SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SP DIPA-015.12-0/2023
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2023
DS:1826-9600-7953-6903
A. DASAR HUKUM :
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
1.
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2.
UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
3.
B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :
: 015
1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA KEMENTERIAN KEUANGAN
015.12
:
2. UNIT ORGANISASI Badan Kebijakan Fiskal
:
3. PAGU Rp.228.615.656.000
(DUA RATUS DUA PULUH DELAPAN MILIAR ENAM RATUS LIMA BELAS JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)
C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :
DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
1.
Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
2.
DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
3.
Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
4.
Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
5.
DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
6.
A.N. MENTERI KEUANGAN
NIP.196612301991021001
Jakarta, 30 November 2022
ISA RACHMATARWATA
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : DIPA-015.12-0/2023
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2023
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM dari
1
Halaman : 4
DS:1826-9600-7953-6903
A. IDENTITAS UNIT :
: 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
12 Badan Kebijakan Fiskal
:
2. UNIT ORGANISASI
:
3. PAGU
B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :
Rp.228.615.656.000
(DUA RATUS DUA PULUH DELAPAN MILIAR ENAM RATUS LIMA BELAS JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)
(dalam ribuan rupiah)
Program Kebijakan Fiskal 186.820.689
015.12.CE
Program Dukungan Manajemen 41.794.967
015.12.WA
:
1. PROGRAM
Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif
:
SASARAN STRATEGIS K/L 11
Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal
: 21
Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat
: 31
Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel
: 41
Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial
: 42
Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali
: 43
Organisasi dan SDM yang optimal
: 51
Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi
: 52
Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah
: 53
Pelaksanaan tugas khusus yang optimal
: 54
2.
01 PELAYANAN UMUM 228.615.656
FUNGSI :
0101 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 228.615.656
SUB FUNGSI :
3.
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
PRIORITAS NASIONAL : 01 3.674.334
NON PRIORITAS NASIONAL : 224.941.322
4.
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : DIPA-015.12-0/2023
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2023
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM dari
2
Halaman : 4
DS:1826-9600-7953-6903
(dalam ribuan rupiah)
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :
ALOKASI DANA
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN
015.12.CE Program Kebijakan Fiskal 186.820.689
Kebijakan fiskal yang konsolidatif untuk mewujudkan akselerasi transformasi ekonomi
IKP01 Rasio defisit terhadap PDB %
(2,81)-(2,95)
IKP02 Indeks efektivitas kebijakan fiskal - Kementerian Keuangan (BKF) Indeks
85
SP01
4762 Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional
01.01 Persentase Rekomendasi kebijakan yang Ditetapkan/Diterima Menteri Keuangan %
96
01.02 Persentase Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional %
86
4.058.085
4763 Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
01.01 Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas Indeks
100
6.047.842
4764 Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
01.01 Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditetapkan dan/atau Diterima Menteri Keuangan Persen
97
11.833.040
4765 Komunikasi dan Edukasi
01.01 Indeks Efektivitas Komunikasi Publik Indeks
3,5 (skala 4)
164.881.722
015.12.WA Program Dukungan Manajemen 41.794.967
Organisasi dan SDM yang Optimal
IKP18 Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu - Kementerian Keuangan (BKF) Indeks (Skala 100)
100
SP01
Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi
IKP11 Tingkat downtime sistem TIK - Kementerian Keuangan (BKF) %
0,1
SP02
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : DIPA-015.12-0/2023
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2023
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM dari
3
Halaman : 4
DS:1826-9600-7953-6903
(dalam ribuan rupiah)
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :
ALOKASI DANA
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN
Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah
IKP08 Indeks integritas - Kementerian Keuangan (BKF) Indeks (skala 100)
91,5
SP03
4672 Legislasi dan Litigasi
01.01 Indeks Efektivitas Penyelesaian Peraturan %
94
01.02 Persentase Penyelesaian Permintaan Pendapat Hukum dengan Tepat Waktu %
70
96.100
4673 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
01.01 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kemenkeu %
95
01.02 Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN %
100
28.347.543
4674 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
01.01 Indeks Efektivitas Komunikasi Publik Indeks
3,5 (skala 4)
2.650.648
4675 Pengelolaan Organisasi dan SDM
01.01 Persentase Penyelesaian Program RBTK %
85
01.02 Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (JPM) %
97
10.487.366
4676 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal
01.01 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti %
97
137.850
4677 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi
01.01 Indeks keberhasilan switchover sistem TIK pada DC/DRC Indeks
85
75.460
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : DIPA-015.12-0/2023
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2023
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM dari
4
Halaman : 4
DS:1826-9600-7953-6903
(dalam ribuan rupiah)
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :
ALOKASI DANA
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN
KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. Kepala Badan
FEBRIO NATHAN KACARIBU
Jakarta, 30 November 2022
NIP 197802272021211003
(dalam ribuan rupiah)
KODE
:
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA
JENIS BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8
PAGU/TARGET
PENDAPATAN
PEGAWAI BARANG
52 53
MODAL
57
BANTUAN SOSIAL
51
A. IDENTITAS UNIT :
2. UNIT ORGANISASI
3. PAGU
:
:
015.12 Badan Kebijakan Fiskal
Rp.228.615.656.000
B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
NO
9=5+6+7+8
TERCATAT
10
KP
KD
DK
TP
UB
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-015.12-0/2023
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
(DUA RATUS DUA PULUH DELAPAN MILIAR ENAM RATUS LIMA BELAS JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)
1
Halaman :
DS:1826-9600-7953-6903
dari
1
015.12.CE 180.953.695 0
0 0
5.866.994 186.820.689
Program Kebijakan Fiskal
01 DKI JAKARTA 0 180.953.695 5.866.994 0 0
186.820.689
411880 BADAN KEBIJAKAN FISKAL 0 180.953.695 5.866.994 0 0
186.820.689
KP
A00 RM 0 180.953.695 5.866.994 0 186.820.689 0
015.12.WA 28.042.726 0
6.077.135 0
7.675.106 41.794.967
Program Dukungan Manajemen
01 DKI JAKARTA 6.077.135 28.042.726 7.675.106 0 0
41.794.967
411880 BADAN KEBIJAKAN FISKAL 6.077.135 28.042.726 7.675.106 0 0
41.794.967
KP
A00 RM 6.077.135 28.042.726 7.675.106 0 41.794.967 0
TOTAL 6.077.135 208.996.421 13.542.100 0 228.615.656 0
RM 6.077.135 208.996.421 13.542.100 0 228.615.656 0
0
PENDAPATAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN
Kepala Badan
Jakarta, 30 November 2022
NIP 197802272021211003
FEBRIO NATHAN KACARIBU
(dalam ribuan rupiah)
KODE
:
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA KEMENTERIAN KEUANGAN
URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
A. IDENTITAS UNIT :
2. UNIT ORGANISASI
3. PAGU
:
: Rp.228.615.656.000
B. RENCANA PER PROGRAM
NO
NOMOR : DIPA-015.12-0/2023
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN
(DUA RATUS DUA PULUH DELAPAN MILIAR ENAM RATUS LIMA BELAS JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)
DS:1826-9600-7953-6903
015.12
015
Badan Kebijakan Fiskal
dari
1
Halaman : 1
015.12.C
1 Program Kebijakan Fiskal
RENCANA PENARIKAN DANA 186.820.689 15.568.301 15.568.301 15.568.301 15.568.301 15.568.301 15.568.301 15.568.301 15.568.301 15.568.301 15.568.301 15.568.301 15.569.378
015.12.W
2 Program Dukungan Manajemen
RENCANA PENARIKAN DANA 41.794.967 3.478.142 3.478.142 3.478.142 3.478.142 3.478.142 3.478.142 3.478.142 3.478.142 3.478.142 3.478.142 3.478.142 3.535.405
TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 228.615.656 19.046.443 19.046.443 19.046.443 19.046.443 19.046.443 19.046.443 19.046.443 19.046.443 19.046.443 19.046.443 19.046.443 19.104.783
TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kepala Badan
Jakarta, 30 November 2022
FEBRIO NATHAN KACARIBU
NIP 197802272021211003

More Related Content

Similar to DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024

Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan KeuanganBuku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuanganinfosanitasi
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK FisikAhmad Abdul Haq
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK FisikAhmad Abdul Haq
 
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdfFloridaNumbery
 
Kebijakan reformasi perencanaan
Kebijakan reformasi perencanaanKebijakan reformasi perencanaan
Kebijakan reformasi perencanaanSinergy Aditya
 
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptxPavilionNixion
 
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarPaparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarmizi1980
 
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018Tarmizi Achmad
 
Pemetaan Keuangan Daerah
Pemetaan Keuangan DaerahPemetaan Keuangan Daerah
Pemetaan Keuangan Daerahinfosanitasi
 
SUBDIT KESEHATAN SUPD III_ KEBIJAKAN SPM KESEHATAN_KALBAR_02112022.pptx
SUBDIT KESEHATAN SUPD III_ KEBIJAKAN SPM KESEHATAN_KALBAR_02112022.pptxSUBDIT KESEHATAN SUPD III_ KEBIJAKAN SPM KESEHATAN_KALBAR_02112022.pptx
SUBDIT KESEHATAN SUPD III_ KEBIJAKAN SPM KESEHATAN_KALBAR_02112022.pptxPerencanaanDinkesPon
 

Similar to DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024 (20)

Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan KeuanganBuku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
 
DIPA2020.pdf
DIPA2020.pdfDIPA2020.pdf
DIPA2020.pdf
 
Dipa pok 2020
Dipa pok 2020Dipa pok 2020
Dipa pok 2020
 
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
 
Kebijakan reformasi perencanaan
Kebijakan reformasi perencanaanKebijakan reformasi perencanaan
Kebijakan reformasi perencanaan
 
APBN 2020
APBN 2020APBN 2020
APBN 2020
 
Konferensi pers apbn 2020
Konferensi pers apbn 2020Konferensi pers apbn 2020
Konferensi pers apbn 2020
 
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
 
DIPA2019.pdf
DIPA2019.pdfDIPA2019.pdf
DIPA2019.pdf
 
2019 01-018.09-567495-11-014-2-00 (1)
2019 01-018.09-567495-11-014-2-00 (1)2019 01-018.09-567495-11-014-2-00 (1)
2019 01-018.09-567495-11-014-2-00 (1)
 
Dipa pok 2019
Dipa pok 2019Dipa pok 2019
Dipa pok 2019
 
Dipa 2019 awal
Dipa 2019 awalDipa 2019 awal
Dipa 2019 awal
 
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarPaparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
 
PPAS Tahun 2017
PPAS Tahun 2017PPAS Tahun 2017
PPAS Tahun 2017
 
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018
 
Ucnunukan
UcnunukanUcnunukan
Ucnunukan
 
Pemetaan Keuangan Daerah
Pemetaan Keuangan DaerahPemetaan Keuangan Daerah
Pemetaan Keuangan Daerah
 
SUBDIT KESEHATAN SUPD III_ KEBIJAKAN SPM KESEHATAN_KALBAR_02112022.pptx
SUBDIT KESEHATAN SUPD III_ KEBIJAKAN SPM KESEHATAN_KALBAR_02112022.pptxSUBDIT KESEHATAN SUPD III_ KEBIJAKAN SPM KESEHATAN_KALBAR_02112022.pptx
SUBDIT KESEHATAN SUPD III_ KEBIJAKAN SPM KESEHATAN_KALBAR_02112022.pptx
 

Recently uploaded

442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptxGiftaJewela
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 

Recently uploaded (20)

442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 

DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024

  • 1. DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SP DIPA-015.12-0/2023 SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2023 DS:1826-9600-7953-6903 A. DASAR HUKUM : UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 1. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 3. B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : : 015 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA KEMENTERIAN KEUANGAN 015.12 : 2. UNIT ORGANISASI Badan Kebijakan Fiskal : 3. PAGU Rp.228.615.656.000 (DUA RATUS DUA PULUH DELAPAN MILIAR ENAM RATUS LIMA BELAS JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH) C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) : DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 1. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 2. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 3. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 4. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 5. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. 6. A.N. MENTERI KEUANGAN NIP.196612301991021001 Jakarta, 30 November 2022 ISA RACHMATARWATA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
  • 2. DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : DIPA-015.12-0/2023 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2023 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM dari 1 Halaman : 4 DS:1826-9600-7953-6903 A. IDENTITAS UNIT : : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 12 Badan Kebijakan Fiskal : 2. UNIT ORGANISASI : 3. PAGU B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : Rp.228.615.656.000 (DUA RATUS DUA PULUH DELAPAN MILIAR ENAM RATUS LIMA BELAS JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH) (dalam ribuan rupiah) Program Kebijakan Fiskal 186.820.689 015.12.CE Program Dukungan Manajemen 41.794.967 015.12.WA : 1. PROGRAM Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif : SASARAN STRATEGIS K/L 11 Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal : 21 Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat : 31 Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel : 41 Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial : 42 Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali : 43 Organisasi dan SDM yang optimal : 51 Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi : 52 Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah : 53 Pelaksanaan tugas khusus yang optimal : 54 2. 01 PELAYANAN UMUM 228.615.656 FUNGSI : 0101 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 228.615.656 SUB FUNGSI : 3. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan PRIORITAS NASIONAL : 01 3.674.334 NON PRIORITAS NASIONAL : 224.941.322 4.
  • 3. DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : DIPA-015.12-0/2023 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2023 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM dari 2 Halaman : 4 DS:1826-9600-7953-6903 (dalam ribuan rupiah) C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : ALOKASI DANA KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN 015.12.CE Program Kebijakan Fiskal 186.820.689 Kebijakan fiskal yang konsolidatif untuk mewujudkan akselerasi transformasi ekonomi IKP01 Rasio defisit terhadap PDB % (2,81)-(2,95) IKP02 Indeks efektivitas kebijakan fiskal - Kementerian Keuangan (BKF) Indeks 85 SP01 4762 Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional 01.01 Persentase Rekomendasi kebijakan yang Ditetapkan/Diterima Menteri Keuangan % 96 01.02 Persentase Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional % 86 4.058.085 4763 Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan 01.01 Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas Indeks 100 6.047.842 4764 Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan 01.01 Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditetapkan dan/atau Diterima Menteri Keuangan Persen 97 11.833.040 4765 Komunikasi dan Edukasi 01.01 Indeks Efektivitas Komunikasi Publik Indeks 3,5 (skala 4) 164.881.722 015.12.WA Program Dukungan Manajemen 41.794.967 Organisasi dan SDM yang Optimal IKP18 Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu - Kementerian Keuangan (BKF) Indeks (Skala 100) 100 SP01 Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi IKP11 Tingkat downtime sistem TIK - Kementerian Keuangan (BKF) % 0,1 SP02
  • 4. DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : DIPA-015.12-0/2023 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2023 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM dari 3 Halaman : 4 DS:1826-9600-7953-6903 (dalam ribuan rupiah) C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : ALOKASI DANA KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah IKP08 Indeks integritas - Kementerian Keuangan (BKF) Indeks (skala 100) 91,5 SP03 4672 Legislasi dan Litigasi 01.01 Indeks Efektivitas Penyelesaian Peraturan % 94 01.02 Persentase Penyelesaian Permintaan Pendapat Hukum dengan Tepat Waktu % 70 96.100 4673 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum 01.01 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kemenkeu % 95 01.02 Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN % 100 28.347.543 4674 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 01.01 Indeks Efektivitas Komunikasi Publik Indeks 3,5 (skala 4) 2.650.648 4675 Pengelolaan Organisasi dan SDM 01.01 Persentase Penyelesaian Program RBTK % 85 01.02 Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (JPM) % 97 10.487.366 4676 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal 01.01 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti % 97 137.850 4677 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi 01.01 Indeks keberhasilan switchover sistem TIK pada DC/DRC Indeks 85 75.460
  • 5. DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : DIPA-015.12-0/2023 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2023 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM dari 4 Halaman : 4 DS:1826-9600-7953-6903 (dalam ribuan rupiah) C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : ALOKASI DANA KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. Kepala Badan FEBRIO NATHAN KACARIBU Jakarta, 30 November 2022 NIP 197802272021211003
  • 6. (dalam ribuan rupiah) KODE : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 015 KEMENTERIAN KEUANGAN PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA JENIS BELANJA 1 2 3 4 5 6 7 8 PAGU/TARGET PENDAPATAN PEGAWAI BARANG 52 53 MODAL 57 BANTUAN SOSIAL 51 A. IDENTITAS UNIT : 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU : : 015.12 Badan Kebijakan Fiskal Rp.228.615.656.000 B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER NO 9=5+6+7+8 TERCATAT 10 KP KD DK TP UB DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : DIPA-015.12-0/2023 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN (DUA RATUS DUA PULUH DELAPAN MILIAR ENAM RATUS LIMA BELAS JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH) 1 Halaman : DS:1826-9600-7953-6903 dari 1 015.12.CE 180.953.695 0 0 0 5.866.994 186.820.689 Program Kebijakan Fiskal 01 DKI JAKARTA 0 180.953.695 5.866.994 0 0 186.820.689 411880 BADAN KEBIJAKAN FISKAL 0 180.953.695 5.866.994 0 0 186.820.689 KP A00 RM 0 180.953.695 5.866.994 0 186.820.689 0 015.12.WA 28.042.726 0 6.077.135 0 7.675.106 41.794.967 Program Dukungan Manajemen 01 DKI JAKARTA 6.077.135 28.042.726 7.675.106 0 0 41.794.967 411880 BADAN KEBIJAKAN FISKAL 6.077.135 28.042.726 7.675.106 0 0 41.794.967 KP A00 RM 6.077.135 28.042.726 7.675.106 0 41.794.967 0 TOTAL 6.077.135 208.996.421 13.542.100 0 228.615.656 0 RM 6.077.135 208.996.421 13.542.100 0 228.615.656 0 0 PENDAPATAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. KETENTUAN Kepala Badan Jakarta, 30 November 2022 NIP 197802272021211003 FEBRIO NATHAN KACARIBU
  • 7. (dalam ribuan rupiah) KODE : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA KEMENTERIAN KEUANGAN URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER A. IDENTITAS UNIT : 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU : : Rp.228.615.656.000 B. RENCANA PER PROGRAM NO NOMOR : DIPA-015.12-0/2023 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN (DUA RATUS DUA PULUH DELAPAN MILIAR ENAM RATUS LIMA BELAS JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH) DS:1826-9600-7953-6903 015.12 015 Badan Kebijakan Fiskal dari 1 Halaman : 1 015.12.C 1 Program Kebijakan Fiskal RENCANA PENARIKAN DANA 186.820.689 15.568.301 15.568.301 15.568.301 15.568.301 15.568.301 15.568.301 15.568.301 15.568.301 15.568.301 15.568.301 15.568.301 15.569.378 015.12.W 2 Program Dukungan Manajemen RENCANA PENARIKAN DANA 41.794.967 3.478.142 3.478.142 3.478.142 3.478.142 3.478.142 3.478.142 3.478.142 3.478.142 3.478.142 3.478.142 3.478.142 3.535.405 TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 228.615.656 19.046.443 19.046.443 19.046.443 19.046.443 19.046.443 19.046.443 19.046.443 19.046.443 19.046.443 19.046.443 19.046.443 19.104.783 TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kepala Badan Jakarta, 30 November 2022 FEBRIO NATHAN KACARIBU NIP 197802272021211003