dalam ketentuan PERJANJIAN ini.
PASAL 11
KERUSAKAN DAN/ATAU KEHILANGAN
11.1. Apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan pada aset, peralatan operasional
dan/atau barang lainnya milik PIHAK PERTAMA di . ........... dan/atau lokasi
penjagaan lainnya (apabila ada) yang disebabkan oleh kelalaian personil/anggota
SATPAM yang dipekerjakan dan/atau ditugaskan oleh PIHAK KEDUA
berdasarkan PERJANJIAN ini sehingga menyebabkan kerugian bagi PIHAK
PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti, menukar, dan/atau
memperbaiki aset, peralatan operasional dan/atau barang tersebut. Segala biaya
yang timbul dari kerusakan dan/atau kehilangan tersebut ditetapkan sesuai dengan
nilai dari kerusakan dan/atau kehilangan aset, peralatan operasional dan/atau barang
milik PIHAK PERTAMA tersebut.
11.2. PARA PIHAK sepakat bahwa prosedur permintaan penggantian kerusakan dan/atau
kehilangan aset, peralatan operasional dan/atau barang lainnya di lingkungan .
........... dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) harus melalui prosedur
sebagai berikut:
a) Setelah ditemukan adanya kerusakan dan/atau kehilangan di area yang masih
dalam lokasi penjagaan di lingkungan . ........... dan/atau lokasi penjagaan
lainnya (apabila ada), maka PIHAK PERTAMA segera melaporkannya kepada
PIHAK KEDUA secara lisan maupun tertulis dengan membuat kronologis
kejadian secara detail seperti : waktu kejadian, personil atau regu SATPAM
yang bertugas pada saat kejadian terjadi, jenis kejadian, saksi mata dan bukti-
bukti lainnya yang mendukung dan menguatkan laporan tersebut;
b) Setelah menerima laporan dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA
akan melakukan proses hukum dan menyelesaikan kejadian tersebut dengan
sebaik–baiknya.
c) Apabila kerusakan dan/atau kehilangan di lingkungan . ........... dan/atau lokasi
penjagaan lainnya (apabila ada) terjadi karena disebabkan kelalaian dan/atau
kesalahan dari personil dan/atau regu SATPAM yang dipekerjakan dan/atau
ditugaskan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan PERJANJIAN ini, maka PIHAK
KEDUA wajib melakukan penggantian kerugian atas kerusakan dan/atau
kehilangan kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya kerusakan
dan/atau kehilangan tersebut.

12. Pihak I_____ Pihak II_____12
PASAL 12
KERAHASIAAN
12.1. PIHAK KEDUA termasuk para agen dan/atau wakilnya dan/atau personil/anggota
SATPAM yang dipekerjakan dan/atau ditugaskan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan
PERJANJIAN ini dilarang untuk memberikan dokumen, keterangan, pemberitahuan
dan informasi dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun yang berkaitan
dengan PIHAK PERTAMA kepada pihak ketiga manapun, kecuali dengan
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
12.2. Apabila ternyata terbukti PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal 12 ini, maka PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri PERJANJIAN
ini secara sepihak.
12.3. Dengan tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA
berdasarkan PERJANJIAN ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk menuntut dan/atau meminta ganti kerugian dan/atau memulihkan kerugian
dalam bentuk apapun yang diderita PIHAK PERTAMA yang timbul sebagai akibat
dari pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA,
maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menuntut, mengklaim dan/atau meminta
ganti kerugian kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk
memenuhi tuntutan, klaim dan/atau permintaan ganti kerugian dari PIHAK
PERTAMA sebagaimana tersebut.
12.4. PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan dalam pasal ini akan tetap berlaku sampai
dengan 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya JANGKA WAKTU PERJANJIAN
dan/atau diakhirinya PERJANJIAN oleh salah satu PIHAK.
PASAL 13
FORCE MAJEURE
13.1 Setiap kegagalan dan/atau keterlambatan baik dari PIHAK PERTAMA maupun
PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan
ketentuan-ketentuan PERJANJIAN ini, tidak dapat dan tidak akan dianggap sebagai
pelanggaran atau kegagalan terhadap ketentuan PERJANJIAN apabila pelanggaran
atau kegagalan tersebut disebabkan oleh Force Majeure (sebagaimana didefinisikan
di bawah).
13.2 Yang termasuk ke dalam Force Majeure berdasarkan PERJANJIAN ini adalah setiap
kejadian yang timbul diluar kekuatan dan kekuasaan dari PIHAK yang terkena untuk
mengatasinya sehingga menyebabkan tertundanya atau terhambatnya atau
terhalangnya PIHAK yang mengalami keadaan Force Majeure untuk melaksanakan
kewajiban-kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini yaitu termasuk namun
terbatas kepada banjir, gempa bumi, longsor, perang (baik yang diumumkan
maupun tidak diumumkan), krisis ekonomi secara nasional, peraturan perundang-
undangan, kebijakan pemerintah.
13.3 Terhadap keadaan Force Majeure, PIHAK yang terkena keadaan Force Majeure
wajib untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis mengenai sebab-sebab
terjadinya Force Majeure disertai dengan keterangan tertulis dari pihak yang

13. Pihak I_____ Pihak II_____13
berwenang untuk itu dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah
terjadinya keadaan Force Majeure.
13.4 Dalam hal Force Majeure berlangsung selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-
turut, maka PIHAK yang tidak terkena Force Majeure mempunyai hak untuk dapat
mengakhiri PERJANJIAN ini dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan
penyelesaian atas kewajiban PARA PIHAK yang masih tertunggak sampai dengan
tanggal diakhirinya PERJANJIAN ini.
PASAL 14
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
14.1. PERJANJIAN ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesia.
14.2. Dalam hal terjadi sengketa dan/atau perselisihan diantara PARA PIHAK sehubungan
dengan dan/atau sebagai akibat dari pelaksanaan PERJANJIAN ini, maka PARA
PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya melalui musyawarah dan
mufakat.
14.3. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak dapat tercapai dalam
jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak
tanggal pertemuan musyawarah pertama kali dilaksanakan oleh PARA PIHAK,
maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sengketa dan/atau
perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
PASAL 15
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
15.1. PARA PIHAK sepakat bahwa PERJANJIAN ini hanya dapat berakhir atau diakhiri
karena hal-hal sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila JANGKA WAKTU
PERJANJIAN telah berakhir dan PARA PIHAK tidak melakukan dan/atau
menyepakati perpanjangan atas JANGKA WAKTU PERJANJIAN; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA melalui suatu pemberitahuan
secara tertulis, apabila berdasarkan penilaian PIHAK PERTAMA, PIHAK
KEDUA tidak dapat memenuhi sebagian dan/atau seluruh kewajiban-
kewajibannya sebagaimana diatur di dalam PERJANJIAN ini; atau
c. Diakhiri oleh PIHAK yang tidak terkena keadaan Force Majeure berdasarkan
ketentuan Pasal 13.4 PERJANJIAN, dalam hal terjadinya keadaan Force
Majeure; atau
d. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA dalam hal terjadinya
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 PERJANJIAN ini; atau
e. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan Pasal
6.2 PERJANJIAN; atau
f. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK KEDUA melalui suatu pemberitahuan
secara tertulis dalam hal PIHAK PERTAMA tidak dapat melaksanakan
kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran BIAYA JASA sesuai
ketentuan Pasal 5 PERJANJIAN ini; atau
g. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

14. Pihak I_____ Pihak II_____14
15.2. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan
Pasal 15.1 huruf b atau c atau d atau e atau f atau g di atas, maka hal tersebut tidak
serta merta menghilangkan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih
terhutang kepada PIHAK lainnya sebelum dilakukannya pengakhiran PERJANJIAN
ini dan seluruh risiko serta kewajiban selanjutnya dari PARA PIHAK yang timbul
bukan berdasarkan PERJANJIAN ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK.
15.3. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN berdasarkan ketentuan Pasal 15
PERJANJIAN ini, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan
keberlakuan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang
mengenai diperlukannya keputusan pengadilan atau hakim untuk pengakhiran
PERJANJIAN ini.
PASAL 16
LAIN-LAIN
16.1. Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam PERJANJIAN ini, akan
diatur kemudian dalam suatu addendum atas dasar kesepakatan tertulis PARA
PIHAK yang akan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN
ini.
16.2. PERJANJIAN ini tidak dapat dirubah tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK.
Setiap perubahan terhadap ketentuan PERJANJIAN ini akan dibuat secara tertulis
oleh PARA PIHAK dalam suatu amandemen yang merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
16.3. Tidak ada satu PIHAK pun yang dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya
berdasarkan PERJANJIAN ini kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari PIHAK lainnya. Dalam hal pengalihan yang disetujui oleh
PIHAK lainnya, PERJANJIAN ini akan beralih dan mengikat pengganti haknya
yang ditunjuk.
16.4. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam PERJANJIAN ini menjadi batal,
tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan
suatu penetapan dan/atau keputusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau
instansi yang berwenang, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau
berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari PERJANJIAN ini. PARA PIHAK akan dan
berkewajiban, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen
tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan dan/atau
menggantikan ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku
tersebut.
16.5. PERJANJIAN ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK
berkenaan dengan materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan
kesepakatan dan/atau perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang
dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
16.6. Untuk menghindari keragu-raguan, PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan-
ketentuan yang diatur di dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15 ayat 15.3 dan

15. Pihak I_____ Pihak II_____15
Pasal 16 ayat 16.6 PERJANJIAN akan tetap berlaku meskipun JANGKA WAKTU
PERJANJIAN telah berakhir dan/atau PERJANJIAN telah diakhiri oleh salah satu
PIHAK.
Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing dibubuhi
materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT. _____________________ PT. _____________________
_______________________________ ______________________________
Nama: ............................. Nama: .....................
Jabatan: Direktur Utama Jabatan: Direktur Utama