Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi anggaran pemerintah daerah, mulai dari pengesahan anggaran, alokasi anggaran, hingga realisasi anggaran. Terdapat penjelasan mengenai jurnal-jurnal akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi terkait anggaran pemerintah daerah.

1. AKUNTANSI ANGGARAN
Tim Dosen

2. Akuntansi Anggaran
Akuntansi anggaran merupakan
teknik akuntansi untuk mencatat
transaksi-transaksi yang terdapat
pada anggaran mulai dari saat
anggaran disahkan, dialokasikan,
dilaksanakan/ direalisasikan sampai
ditutup pada akhir tahun anggaran.

3. Jurnal Pengesahan Anggaran
(A). Jurnal Anggaran Pendapatan
Anggaran Pendapatan dijurnal pada
sisi debet dengan nama akun :
Estimasi Pendapatan dan pada sisi
kredit dengan nama akun : Surplus/
Defisit

4. Jurnal Pengesahan Anggaran
Estimasi Pendapatan Pajak Daerah xxx
Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah xxx
Estimasi Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan xxx
Estimasi Lain-lain PAD yang Sah xxx
Estimasi Pendapatan Dana Bagi Hasil
Pajak xxx
Estimasi Pendapatan Dana Bagi Hasil
SDA xxx
Estimasi Pendapatan DAU xxx
Estimasi Pendapatan DAK xxx
Surplus/ Defisit xxx

5. Jurnal Pengesahan Anggaran
Contoh: Dalam Perda APBD tahun anggaran
200X, dianggarkan Pendapatan Pajak
Daerah sebesar Rp. 30.000.000,- dan
Retribusi Daerah sebesar Rp. 10.000.000,-
Jurnal:
(Dr)Estimasi Pendapatan
Pajak Daerah 30.000.000
Estimasi Pendapatan
Retribusi Daerah 10.000.000
(Cr) Surplus/ Defisit 40.000.000

6. Jurnal Pengesahan Anggaran
(B). Jurnal Anggaran Belanja
Anggaran belanja dijurnal dengan cara
sebagai berikut:
Debet : Surplus/ Defisit
Credit : Apropriasi Belanja

7. Jurnal Pengesahan Anggaran
Surplus/ Defisit xxx
Apropriasi Belanja Pegawai xxx
Apropriasi Belanja Barang xxx
Apropriasi Belanja Bunga xxx
Apropriasi Belanja Subsidi xxx
Apropriasi Belanja Hibah xxx
Apropriasi Belanja Bantuan
Sosial xxx

8. Jurnal Pengesahan Anggaran
Contoh: Dalam APBD anggaran
belanja pegawai sebesar Rp.
25.000.000,- maka jurnal yang dibuat
adalah sebagai berikut:
Dr. Surplus/ Defisit 25.000.000
Cr. Apropriasi Belanja Pegawai 25.000.000

9. Jurnal Pengesahan Anggaran
C. Jurnal Anggaran Transfer ke Desa
Dr. Surplus/ Defisit xxx
Cr. Apropriasi Bagi Hasil Pajak xxx
Apropriasi Bagi Hasil Retribusi xxx
Apropriasi Bagi Hasil Lainnya xxx

10. Jurnal Pengesahan Anggaran
(D). Jurnal Anggaran Penerimaan
Pembiayaan
Estimasi Pencairan Dana Cadangan xxx
Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman
Kepada Perusahaan Negara xxx
Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman
Kepada Perusahaan Daerah xxx
Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman
Kepada Pemda Lainnya xxx
Pembiayaan Netto xxx

11. Jurnal Pengesahan Anggaran
E. Jurnal Anggaran Pembiayaan Netto
Dr. Pembiayaan Netto xxx
Cr. Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan xxx
Apropriasi Penyertaan Modal Pemerintah xxx
Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman
Dalam Negeri – Pemerintah Pusat xxx
Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman
DN – Lembaga Keuangan Bank xxx

12. Jurnal Alokasi Anggaran
Jurnal Alokasi Anggaran adalah pencatatan
anggaran ke dalam jurnal ketika
anggaran sudah ditetapkan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
A. Jurnal Pada Saat DPA Pendapatan
Diterbitkan
Pada saat anggaran pendapatan sudah
ditetapkan DPA nya, maka akan dibuat
jurnal sebagai berikut:

13. Jurnal Alokasi Anggaran
Estimasi Pendapatan Pajak Daerah
yang Dialokasikan xxx
Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah
Yang Dialokasikan xxx
Estimasi Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan xxx
Alokasi Estimasi Pendapatan PD xxx
Alokasi Estimasi Pendapatan RD xxx
Alokasi Estimasi Pendapatan HPKD yang
Dipisahkan xxx

14. Jurnal Alokasi Anggaran
B. Jurnal Pada Saat DPA Belanja
Diterbitkan
Alokasi Apropriasi Belanja Pegawai xxx
Alokasi Apropriasi Belanja Barang xxx
Alokasi Apropriasi Belanja Bunga xxx
Allotment Belanja Pegawai xxx
Allotment Belanja Barang xxx
Allotment Belanja Bunga xxx

15. Jurnal Alokasi Anggaran
C. Jurnal Pada Saat DPA Transfer
Diterbitkan
Alokasi Apropriasi Bagi
Hasil Pajak ke Desa xxx
Alokasi Apropriasi Bagi Hasil
Retribusi Daerah ke Desa xxx
Allotment Bagi Hasil Pajak Ke Desa xxx
Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa xxx

16. Jurnal Alokasi Anggaran
D. Jurnal Pada Saat DPA Penerimaan
Pembiayaan Diterbitkan
Estimasi Pencairan Dana Cadangan
Yang Dialokasikan xxx
Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman
Kepada Perusahaan Negara
Yang Dialokasikan xxx
Alokasi Estimasi Pencairan Dana Cadangan
yang Dialokasika xxx
Alokasi Estimasi Penerimaan KPK Perusahaan
Negara xxx

17. Jurnal Alokasi Anggaran
E. Jurnal Pada Saat DPA Pengeluaran
Pembiayaan Diterbitkan
Alokasi Apropriasi Pembentukan
Dana Cadangan xxx
Alokasi Apropriasi Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah xxx
Allotment Pembentukan Dana Cadangan xxx
Allotment Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx

18. Jurnal Realisasi Anggaran
Pencatatan pada saat direalisasikan adalah pada
saat dibuat:
Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh pelaksana
kegiatan/ bendaharan pengeluaran.
Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) oleh
pengguna anggaran untuk penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara
Umum Daerah (BUD) atas beban pengeluaran
kepada pihak ketiga
Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP)
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran. UP adalah uang persediaan untuk
mendanai kegiatan operasional sehari-hari.

19. Jurnal Realisasi Anggaran
Surat Perintah Membayar Ganti Uang
Persediaan (SPM-GU) yaitu untuk
mengganti uang persediaan yang telah
dibelanjakan.
Surat Perintah Membayar Tambahan Uang
Persediaan (SPM-TU) oleh pengguna
anggaran karena kebutuhan dananya
melebihi jumlah batas pagu uang
persediaan yang telah ditetapkan.

20. Jurnal Realisasi Anggaran
1. Jurnal Realisasi Pendapatan
1.1 PAD
Kas di Kas Daerah xxx
Pendapatan Pajak Daerah xxx
Pendapatan Retribusi Daerah xxx
Pendapatan HPKD yang
Dipisahkan xxx
Lain-Lain PAD yang sah xxx

21. Jurnal Realisasi Anggaran
1.2 Transfer Pemerintah Pusat
Kas di Kas Daerah xxx
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak xxx
Pendapatan Dana Bagi Hasil SDA xxx
Pendapatan DAU xxx
Pendapatan DAK xxx
Pendapatan Dana Otonomi Khusus xxx

22. Jurnal Realisasi Anggaran
1.3 Transfer Pemerintah Propinsi
Kas di Kas Daerah xxx
Pendapatan Bagi Hasil Pajak xxx
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya xxx
1.4 Lain-Lain Pendapatan Yg Sah
Kas di Kas Daerah xxx
Pendapatan Dana Hibah xxx
Pendapatan Dana Darurat xxx
Pendapatan Lainnya xxx

23. Jurnal Realisasi Anggaran
2. Jurnal Realisasi Belanja
2.1 Belanja Operasi
Belanja Pegawai xxx
Kas Di Kas Daerah xxx
Kas Di Kas Daerah xxx
Penerimaan PFK xxx
Pengeluaran PFK xxx
Kas Di Kas Daerah xxx

24. Jurnal Realisasi Anggaran
2.2 Belanja Barang
Belanja barang-barang habis pakai
Penerbitan SPM-UP
Kas di Bendahara Pengeluaran xxx
Kas di Kas Daerah xxx
Pencatatan SPJ
Belanja Barang xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

25. Jurnal Realisasi Anggaran
Penerbitan SPM-GU
Kas di Bendaharan Pengeluaran xxx
Kas Di Kas Daerah xxx
Penerbitan Surat Tanda Setoran
Dipergunakan untuk mengembalikan kelebihan dana
pada akhir tahun anggaran
Jurnal
Kas di Kas Daerah xxx
Kas Di Bendahara Pengeluaran xxx

26. Jurnal Realisasi Anggaran
Apabila pada SPM-UP melekat
potongan perhitungan fihak ketiga,
maka dibuat jurnal:
Kas di Kas Daerah xxx
Penerimaan PFK xxx
Pengeluaran PFK xxx
Kas di Kas Daerah xxx

27. Jurnal Realisasi Anggaran
Belanja Bunga, Hibah dan Subsidi
Belanja bunga xxx
Kas di Kas Daerah xxx
Belanja Hibah xxx
Kas di Kas Daerah xxx
Belanja Subsidi xxx
Kas di Kas Daerah xxx

28. Jurnal Realisasi Anggaran
Belanja Modal
Contoh transaksi:
Sesuai dengan anggaran belanja
peralatan dan mesin, telah
dikeluarkan SPM UP sebesar Rp.
100.000.000,-
Jurnal
Kas di Bendahara Pengeluaran 100.000.000
Kas di Kas Daerah 100.000.000

29. Jurnal Realisasi Anggaran
Setelah dibelanjakan, uang yang
terpakai sebenarnya hanya Rp.
85.000.000,- atas pengeluaran ini,
dibuatkan Surat Pertanggungjawaban
(SPJ). Jurnal yang dibuat adalah
sebagai berikut:
Belanja Peralatan dan Mesin 85.000.000
Kas di Bendahara Pengeluaran 85.000.000

30. Jurnal Realisasi Anggaran
Atas transaksi pembelian tersebut,
selain dibuat jurnal yang terkait
dengan realisasi anggaran, juga
harus dibuat jurnal yang terkait
dengan neraca (Jurnal Korolari)
sebagai berikut:
Peralatan dan mesin 85.000.000
Diinvestasikan pada aset tetap 85.000.000

31. Jurnal Realisasi Anggaran
Selanjutnya, diterbitkan SPM-GU untuk
mengganti dana yang telah
dipergunakan sebesar Rp.
85.000.000,-
Maka akan dibuat jurnal sebagai
berikut:
Kas di Bendahara Pengeluaran 85.000.000
Kas di Kas Daerah 85.000.000

32. Jurnal Realisasi Anggaran
Apabila pada akhir tahun masih
terdapat sisa uang pada Bendahara
Pengeluaran, maka dana tersebut
akan dikembalikan ke kas daerah
dengan mempergunakan STS. Jurnal
yang dibuat untuk transaksi ini:
Kas di Kas daerah 100.000.000
Kas di Bendahara Pengeluaran 100.000.000

33. Jurnal Realisasi Anggaran
Apabila dalam SPM UP terdapat
potongan pihak ketiga berupa PPN
dan PPh Psl 22 sebesar Rp.
9.700.000,- dan yg disetor Rp.
8.000.000,- maka akan dibuat jurnal
sebagai berikut:
Kas di Kas Daerah 9.700.000
Penerimaan PFK 9.700.000
Untuk mencatat penerimaan PFK pada neraca, perlu
dibuat jurnal korolari sebagai berikut:

34. Jurnal Realisasi Anggaran
Jurnal Korolari:
DYHD untuk Pembayaran
Utang Jk Pendek 8.700.000
Utang PFK 8.700.000
Jurnal penyetoran kpd Pihak Ketiga:
Pengeluaran PFK 8.000.000
Kas di Kas Daerah 8.000.000
Jurnal Korolari untuk penyetoran dana PFK:
Utang PFK 8.000.000
DYHD untuk Pembayaran Utang
Jk. Pendek 8.000.000

35. Jurnal Realisasi Anggaran
Belanja Tak Terduga
Akun ini dipergunakan untuk menampung
pengeluaran untuk menangani bencana
alam, bencana sosial dan pengeluaran tak
terduga lainnya.
Contoh: Atas belanja tak terduga telah
diterbitkan SPM-LS sebesar Rp.
500.000.000,- maka akan dibuat jurnal
sebagai berikut:
Belanja Tak Terduga 500.000.000
Kas di Kas Daerah 500.000.000

36. Jurnal Realisasi Anggaran
Transfer/ Bagi Hasil Ke Desa
Contoh: Telah diterbitkan SPM-LS
sebesar Rp. 250.000.000,- untuk bagi
hasil pajak ke desa.
Maka jurnal yang akan dibuat:
Bagi Hasil Pajak 250.000.000
Kas di Kas Daerah 250.000.000
Hal yang sama berlaku pula untuk bagi hasil retribusi
maupun bagi hasil pendapatan lainnya.

37. Jurnal Realisasi Anggaran
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
Pencairan Dana Cadangan
Contoh: Dilakukan pencairan dana
cadangan oleh Pemda sebesar Rp.
560.000.000,- maka akan dibuat
jurnal sebagai berikut:
Kas di Kas Daerah 560.000.000
Pencairan Dana Cadangan 560.000.000

38. Jurnal Realisasi Anggaran
Selain itu, akan dibuat jurnal korolari
sebagai berikut:
Diinvesatsikan dalam
Dana cadangan 560.000.000
Dana Cadangan 560.000.000

39. Jurnal Realisasi Anggaran
Penerimaan Kembali Pinjaman
Apabila terdapat penerimaan kembali
pinjaman maka akan dibuat 2 jurnal, yaitu
yang terkait dengan realisasi anggaran
dalam bentuk penerimaan kas serta jurnal
korolari yang terkait dengan neraca.
Contoh:
Diterima kembali pinjaman kepada
perusahaan daerah sebesar Rp.
250.000.000,- maka akan dibuat jurnal
sebagai berikut:

40. Jurnal Realisasi Anggaran
Jurnal realisasi anggaran
Kas di Kas Daerah 250.000.000
PKP kpd Perush Daerah 250.000.000
Jurnal Korolari
Diinvestasikan dlm
Investasi Jk. Panjang 250.000.000
Pinjaman kpd Perush Daerah 250.000.000

41. Jurnal Realisasi Anggaran
Jurnal sejenis akan dibuat pula atas
transaksi Penerimaan Kembali
Pinjaman Kepada Perusahaan
Negara, Pemerintah Daerah lainnya
maupun Pemerintah Pusat.

42. Jurnal Realisasi Anggaran
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan
Contoh: Dilakukan pembentukan dana cadangan Rp.
500.000.000,-
Jurnal Realisasi Anggaran:
Pembentukan Dana Cadangan 500.000.000
Kas di Kas Daerah 500.000.000
Jurnal Korolari:
Dana Cadangan 500.000.000
Diinvestasikan dlm
dana cadangan 500.000.000

43. Jurnal Realisasi Anggaran
Penyertaan Modal Pemda
Jurnal Realisasi Anggaran:
Pengeluaran Penyertaan
Modal Pemda xxx
Kas di Kas Daerah xxx
Jurnal Korolari:
Penyertaan Modal Pemda xxx
Diinvestasikan dlm investasi
Jk. Panjang xxx

44. Jurnal Realisasi Anggaran
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
Negeri- Pemerintah Pusat
Jurnal Realisasi Anggaran:
PPP Dalam Negeri-Pemerintah Pusat xxx
Kas Di Kas Daerah xxx
Jurnal Korolari
UDN-Pemerintah Pusat xxx
DYHD utk Pembayaran Utang
Jk. Panjang xxx

45. Jurnal Realisasi Anggaran
Jurnal sejenis akan dibuat apabila
terjadi pembayaran pokok pinjaman
dalam negeri –Lembaga Keuangan
Bank, Lembaga Keuangan Bukan
Bank, Obligasi dan PPP Dalam
Negeri Lainnya.

46. Jurnal Realisasi Anggaran
Pemberian Pinjaman
Pemerintah Daerah dapat memberikan
pinjaman kepada beberapa pihak,
seperti Perusahaan Negara,
Perusahaan Daerah dan Pemerintah
daerah lainnya. Apabila terjadi
transaksi tersebut, maka jurnal yang
akan dibuat adalah sebagai berikut:

47. Jurnal Realisasi Anggaran
Jurnal Realisasi Anggaran:
Pemberian Pinjaman Kepada
Perusahaan Negara xxx
Kas di Kas Daerah xxx
Jurnal Korolari:
Pinjaman kpd Perusahaan Negara xxx
Diinvestasikan dlm
investasi jk. Panjang xxx