SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
RENCANA TATA RUANG
DALAM PENENTUAN LOKASI
GUDANG LOGISTIK
KEBENCANAAN
Oleh
M.Giri Saptono, ST. MT
(Praktisi Perencanaan Wilayah Dan Kota/ Anggota IAP DKI Jakarta)
LAPORAN PENDAHULUAN
KAJIAN LOKASI PEMBANGUNAN GUDANG LOGISTIK REGIONAL
PENTINGNYA RTRW
PRODUK DARI PENATAAN RUANG SEBAGAIMANA DIAMANATKAN
DALAM UU. NO. 26 TAHUN 2007 BERUPA RENCANA UMUM TATA
RUANG DAN RENCANA RINCI TATA RUANG.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) MERUPAKAN BAGIAN
DARI RENCANA UMUM TATA RUANG YANG OLEH UU 26 TAHUN
2007, PASAL 26 AYAT 3 DINYATAKAN BAHWA RTRW MENJADI DASAR
UNTUK PENERBITAN PERIZINAN LOKASI PEMBANGUNAN DAN
ADMINISTRASI PERTANAHAN
KEPPRES 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM, PS 4 MENYATAKAN BAHWA PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM HANYA
DAPAT DILAKSANAKAN BERDASARKAN PADA RTRW
PP 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN
RUANG PASAL 165 MENYATAKAN, BAHWA :
 IZIN PRINSIP DAN IZIN LOKASI DIBERIKAN BERDASARKAN
RTRW
HIRARKI RENCANA TATA RUANG
Menurut UU Penataan Ruang No.26/2007
RENCANA UMUM TATA RUANG
PASAL 14 Ayat (2)
RTRW NASIONAL
RTRW PROVINSI
RTRW KABUPATEN
RTRW KWS METROPOLITAN
RTRW KOTA
RENCANA RINCI TATA RUANG
PASAL 14 Ayat (3)
RTR PULAU/KEPULAUAN
RTR KWS STRATEGIS NAS
RTR KWS STRATEGIS PROV
RTR KWS STRA KABUPATEN
RDTR KABUPATEN
RTR KWS PERKOTAAN DLM WIL KABUPATEN
RTR BAGIAN WIL KOTA
RTR KWS STRATEGIS KOTA
RDTR WIL KOTA
Sosial-politik
Hankam
Pertanian
Geologi tata lingk.
Kehutanan
Transportasi
Kelembagaan
Arsitektur
Sosial-Budaya
Urban design
PRIORITAS SUBSTANSI
RENCANA
Sumber: Sosialisasi Percepatan RTRW Kabupaten/Kota, Ditjen Penataan
Ruang,2010
MUATAN
RTRW Kabupaten/Kota
RENCANA TATA RUANG Pasal 17 Ayat (1)
Rencana Struktur Ruang
Pasal 17 Ayat (2)
Rencana Rencana
Sistem Pusat Sistem Jaringan
Permukiman Prasarana
Sistem Jaringan
Transportasi
Sistem Wilayah
Rencana Pola Ruang
Pasal 17 Ayat (3)
Peruntukan Peruntukan
Kawasan Kawasan
Lindung Budidaya
Kegiatan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Sistem Internal
Perkotaan
Pasal 17 Ayat (5):
Ditetapkan Kawasan Hutan
minimal 30 % Luas DAS
Sistem Jaringan
Energi & Kelistrikan
Sistem Jaringan
Telekomunikasi
Sistem
Persampahan & Sanitasi
Sistem Jaringan SDA
Kegiatan Sosial
Kegiatan Budaya
Kegiatan Ekonomi
Kegiatan Peratahan &
Keamanan
Pasal 17 Ayat (4)
9
Rencana Struktur
Ruang Dalam
RTRW Provinsi/
Kabupaten/
Kota memuat:
- Rencana sistem
jaringan utama
prasarana
SUBSTANSI STRUKTUR RUANG
Untuk penentuan lokasi gudang logistik regional
Pemilihan Lokasi mengacu pada rencana struktur ruang
khususnya rencana jaringan transportasi yang lebih
spesifik dan detail yaitu pada RTRW Kabupaten/kota
dan/atau RDTR bagian wilayah kota.
Rencana Pola
Ruang Dalam
RTRW Provinsi/
Kabupaten/
Kota memuat:
- Rencana pola
ruang kawasan
lindung
- Rencana pola
ruang kawasan
budidaya
Kawasan
Peruntukan
Kawasan
Peruntukan
Kawasan
Peruntukan
Kawasan
Peruntukan
Kawasan
Peruntukan
SUBSTANSI POLA RUANG
Untuk penentuan lokasi gudang logistik regional
Pemilihan lahan mengacu pada pola ruang kawasan
budidaya yang lebih spesifik dan detail yaitu pada RTRW
Kabupaten/kota dan/atau RDTR bagian wilayah kota.
Lokasi Gudang Logistik Regional Menurut
Kawasan Peruntukannya
Kawasan Peruntukan
Syarat utama lokasi
gudang logistik
regional harus dekat
dengan bandara (+/-
radius 3 Km) yang
berada pada kawasan
peruntukan yang
mendukung aktifitas
logistik darurat
kebencanaan dan
didukung oleh
ketersediaan sistem
jaringan utama
prasarana sekelas
primer/nasional
Kawasan
Peruntukan
Kawasan
Peruntukan
Kawasan
Peruntukan
Kawasan Peruntukan

More Related Content

What's hot

Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022antohardiyanto
 
Sistem Kelembagaan dan Organisasi di Daerah
Sistem Kelembagaan dan Organisasi di DaerahSistem Kelembagaan dan Organisasi di Daerah
Sistem Kelembagaan dan Organisasi di DaerahAlhilal Furqan
 
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan BaliStatus RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Baliushfia
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGushfia
 
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaLingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaFauzan Barnanda
 
Program dan Kegiatan APBN Pengembangan Permukiman di Provinsi Jawa Timur
Program dan Kegiatan APBN Pengembangan Permukiman di Provinsi Jawa TimurProgram dan Kegiatan APBN Pengembangan Permukiman di Provinsi Jawa Timur
Program dan Kegiatan APBN Pengembangan Permukiman di Provinsi Jawa Timurinfosanitasi
 
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang   kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717Integrasi pelabuhan dengan tata ruang   kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717Haryo Armono
 
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten LamaPresentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten LamaTPRP Strategic Partner
 
Bab 6 arahan pemanfaatan ruang
Bab 6 arahan pemanfaatan ruangBab 6 arahan pemanfaatan ruang
Bab 6 arahan pemanfaatan ruangDeki Zulkarnain
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Penataan Ruang
 
130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr130704 pelatihan tr
130704 pelatihan trYustus Rona
 
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...Deki Zulkarnain
 
Permen pu no_20_tahun_2011_-_pedoman_penyusunan_rencana_detail_tata_ruang
Permen pu no_20_tahun_2011_-_pedoman_penyusunan_rencana_detail_tata_ruangPermen pu no_20_tahun_2011_-_pedoman_penyusunan_rencana_detail_tata_ruang
Permen pu no_20_tahun_2011_-_pedoman_penyusunan_rencana_detail_tata_ruangRizki Fitrianto
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
 
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...Fitri Indra Wardhono
 
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan PertanianPengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanianushfia
 
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...CIFOR-ICRAF
 

What's hot (19)

Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022
 
Sistem Kelembagaan dan Organisasi di Daerah
Sistem Kelembagaan dan Organisasi di DaerahSistem Kelembagaan dan Organisasi di Daerah
Sistem Kelembagaan dan Organisasi di Daerah
 
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan BaliStatus RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
 
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaLingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
 
Program dan Kegiatan APBN Pengembangan Permukiman di Provinsi Jawa Timur
Program dan Kegiatan APBN Pengembangan Permukiman di Provinsi Jawa TimurProgram dan Kegiatan APBN Pengembangan Permukiman di Provinsi Jawa Timur
Program dan Kegiatan APBN Pengembangan Permukiman di Provinsi Jawa Timur
 
1 pendahuluan
1 pendahuluan1 pendahuluan
1 pendahuluan
 
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang   kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717Integrasi pelabuhan dengan tata ruang   kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
 
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten LamaPresentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
 
PENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYE
PENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYEPENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYE
PENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYE
 
Bab 6 arahan pemanfaatan ruang
Bab 6 arahan pemanfaatan ruangBab 6 arahan pemanfaatan ruang
Bab 6 arahan pemanfaatan ruang
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
 
130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr
 
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...
 
Permen pu no_20_tahun_2011_-_pedoman_penyusunan_rencana_detail_tata_ruang
Permen pu no_20_tahun_2011_-_pedoman_penyusunan_rencana_detail_tata_ruangPermen pu no_20_tahun_2011_-_pedoman_penyusunan_rencana_detail_tata_ruang
Permen pu no_20_tahun_2011_-_pedoman_penyusunan_rencana_detail_tata_ruang
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
 
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...
 
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan PertanianPengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
 
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
 

Similar to Rencana tata ruang dalam kajian lokasi gudang logistik kebencanaan

Presentation rdtr kota
Presentation rdtr kotaPresentation rdtr kota
Presentation rdtr kotaAry Ajo
 
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxBahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxsrimuharrani2
 
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Ta...
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang  Pulau Papua dan Rencana Ta...Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang  Pulau Papua dan Rencana Ta...
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Ta...Oswar Mungkasa
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGDadang Solihin
 
Kak rdtr kab.donggala
Kak rdtr kab.donggalaKak rdtr kab.donggala
Kak rdtr kab.donggalaDanang Abrori
 
Arahan Ttg Fungsi Jalan.pptx
Arahan Ttg Fungsi Jalan.pptxArahan Ttg Fungsi Jalan.pptx
Arahan Ttg Fungsi Jalan.pptxMuhammadAswal
 
Pengembangan Kawasan Perkotaan
Pengembangan Kawasan PerkotaanPengembangan Kawasan Perkotaan
Pengembangan Kawasan PerkotaanSigit Pramulia
 
Review RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang AmpekReview RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang Ampekhenny ferniza
 
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.docbambang480612
 
Jalan arteri primer
Jalan arteri primerJalan arteri primer
Jalan arteri primerRezha Azhar
 
Sambutan Direktur Jenderal tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
Sambutan Direktur Jenderal tata Ruang Kementerian Pekerjaan UmumSambutan Direktur Jenderal tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
Sambutan Direktur Jenderal tata Ruang Kementerian Pekerjaan UmumOswar Mungkasa
 
01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdf
01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdf01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdf
01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdfssuser1681ec
 
Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdf
Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdfHukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdf
Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdfAkunZoom5
 
Praktek Terbaik untuk Inovasi Pemenuhan Pelayanan Publik Perkotaan
Praktek Terbaik untuk Inovasi Pemenuhan Pelayanan Publik PerkotaanPraktek Terbaik untuk Inovasi Pemenuhan Pelayanan Publik Perkotaan
Praktek Terbaik untuk Inovasi Pemenuhan Pelayanan Publik PerkotaanOswar Mungkasa
 
Laporan pendahuluan pengadaan tanah lintas utara
Laporan pendahuluan   pengadaan tanah lintas utaraLaporan pendahuluan   pengadaan tanah lintas utara
Laporan pendahuluan pengadaan tanah lintas utaraAgus Taruna
 
Kriteria pengendalian pemanfaatan ruang
Kriteria pengendalian pemanfaatan ruangKriteria pengendalian pemanfaatan ruang
Kriteria pengendalian pemanfaatan ruangRahmi Yunianti
 
Ringkasan Strategi Metodologi Strategi RDTR
Ringkasan Strategi Metodologi Strategi RDTRRingkasan Strategi Metodologi Strategi RDTR
Ringkasan Strategi Metodologi Strategi RDTRAndry Subijanto
 
Buku rpi2 jm ksn sarbagita
Buku rpi2 jm ksn sarbagitaBuku rpi2 jm ksn sarbagita
Buku rpi2 jm ksn sarbagitaNengah Sudata
 
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptx
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptxTUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptx
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptxMohammadGifari1
 
Peraturan Menteri PU No.16 Tahun 2009
Peraturan Menteri PU No.16 Tahun 2009Peraturan Menteri PU No.16 Tahun 2009
Peraturan Menteri PU No.16 Tahun 2009Yogan Daru Prabowo
 

Similar to Rencana tata ruang dalam kajian lokasi gudang logistik kebencanaan (20)

Presentation rdtr kota
Presentation rdtr kotaPresentation rdtr kota
Presentation rdtr kota
 
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxBahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
 
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Ta...
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang  Pulau Papua dan Rencana Ta...Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang  Pulau Papua dan Rencana Ta...
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Ta...
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
 
Kak rdtr kab.donggala
Kak rdtr kab.donggalaKak rdtr kab.donggala
Kak rdtr kab.donggala
 
Arahan Ttg Fungsi Jalan.pptx
Arahan Ttg Fungsi Jalan.pptxArahan Ttg Fungsi Jalan.pptx
Arahan Ttg Fungsi Jalan.pptx
 
Pengembangan Kawasan Perkotaan
Pengembangan Kawasan PerkotaanPengembangan Kawasan Perkotaan
Pengembangan Kawasan Perkotaan
 
Review RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang AmpekReview RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang Ampek
 
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
 
Jalan arteri primer
Jalan arteri primerJalan arteri primer
Jalan arteri primer
 
Sambutan Direktur Jenderal tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
Sambutan Direktur Jenderal tata Ruang Kementerian Pekerjaan UmumSambutan Direktur Jenderal tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
Sambutan Direktur Jenderal tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
 
01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdf
01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdf01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdf
01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdf
 
Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdf
Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdfHukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdf
Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdf
 
Praktek Terbaik untuk Inovasi Pemenuhan Pelayanan Publik Perkotaan
Praktek Terbaik untuk Inovasi Pemenuhan Pelayanan Publik PerkotaanPraktek Terbaik untuk Inovasi Pemenuhan Pelayanan Publik Perkotaan
Praktek Terbaik untuk Inovasi Pemenuhan Pelayanan Publik Perkotaan
 
Laporan pendahuluan pengadaan tanah lintas utara
Laporan pendahuluan   pengadaan tanah lintas utaraLaporan pendahuluan   pengadaan tanah lintas utara
Laporan pendahuluan pengadaan tanah lintas utara
 
Kriteria pengendalian pemanfaatan ruang
Kriteria pengendalian pemanfaatan ruangKriteria pengendalian pemanfaatan ruang
Kriteria pengendalian pemanfaatan ruang
 
Ringkasan Strategi Metodologi Strategi RDTR
Ringkasan Strategi Metodologi Strategi RDTRRingkasan Strategi Metodologi Strategi RDTR
Ringkasan Strategi Metodologi Strategi RDTR
 
Buku rpi2 jm ksn sarbagita
Buku rpi2 jm ksn sarbagitaBuku rpi2 jm ksn sarbagita
Buku rpi2 jm ksn sarbagita
 
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptx
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptxTUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptx
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptx
 
Peraturan Menteri PU No.16 Tahun 2009
Peraturan Menteri PU No.16 Tahun 2009Peraturan Menteri PU No.16 Tahun 2009
Peraturan Menteri PU No.16 Tahun 2009
 

Recently uploaded

2021 - 12 - 10 PAPARAN AKHIR LEGGER JALAN.pptx
2021 - 12 - 10 PAPARAN AKHIR LEGGER JALAN.pptx2021 - 12 - 10 PAPARAN AKHIR LEGGER JALAN.pptx
2021 - 12 - 10 PAPARAN AKHIR LEGGER JALAN.pptxAnnisaNurHasanah27
 
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open StudioSlide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studiossuser52d6bf
 
2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx
2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx
2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptxAnnisaNurHasanah27
 
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.pptSonyGobang1
 
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++FujiAdam
 
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptxMuhararAhmad
 
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaStrategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaRenaYunita2
 
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptxPembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptxmuhammadrizky331164
 
rekayasa struktur beton prategang - 2_compressed (1).pdf
rekayasa struktur beton prategang - 2_compressed (1).pdfrekayasa struktur beton prategang - 2_compressed (1).pdf
rekayasa struktur beton prategang - 2_compressed (1).pdfssuser40d8e3
 

Recently uploaded (9)

2021 - 12 - 10 PAPARAN AKHIR LEGGER JALAN.pptx
2021 - 12 - 10 PAPARAN AKHIR LEGGER JALAN.pptx2021 - 12 - 10 PAPARAN AKHIR LEGGER JALAN.pptx
2021 - 12 - 10 PAPARAN AKHIR LEGGER JALAN.pptx
 
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open StudioSlide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
 
2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx
2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx
2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx
 
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
 
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
 
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
 
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaStrategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
 
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptxPembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
 
rekayasa struktur beton prategang - 2_compressed (1).pdf
rekayasa struktur beton prategang - 2_compressed (1).pdfrekayasa struktur beton prategang - 2_compressed (1).pdf
rekayasa struktur beton prategang - 2_compressed (1).pdf
 

Rencana tata ruang dalam kajian lokasi gudang logistik kebencanaan

  • 1. RENCANA TATA RUANG DALAM PENENTUAN LOKASI GUDANG LOGISTIK KEBENCANAAN Oleh M.Giri Saptono, ST. MT (Praktisi Perencanaan Wilayah Dan Kota/ Anggota IAP DKI Jakarta) LAPORAN PENDAHULUAN KAJIAN LOKASI PEMBANGUNAN GUDANG LOGISTIK REGIONAL
  • 2. PENTINGNYA RTRW PRODUK DARI PENATAAN RUANG SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM UU. NO. 26 TAHUN 2007 BERUPA RENCANA UMUM TATA RUANG DAN RENCANA RINCI TATA RUANG. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) MERUPAKAN BAGIAN DARI RENCANA UMUM TATA RUANG YANG OLEH UU 26 TAHUN 2007, PASAL 26 AYAT 3 DINYATAKAN BAHWA RTRW MENJADI DASAR UNTUK PENERBITAN PERIZINAN LOKASI PEMBANGUNAN DAN ADMINISTRASI PERTANAHAN KEPPRES 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PS 4 MENYATAKAN BAHWA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM HANYA DAPAT DILAKSANAKAN BERDASARKAN PADA RTRW PP 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PASAL 165 MENYATAKAN, BAHWA :  IZIN PRINSIP DAN IZIN LOKASI DIBERIKAN BERDASARKAN RTRW
  • 3. HIRARKI RENCANA TATA RUANG Menurut UU Penataan Ruang No.26/2007 RENCANA UMUM TATA RUANG PASAL 14 Ayat (2) RTRW NASIONAL RTRW PROVINSI RTRW KABUPATEN RTRW KWS METROPOLITAN RTRW KOTA RENCANA RINCI TATA RUANG PASAL 14 Ayat (3) RTR PULAU/KEPULAUAN RTR KWS STRATEGIS NAS RTR KWS STRATEGIS PROV RTR KWS STRA KABUPATEN RDTR KABUPATEN RTR KWS PERKOTAAN DLM WIL KABUPATEN RTR BAGIAN WIL KOTA RTR KWS STRATEGIS KOTA RDTR WIL KOTA
  • 4. Sosial-politik Hankam Pertanian Geologi tata lingk. Kehutanan Transportasi Kelembagaan Arsitektur Sosial-Budaya Urban design PRIORITAS SUBSTANSI RENCANA Sumber: Sosialisasi Percepatan RTRW Kabupaten/Kota, Ditjen Penataan Ruang,2010
  • 5. MUATAN RTRW Kabupaten/Kota RENCANA TATA RUANG Pasal 17 Ayat (1) Rencana Struktur Ruang Pasal 17 Ayat (2) Rencana Rencana Sistem Pusat Sistem Jaringan Permukiman Prasarana Sistem Jaringan Transportasi Sistem Wilayah Rencana Pola Ruang Pasal 17 Ayat (3) Peruntukan Peruntukan Kawasan Kawasan Lindung Budidaya Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup Sistem Internal Perkotaan Pasal 17 Ayat (5): Ditetapkan Kawasan Hutan minimal 30 % Luas DAS Sistem Jaringan Energi & Kelistrikan Sistem Jaringan Telekomunikasi Sistem Persampahan & Sanitasi Sistem Jaringan SDA Kegiatan Sosial Kegiatan Budaya Kegiatan Ekonomi Kegiatan Peratahan & Keamanan Pasal 17 Ayat (4) 9
  • 6. Rencana Struktur Ruang Dalam RTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota memuat: - Rencana sistem jaringan utama prasarana SUBSTANSI STRUKTUR RUANG Untuk penentuan lokasi gudang logistik regional Pemilihan Lokasi mengacu pada rencana struktur ruang khususnya rencana jaringan transportasi yang lebih spesifik dan detail yaitu pada RTRW Kabupaten/kota dan/atau RDTR bagian wilayah kota.
  • 7. Rencana Pola Ruang Dalam RTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota memuat: - Rencana pola ruang kawasan lindung - Rencana pola ruang kawasan budidaya Kawasan Peruntukan Kawasan Peruntukan Kawasan Peruntukan Kawasan Peruntukan Kawasan Peruntukan SUBSTANSI POLA RUANG Untuk penentuan lokasi gudang logistik regional Pemilihan lahan mengacu pada pola ruang kawasan budidaya yang lebih spesifik dan detail yaitu pada RTRW Kabupaten/kota dan/atau RDTR bagian wilayah kota.
  • 8. Lokasi Gudang Logistik Regional Menurut Kawasan Peruntukannya Kawasan Peruntukan Syarat utama lokasi gudang logistik regional harus dekat dengan bandara (+/- radius 3 Km) yang berada pada kawasan peruntukan yang mendukung aktifitas logistik darurat kebencanaan dan didukung oleh ketersediaan sistem jaringan utama prasarana sekelas primer/nasional Kawasan Peruntukan Kawasan Peruntukan Kawasan Peruntukan Kawasan Peruntukan