Analisis Dan Penentuan Prosedur Audit LKPP 2012-2016 atas Belanja Subsidi Disusun oleh: Fakhri Faris Ilham Maulana Muhammad Rafi Kambara Nanda Arya Putra Rira Helena Rizky Nur Aprilia

1. Analisis Dan Penentuan
Prosedur Audit
LKPP 2012-2016 atas
Belanja Subsidi

2. K E L O M P O K - 6
6-16
Nanda Arya Putra
27
Fakhri Faris
11
Rizky Nur Aprilia
33
Rira Helena
32
Ilham Maulana
16
M Rafi Kambara
25

3. Video : “Terang Di Desa Ampas”
“Belanja tepat sasaran
mendorong keadilan & kesejahteraan”

4. In 30minutes,
We Will
Talk About….
P-E-N-D-A-H-U-L-U-A-N
A-N-A-L-I-S-I-S 1
A-N-A-L-I-S-I-S 2
A-N-A-L-I-S-I-S 3
K-E-S-I-M-P-U-L-A-N

5. A. Mengapa Belanja Subsidi (?)
B. Pengertian Belanja Subsidi
C. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Belanja Subsidi
D. Tujuan Pemeriksaan atas Belanja Subsidi
E. Resiko atas Belanja Subsidi
PENDAHULUAN
“Sesuatu yang baik dimulai dari awal yang baik”-NN

6. [M E N G A P A]
Belanja-Subsidi ?
PENDAHULUAN

7. Alasan Memilih Belanja Subsidi
Merupakan salah satu
temuan di LKPP 2016
“pengendalian atas
pengelolaan program subsidi
kurang memadai”
Mengambil Bagian
yang Cukup Besar
dalam Proporsi total
Belanja
“Belanja Subsidi Selalu memiliki
proporsi >15% dari total
belanja.”
Selalu menjadi Sorotan
Masyarakat Indonesia
“Naik atau turunnya nominal
Belanja Subsidi selalu menyita
perhatian publik”
PENDAHULUAN

8. Belanja
Subsidi“Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga
untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor
barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak
agar harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.”
PENDAHULUAN

9. Pihak-Pihak yang Terlibat
PENDAHULUAN
Perusahaan
di Bidang
Energi
Perusahaan
di bidang
Non Energi

10. 1. Pemahaman dan pengujian
pengendalian internal atas belanja
subsidi
2. Pertimbangan atas biaya dan manfaat
belanja subsidi
3. Pengujian subtantif saldo dan transaksi
atas belanja subsidi
4. Kemampuan pemerintah dalam
perencanaan terkait penyaluran B.S
5. Prosedur analitis dan pengujian saldo
rinci atas belanja subsidi
Tujuan pemeriksaan atas belanja subsidi, yaitu:
PENDAHULUAN

11. Resiko Belanja Subsidi
PENDAHULUAN
Volume transaksi terlalu tinggi
Kemungkinan pembelanjaan dan
pengeluaran tanpa rotasi
Perencanaan terkait dengan
pembiayaan sampai dengan sistem
penyalurannya tidak tepat sasaran
Masalah akuntansi yang
berkembang

12. ANALISIS 1
1. Trend Belanja Subsidi
2. Rincian Saldo Belanja
Subsidi
3. Rasio-Rasio Belanja
Subsidi

13. 1. Trend Belanja Subsidi 2012-
2016
ANALISIS 1
1. PERBANDINGAN ANGGARAN DAN
REALISASI BELANJA SUBSIDI 2012 – 2016
2. Realisasi Belanja Subsidi 2012 – 2016

14. ANALISIS 1
2.45076E+14
3.48119E+14
4.03036E+14
2.12104E+14
1.77754E+14
3.4642E+14 3.55045E+14
3.91963E+14
1.85971E+14
1.74227E+14
0
5E+13
1E+14
1.5E+14
2E+14
2.5E+14
3E+14
3.5E+14
4E+14
4.5E+14
2012.0 2013.0 2014.0 2015.0 2016.0
Anggaran Realisasi

15. Trend 2 :Realisasi Belanja Subsidi 2012 - 2016
0
5E+13
1E+14
1.5E+14
2E+14
2.5E+14
3E+14
3.5E+14
4E+14
4.5E+14
2012.0 2013.0 2014.0 2015.0 2016.0
REALISASI BELANJA SUBSIDI Subsidi Premium Subsidi Minyak Solar
Subsidi Minyak Tanah Subsidi Elpiji subsidi pangan
subsidi listrik subsidi benih subsidi pupuk
Subsidi PPh Subsidi BM Subsidi PT KAI
Subsidi PT PELNI Subsidi PT Pos dan Giro Subsidi dalam rangka PSO Lainnya
Subsidi Uang Muka Perumahan Subsidi Bunga KPR Subsidi Bunga Ketahanan Pangan
Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLBI Subsidi Bunga Kredit Biofuel Subsidi Bunga Kredit program lainnya
subsidi imbalan jasa penjamin kur subsidi bunga pengusaha NAD dan Nias subsidi kredit sektor peternakan
subsidi kredit resi gudang Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi
ANALISIS 1

16. 2. Rincian Saldo Belanja
Subsidi
2012-2016
ANALISIS 1

17. 2012 2013 2014 2015 2016
Subsidi Premium 107.245.394.379.018 99.564.301.233.567 108.957.688.337.065 11.194.561.352.519 1.196.932.944.879
Subsidi Minyak Solar 64.671.963.110.933 73.200.555.361.351 74.860.539.330.156 20.484.354.065.005 15.316.461.330.328
Subsidi Minyak Tanah 7.129.123.174.256 6.253.111.231.399 7.200.493.002.495 3.207.522.749.569 2.234.522.358.747
Subsidi Elpiji 32.849.226.819.432 30.982.032.174.145 48.975.336.557.932 25.872.274.516.157 24.938.933.849.625
Subsidi Pangan 19.117.023.857.614 20.310.112.418.700 18.164.691.743.000 21.845.491.705.500 22.076.514.749.456
Subsidi Listrik 94.583.027.782.554 99.979.714.091.867 101.816.317.661.995 58.332.383.857.064 63.098.156.836.654
Subsidi Benih 60.261.413.488 414.368.821.123 308.567.499.490 112.045.189.777 419.174.423.969
Subsidi Pupuk 13.958.483.702.000 17.617.848.604.000 21.047.254.085.999 31.316.226.674.956 26.853.260.074.525
Belanja Subsidi PPh 3.663.360.000.000 3.885.500.000.000 5.655.236.443.811 8.180.000.000.000 9.046.828.201.046
Belanja Subsidi BM 99.813.751.137 3.885.500.000.000 131.312.505.000 281.911.300.000 280.001.769.046
ANALISIS 1

18. Belanja Subsidi PT
KAI
680.157.912.253 704.776.617.194 1.112.332.942.554 1.523.658.337.618 1.745.161.349.389
Belanja Subsidi PT
PELNI
897.631.980.000 726.522.639.000 872.789.200.000 1.607.195.150.000 1.786.993.563.000
Subsidi PT Pos dan
Giro
272.465.000.000 0 0 0 0
Belanja Subsidi
dalam rangka PSO
Lainnya
82.095.280.087 87.039.547.789 99.990.981.680 130.048.026.967 137.883.728.082
Belanja Subsidi
Uang Muka
Perumahan
- - - - 303.732.000.000
Subsidi Bunga KPR 0 0 0 0 259.210.087.172
Subsidi Bunga
Ketahanan Pangan
196.083.320.374 173.491.014.278 247.944.000.000 259.256.370.913 173.950.273.410
Subsidi Bunga
Kredit Program Eks
KLBI
7.280.924.101 4.177.033.785 3.587.307.738 2.997.000.000 1.639.656.750
Subsidi Bunga
Kredit Biofuel
(KPEN-RP)
76.986.565.900 96.680.000.000 121.049.000.000 115.613.305.204 151.020.791.156
Belanja Subsidi
Bunga Kredit
Program Lainnya
97.100.045 2.617.167.265 6.283.865.993 46.899.105.587 3.782.447.326.778
ANALISIS 1

19. Belanja Subsidi
Imbalan Jasa
Penjamin Kredit
Usaha
Rakyat (KUR)
801.125.000.000 824.540.999.688 2.348.432.441.791 1.433.176.302.561 402.207.369.243
Subsidi Bunga
Pengusaha NAD
dan Nias
1.393.147.033 240.968.804 101.538.702 63.429.529 8.869.527
Belanja Subsidi
Kredit Sektor
Peternakan
26.980.152.536 25.413.241.943 31.721.525.498 24.839.294.167 20.312.943.240
Belanja Subsidi
Kredit Resi
Gudang
429.809.571 564.611.394 844.317.203 253.534.069 1.182.219.856
Belanja Subsidi
Risk Sharing KKP
dan Energi
- - - 342.645.467 333.455.629
ANALISIS 1

20. 3. Rasio-Rasio
Belanja Subsidi
2012-2016
ANALISIS 1
1. Belanja Subsidi terhadap Total Belanja Subsidi
2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi
3. Belanja Subsidi Terhadap Total Belanja
4. Rasio Belanja Subsidi terhadap Total Penerimaan

21. Rasio 1 : Belanja Subsidi terhadap Total Belanja Subsidi
Subsidi 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %
Premium
107.245.394.37
9.018
31%
99.564.301.23
3.567
28,0%
108.957.688.33
7.065
27,8%
11.194.561.35
2.519
6,0%
1.196.932.944.8
79
0,7%
Solar
64.671.963.110.
933
19%
73.200.555.36
1.351
20,6%
74.860.539.330.
156
19,1%
20.484.354.06
5.005
11,0%
15.316.461.330.
328
8,8%
Minyak
tanah
7.129.123.174.2
56
2%
6.253.111.231
.399
1,8%
7.200.493.002.4
95
1,8%
3.207.522.749.
569
1,7%
2.234.522.358.7
47
1,3%
Elpiji
32.849.226.819.
432
9%
30.982.032.17
4.145
8,7%
48.975.336.557.
932
12,5%
25.872.274.51
6.157
13,9%
24.938.933.849.
625
14,3%
Pangan
19.117.023.857.
614
6%
20.310.112.41
8.700
5,7%
18.164.691.743.
000
4,6%
21.845.491.70
5.500
11,7%
22.076.514.749.
456
12,7%
Listrik
94.583.027.782.
554
27%
99.979.714.09
1.867
28,2%
101.816.317.66
1.995
26,0%
58.332.383.85
7.064
31,4%
63.098.156.836.
654
36,2%
Benih 60.261.413.488 0%
414.368.821.1
23
0,1%
308.567.499.49
0
0,1%
112.045.189.7
77
0,1%
419.174.423.96
9
0,2%
Pupuk
13.958.483.702.
000
4%
17.617.848.60
4.000
5,0%
21.047.254.085.
999
5,4%
31.316.226.67
4.956
16,8%
26.853.260.074.
525 15,4%

22. Rasio 2 : Perbandingan Anggaran dan Realisasi
Belanja Subsidi 2012-2016
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2012.0 2013.0 2014.0 2015.0 2016.0
Anggaran
Realisasi

23. Rasio 3 : Belanja Subsidi Terhadap Total
Belanja
34%
31%
33%
16%
13%
2012 2013 2014 2015 2016

24. Rasio 4 : Rasio Belanja Subsidi terhadap Total Penerimaan
29%
25% 25%
12%
11%
2012 2013 2014 2015 2016

25. [ANALISIS 2]
Belanja Subsidi 2016
1. Mengapa 2016
2. Dibalik Saldo B.S 2016

26. 1. Mengapa
2016?
[ANALISIS 2]

27. Alasan Memilih Tahun 2016
Saldo belanja subsidi 2016, terendah
dalam 5 tahun terakhir, yaitu sebesar
Rp174.226.870.171.507,
Pemerintah Pusat Pertama Kali
Memperoleh Opini WTP-Apa kabar
Belanja Subsidi?-Terdapat Temuan,
didukung 7 hal.
[ANALISIS 2]

28. 2. Dibalik Saldo
Belanja Subsidi 2016
[ANALISIS 2]

29. Saldo Belanja Subsidi 2012-2016
2012=346.420.404.182.332 2014=391.962.514.288.102 2016=174.226.870.171.507
2013=355.045.179.958.292 2015=185.971.113.912.629
[ANALISIS 2]

30. Rincian Saldo Belanja Subsidi
[ANALISIS 2]

31. Pie Pembagian Belanja Pemerintah Berdasar Jenis
Belanja
2016 2015
[ANALISIS 2]

32. 1. Pengujian atas
Pengendalian Internal
(Test of Controls)
ANALISIS 3
2. Pengujian
Substantif
(Substantive Test)

33. Pengujian pengendalian merupakan pengujian terhadap kebijakan atau prosedur
pengendalian internal instansi atas belanja subsidi untuk mendeteksi dan
mencegah salah saji materil dalam suatu asersi laporan keuangan.
ANALISIS 3
1. Pengujian atas
Pengendalian Internal
(Test of Controls)

34. Luas pengujian pengendalian dipengaruhi langsung oleh tingkat risiko
pengendalian yang ditetapkan yang telah direncanakan oleh auditor. Luas
pengujian pengendalian dipengaruhi juga oleh penggunaan bukti yang
diperoleh pada pelaksanaan audit tahun sebelumnya.
“auditor harus memastikan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan sejak
pengujian pada pelaksanaan audit tahun sebelumnya.”
ANALISIS 3

35. Teknik Audit Prosedur Audit Asersi Unsur SPI Bukti
Prosedur analitis Melakukan uji kewajaran untuk melihat kewajaran
fluktuasi belanja subsidi dengan membandingkan data
tahun lalu dan atau bulan bulan sebelumnya.
Penyajian dan
pengungkapan
Risk Assessment Perbandingan dan
rasio
Mengenali proses bisnis / SOP terkait belanja subsidi
untuk menentukan sample size pemeriksaan
- Control
Environment
SOP, kebijakan,
sistem akuntansi
belanja subsidi
Wawancara Apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok,
minta penjelasan dan cocokkan dengan bukti lain
Penyajian dan
pengungkapan
Risk Assessment Keterangan
Dokumentasi
(Vouching)
Mengecek apakah belanja subsidi telah diotorisasi
oleh pejabat yang berwenang dan memiliki dokumen
yang benar dan sah
Kelengkapan Control Activities SPM, SP2D, DIPA,
Revisi DIPA
SP3, BA, SSPB
Pengamatan Mengecek sistem akuntansi baik manual maupun
komputer dalam pengelolaan belanja subsidi untuk
mengenali apakah ada kelemahan
Kelengkapan Information and
Communication
Pengamatan sistem
aplikasi yang
digunakan
ANALISIS 3

36. 2. Pengujian
Substantif
(Substantive Test)
ANALISIS 3

37. “Pengujian substantif adalah
prosedur-prosedur audit yang
didesain untuk menguji kesalahan
dalam nilai rupiah yang
mempengaruhi langsung
kebenaran dari saldo-saldo dalam
laporan keuangan.”
ANALISIS 3

38. Teknik Audit Prosedur Audit Asersi Bukti
Prosedur analitis Menganalisa pergerakan dan perbandingan anggaran dan realisasi
belanja subsidi selama lima tahun
Akurasi Rasio perbandingan anggaran
dan realisasi, Rasio
perbandingan belanja subsidi
terhadap total belanja
Wawancara Melakukan wawancara secara sampling ke instansi penyalur subsidi
terkait jumlah, sasaran subsidi, alasan pemilihan rekanan penyalur
subsidi
Penilaian & alokasi Keterangan, DIPA, Revisi
DIPA
Melakukan wawancara kepada pejabat yang memiliki kewenangan
mengajukan/menentukan jumlah subsidi, mengenai dasar perhitungan
penetapan jumlah belanja subsidi
Penilaian & alokasi Keterangan, dasar perhitungan,
asumsi ekonomi makro, DIPA
Dokumentasi
(Vouching)
Konfirmasi
Memeriksa keterjadian suatu transaksi belanja subsidi dengan
menelusuri dari saldo di laporan ke sumber buktinya
Kelengkapan SPM, SP2D, DIPA, Revisi
DIPA
Melakukan konfirmasi kepada pihak KPPN mengenai jumlah subsidi
yang telah disalurkan kepada pihak terkait
Keberadaan & keterjadian SPM, SP2D, DIPA, Revisi
DIPA
Melakukan konfirmasi secara sampling ke penerima subsidi,
misalnya ke kelompok tani terkait realisasi subsidi di lapangan
Keberadaan & keterjadian Keterangan, harga barang yang
disubsidi
ANALISIS 3

39. A N Y Q U E S T I O N ?