Contoh Perjanjian Penebangan Pengangkutan Kayu Terbaru. (Beli Kontrak, Hub: 08118887270 (WA))

1. 1
SURAT PERJANJIAN KERJA
TENTANG
PENEBANGAN, PENGANGKUTAN KAYU HTI
DI ________________________
________________
ANTARA
PT. ________________
DENGAN
PT. ___________________
Nomor: ________________________
Surat Perjanjian Kerja Tentang Penebangan, Pengangkutan Kayu HTI Di
................................................................. antara PT. ________________ Dengan PT.
___________________ Nomor:___________________ (“PERJANJIAN”) ini dibuat dan
ditandatangani pada hari ini ............., tanggal ............., bulan ............., tahun
........................... (Tgl – Bln – Thn), oleh dan antara:
1. PT. ________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan
tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
......................................................., dalam hal ini diwakili oleh .................. selaku
Direktur oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT.
________________, untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”; dan
2. PT. ___________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan
tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
.............................................................................., dalam hal ini diwakili oleh
.................. selaku Direktur oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT.
___________________, untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA
PIHAK” dan masing-masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemegang yang sah Hak Pengusahaan Hutan
Tanaman Industri (“HPHTI”) seluas_____ ha yang terletak di
..............................................................
B. Bahwa sehubungan dengan HPHTI, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menunjuk
PIHAK KEDUA melakukan pekerjaan di areal HPHTI PIHAK PERTAMA berupa
penebangan dan pengangkutan kayu Hutan Tanaman Industri (“HTI”)
(“PEKERJAAN”).
C. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup untuk melaksanakan PEKERJAAN dari
PIHAK PERTAMA dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
PERJANJIAN ini.

2. 2
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengikatkan
diri dalam PERJANJIAN dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
1. PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan
PEKERJAAN dan PIHAK KEDUA dengan ini bersedia dan sanggup untuk
melaksanakan PEKERJAAN dengan ruang lingkup sebagai berikut :
a. Nama kegiatan: Penebangan dan pengangkutan kayu di areal HPHTI
PIHAK PERTAMA
b. Jenis Kayu : ........................... (..................).
c. Ukuran : Diameter ...... cm up dan panjang kelipatan ....... meter.
d. Target volume : Minimal ................ metric ton/ per bulan.
2. Untuk pelaksanaan PEKERJAAN, PIHAK PERTAMA akan memberikan kepada
PIHAK KEDUA Surat Perintah Kerja (SPK) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. PIHAK PERTAMA akan memberikan SPK pertama kepada PIHAK KEDUA
paling lambat dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak ditandatanganinya
PERJANJIAN ini atau setelah PIHAK KEDUA selesai mobilisasi alat penebangan
di areal HPHTI PIHAK PERTAMA.
b. Setiap SPK yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA hanya berlaku untuk jangka
waktu maksimal 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya SPK oleh
PIHAK PERTAMA.
c. Hal-hal lain yang tidak diatur atau belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan
diatur oleh SPK secara tersendiri.
d. Apabila ketentuan yang diatur dalam PERJANJIAN ini bertentangan dengan
ketentuan yang diatur dalam SPK, maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur
dalam ____________
3. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak SPK diterbitkan oleh PIHAK
PERTAMA maka PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kewajibannya sebagaimana
diatur dalam SPK dan PERJAJIAN ini.

3. 3
PASAL 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
1. Jangka waktu perjanjian ini berlaku untuk 2 (dua) tahun terhitung sejak
ditandatanganinya PERJANJIAN ini oleh PARA PIHAK (“JANGKA WAKTU
PERJANJIAN”).
2. JANGKA WAKTU PERJANJIAN dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan
PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum.
PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. Menyusun dan menyelesaikan RKT tebangan 2013 kepada Dinas Kehutanan
Propinsi ........................;
b. Menetapkan blok/petak/anak petak yang akan ditebang oleh PIHAK KEDUA;
c. Memproses dan menyelesaikan Tata Usaha Kayu (TUK) dan Faktur Angkutan
Kayu Bulat (FAKB);
d. Memberikan bimbingan dan Arahan Pelaksanaan Tebangan, pengumpulan kayu di
TPN, pengangkutan kayu di TPK penimbangan atau pengukuran volume kayu,
pemuatan kayu ke atas truk dan lain-lain;
e. Menetapkan lokasi TPN, TPK dan Base Camp penebangan, bersama – sama
dengan PHAK KEDUA;
f. Menempatkan tenaga – tenaga pengawas di sentra – sentra kegiatan bersama
dengan PIHAK KEDUA dan menentukan petugas yang berhak melegalisasi hasil
penimbangan/pengukuran volume;
g. Mengijinkan penggunaan fasilitas jalan transportasi dari lokasi penebangan ke
Logyard/logpond PIHAK PERTAMA;
h. Memberikan kompensasi harga sebesar Rp.............. (................ rupiah)/Ton dari
jumlah kayu yang diproduksi oleh PIHAK KEDUA (diluar tarif Pull Paket) untuk
pembukaan/perbaikan dan perawatan jalan dengan lebar ± 9 meter badan jalan;
i. Mengijinkan penggunaan fasilitas yang ada di sekitar/di lokasi penebangan untuk
dimanfaatkan sesuai fungsi operasional dalam rangka mendukung kelancaran
operasional;
j. Membayar biaya – biaya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penebangan
dan pemanfaatan kayu tersebut, antara lain :

4. 4
1) Biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) ke Dinas Kehutanan Propinsi
......................;
2) Biaya lain yang berkaitan dengan kelancaran operasional (kemungkinan
bantuan kepada mansyarakat sekitar HPHTI PIHAK PERTAMA).
k. Mengurus ijin – ijin mobilisasi dan pendaratan alat – alat berat untuk produksi;
l. PIHAK PERTAMA membayar BIAYA PEKERJAAN sebagaimana diatur dalam
PERJANJIAN ini.
2. PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:
a. Menerima kayu yang sudah ditebang dan berada di TPK hutan maksimal dalam
waktu 1 (satu) bulan harus sudah diangkut ke logyard/logpond PIHAK PERTAMA
atau ke lokasi lain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
b. Menerima kayu dalam kondisi/keadaan baik sebagaimana diatur dalam
PERJANJIAN ini;
c. Menerima laporan tertulis dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan
PEKERJAAN setiap bulannya.
3. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. Menyediakan peralatan mekanis (alat–alat berat) untuk keperluan penebangan,
pengangkutan, bongkar muat di TPn dan Logpond;
b. Menyelesaikan penebangan berdasarkan petak/anak petak yang telah ditetapkan
oleh PIHAK PERTAMA sampai benar – benar bersih (tidak ada pohon yang
ditebang lagi) dan setiap pindah lokasi (petak/anak petak) penebangan harus atas
persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA;
c. Menempatkan petugas yang melegalisasi hasil pengukuran volume di TPK hutan;
d. Mengurus dan menyelesaikan ijin – ijin penggunaan tenaga kerja dan bertanggung
jawab penuh terhadap masalah – masalah ketenagakerjaan yang dipergunakan
sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku;
e. Mentaati segala peraturan lalu lintas hasil hutan di lingkungan PIHAK PERTAMA
dan PT. .................................;
f. Melaksanakan kegiatan penebangan kayu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari
terhitung sejak PERJANJIAN ini tanda tangani;

5. 5
g. Memelihara/merawat dan membuka fasilitas jalan dan jembatan/gorong-gorong
untuk keperluan transportasi, agar selalu dalam kondisi layak guna untuk
mendukung kegiatan operasional di lapangan;
h. Melaksanakan PEKERJAAN di lokasi – lokasi yang telah ditetapkan di dalam
Surat Perintah Kerja (SPK);
i. Kayu yang sudah ditebang dan berada di TPK hutan harus segera diangkut
maksimal dalam waktu 1 (satu) bulan;
k. Kayu Gmelina yang ditebang adalah minimal ........ cm di atas permukaan tanah
dengan diameter ...... cm sampai dengan ..... cm dan panjang ..... cm;
l. Kayu harus bebas dari daun dan cabang serta kalau ada cabang harus diratakan
sedekat mungkin dengan kayu utama;
m. Cabang, akar dan mata kayu yang lain harus diratakan sedekat mungkin dengan
kayu utama;
n. Kayu dengan bengkokan dan lengkungan ganda tidak dapat diterima, kecuali telah
dipotong sesuai dengan spesifikasi;
o. Kerusakan mekanis, kayu berlobang yang bersih dan kayu retak tapi baik bisa
diterima;
p. Kayu tidak boleh mengandung logam seperti paku, S–Hook, kawat dan bahan –
bahan lain yang mengandung logam;
q. Semua kayu harus bebas dari arang atau bekas – bekas pembakaran atau
berindikasi arang pada kayu;
r. Kayu busuk atau hancur tidak bisa diterima dan kayu harus bebas dari setiap akar
dan jamur;
s. Dalam melaksanakan kegiatan penebangan atau pemanfaatan kayu HTI diarela
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak menghambat tata waktu pelaksanaan
pembangunan HTI yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA; dan
t. Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi di lapangan yang
berhubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN.
u. Melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan dalam PERJANJIAN ini dengan itikad
baik.
4. PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
a. Menerima kompensasi harga dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. .........
(..............rupiah)/Ton dari jumlah kayu yang diproduksi oleh PIHAK KEDUA

6. 6
(diluar tarif Pull Paket) untuk pembukaan/perbaikan dan perawatan jalan dengan
lebar ± ..... meter badan jalan.
b. Menerima pembayaran BIAYA PEKERJAAN dari PIHAK PERTAMA
sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini.
PASAL 4
BIAYA PEKERJAAN
1. Terhadap PEKERJAAN yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA
akan membayar tegakan kayu Gmelina sesuai volume kayu yang diangkut oleh
PIHAK KEDUA sampai di Logpond Sepan sebesar Rp. .............../MT
(........................... rupiah per Metrik Ton) (“BIAYA PEKERJAAN”).
2. BIAYA PEKERJAAN belum termasuk PPN 10% yang wajib ditanggung oleh PIHAK
PERTAMA, namun sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2%
(dua persen) yang wajib ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
3. Selain pajak yang telah ditentukan dalam PERJANJIAN ini, segala pajak yang timbul
sehubungan dengan PERJANJIAN ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK
sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
PASAL 5
MEKANISME PEMBAYARAN
1. BIAYA PEKERJAAN akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA dengan dasar perhitungan sebagai berikut:
a. Dasar pembayaran adalah Berita Acara hasil total trip berdasarkan FAKB x 0.98 =
1 Tonase yang dibongkar di Logpond Sepan.
b. PIHAK PERTAMA memperhitungkan pembayaran kayu berdasarkan volume
kayu sebagai berikut:
1) Kayu yang berada di stafel meter melebihi dari 3 bulan atau sampai dengan 6
bulan diperhitungkan berdasarkan FAKB (M³) x 0,80 (Converstion Faktor)
berat kayu / tonase.
2) Kayu yang berada di stafel meter melebihi dari 6 bulan diperhitungkan
berdasarkan FAKB (M³) x 0,65 (Converstion Faktor) berat kayu /tonase.
2. PIHAK PERTAMA akan membayar sebesar 100% (seratus persen) setiap bulannya
dari total tagihan invoice selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah
dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditandatangani oleh wakil PARA PIHAK
yang sah, invoice, serta faktur pajak PPN 10% diterima oleh PIHAK PERTAMA.

7. 7
3. PIHAK PERTAMA membuat BAP stock kayu di TPn hutan apabila kondisi cuaca
(musim hujan) yang sangat tinggi dan perhitungan pembayaran BIAYA PEKERJAAN
sebesar 50% (lima puluh persen).
4. Mekanisme pembayaran BIAYA PEKERJAAN akan dilakukan PIHAK PERTAMA
melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:
Nama Bank :
Cabang :
Nomor Rekening :
Atas Nama :
PASAL 6
FORCE MAJEURE
1. Penyimpangan dari ketentuan PERJANJIAN ini hanya berlaku dalam hal terjadinya
keadaan force majeure.
2. Yang termasuk ke dalam keadaan force majeure berdasarkan PERJANJIAN ini adalah
setiap keterlambatan atau kelalaian untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban menurut
PERJANJIAN ini yang disebabkan oleh keadaan yang berada di luar kekuasaan PARA
PIHAK untuk mencegah dan/atau mengatasinya dan bukan karena kelalaian salah satu
PIHAK yaitu termasuk namun terbatas kepada:
a. Bencana alam seperti : Banjir besar, gempa bumi berat, tanah longsor, angin topan
dan kebakaran yang bukan disebabkan oleh PIHAK KEDUA dan/atau pekerjanya;
b. Terjadi mengenai keadaan bahaya seperti: sabotase, huru-hara, pemberontakan dan
perang;
c. Krisis ekonomi secara nasional, gangguan perburuhan (karyawan).
2. Keadaan force majeure harus dilaporkan oleh PIHAK yang mengalami kepada PIHAK
lain dalam tenggang waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, kelalaian mana
dianggap force majeure tidak mempengaruhi pelaksanaan PERJANJIAN ini,
terkecuali dapat dibuktikan bahwa pemberitahuan kepada PIHAK lain dalam tenggang
waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam juga berada di luar kekuasaan PIHAK
yang mengalami.
3. Karena keadaan force majeure ini, PIHAK yang mengalami tidak dapat dipersalahkan
dan karenanya harus dilindungi dan tidak dapat digugat dalam bentuk apapun baik di
dalam maupun di luar pengadilan oleh PIHAK lain yang menderita kerugian.
4. Apabila force majeure berlangsung secara terus menerus selama lebih dari 30 (tiga
puluh) hari kalendar, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atas dasar kesepakatan
bersama dapat mengakhiri PERJANJIAN ini dengan terlebih dahulu mengadakan
pembebasan dan perhitungan selesai (Acquit et de charge).

8. 8
PASAL 7
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. PERJANJIAN ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Seluruh sengketa, perselisihan, pertentangan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul
dan/atau akan mungkin timbul sehubungan dengan PERJANJIAN ini dan/atau sebagai
akibat dari pelaksanaan PERJANJIAN ini, PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak musyawarah pertama
diadakan, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya melalui
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta, dengan menggunakan bahasa
Indonesia. Majelis Arbitrase akan terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter yang terdiri dari 1
(satu) orang arbiter yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, 1 (satu) orang arbiter yang
ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan 1 (satu) orang arbiter yang juga akan bertindak
selaku ketua Majelis Arbitrase yang ditunjuk oleh 2 (dua) orang arbiter yang telah
ditunjuk oleh PARA PIHAK sebelumnya atau ditunjuk oleh Ketua BANI sesuai
dengan peraturan BANI yang berlaku pada saat itu. Keputusan arbitrase bersifat final
dan mengikat PARA PIHAK.
4. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan penyelesaian sengketa melalui BANI
akan ditanggung oleh pihak yang kalah.
5. PARA PIHAK sepakat bahwa sebelum putusan arbitrase diputuskan oleh Majelis
Arbitrase, PARA PIHAK berkewajiban untuk tetap melaksanakan kewajibannya
berdasarkan PERJANJIAN ini.
PASAL 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. PERJANJIAN ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena hal-hal sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis apabila JANGKA WAKTU PERJANJIAN telah
berakhir; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA melalui suatu pemberitahuan
secara tertulis, apabila berdasarkan penilaian PIHAK PERTAMA, PIHAK
KEDUA tidak dapat memenuhi sebagian dan/atau seluruh kewajiban-
kewajibannya sebagaimana diatur di dalam SPK dan PERJANJIAN ini; atau
c. Diakhiri oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA melalui suatu
pemberitahuan secara tertulis, apabila salah satu PIHAK tidak dapat melanjutkan
bisnisnya atau tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang sudah
jatuh tempo kepada para krediturnya (insolvent) sedemikian rupa, sehingga
mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya

9. 9
berdasarkan PERJANJIAN ini atau dinyatakan Pailit atau dilikuidasi berdasarkan
Putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
d. Diakhiri oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dalam hal
terjadinya force majeure; atau
e. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal
8 ayat 1 huruf b atau c atau d atau e tersebut di atas, maka hal tersebut tidak serta
merta menghilangkan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih terhutang
kepada PIHAK lainnya sebelum dilakukannya pengakhiran PERJANJIAN ini, dan
seluruh risiko serta kewajiban selanjutnya dari PARA PIHAK yang timbul bukan
berdasarkan PERJANJIAN ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK.
3. Untuk tujuan pengakhiran PERJANJIAN berdasarkan ketentuan pasal ini, PARA
PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal diperlukannya persetujuan
pengadilan untuk pengakhiran perjanjian.
PASAL 9
PEMBERITAHUAN
1. Seluruh pemberitahuan dan/atau komunikasi lainnya yang diberikan oleh salah satu
PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan PERJANJIAN ini harus dibuat secara
tertulis dan akan dikirimkan ke alamat PARA PIHAK sebagai berikut:
PIHAK PERTAMA:
PT. ________________
Jl. ........................................... .......
.......................................................
No. Telp.:
No. Fax.:
Up.
PIHAK KEDUA:
PT. ___________________
Jl. ........................................... .......
.......................................................
No. Telp.:
No. Fax.:
Up.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas akan dianggap telah
diterima secara sah oleh PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila
dikirimkan dengan surat tercatat, atau pada hari yang sama jika dikirim dengan
faksimili yang dibuktikan dengan konfirmasi tanda terima faksimili tersebut atau
dikirimkan secara langsung.
3. Setiap PIHAK wajib memberitahukan dari waktu ke waktu kepada PIHAK lainnya
jika terjadi perpindahan alamat.

10. 10
PASAL 10
LAIN-LAIN
1. Segala perubahan, penambahan atau pengurangan, baik sebagian maupun keseluruhan
dari pasal – pasal tersebut dalam PERJANJIAN ini beserta lampiran-lampirannya
(apabila ada), hanya sah apabila telah disetujui oleh PARA PIHAK dan dibuat secara
tertulis dalam addendum perjanjian.
2. Segala addendum, amandemen, lampiran dan/atau dokumen yang dilampirkan dalam
PERJANJIAN ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari
PERJANJIAN ini.
3. PERJANJIAN ini tidak merupakan jaminan oleh PARA PIHAK untuk melakukan atau
mengambil kredit di Bank.
4. Masing-masing PIHAK wajib melaksanakan hak dan wewenangnya untuk menjamin
bahwa kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip usaha sehat dan
standar etika yang layak.
5. Masing-masing PIHAK sepakat untuk terus segera memberitahukan kepada PIHAK
lain hal apapun yang memiliki atau dapat memiliki dampak merugikan kemampuannya
dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan PERJANJIAN ini.
6. PERJANJIAN ini merupakan keseluruhan PERJANJIAN di antara PARA PIHAK
berkenaan dengan materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan
kesepakatan dan/atau PERJANJIAN apapun baik secara lisan dan/atau tulisan yang
dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
7. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam PERJANJIAN ini menjadi batal, tidak
berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal itu tidak akan
mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari
PERJANJIAN ini. PARA PIHAK akan, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat
suatu dokumen tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan
ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
8. PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya berdasarkan
PERJANJIAN ini kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari PIHAK PERTAMA.
9. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur di dalam PERJANJIAN ini
akan diatur dan ditetapkan kemudian atas kesepakatan bersama PARA PIHAK yang
berlaku sebagai addendum PERJANJIAN yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

11. 11
Demikian PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap
2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup yang masing – masing mempunyai kekuatan
hukum yang sama.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA,
PT. ___________________ PT. ________________
_________________________ _________________________
Nama: .................. Nama: ..................
Jabatan: Direktur Jabatan: Direktur
SURAT PERJANJIAN KERJA
TENTANG
PEMBERSIHAN LAHAN SIAP TANAM EKS
AREAL PEMANENEN RKT 1998/1999
(BRUSHING)
ANTARA
PT. ________________
DENGAN
PT. ____________________
Nomor : _____________________
Surat Perjanjian Kerja Tentang Pembersihan Lahan Siap Tanam Eks Areal Pemanenen
RKT 1998/1999 (Brushing) Antara PT. ________________ Dengan PT.
___________________ Nomor:__________ (“PERJANJIAN”) ini dibuat dan
ditandatangani pada hari ini ............, tanggal ..............., bulan ..............., tahun
...................................... (Tgl– Bln –Thn), oleh dan antara :

12. 12
1. PT. ________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan
tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl.
................................................, dalam hal ini diwakili oleh .................. selaku Direktur
oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. ________________, untuk
selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”; dan
2. PT. ___________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan
tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
........................................................., dalam hal ini diwakili oleh .................. selaku
Direktur oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT.
___________________, untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA
PIHAK” dan masing-masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas
......... ha (................. hektar) di eks areal pemanenan RKT 1998/1999 yang terletak di
...........................................;
B. Bahwa sehubungan dengan HTI, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menunjuk
PIHAK KEDUA melakukan pekerjaan berupa pembersihan lahan di areal HTI PIHAK
PERTAMA sehingga areal HTI PIHAK PERTAMA siap untuk ditanami
(“PEKERJAAN”).
D. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup untuk melaksanakan PEKERJAAN dari
PIHAK PERTAMA dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
PERJANJIAN ini.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengikatkan
diri dalam PERJANJIAN dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan
PEKERJAAN sebagaimana telah disebutkan di bagian awal PERJANJIAN dan PIHAK
KEDUA dengan ini menerima serta bersedia dan sanggup untuk melaksanakan
PEKERJAAN dari PIHAK PERTAMA.
PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. Membayarkan BIAYA PEKERJAAN kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur
dalam PERJANJIAN ini.

13. 13
b. Melakukan pengawasan terhadap PEKERJAAN yang dilakukan oleh PIHAK
KEDUA dengan menempatkan tenaga pengawas pada areal tersebut dan bersama-
sama dengan PIHAK KEDUA melakukan koordinasi tentang kualitas hasil
PEKERJAAN PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:
a. Melakukan evaluasi terhadap PEKERJAAN yang dilakukan PIHAK KEDUA
selama masa percobaan dan/atau selama JANGKA WAKTU PERJANJIAN;
b. Tidak melanjutkan PERJANJIAN apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melalui
masa percobaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat 2 PERJANJIAN
ini.
c. Mendapatkan hasil PEKERJAAN yang baik dan sesuai dengan yang diatur oleh
PERJANJIAN ini.
d. Menerima laporan tertulis dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan
PEKERJAAN setiap bulannya.
e. Memberikan arahan dan/atau petunjuk kepada PIHAK KEDUA sehubungan
dengan pelaksanaan PEKERJAAN.
3. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. Menyiapkan tenaga kerja dan peralatan berat maupun ringan sesuai kebutuhan
dalam rangka melaksanakan PEKERJAAN.
b. Harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA setiap
memasukkan ataupun mengeluarkan alat yang akan atau telah digunakan
sehubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN.
c. Menyelesaikan PEKERJAAN dengan target minimal dapat membersihkan lahan
seluas ........ hektar setiap bulannya.
d. Melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA tentang
kualitas hasil PEKERJAAN.
e. Menebang semua pohon Gmelina dan lain-lain yang berada pada areal HTI PIHAK
PERTAMA sampai rata dengan tanah, sampai areal tersebut bersih dan siap/layak
tanam, sedangkan sisa pencincangan kayu (limbah dari kegiatan pembersihan
lahan), dikumpulkan pada satu tempat (jurang) atau lokasi dimana areal tersebut
tidak dilakukan penanaman Sengon (Rawa).
f. Memperbaiki jalan-jalan di areal HTI PIHAK PERTAMA yang rusak sebagai
akibat pelaksanaan PEKERJAAN oleh PIHAK KEDUA.

14. 14
4. PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
a. Menerima pembayaran BIAYA PEKERJAAN dari PIHAK PERTAMA
sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini.
PASAL3
SERAH TERIMA PEKERJAAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa serah terima PEKERJAAN antara PIHAK PERTAMA
dengan PIHAK KEDUA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) PEKERJAAN
yang ditandatangani oleh wakil PARA PIHAK yang sah.
2. PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan pemeriksaan PEKERJAAN secara
bersama-sama pada areal HTI PIHAK PERTAMA yang dikerjakan oleh PIHAK
KEDUA.
PASAL 4
BIAYA PEKERJAAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa biaya PEKERJAAN yang dikerjakan oleh PIHAK
KEDUA adalah sebesar Rp. ...............,-/ha (................................. per hektar) (“BIAYA
PEKERJAAN”).
2. BIAYA PEKERJAAN tersebut di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) 10% (sepuluh persen) yang wajib ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, namun
sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) yang wajib
ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
3. Selain pajak yang telah ditentukan dalam PERJANJIAN ini, segala pajak yang timbul
sehubungan dengan PERJANJIAN ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK
sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
PASAL 5
MEKANISME PEMBAYARAN
1. PIHAK KEDUA akan melakukan penagihan berdasarkan BAP yang telah
ditandatangani oleh wakil masing-masing PIHAK yang sah disertai dengan
invoice/tagihan serta faktur pajak PPN 10%.
2. PIHAK PERTAMA akan melaksanakan pembayaran selambat - lambatnya 14 (empat
belas) hari kerja setelah dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas diterima oleh
PIHAK PERTAMA.
3. Mekanisme pembayaran BIAYA PEKERJAAN akan dilakukan oleh PIHAK
PERTAMA melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:
Nama Bank :
Cabang :

15. 15
Nomor Rekening :
Atas Nama :
PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa jangka waktu berlakunya PERJANJIAN ini adalah
sejak ditandatanganinya PERJANJIAN ini oleh PARA PIHAK sampai dengan 12 (dua
belas) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan (“JANGKA WAKTU
PERJANJIAN”).
2. Setelah masa percobaan tersebut akan dilakukan evaluasi oleh PIHAK PERTAMA
terhadap kinerja PEKERJAAN yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA. Apabila
menurut penilaian PIHAK PERTAMA kinerja PIHAK KEDUA telah sesuai dengan
yang diharapkan PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini,
maka PERJANJIAN ini dapat diteruskan, namun apabila sebaliknya maka PIHAK
PERTAMA mempunyai hak untuk tidak melanjutkan PERJANJIAN ini dengan
memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
PASAL 7
FORCE MAJEURE
1. Penyimpangan dari ketentuan PERJANJIAN ini hanya berlaku dalam hal terjadinya
keadaan force majeure.
2. Yang termasuk ke dalam keadaan force majeure berdasarkan PERJANJIAN ini adalah
setiap keterlambatan atau kelalaian untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban menurut
PERJANJIAN ini yang disebabkan oleh keadaan yang berada di luar kekuasaan PARA
PIHAK untuk mencegah dan/atau mengatasinya dan bukan karena kelalaian salah satu
PIHAK yaitu termasuk namun terbatas kepada:
a. Bencana alam seperti : Banjir besar, gempa bumi berat, tanah longsor, angin topan
dan kebakaran yang bukan disebabkan oleh PIHAK KEDUA dan/atau pekerjanya;
b. Terjadi mengenai keadaan bahaya seperti: sabotase, huru-hara, pemberontakan dan
perang;
c. Krisis ekonomi secara nasional, gangguan perburuhan (karyawan).
2. Keadaan force majeure harus dilaporkan oleh PIHAK yang mengalami kepada PIHAK
lain dalam tenggang waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, kelalaian mana
dianggap force majeure tidak mempengaruhi pelaksanaan PERJANJIAN ini,
terkecuali dapat dibuktikan bahwa pemberitahuan kepada PIHAK lain dalam tenggang
waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam juga berada di luar kekuasaan PIHAK
yang mengalami.
3. Karena keadaan force majeure ini, PIHAK yang mengalami tidak dapat dipersalahkan
dan karenanya harus dilindungi dan tidak dapat digugat dalam bentuk apapun baik di
dalam maupun di luar pengadilan oleh PIHAK lain yang menderita kerugian.

16. 16
4. Apabila force majeure berlangsung secara terus menerus selama lebih dari 30 (tiga
puluh) hari kalendar, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atas dasar kesepakatan
bersama dapat mengakhiri PERJANJIAN ini dengan terlebih dahulu mengadakan
pembebasan dan perhitungan selesai (Acquit et de charge).
PASAL 8
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. PERJANJIAN ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Seluruh sengketa, perselisihan, pertentangan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul
dan/atau akan mungkin timbul sehubungan dengan PERJANJIAN ini dan/atau sebagai
akibat dari pelaksanaan PERJANJIAN ini, PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak musyawarah pertama
diadakan, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya melalui
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di ............, dengan menggunakan bahasa
Indonesia. Majelis Arbitrase akan terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter yang terdiri dari 1
(satu) orang arbiter yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, 1 (satu) orang arbiter yang
ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan 1 (satu) orang arbiter yang juga akan bertindak
selaku ketua Majelis Arbitrase yang ditunjuk oleh 2 (dua) orang arbiter yang telah
ditunjuk oleh PARA PIHAK sebelumnya atau ditunjuk oleh Ketua BANI sesuai
dengan peraturan BANI yang berlaku pada saat itu. Keputusan arbitrase bersifat final
dan mengikat PARA PIHAK.
4. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan penyelesaian sengketa melalui BANI
akan ditanggung oleh pihak yang kalah.
5. PARA PIHAK sepakat bahwa sebelum putusan arbitrase diputuskan oleh Majelis
Arbitrase, PARA PIHAK berkewajiban untuk tetap melaksanakan kewajibannya
berdasarkan PERJANJIAN ini.
PASAL 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. PERJANJIAN ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena hal-hal sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis apabila JANGKA WAKTU PERJANJIAN telah
berakhir; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA melalui suatu pemberitahuan
secara tertulis, apabila berdasarkan penilaian PIHAK PERTAMA, PIHAK
KEDUA tidak dapat memenuhi sebagian dan/atau seluruh kewajiban-
kewajibannya sebagaimana diatur di dalam PERJANJIAN ini; atau

17. 17
c. Diakhiri oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA melalui suatu
pemberitahuan secara tertulis, apabila salah satu PIHAK tidak dapat melanjutkan
bisnisnya atau tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang sudah
jatuh tempo kepada para krediturnya (insolvent) sedemikian rupa, sehingga
mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya
berdasarkan PERJANJIAN ini atau dinyatakan Pailit atau dilikuidasi berdasarkan
Putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
d. Diakhiri oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dalam hal
terjadinya force majeure; atau
e. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal
9 ayat 1 huruf b atau c atau d atau e tersebut di atas, maka hal tersebut tidak serta
merta menghilangkan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih terhutang
kepada PIHAK lainnya sebelum dilakukannya pengakhiran PERJANJIAN ini, dan
seluruh risiko serta kewajiban selanjutnya dari PARA PIHAK yang timbul bukan
berdasarkan PERJANJIAN ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK.
3. Untuk tujuan pengakhiran PERJANJIAN berdasarkan ketentuan pasal ini, PARA
PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal diperlukannya persetujuan
pengadilan untuk pengakhiran perjanjian.
PASAL 10
PEMBERITAHUAN
1. Seluruh pemberitahuan dan/atau komunikasi lainnya yang diberikan oleh salah satu
PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan PERJANJIAN ini harus dibuat secara
tertulis dan akan dikirimkan ke alamat PARA PIHAK sebagai berikut:
PIHAK PERTAMA:
PT. ________________
................................................
................................................
No. Telp.:
No. Fax.:
Up.
PIHAK KEDUA:
PT. ___________________
................................................
................................................
No. Telp.:
No. Fax.:
Up.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas akan dianggap telah
diterima secara sah oleh PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila
dikirimkan dengan surat tercatat, atau pada hari yang sama jika dikirim dengan
faksimili yang dibuktikan dengan konfirmasi tanda terima faksimili tersebut atau
dikirimkan secara langsung.

18. 18
3. Setiap PIHAK wajib memberitahukan dari waktu ke waktu kepada PIHAK lainnya
jika terjadi perpindahan alamat.
PASAL 11
LAIN-LAIN
1. Segala perubahan, penambahan atau pengurangan, baik sebagian maupun keseluruhan
dari pasal – pasal tersebut dalam PERJANJIAN ini beserta lampiran-lampirannya
(apabila ada), hanya sah apabila telah disetujui oleh PARA PIHAK dan dibuat secara
tertulis dalam addendum perjanjian.
2. Segala addendum, amandemen, lampiran dan/atau dokumen yang dilampirkan dalam
PERJANJIAN ini merupakan bagian yang mengikat, satu kesatuan dan tidak
terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
3. PERJANJIAN ini tidak merupakan jaminan oleh PARA PIHAK untuk melakukan atau
mengambil kredit di Bank.
4. Masing-masing PIHAK wajib melaksanakan hak dan wewenangnya untuk menjamin
bahwa kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip usaha sehat dan
standar etika yang layak.
5. Masing-masing PIHAK sepakat untuk terus segera memberitahukan kepada PIHAK
lain hal apapun yang memiliki atau dapat memiliki dampak merugikan kemampuannya
dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan PERJANJIAN ini.
6. PERJANJIAN ini merupakan keseluruhan PERJANJIAN di antara PARA PIHAK
berkenaan dengan materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan
kesepakatan dan/atau PERJANJIAN apapun baik secara lisan dan/atau tulisan yang
dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
7. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam PERJANJIAN ini menjadi batal, tidak
berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal itu tidak akan
mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari
PERJANJIAN ini. PARA PIHAK akan, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat
suatu dokumen tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan
ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
8. Tidak ada satu PIHAK pun yang dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya
berdasarkan PERJANJIAN ini kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya. Dalam hal pengalihan yang disetujui oleh
PIHAK lainnya, PERJANJIAN ini akan beralih dan mengikat pengganti haknya yang
ditunjuk.
9. Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum diatur di dalam PERJANJIAN ini
akan diatur dan ditetapkan kemudian atas kesepakatan bersama PARA PIHAK yang

19. 19
berlaku sebagai addendum perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari PERJANJIAN ini.
Demikian PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap
2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum
yang sama.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA,
PT. ___________________ PT. ________________
_________________________ _________________________
Nama: .................. Nama: ..................
Jabatan: Direktur Jabatan: Direktur