Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PRAKTEK TERBAIK UNTUK INOVASI PEMENUHAN PELAYANAN                    PUBLIK PERKOTAANI. DASAR HUKUM   UNTUK PELASANAAN STA...
8) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran   Negara Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor ...
Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan    Lembaran Negara Nomor 3225);20) Peraturan Pemerintah Nomo...
30) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan    Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran...
II. ISU-ISU STRATEGIS  MENUJU PEMBANGUNAN KOTA YANG    LAYAK HUNI (LIVABLE CITY ) DAN    KAWASANNYA DAPAT    MENDUKUNG POP...
2. Isu Strategis Fisik, Lingkungan dan Tata Ruang dari kawasan   perkotaan  1. Pola pemanfaatan ruang Kota harus mengikuti...
4. Perkembangan fisik cenderung dipacu dengan perkembangan     jaringan jalan, prasarana dan sarana kota lainnya yang pesa...
perkotaan. Disamping pembangunan pusat pusat pelayanan     ekonomi dan jasa serta sarana pelanan publiknya tidak terstrukt...
2. Jumlah penduduk yang cukup besar menghasilkan potensi        sumber daya manusia da permintaa pasar yang tinggi untuk  ...
pertumbuhan penduduk yang kurang tinggi, hal ini dipengaruhi oleh  beberapa faktor seperti kurangnya fasilitas atau kondis...
(sumber SNI 2003-1733-2004)2. PEREKONOMIAN.   Berdasarkan nilai koefisien lokasi sektor ekonomi Kota dapat   diketahui bah...
BEKASI DAN KARAWANG menjadi masalah baik secara pengelolaanadministratif maupun fungsonal wilayahnya.d. Kemampuan Keuangan...
3. KOMPONEN FISIK SARANA DAN PRASARANA PEMBENTUK   KOTA LAYAK HUNI   3.1    KOMPONEN FISIK DAN LINGKUNGAN.   3.1.1 Letak G...
memiliki sifat kimia kurang baik dan kurang mantap karena stabilitasagregatifnya kurang, sehingga mudah terkena erosi. Pro...
Dari data kemiringan lahan, ternyata wilayah dapat potensialuntuk dijadikan kawasan budidaya walaupun itu harus dilihat du...
menjadi tidak   layak   huni   atau   bahkan   menjadi   kawasanyang unhabitable. 3.2 KOMPONEN   SARANA/FASILITAS         ...
perumahan, Gereja sebanyak 69 unit, Pura sebanyak 6 unit dan Viharasebanyak 76 unit.3.2.4 Sarana Perdagangan      Lokasi d...
3.3.2 Prasarana Air Bersih      Kebutuhan air bersih Kota sebagian besa hanya 40 % r dipenuhioleh PDAM. sebagian masyaraka...
jumlahnya. Umumnya jaringan telekomunikasi tersebut terdapat padafasilitas perkantoran, perdagangan dan jasa serta sebagia...
a. Kondisi Jaringan Jalan     Kondisi jaringan jalan yang ada di Kota     akan sangatmempengaruhi kelancaran arus pergerak...
•   Keselamatan Lalu Lintas        Salah satu indikator kinerja pelayanan jaringan jalan adalah  kinerja keamanan/keselama...
b. Kapasitas pelabuhan laut yang sangat terbatas karena terletak di       kawasan pesisir kota atau berada dimuara sungai....
dalam penetapan fungsi lindung di sepanjang sungai ini agar tidakmenimbulkan permasalahan lingkungan di masa-masa datang.4...
4.1.2 Kawasan Suaka Alam Hayati dan Cagar Alam       Kawasan suaka alam/cagar alam merupakan kawasan lindungyang memiliki ...
(6).   Kawasan Lainnya. a. Pendidikan.     Sebagai ibukota provinsi, maka Kota    dapat merupakan pusat     pendidikan. b....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Praktek Terbaik untuk Inovasi Pemenuhan Pelayanan Publik Perkotaan

737 views

Published on

tanpa sumber penulis, disampaikan pada Seminar nasional Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Mewujudkan Kota Masa Depan Indonesia. Jakarta 13 Desember 2012

  • Be the first to comment

Praktek Terbaik untuk Inovasi Pemenuhan Pelayanan Publik Perkotaan

  1. 1. PRAKTEK TERBAIK UNTUK INOVASI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK PERKOTAANI. DASAR HUKUM UNTUK PELASANAAN STANDARD PELAYANAN PERKOTAAN BERBASIS PADA RTRW KOTA. Beberapa dasar hukum Peraturan Perundang Undangan yang mendasari penyusunan RTRW Kota antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 3) Undang-Undang Nomor1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan KAWASAN Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469); 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470); 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 1
  2. 2. 8) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);11) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);12) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);14) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);15) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan lembaran negara Nomor 4956);16) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);17) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);18) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);19) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata 2
  3. 3. Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);20) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);21) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);22) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);23) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);24) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);25) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);26) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);27) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);28) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);29) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146); 3
  4. 4. 30) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);31) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242);32) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);33) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);34) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);35) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua PP 10-1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4628);36) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);37) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah;39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; 4
  5. 5. II. ISU-ISU STRATEGIS MENUJU PEMBANGUNAN KOTA YANG LAYAK HUNI (LIVABLE CITY ) DAN KAWASANNYA DAPAT MENDUKUNG POPULASI ( HABITABLE ). 1. Isu Kebijakan Beberapa hal mendasar yang termuat didalam undang-undang tata ruang antara lain:  Undang-undang tentang penataan ruang tidak terfokus hanya pada perencanaan tata ruang akan tetapi juga pada pelaksaan pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan dikota dan pengendalian pemanfaatan ruangnya sesuai rencana yang telah ditetapkan..  Antara RTRWN, RTRWP dan RTRW Kabupaten/kota saling komplementer satu sama lainnya , begitu pula antara kawasan perkotaan dan perdesaan dalam pengembangan untuk pemenuhan standard minimum sarana prasarana pelayanan publiknya.  Proses pembuatan peraturan daerah harus melalui persetujuan substansi dari pemerintah pusat dan provinsi.  Muatan atau substansi yang harus ada didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sebagaimana diamanatkan didalam UU No. 26 Tahun 2007 adalah: a. Tujuan, Kebijakan dan Strategi penataan ruang wilayah kota. b. Rencana Struktur ruang wilayah kota, yang meliputi sistem pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana kota. c. Rencana pola ruang kota, yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. d. Penetapan kawasan strategis kota. e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama 5 tahunan selama 20 tahun. f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disintensif, serta arahan sangsi. g. Rencana penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30 % dari luas wilayah dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), prasarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi kota sebagai sebagai pusat pelayanan sosial, ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah. 5
  6. 6. 2. Isu Strategis Fisik, Lingkungan dan Tata Ruang dari kawasan perkotaan 1. Pola pemanfaatan ruang Kota harus mengikuti struktur ruang dimana jaringan transport (marga) harus merupakan pelayan hubungan antar ousat kegiatan kota : wima ,karya , suka dan penyempurna. Perkembangan pembangunan fisik kota yang cepat terjadi secara linear/ ribbon dervelopment di sepanjang koridor jalan-jala utama, terutama di wilayah pinggiran Kota., menyebabkan lahan-lahan di belakang jalan tersebut masih banyak yang kosong, dan perkembangan secara horizontal yang menkonversi fungsi fungsi lahanperumahan, pertanian, ruang terbuka hijau, kawasan pendidikan, kuburan dlsbnya. yang pola pemanfaatanhya tidak terstruktur dan melanggar pola pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.Untuk kedepannya perencanaan detil tata ruang kota harus dilakukan secara berdisiplin dengan pendekatan blok plan sesuai zonasi pemanfaatan ruangnya. 2. Sebagian wilayah merupakan kawasan fungsi lindung seperti : rawa, danau, hutan mangrove dan lainnya yang membatasi pembangunan fisik. Luas rawa di Kota saat ini hampir sekitar 16% dari total wilayah kota. Adanya rawa ini membatasi pembangunan fisik. Untuk mengatasinya banyak penduduk yang menimbun rawa-rawa tersebut dan akibatnya air yang semula tertampung di rawa tersebut akan menggenangi wilayah di sekitarnya. 3. Kondisi topografi relatif datar. Kondisi ini akan memberikan keuntungan dalam pemanfaatan ruang sebagai kawasan budidaya, akan tetapi menimbulkan rawan genangan/banjir. Kondisi topografi yang datar menyebabkan aliran air menjadi lebih lambat. Apabila terjadi hujan yang lebat, maka dapat dipastikan akan terjadi genangan. 6
  7. 7. 4. Perkembangan fisik cenderung dipacu dengan perkembangan jaringan jalan, prasarana dan sarana kota lainnya yang pesat di kawasan tersebut. 5. Masih adanya lingkungan permukiman kumuh. Di beberapa wilayah kota terutaman di tepi sungai masih banyak ditemukan permukiman kumuh. 6. Terpusatnya kegiatan-kegiatan ekonomi utama di pusat kota. Kondisi ini menyebabkan kawasan pusat kota menjadi sangat padat, terutama di siang hari. Para penduduk yang tinggal di pinggiran kota bahkan luar kota yang bekerja di pusat kota menyebabkan arus pergerakan penduduk semakin meningkat.3. Isu Strategis Infrastruktur SEBAGAI SUBSISTEM TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN 1. Kemacetan lalulintas di Kota terutama disebabkan pertumbuhan kendaraan yang jauh melebihi pertumbuhan jalan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan upaya yang komprehensif, tidak hanya dengan pembuatan jalan baru akan tetapi dengan memperbaiki manajemen transportasi secara menyeluruh ANTAR MODA TRANSPORT DAN TERSTRUKTUR baik didalam internal kawasan perkotaan maupun antar kawasan termasuk dengan kawasan perdesaan sebagai subsistem daslam satu kesatuan wilayan pembangunan. 2. Masih adanya wilayah di Kota yang belum mendapatkan layanan air bersih. Tingkat layanan air bersih oleh PDAM umumnya mengalami permasalahan dalam rangka keberlanjutannya untuk melayani publik karena keterbatasan pengelolaan air baku, masalah manajeman , serta harga jual.Di beberapa wilayah PUSAT KOTA terutama di pinggiran kota masih belum terjangkau oleh layanan air bersih tersebut, dan masih banyak menggunan air sumur atau air tanah dalam (_+ 60 %). 3. Masih adanya lokasi genangan dan banjir di beberapa wilayah. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya kapasitas jaringan drainase kota, disamping topografi wilayah yang memang datar. Untuk mengatasi hal ini perlu dikembangkan jaringan drainase yang memadai, pembangunan polder/kolam retensi serta pengelolaan rawa yang baik. 4. Perkembangkan sistem transportasi masal untuk mengatasi gejala kemacetan lalu lintas sekaligus memberikan pelayanan angkutan umum yang berkualitas jauh tertinggal dibandingkan dengan pertambahan penduduk sejalan dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor pribadi baik roda empat maupun roda dua yang melebihi pula daya dukiung jalannya dikawasan 7
  8. 8. perkotaan. Disamping pembangunan pusat pusat pelayanan ekonomi dan jasa serta sarana pelanan publiknya tidak terstruktur mengakibatkan kawasan perkotaan tidak layak huni (LIVABLE ) atau bahkan menjadi tidak menjamin kehidupn yang harmomis (HABITABLE)4. Isu Strategis Ekonomi. 1. Struktur ekonomi didominasi oleh sektor industri non pertanian, serta pusatjasa dan distribusi barang produk namun sayangnya banyak produk import. Sehingga produ dari kawasan perdesaan semakin jauh tertinggal dan kesempatan kerja menjadi sangat terbatas. Dan tiada pilihan akhirnbya berurbanisi atau menjadi TKI dan atau TKW’ Keberadaan industri memang memberikan manfaat yang besar terhadap perekonomian Kota akan tetapi disisi lain harus diperhatikan mengenai penyediaan ruang yang cukup besar untuk perkembangan sektor industri. Selain itu juga perlu diperhatikan mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan industri seperti polusi udara, polusi air, sampah dan limbah cair industri. 2. Ketergantungan kehidupan kota terutama sektor transportasi terhadap sektor industri migas cukup besar. 3. Masih tingginya angka kemiskinan atau penduduk miskin karena penciptaan kegiatan ekonomi yang kurang mengangkat potensi yang menggerakan produk masyarakat setempat yang akhirnya hanya terpasarkan secara on street (PKL ) mengakibatkan kekumuhan disegala tempat karena tidak adanya pembinaan untuk mengangkat kualitas keberadaanya di kawasan perkotaan. . 4. Berkembangnya pariwisata MICE sebagai potensi ekonomi baru dari perkotaan akhir-akhir ini, namun sayangnya tidak mengangkat potensi budaya, pasar pangan, papan ,obat-obatan, arsitektur bangunan setempat5. Isu Strategis Kependudukan. Dan sosial budaya. 1. Pertumbuhan penduduk DIKAWASAN PERKOTAAN RATA2 diatas 4%. Pertumbuhan penduduk ini disamping disebabkan adanya kelahiran juga adanya migrasi dari daerah luar kota umumnya dari kawasan perdesaan ke dalam wilayah Kota . Adanya pertumbuhan penduduk tersebut menuntuk peningkatan penyediaan ruang untuk permukiman dan ruang untuk menampung perkembangan kegiatan ekonomi penduduk dan infrastruktur pendukung kehidupan lainnya. 8
  9. 9. 2. Jumlah penduduk yang cukup besar menghasilkan potensi sumber daya manusia da permintaa pasar yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup. 3. Struktur penduduk juga didominasi oleh penduduk usia muda atau usia produktif. Komposisi penduduk yang merupakan angkatan kerja menimbulkan konsekwensi keharusan menyediakan lepangan kerja bagi penduduk usia produktif tersebut, bila tidak maka akan meningkatkan penganngguran dikota dan kerawanan sosial.. 4. Angka kepadatan penduduk yang tidak merata. Di wilayah pusat kota, kepadatan penduduk sangat tinggi, sebaliknya di beberapa wilayah di pinggiran kota terdapat wilayah-wilayah yang berkepadatan penduduk rendah mendorong pertumbuhan kota yang dapat menyebar tak terkendali. Dan apabila aksses terhadap tanah dan tempat hunia tidak tersedia menjyebabkan terus tumbuhnya permukiman kumuh. 5. Heterogenitas/cosmopolitan penduduk kota yang cukup tinggi. Sebagai kota besar, dan berkembang menjadi kota raya atau metropolitan tak terstruktur maka terkumpul penduduk dari berbagai suku di kota yang tidak jelas pribadi, budaya dan cenderung kehilangan jati diri kota dan hanya menjadi kumpulan bangunan yang meniru kehidupan dan fisik pembangunan kota dinegara barat.. Heterogenitas ini bisa menjadi modal sosial yang kuat apabila bisa mengelolanya, akan tetapi bisa menjadi timbul permasalahan apabila tidak bisa dikelola dengan baik.III. KOMPONEN KOMPONEN PEMBENTUK KELAYAKAN HUNIAN KAWASAN PER KOTAAN. 1. KEPENDUDUKAN. a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk. Jumlah penduduk KoTA dengan pertumbuhan rata-rata 4 % per tahun. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini disamping adanya pertumbuhan penduduk alami (kelahiran-kematian0 juga disebabkan adanya urbanisasi. Dari hasil proyeksi penduduk didapat kesimpulan bahwa penduduk Kota mempunyai jumlah penduduk yang beragam, terutama pada beberapa kecamatan mempunyai jumlah penduduk yang besar dibanding dengan kecamatan lainnya.9 Pusat kota, tengah kota , dan pinggiran kota ) Hal ini dapat dimengerti karena beberapa kecamatan tersebut mempunyai tingkat mobilitas yang tinggi karena adanya kagiatan seperti perdagangan dan jasa, pemerintahan atau karena kelengkapan fasilitas baik pendidikan, kesehatan, peribadatan dan lain-lain. Tapi pada beberapa kecamatan lain menunjukan 9
  10. 10. pertumbuhan penduduk yang kurang tinggi, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya fasilitas atau kondisi alam yang kurang mendukung (daerah banjir, rawa) sehingga sebagian penduduk lebih memilih tempat tinggal yang mempunyai kelengkapan fasilitas guna mendukung aktifitasnya.b. Kepadatan Penduduk Faktor jumlah penduduk, pertumbuhan dan perkembangannya ini dapat mempengaruhi : • Luas kebutuhan ruang • Kebutuhan akan jenis fasilitas, pelayananya dan besaran- besarannya • Klasifikasi Kota : Megalopolitan, Metropolitan, Kota besar, kota menengah, kota kecil. Berdasarkan besaran tapi juga ada berdasarkan fungsional seperti : Kota industri, Kota pertambangan, Kota perdagangan, kota pemerintahan, kota pelabuhan, kota agropolitan, kota minapolitan, kota pariwisata, kota pendidikan, dan lainnya • Pertumbuhan kotanya sendiri • Pola Pengaturan Kota dan Kemungkinan perluasan • kemungkinan penyediaan lapangan pekerjaan. Untuk mencapai salah satu tujuan penataan ruang yaitu terciptanya keseimbangan perkembangan wilayah antar kawasan, maka kebijakan pemerataan jumlah dan kepadatan penduduk harus dilaksanakan. Faktor jumlah penduduk merupakan faktor utama dalam mendorong perkembangan wilayah. Dengan kenaikan jumlah penduduk, maka akan mendorong perkembangan kegiatan sosial ekonomi penduduk dan perkembangan fisik Wilayah-wilayah kecamatan yang mempunyai kepadatan sangat tinggi harus bisa dikurangi kepadatannya, karena kalau hal ini dibiarkan maka akan berpengaruh pada menurunnya daya dukung lingkungan di wilayah-wilayah tersebut. Arahan kepadatan penduduk, dirumuskan sebagai pedoman dalam memberikan alokasi dan distribusi penduduk di wilayah perencanaan. Arahan kepadatan penduduk, dikelompokkan menjadi kepadatan sangat tinggi (>250 jiwa/Ha), tinggi (150-250 jiwa/Ha), sedang (50 —150 jiwa/Ha) dan rendah (<50 jiwa/Ha). Rencana kepadatan penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi direncanakan di Ha : Rendah 10
  11. 11. (sumber SNI 2003-1733-2004)2. PEREKONOMIAN. Berdasarkan nilai koefisien lokasi sektor ekonomi Kota dapat diketahui bahwa sumber-sumber perekonomian yang merupakan sektor unggulan dan menjadi sektor basis untuk mendukung pengembangan wilayah Kota a. Laju pertumbuhan rata-rata. Sektor unggulan di Kota cenderung didominasi oleh kegiatan yang notabene berkembang di kawasan perkotaan( bias perkotaan) . Hal ini menunjukkan karateristik yang kuat mengenai perkembangan perekonomian Kota dalam skala regional. Sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor yang memiliki peranan paling besar dan memiliki keunggulan yang relatif tinggi dibandingkan sektor lainnya. b. Pergerakan Barang dan Jasa Intra dan Inter Kota Pola persebaran barang yang terjadi saat ini memperlihatkan keadaan pergerakan barang dan jasa yang masuk dari beberapa tempat, kemudian mengumpul dan disebarkan ketempat tujuan tertentu. Jenis produksi yang dihasilkan umumnya berupa produksi primer atau hasil olahan industri dan pola pemasaran yang terjadi umumnya memiliki pola internal dan eksternal. c. Pola Persebaran Kegiatan Perekonomian Dalam Kota Persebaran kegiatan perekonomian Kota memiliki beberapa karakteristik sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Namun secara umum, kegiatan ekonomi di Kota cenderung didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa yang berkembang di sekitar pusat kota. Pada beberapa tahun terakhir, perkembangan sarana perdagangan dan jasa semakin berkembang dan berpola linear (ribbon development) yaitu menjalar mengikuti jaringan jalan utama kota. Indikasi yang menunjukkan hal tersebut adalah semakin banyaknya pembanguan ruko (rumah toko) di sepanjang jalur jalan. Sedangkan sarana perekonomian rakyat, seperti pasar telah tersebar pada masing-masing kecamatan. Sementara kegiatan perindustrian relatif berkembang pada wilayah-wilayah tertentu yang berada di luar kawasan pusat kota, hal ini dimungkinkan telah sesuai dengan arahan pemanfaatan lahan dan pertimbangan bahwa kegiatan industri memerlukan ruang yang besar dan akses yang langsung dapat melakukan hubungan regional. Namun bila tak terkendali dan tak terstruktur seperti kawasan 11
  12. 12. BEKASI DAN KARAWANG menjadi masalah baik secara pengelolaanadministratif maupun fungsonal wilayahnya.d. Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah mempunyai fungsi yang penting agar kegiatanpembangunan tetap berjalan, baik dari sisi alokasi, distribusi maupunstabilisasi. Guna menjalankan fungsinya pemerintah membutuhkandana yang bersumber dari masyarakatnya maupun swasta.e. Pendapatan Asli Daerah Salah satu sumber pendapatan pemerintah Kota yang digunakanuntuk membiayai pembangunan berasal dari PAD yang terdiri daripajak, retribusi, laba BUMD dan penerimaan lain-lain.f. Struktur Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kotag. Potensi Investasi Sebagai pusat pertumbuhan wilayah, maka Kota berkembangmenjadi pusat kegiatan perdagangan, jasa, industri, pemerintahan,pendidikan dan pariwisata. Potensi investasi yang berkembangantara terdapat di hampir semua sektor. Di sektor industri masihsangat terbuka potensi investasi di sektor ini, antara lain industripengolahan bahan makanan, industri energi, industri kimia, industrimakanan dan minuman Di sektor perdagangan kota memiliki potensi antara lainperdagangan ritel dan perdagangan barang-barang konsumsi. Jumlahpenduduk yang besar menjadi faktor pendorong yang kuat bagiperkembangan sektor perdagangan. Di sektor pariwisata Kota akanmeningkatkan kepariwisataan kota.. Potensi investasi di sektor iniantara lain usaha di bidang akomodasi seperti hotel dan penginapan,restoran dan rumah makan, usaha jasa wisata (travel agent/bureau ) Perkembangan kota yang pesat memutuhkan perkembanganinfrastruktur yang lebih baik dan lengkap, sehingga kebutuhaninvestasi di bidang ini juga sangat potensial misal investasi di bidangtransportasi (angkutan umum, taksi), air bersih, pengelolaanpersampahan dan sebagainya. Nilai investasi di Kota juga akanmengalami peningkatan baik penanaman modal dalam negerimaupun penanaman modal asing. 12
  13. 13. 3. KOMPONEN FISIK SARANA DAN PRASARANA PEMBENTUK KOTA LAYAK HUNI 3.1 KOMPONEN FISIK DAN LINGKUNGAN. 3.1.1 Letak Geografis Topografi dan Kemiringan Lereng Kota Pegunungan, Kota pedalaman, kota pesisir, kota pluau kecil. Tipologi kota seperti ini memerlukan sarana dan prasarana publik untuk terselengaranya kawasan perkotaan yang layak huni (livable) dan harmonis dengan lingkungan (Habitable). 3.1.2 Jenis Tanah Tanah merupakan hasil pelapukan yang belum ditransportasi/belum mengalami sedimentasi. Faktor utama yang berpengaruh terhadap erosi tanah adalah jenis tanah, penggunaan lahan dan curah hujan. Jenis tanah alluvial disebut juga sebagai tanah tumbuh tanah endapan, kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanahnya masam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab. Kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak bergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempunyai sifat fisika kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi. Jenis tanah orgosol disebut juga sebagai tanah gambut tersusun dari timbunan bahan organic dengan ketebalan sangat bervariasi, mulai dari 50 cm sampai 5 meter diatas tanah mineral. Tekstur tanahnya bervariasi, tanpa struktur konsistensi tanahnya lepas, pH tanahnya sangat masam dan tergenang air sepanjang tahun. Tanah ini tidak begitu potensial bagi pertanian karena sifat kimia dan fisiknya sangat jelek. Jenis tanah gleisol memiliki lapisan bahan organic sangat tipis, tekstur tanahnya debu sampai liat berdebu, tanpa struktur, konsistensinya plastik sampai agak melekat, reaksi tanahnya sangat masam sampai agak masam (antara 4,5 – 6,0), kandungan unsur haranya rendah sampai sedang. Secara umum tanah ini memiliki sifat fisika dan kimia yang jelek, sehingga produktivitasnya rendah. Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah agak tebal, yaitu 90 – 180 cm, tekstur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur di bagian atas dan teguh di lapisan bawah. Kandungan bahan organiknya kurang dari 5 %, kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (pH) sangat rendah sampai rendah (antara 4 – 4,5). Secara keseluruhan jenis tanah podsolik 13
  14. 14. memiliki sifat kimia kurang baik dan kurang mantap karena stabilitasagregatifnya kurang, sehingga mudah terkena erosi. Produktivitastanah ini rendah sampai sedang. Jenis tanah regosol memiliki solum tanah yang tipis (kurangdari 25 cm), struktur tanahnya lepas atau berupa butir tunggal,tekstur tanah berupa pasir sampai lempung pasir, reaksi tanahnetral sampai masam, permeabilitas sedang, infiltrasi cepat hinggasangat cepat dan peka terhadap erosi. Produktivitas tanahnya rendahuntuk bertekstur pasir dan sedang untuk tekstur lempung berpasir. Data hidrologi digunakan untuk mengetahui besarnya potensisumber daya air tanah. Dalam hal ini sumberdaya air tanah berupaproduktivitas air tanah, kedalaman muka air tanah bebas, sertakeberadaan sumber air tanah. Potensi air tanah yang tinggi sertapengambilannya yang mudah (air tanah dangkal) akan menunjangkebutuhan kegiatan yang ada diatasnya (khususnya kebutuhan untukkegiatan perkotaan). Dengan diketahuinya besar potensi sumberdayaair, maka data hidrologi ini pun dapat digunakan untuk menilaikelayakan permukiman berdasarkan produktivitas akuifer yangterkandung didalamnya.3.1.3 Daya Dukung Lingkungan Berdasarkan kondisi fisik wilayah terdapat beberapa hal yangdapat disimpulkan mengenai daya dukung wilayah Kota , khususnyauntuk menampung berbagai kegiatan. Dari data kemiringan lahan,ternyata wilayah ini sangat potensial untuk dijadikan kawasanbudidaya walaupun itu harus dilihat dulu kemampuan tanah diwilayah tersebut. Kemampuan tanah amat ditentukan oleh kedalaman efektif,tekstur tanah, serta jenis tanah yang selanjutnya akanmempengaruhi pemanfaatan atas tanah itu sendiri. Kedalamanefektif tanah merupakan tebalnya lapisan tanah dari permukaantanah sampai dengan bahan induk atau suatu lapisan dimanaperakaran tanah dapat atau mungkin menembusnya. Faktor inisangat erat kaitannya dengan tingkat perkembangan tanah, tingkatkepekaan erosi, maupun vegetasi yang dapat tumbuh di atasnya.Kedalaman efektif tanah ini juga mempengaruhi pemanfaatannyabaik untuk bidang pertanian, maupun bidang non pertanian sertaupaya pengelolaannya.Daya Dukung Lingkungan dari tata guna tanah, air ,udara,energi, keaneka ragaman hayati, dan potensi bencana. Berdasarkan kondisi fisik wilayah terdapat beberapa hal yangdapat disimpulkan mengenai daya dukung wilayah Kota , khususnyauntuk menampung berbagai kegiatan yang bersifat perkotaan danpemenuhan kebutuhan pangan ,sandang, papan, obat obatan,energi, air. 14
  15. 15. Dari data kemiringan lahan, ternyata wilayah dapat potensialuntuk dijadikan kawasan budidaya walaupun itu harus dilihat dulukemampuan tanah fungsinya di wilayah tersebut. Namun adabeberapa kendala yang harus dihadapi pula oleh kota yang dilaluioleh Sungai yang tergolong sungai besar dan berawa rawa, sertaditepi pantai karena adanya potensi bencana alam banjir, rob, .3.1.4 Penggunaan dan Hak Atas Tanah Analisis pola penggunaan lahan dimaksudkan untuk melihatkeadaan penggunaan lahan yang ada saat ini dan kecenderunganperubahannya. Hasil analisis ini selanjutnya menjadi dasar untukkebijaksanaan penataan dan peruntukan lahan di tahun-tahunmendatang. Analisis ini dikaitkan dengan ketersediaan dankesesuaian lahan berdasarkan pengamatan terhadap kondisi fisikdasar Kota , terutama untuk penggunaan lahan budidaya. Selain itujuga akan dibahas mengenai struktur penggunaan lahan yang sesuai,sehingga dapat menjadi arahan penggunaan lahan yang sesuaisehingga dapat menjadi arahan penggunaan lahan yang optimal.3.1.5 Struktur dan kecenderungan Penggunaan Tanah Dengan perkembangan guna lahan idapat diperkiraknkecenderungan penggunaan lahan di Kota yang akan berubahorientasi menjadi pola multiple nuclei, dengan tetap mengacu padastruktur dan pola jaringan yang ada. Dalam pengertian polapenggunaan lahan eksisting berupa radial konsentrik cenderung akanbergeser menjadi pola multiple nuclei, dimana terdapat kawasan-kawasan yang mempunyai tarikan-tarikan guna lahan pada masing-masing kawasan. Pola penggunaan lahan terbangun saat ini belum merata dankonsentrasi lahan terbangun (khususnya lahan terbangun untukkegiatan komersial) terbesar masih terdapat di kawasan-kawasanpusat kota tanpa terstruktur secara system dan subsistem sesuaifungsi pusat kota masing masing dengan peranannya dalampelayanan public. Adanya kecenderungan tersebut, memaksa untuk terjadinyaalih fungsi lahan dari kawasan pertanian menjadi kawasanperumahan dan atau kawasan industry, kawasan perumahanmenjadi kawasan perdagangan, ruang terbuka hijau menjadikawasan terbangun seperti pom bensin, pertokoan, kuburan menjadiperkantoran dlsbnya . yang pasti akan mengancam kawasan 15
  16. 16. menjadi tidak layak huni atau bahkan menjadi kawasanyang unhabitable. 3.2 KOMPONEN SARANA/FASILITAS PELAYANAN PUBLIK KAWASAN PERKOTAAN. Pada bagian ini dibahas mengenai kondisi sarana dan prasarana yang ada diperlukan di kawasan kota. . Sarana perkotaan meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perdagangan dan sarana olah raga/rekreasi, sedangkan prasarana atau infrastruktur kota adalah prasarana transportasi, drainase, energi (listrik, migas), prasarana komunikasi, persampahan dan air limbah. 3.2.1 Sarana Pendidikan Adanya sarana pendidikan mengharuskan pemerintah Kota untuk segera menyediakan sarana pendidikan yang lebih merata berdasarkan tingkat haraki pendidikan yang berlokasi sesuai struktur dari pusat pusat kawasan kota sampai dengan tingkat lingkungan terkecil.( neighborhood unit ).3. 2.2 Sarana Kesehatan fasilitas kesehatan telah mencukup, namun apabila dilihat darisegi kualitas ataupun sistem dan jangkauan pelayanannya perluditingkatkan, mengingat dari fasilitas tersebut berpengaruh terhadapkesehatan dan jiwa penduduk Kota3.2.3 Sarana Peribadatan Sarana peribadatan yang tersedia di Kota terdiri dari mesjidsebanyak 680 unit tersebar hampir di seluruh Kecamatan, Langgarsebanyak 825 unit tersebar hampir di pusat-pusat lingkungan 16
  17. 17. perumahan, Gereja sebanyak 69 unit, Pura sebanyak 6 unit dan Viharasebanyak 76 unit.3.2.4 Sarana Perdagangan Lokasi disesuaikan dengan hirarki pusat kota samapai denganpusat nlingkungan yang terkecil’3.2.5 Sarana olah raga Yang sifatnya in-door seperti olah raga billiard, boling, futsal,dan bulu tangkis MAUPUN OUT DOOR DIDESAIN di kawasan pusatkota DAN PUSAT LINGKUNGANB TERKECIL sesuai fungsiLOKASINYA.3.2.6 Taman kota Jenis taman kota yang ada di Kota SEPERTI taman kota, tamanmedian jalan, taman pulau jalan dan taman lingkungan. Sesuaidengan Peraturan Menteri PU Nomor 5/PRT/M/2007 tentang PedomanRTH Perkotaan, maka taman dibedakan menjadi beberapa jenis yaitutaman RT, taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, TamanKota. DISAMING TAMAN PRIVAT. Agar difungsiskan disamping untukmitigasi emisi karbon juga dikembangkan dengan maksud untukmengembangkan keaneka ragaman hayati setempat bagiterpenuhinya kebutuhan hidup terutama air ,udara bersih danpanagan serta energi.3.2.7 Sarana Kuburan/Pemakaman. Pada umumnya fasilitas pemakaman umum di Kota , terutamapemakaman umum untuk berbagai kalangan agama harus didesainberdasarakan sebaran umat dalam unit-unit pemakaman sebagaibagian dari kawasan permukiman. Guna meningkatkan pelayanan danefisiensi maka fasilitas pemakamanan umum harus ditingkatkan pulauntuk mengantisipasi berkembangnya di kawasan permukiman baru.3.3 KOMPONEN PRASARANA/INFRASTRUKTUR KOTA3.3.1 Prasarana Listrik Listrik sampai saat ini merupakan salah satu sumber energi yangsangat efisien. Keuntungan pemakaian listrik adalah bebas polusi,mudah dimanfaatkan, hemat energi, biaya cukup murah dan stabil.Listrik sebenarnya juga berpotensi ekonomis, yaitu merangsangpertumbuhan industri dan penggunaan barang elektronika. Fungsilistrik terutama adalah penerangan buatan khusus pada keadaan gelapdan malam hari dan mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. 17
  18. 18. 3.3.2 Prasarana Air Bersih Kebutuhan air bersih Kota sebagian besa hanya 40 % r dipenuhioleh PDAM. sebagian masyarakat memanfaatkan air permukaanseperti air sungai, kolam/rawa, dan air tanah sedangkan untukbeberapa komplek perumahan Perusahaan/ dan Perumnas dipenuhioleh masing-masing perusahaannya’Permasalahan dalam penyediaan air bersih untuk kota:1. Tingkat kebocoran dan pencurian air bersih2. Kualitas yang masih terbatas,3. Kapasitas produksi belum mencukupi kebututuhan4. Sumber air baku belum dikembangkan dan relatif jauh dari instalasi Pengolahan air5. Pompa di intake berjalan terus-menerus tanpa cadangan.3.3.3 Prasarana Air Limbah Sistem pembuangan limbah domestik Kota umumnya terdapatbeberapa sistem sesuai dengan peruntukannya. Kawasanpermukiman yang terstruktur menggunakan sistem tangki septikindividual dan komunal, sedangkan untuk permukiman yang tidakterstruktur penduduknya baru sebagian menggunakan tangki septicindividual, cubluk, masih banyak yang menggunakan saluran sungaidan saluran irigasi sebagai pembuangan air limbah. Air bekas cucian,dapur dan kamar mandi disalurkan langsung ke saluran drainase, kalidan saluran lainnya. Timbulan air limbah sangat dipengaruhi oleh pola pemakaian airbersih, pada umumnya timbulan air limbah yang dihasilkan kuranglebih 70 % - 80 % dari pemakaian air bersih.3.3.4 Prasarana Persampahan Jumlah sampah secara kuantitas setiap harinya mengalamikenaikan sejalan dengan pertambahan penduduk dan kegiatan dikawasan perkotaan, dan pelayanan persampahan baru mencapaisekitar 40 % dari total sampah secara keseluruhan . Pengelolaansamapah umumnya masih menggunakan teknologi yang kenvensionaldari mulai tempat pembuanagn awal ke TPA. PRINSIP 3R BELUMBENAR BENAR DILAKSANAKAN.3.3.5 Prasarana Telekomunikasi Seiring dengan kedudukan dan potensi yang dimiliki sertakemajuan perkembangan kotanya, Umumnya kota sudah memperolehpelayanan jaringan telekomunikasi, namun kapasitas masih terbatas 18
  19. 19. jumlahnya. Umumnya jaringan telekomunikasi tersebut terdapat padafasilitas perkantoran, perdagangan dan jasa serta sebagian lingkunganperumahan. kebutuhan prasarana telekomunikasi juga semakin meningkat,sehingga dibutuhkan pembangunan menara lebih banyak lagi. Hal iniharus diantisipasi supaya tidak berdampak buruk pada lingkungan.3.3.6 Prasarana dan Sarana Transportasi Transportasi adalah kegiatan memindahkan/mengangkut orangdan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya, denganmenggunakan sarana pembantu berupa kendaraan. Transportasidiperlukan karena kebutuhan manusia tidak berada disembarangtempat. Dalam pengembangan suatu wilayah, transportasi mempunyaiperan yang sangat penting yaitu memudahkan interaksi wilayah.Dengan semakin mudahnya interaksi wilayah, maka akan diperolehmanfaat ekonomi, sosial dan kewilayahan (membuka keterisolasiandengan wilayah lainnya). Hubungan antar wilayah yang semakin baikdan mudah akan merangsang dan membangkitkan pergerakanpenduduk, kegiatan ekonomi dan sosial yang pada akhirnyadiharapkan akan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhankawasan perkotaan dan perdesaan secara terkait.3.3.6.1 Transportasi Darat Transportasi darat mencakup transportasi jalan raya dan keretaapi. Pembahasan masalah transportasi darat bukan hanya meliputiprasarananya (jalan, jembatan, terminal, stasiun) akan tetapi jugamembahas mengenai sistim transportasi, pola pergerakan manusiadan barang, moda transportasi dan kinerja transportasi di Kota.1) Transportasi Jalan Raya Analisis sistem transportasi darat meliputi analisis kondisijaringan jalan, status dan fungsi jaringan jalan ketersediaan danpengembangan jaringan jalan, status dan fungsi jalan, tingkatpelayanan jalan, terminal, ketersediaan angkutan umum sertaperkiraan perkembangan kebutuhan prasarana transportasi. 19
  20. 20. a. Kondisi Jaringan Jalan Kondisi jaringan jalan yang ada di Kota akan sangatmempengaruhi kelancaran arus pergerakan, baik yang keluar dariKota maupun yang hendak masuk ke Kota .b. Status dan Fungsi Jalan Kalau tidak didudukan secara hirarki struktur ruang maka akanmengakibatkan dampak sosial dan lingkungan : kebisingan, polusiudara, keselamatan lingkungan, dampak kerugian ekonomi :kerusakan jalan, biaya pemeliharaan, kerusakan kendaraanc. Terminal Fungsi Kota mempunyai kontribusi besar terhadap ketersediaanterminal disuatu Provinsi Jumlah terminal regional Kota dan terminallokal mempunyai kontribusi dalam peningkatan prasaranatransportasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota yang diharapkansecara berangsur akan dapat mengatasi kesemrawutan transportasidalam kota dan antar kota, khususnya dalam menaikkan danmenurunkan penumpang bagi angkutan antar kota agar semuanyatidak melakukan di dalam Kota .d. Kondisi Lalulintas Jalan Raya. Karena terus meningkatnya jumlah kendaraan untuk berbagaikegiatan kota untuk dari kawasan perumahan ketempat kerja, kefasiltas pendidikan , perdaganagan, olah raga, rekreasi maka perludiperhitungkan faktor berikut. : • Pembebanan Jaringan Jalan Utama • Kinerja Angkutan Umum Tidak optimalnya pelayanan angkutan umum banyak dipengaruhi oleh faktor pelayanan yang belum kompetitif, baik dari segi kenyamanan, keamanan, ketepatan waktu perjalanan dan juga ketersediaan terminal yang belum mampu mendukung kelancaran pergerakan. Kelebihan dari perangkutan jalan raya adalah terletak pada kendaraan bermotor yang mempunyai sifat yang luwes karena dia dapat menjangkau seluruh pelosok daratan, diantaranya seperti angkutan kota, kereta api, bus dan lain-lain. 20
  21. 21. • Keselamatan Lalu Lintas Salah satu indikator kinerja pelayanan jaringan jalan adalah kinerja keamanan/keselamatan perjalanan yang dicerminkan oleh tingkat kecelakaan yang terjadi pada suatu ruas jalan. Berdasarkan data yang ada, diperoleh data tentang jumlah kecelakaan selama 5 (lima) tahun terakhir (untuk tiap km panjang jalan), pada beberapa ruas jalan yang ada di Kota. Secara umum terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kota, yaitu kesalahan pengemudi, faktor kendaraan, kondisi jalan : geometrik jalan kurang baik, jalan rusak serta cuaca buruk2) Transportasi Kereta Api Mobilisasi barang dan atau orang selain menggunakan prasaranajalan, di Propinsi Sumatera Selatan juga tersedia prasarana jalan relyang terbilang cukup penting perananannya. Jalan Rel merupakansuatu kebutuhan dasar yang dapat menggerakkan laju mobilisasibarang dan atau penumpang yang direalisasikan kedalam bentukStasiun Kereta Api, yang merupakan tempat/ terminal untuk menaikandan menurunkan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempatyang lainnya.3.3.6.1.1 Transportasi Sungai. Untyuk kota kota yang mempunyai sungai besar berpotensiuntuk pengembangan transportasi sungai dimasa yang akan datangbaik untuk angkutan umum atau wisata.. Pengembangkn dapatdilakukan dengan penanganan yang sebaik mungkin untuk tidak lagimenjadi moda alternatif melainkan sudah menjadi moda simultan yangtumbuh dan berkembang disamping transportasi jalan yang relatifsudah cukup padat.3.3.6.2 Sistem Transportasi Laut Transportasi laut yang ada digunakan untuk menghubungkanwilayah eksternal Kota yang harus didesain sebagai bagian dari antarmoda trnsportasi dari tinkatan berbagai pusat pusat pertumbuhanwilayah.Beberapa permasalahan transportasi laut yang dihadapi secara umumoleh Kota kota adalah :a. Kondisi pelabuhan laut yang terjadi pendangkalan sehingga setiap tahun harus dilakukan pengerukan dengan biaya yang mahal; 21
  22. 22. b. Kapasitas pelabuhan laut yang sangat terbatas karena terletak di kawasan pesisir kota atau berada dimuara sungai.serta masih bercampurnya fungsi pelabuhan penumpang, barang, serta pelabuhan nelayan . c. Membutuhkan waktu yang cukup lama bagi kapal yang akan memasuki pelabuhan baik karena jarak atau karena padatnya kapal serta terbatasnya sarana prasarana pelabuhan. 3.3.6.3 Sistem Transportasi Udara Sistem transpotasi udara yang memadai dan trestruktur untuk pelayanan jalur internasional dan domestik dan didesaian secara struktur dengan moda transport lainnya untuk menuju kegiatan internal da n eksternal kotaIV. LANGKAH LANGKAH UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS RENCANA TATA RUANG KOTA. 1. PROFIL STRUKTUR RUANG KOTA Struktur ruang kota yang dibentuk oleh sistem pusat kegiatan yang dihubungkan dengan jaringan jalan. Pusat-pusat kegiatan di Kota dari pusat kota sampai dengan pinggiran kota. Harus diikuti Kawasan yang berkembang menjadi pusat kegiatan suatu wilayah menimbulkan hubungan yang saling mempengaruhi dengan pembentukan wilayah administrasi kota, sehingga pusat-pusat kegiatan tersebut biasanya secara hirarki menjadi pusat dari suatu wilayah administrasi. 2. Tinjauan Administrasi Wilayah. Kota secara administrasi terbagi menjadi Kecamatan dan Kelurahan. Pembagian wilayah kecamatan dan kelurahan tersebut menunjukan struktur sistem pusat-pusat pelayanan kotsecara hirarkis karena pembagian wilayah kota menjadi kecamatan-kecamatan didasarkan pada semakin meningkatnya kependudukan dan kebutuhan pelayanan 3. Kerangka Kota secara system jaringan yang terstruktur. Kerangka kota merupakan jaringan jalan yang menjadi urat nadi kota dan kawasan yang menghubungkan fungsi – fungsi primer kota dan umumnya merupakan jaringan jalan yang paling besar dengan klasifikasi antara lain sebagai Jalan Primer / Jalan Lingkar / Jalan Arteri Saat ini sebagian besar daerah sepanjang sungai-sungai yang ada masih merupakan kawasan yang terganggu. Dalam mengantisipasi perkembangan yang akan terus terjadi perlu disiapkan pengaturan 22
  23. 23. dalam penetapan fungsi lindung di sepanjang sungai ini agar tidakmenimbulkan permasalahan lingkungan di masa-masa datang.4.Fungsi Kawasan4.1 Kawasan Fungsi Lindung4.1.1 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan ataumengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempattumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yangsengaja ditanam. Kriteria menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun2007 tentang Penataan ruang, luas RTH didalam kawasan perkotaanminimal 30 %, terdiri dari RTH publik 20 % dan RTH private 10 %.Sesuai dengan Permen PU Nomor 5 tahun 2008 tentang PenyediaanRTH di Kawasan Perkotaan, maka yang termasuk dalam RTH adalahtaman, hutan kota, sempadan sungai, RTH Jalan, RTH Sutet, RTH jalurrel kereta, pemakaman dan RTH pekarangan rumah/kantor. RTH di Kotayang sesuai dengan kriteria tersebut antara lain taman kota yangtersebar di beberapa wilayah, taman median jalan, taman pulau jalan,hutan kota dan pemakaman. Beberapa RTH belum bisa terdata secarapasti antara lain jalur hijau di pinggir jalan, jalur hijau sempadansungai. 23
  24. 24. 4.1.2 Kawasan Suaka Alam Hayati dan Cagar Alam Kawasan suaka alam/cagar alam merupakan kawasan lindungyang memiliki nilai tambah sebagai pusat pelestarian alam khususnyajenis-jenis satwa dan tumbuhan tertentu. Kawasan pelestarian alam merupakan kawasan lindung yangdimanfaatkan sebagai lokasi pelesatrian alam meliputi tanaman danekosistem alam yang dapat dimanfaatkan pula sebagai laboratoriumalam atau taman wisata.4.1.3 Kawasan Rawan Bencana. Kawasan yang rawan bencana terdapat pada lokasi-lokasi yangmasih terdapat genangan air apabila hujan dan beberapa kawasan yangrawan kebakaran, longsoran, turnnya permukaan air tanah, disekitartempat pembuanagan sampah.4.2 Kawasan Budidaya(1). Kawasan Hutan ProduksiKawasan hutan kota yang dibuat bernilai ekonomis disamping fungsiperlindungan tata air , tata udara , dan keaneka ragaman hayati.(2). Kawasan PertanianHasil pertanian merupakan salah satu potensi utama Kota yang cukuppenting.. Di wilayah kota harus dikembangkan adanya adanya kawasanperkebunan. Hanya beberapa lahan yang ditanami tanaman buah-buahan dan pekarangan.(3). Kawasan IndustriKegiatan industri di Kota harus menunjukan pola yang menyebar danmembentuk suatu kluster industri yang kuat seperi industripengolahan karet, industri tenun, industri makanan dan minuman,industri kerajinan , industry pakaian dan sebagainya.(4). Kawasan PariwisataDI kawasan perkotaan dapat dikembangkan beberapa kawasan wisatabudaya, kawasan wisata kuliner, kawasan wisata sejarah, museum,Kota tua dlsbnya.(5). Kawasan Perdagangan dan jasaSebagai Kota besar, maka kegiatan perdagangan cukup merata beradadi seluruh kawasan. Kawasan yang berkembang sebagai pusatperdagangan skala regional . 24
  25. 25. (6). Kawasan Lainnya. a. Pendidikan. Sebagai ibukota provinsi, maka Kota dapat merupakan pusat pendidikan. b. Kesehatan. Kawasan pelayanan kesehatan c. Militer. kawasan militer yang mempunyai lahan cukup luas Jakarta, 13December 2012 25

×