Ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dari perspektif universal dan regional serta hubungannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dokumen tersebut juga menjelaskan perkembangan HAM di tingkat internasional dan nasional beserta implementasinya dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

1. H A M
HAM dalam prespektif universal dan Regional.
Pada tanggal 10 Desember 1948 perserikatan Bangsa-bangsa dalam sidangnya di
Paris yang membentuk hak-hak asasi manusia yang dipimpin oleh seorang wanita yaitu
Istri Presiden Amerika Serikat pada waktu itu Nyonya Franklin Delano Roosevelt.
Pernyataan atau deklarasi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sejagat tersebut
sebetulnya tidak mengikat bagi negara-negara yang telah menanda tangani, namun
diharapkan agar negara-negara anggota PBB dapat mencantumkan masalah hak asasi
manusia dalam konstitusinya. Dalam perkembangannya komisi PBB tersebut akhirnya
menyusun perjanjian (Covenant) ialah :
1. International Covenant On Civil and Political Rights.
2. Optional Protocol to the International Covenant on
Civi and Political Rights.
3. International Covenant on Economics, Social and
Cultura Rights.
Ketiga perjanjian tersebut kemudian dinamakan Undang-Undang International
mengenai HAM.
HAM secara Universal sebagai hak yang melekat pada kodrat manusia yang berarti
hak-hak yang lahir bersamaan dengan ekstensinya dan merupakan konsekkuensi hakiki
kodratnya, maka sifaynya Universal.

2. Hak asasi manusia tumbuh berkembang berdasarkan falsafah dan sistem kehidupan
berbangsa dan bermasyarakat dari masing-masing negara.
Sehingga memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan pemahaman dan pelaksanaan HAM
dari negara yang satu dengan lainnya. Dinegara penganut faham liberal (Amerika dan
Eropa) dikenal 4 kebebasan yang merupakan kreteria pokok HAM yaitu :
1. Freedom of Speech
2. Freedom of Religion
3. Freedom of want
4. Freedom From Fear
Sedangkan di negara-negara sosialis dikenal 3 jenis HAM yang meliputi :
1. Hak untuk memperoleh pekerjaan ( Right to a job)
2. Hak untuk memperoleh pendidikan (Right to education )
3. Hak untuk hidup sebagai manusia ( Right to human existance)
Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Pancasila
Dari kelima sila yang di amanatkan dalam pancasila dapat diuraikan hubungan antara HAM
dengan Pancasila sebagai berikut :

3. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ialah percaya dan takwa kepada
Tuhan yang maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing atas dasar kesamaan
hak dan kewajiban.
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persamaan derajat, persamaan
hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, merupakan salah satu wujud
pengamalan sila kedua Pancasila.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia.Wujud dari ketiga ini ialah rela berkorban demi
kepentingan bangsa dan negara serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas
kepentingan pribadi atau golongan. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai
martabat serta hak-hak yang sama, mereka dikarunia akal sehat dan hati nurani dan
kehendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.
Sila keempat, kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan ialah: Tidak seorang pun dibenarkan melanggar kebebasan
orang lain dan di dalam menyelesaikan setiap masalah atau pengambil keputusan perlu
dijamin atas hak-haknya disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang ada.
Sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Asas keadilan dalam
HAM dapat tercermin pada sila ini karena wujud dari ke adilan itu sendiri di tujukan bagi
kepentingan umum. Tidak adaperbedaan individu dari orang perorang semuanya lebih
memacu pada kepentingan umum di prioritaskan sehingga tujuan masyarakat adil dan
makmur bagi seluruh bangsa Indonesia dapat segera tercapai.

4. Hubungan HAM dan UUD 1945
1.Dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, untuk
membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dalam negara
Indonesia yang berdasarkan atas hukum ( Rechtstaat ), tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka (Machtsstaat) , maka hukum harus di jadikan prinsip pokok,
serta pedoman dasar untuk diterapkan dan dipegang teguh di dalam
penyelenggaraan negara.
2.Negara yang berdasarkan hukum, berarti di dalam penyelenggaraan
negara harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut.
Dengan demikian UUD 1945 telah merumuskan cita-cita hukum bangsa indonesia,
yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta lebih mengutamakan
kepentingan bersama manusia.
3.Bangsa Indonesia, saat ini sedang dibuat bingung oleh beberapa anak
bangsa yang sebenarnya terpelajar, “dengan istilah kontitusional,” seolah-olah apa
yang menjadi tafsir perundangan sesuai tafsirnya merupakan yang paling benar.

5. Apabila diperlukan perubahan (amandemen) ataupun pembuatan
aturan perundangan turunannya harus tetap berpatokan pada hal-hal
sbb:
1. Melindungi segenap bangsa Indonesi dan seluruh tumpah darah
Indonesia, dalam arti negara harus mampu melindungi seluruh
warga negara Indonesia secara menyeluruh tidak hanya terbatas
atau berdasarkan kepentingan suatu kelompok warga tertentu saja
tanpa mempertimbangkan kelompok warga lain.
2. Memajukan kesejahteraan Umum.
3. Mencerdaskan kehidupan Bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial membangun bangsa yang
mandiri serta kewajiban menyumbangkan pada masyarakat bangsa-
bangsa lain.

6. Hubungan HAM dengan Undang-Undang Dasar 1945 dapat
diterjemahkan dalam moral kebangsaan sbb:
1. Kebijaksanaan harus diarahkan pada kebijaksanaan politik
dan hukum dengan perlakuan serta hak dan kewajiban
yang sama bagi siapapun, perorangan atau kelompok
yang berada di dalam batas wilayah NKRI.
2. Kebijaksanaan Ekonomi dan kesejahteraan.
3. Kebijaksanaan pendidikan dan kebudayaan.
4. Kebijaksanaan luar negeri.

7. HAM dalam sistim perundangan di Indonesia
Dalam perjalanan HAM di Indonesia setelah melalui proses yang
panjang, kemudian melalui keputusan presiden No. 50 tahun 1993,
telah dibentuk komite Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM )
dan pada sidang MPR bulan maret 1998, telah dikeluarkan TAP
MPR No. II/MPR/1998 dan pada sidang istimewa MPR bulan
Nopember 1998 telah di tetapkan TAP MPR No. XVII/MPR/1998
bagian II tentang piagam Hak Asasi manusia yang memuat 44 pasal.
Indonesia telah memenuhi harapan PBB, yakni dengan mengikat
masalah HAM dalam piagam sebagaimana terdapat pada piagam II
TAP MPR No. XVII/MPR/1998, serta dalam konstutusi seperti yang
tercantum dalam Bab XA UUD 1945. Dalam implementasi telah
membentuk tentang komnas HAM yang membentuk 2 Undang-
undang yaitu:

8. 1. UU RI No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
2. UU RI N0. 26 tahun 2000 tanggal 23 Nopember 2000
tentang pengadilan hak asasi manusia.
Penegakan hukum khususnya bidang hukum pidana pada dasarnya
adalah suatu perampasan sebagian hak asasi manusia oleh aparat
yang berwenang dalam rangka melindungi atau menegakkan
kepentingan umum. Dalam konsep negara (hukum) berdasarkan
Pancasila. Perampasan hak asasi individu (lebih konkrit adalah
tersangka/tterdakawa) dalam proses hukum pidana diatur dan
sekaligus dibatasi oleh ketentuan perundangan dalam hukum acara
pidana (KUHAP) atau dengan perkataan lain bahwa hak asasi
tersangka atau terdakwa diatur dan di lindungi dalam KUHAP (UU
No. 8 tahun 1981), yang merupakan pelaksanaan asas-asas yang
terkandungdalam UU No. 14 tahun 1970 antara lain :

9. 1. Pengakuan sama setiap orang dimuka hukum.
2. Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan hanya
berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang dalam
hal dan cara yang diatur oleh Undang-undang.
3. Setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau
diharapkan dimuka persidangan pengadilan, wajib dianggap
tidak bersalah sampai putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
4. Pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang
terhadap kesalahan penangkapan, penahan, penuntutan yang
tidak berdasarkan hukum.
5. Pengadilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya
ringan serta bebas jujur dan tidak memihak.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara diberi kesempatan
memperoleh bantuan hukum dalam kepentingan pembelaan.

10. 7. Seorang tersangka sejak ditangkap dan atau ditahan wajib
diberitahukan dakwaan dan dasar hukum serta wajib diberitahu
haknya untuk menghubungi penasehat hukum.
8. Pemeriksaan di pengadilan dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan di pengadilan terbuka untuk umum kecuali
diatur lain dalam Undang-undang.