ppt pelajaran pkn kurikulum 2013

1. Presentasi pkn
Bab 1 Bagian C dan D

3. “Perlindungan, pemajuan,
penegakkan, dan
pemenuhan HAM adalah
tanggung jawab negara,
terutama pemerintah.”
UUD Tahun 1945 Pasal 28 I Ayat 4

4. 1. Membentuk Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM)
• Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres No 50
Tahun 1993
• Keberadaan Komnas HAM diatur dalam UU RI no 39 tahun 1999 tentang
HAM pada pasal 75 – 99
• Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat
dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian,
penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

5. • Komnas HAM bertujuan : Mengembangkan kondisi yang kondusif
bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD
1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna
berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan
kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang
Paripurna dan Subkomisi. Disamping itu, Komnas Ham mempunyai
Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayan.

6. 2. Membuat Produk Hukum yang
Mengatur Mengenai HAM
• Produk ini dimaksudkan untuk
menjamin kepastian hukum
dalam proses penegakkan HAM
• Pembentukkan produk hukum
dibentuk dari UUD 1945,
ketentuan MPR, piagam HAM
1998 dan merantifikasi
instrumen HAM internasional

7. Contoh produk hukum yang
mengatur mengenai HAM
• Undang-Undang yang Mengatur Hak Asasi Manusia di Indonesia
di Indonesia adalah Undang-Undang No 39 Tahun 1999. Adapun
hak-hak yang ada dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999
tersebut antara lain sebagai berikut :
Hak untuk hidup(Pasal 4)
Hak untuk berkeluarga(Pasal 10)
Hak untuk mengembangkan diri(Pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16)
Hak untuk memperoleh keadilan(Pasal 17, 18, 19)
Hak atas kebebasan pribadi(Pasal 20-27)
Hak atas rasa aman(Pasal 28-35)
Hak atas kesejahteraan(Pasal 36-42)
Hak turut serta dalam pemerintahan(Pasal 43-44)
Hak wanita(Pasal 45-51)
Hak anak(Pasal 52-66)

8. 3. Membentuk Pengadilan HAM
 Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000
 Pengadilan Hak Asasi Manusia (disingkat Pengadilan HAM)
adalah Pengadilan Khusus terhadap pelanggaran hak asasi
manusia yang berat. Pengadilan Hak Asasi Manusia
merupakan salah satu Pengadilan Khusus yang berada di
lingkungan Peradilan Umum.
 Pengadilan HAM memiliki wewenang memeriksa dan
memutus perkara pelanggaran HAM yang berat, termasuk
yang dilakukan di luar teritorial wilayah NKRI oleh WNI
 Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau
daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah
hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

11. Kendala dan Hambatan Dalam
Upaya Penegakan HAM
Kondisi negara kepulauan memilki konsekuensi yaitu memiliki banyak adat
dan budaya.
Sebagai negara kepulauan yang besar tentu membutuhkan cara untuk
menyampaikan informasi secara merata kepada masyarakat.
Seringnya pemerintah mengambil kebijakan yang dapat menimbulkan pro
dan kontra di masyarakat untuk mengatasi permasalahan di negeri ini.
Adanya sejumlah peraturan perundang-undangan tentang hak-hak
manusia yang diambil dari konvensi internasional, tidak selalu sesuai
dengan keadaan di negara indonesia. Hal ini mengakibatkan pelanggaran
HAM masih sering terjadi.

12. Penindakan yang lemah oleh aparat dan penindaknya
mengakibatkan banyak terjadi penyimpangan seperti korupsi,
kolusi, dan nepotisme yang melanggar hak orang lain.
Rendahnya pemahaman warga negara tentang arti penting HAM.
Rendah kualitas mental aparat penegak hukum di indonesia
sehingga korupsi dan kolusi, masih dilakukan oleh oknum aparat
penegak hukum.
Lemahnya instrumen penegakan hukum dan HAM di Indonesia.

13. SIKAP YANG PATUT
DIMUNCULKAN DALAM
PENEGAKKAN HAM
Menolak dengan tegas setiap terjadinya
pelanggaran HAM.
Mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap
upaya penegakkan HAM.
Contoh: Mendukung penegakkan HAM yang
dilakukan oleh aparat serta proses peradilan HAM,
dan memberikan bantuan kemanusiaan.

14. UUD Negara Republik
Indonesia merumuskan
dalam Pasal 28J bahwa kita
wajib menghormati HAM
orang lain. Artinya, bahwa
sudah sepantasnya kita
menghormati hak-hak orang
lain dan kemudian kita
wajib memperjuangkan hak
asasi tersebut sesuai dengan
kodratnya.

15. Faktor yang Mempengaruhi
Keberhasilan Penegakkan HAM
 Instrumen HAM (peraturan yang berhubungan
dengan HAM)
 Kejaksaan, kepolisian, kehakiman, dan sebagainya
 Proses peradilan HAM, seperti tata cara
penangkapan, perlindungan saksi, dan sebagainya

16.  Hambatan dan tantangan utama dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah
masalah ketertiban dan keamanan nasional, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dan
minimnya perangkat hukum dan perundang-undangan. Namun, secara umum hambatan
dan tantangan tersebut dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu secara ideologis,
ekonomis, dan teknis.
 Secara Ideologis. Perbedaan ideologi sosialis dengan liberalis membuat perbedaan yang
tajam dalam memandang hak asasi manusia. Pandangan ideologi liberal lebih
mengutamakan penghormatan terhadap hak pribadi, sipil, dan politik. Pandangan sosialis
mengutamakan peran negara dan masyarakat.
 Secara Ekonomis. Penegakan hak asasi manusia memiliki hubungan dengan kondisi
ekonomi masyarakat. Makin tinggi ekonomi masyarakat, maka makin tinggi pula upaya
penegakan hak asasi manusia.
 Secara Teknis. Penegakan hak asasi manusia secara teknis mengalami kendala karena belum
diratifikasinya berbagai instrumen hak asasi manusia internasional.
 Dengan banyaknya hambatan dan tantangan penegakan hak asasi manusia maka bangsa
Indonesia berupaya keras untuk melakukan proses penegakan hak asasi manusia. Proses
penegakan hak asasi manusia di Indonesia dilakukan dengan beberapa langkah dan upaya
dengan harapan dapat menegakkan asasi manusia di Indonesia.

17. Tantangan dan Hambatan
Penegakkan HAM di Indonesia
 Instrumen penegakkan HAM, yakni, UU RI No. 26
tahun 2000 hanya mengambil sebagian norma hukum
internasional dalam International Crime Court.
 UU RI No. 26 tahun 2000 tidak tuntas
memperhitungkan konsekuensi penyesuaian jenis
tindak pidana sesuai dengan Statuta Roma tahun 1998
 UU RI No. 26 tahun 2000 hanya mengambil 10
kategori kejahatan kemanusiaan. Sementara di dunia
terdapat 11 kategori.

18.  Tidak masuknya masalah kejahatan perang dalam UU RI No.
26 tahun 2000
 Perlindungan saksi yang tidak maksimal
 Hukum Acara Peradilan HAM masih menggunakan Hukum
Acara KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana

19. TERIMA KASIH