BPKP adalah badan pengawasan intern pemerintah yang bertugas melakukan audit intern di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. BPKP didirikan pada tahun 1983 dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP memiliki tugas mengawasi keuangan negara dan pembangunan nasional serta mengoordinasikan pengawasan intern di Indonesia.

1. Nama : Muhammad Rafi Kambara
NPM : 153060021515
No./Kelas : 25/616 DIII Akuntansi
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan aparat
pengawasan intern pemerintah. APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas
melaksanakan pengawasan intern (audit intern) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau
pemerintah daerah.
Sejarah BPKP berawal dari tahun 1936 dengan berdirinya unit kerja bernama Djawatan
Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) yang bertugas melakukan penelitian terhadap
pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu, tahun 1966 DAN diubah
menjadi Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) dan ditingkatkan
kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan, kemudian unit kerja tersebut diubah
menjadi badan dengan nama BPKP pada tanggal 30 Mei 1983 melalui Keppres No. 31 Tahun
1983 dengan kewenangan saat itu melakukan audit atas seluruh pengelolaan keuangan negara
dan menjadi koordinator APIP di Indonesia. BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Presiden.. Seiring perkembangan waktu peran BPKP sebagai APIP yang memiliki
fungsi konsultasi, penjaminan kualitas dan pengawasan pembangunan nasional.
BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan,
pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern. Hasil pengawasan
keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden, hasil pengawasan juga diperlukan
oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya dalam pencapaian dan peningkatan kinerja
instansi yang dipimpinnya. Hasil penyelenggaraan pengawasan BPKP ditunjukkan oleh
kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam empat perspektif akuntabilitas yaitu
pelaporan keuangan negara, kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset, perwujudan
iklim kepemerintahan yang baik dan bersih, dan pengelolaan program lintas sektoral.
Berdasarkan Perpres No. 192 tahun 2014 BPKP terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama,
5 Deputi, dan Inspektorat. 5 Deputi tersebut yaitu Deputi Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Deputi Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan,
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Deputi Bidang Akuntan
Negara, dan Deputi Bidang Investigasi.