E

1,328 views

Published on

Etika Profesi

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,328
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E

  1. 1. Pembahasan Kebijakan Hukum dalam upaya penanggulangan Pelanggaran Kode Etik Profesi TI
  2. 2. Kejahatan Komputer adalah bentuk kejahatan yang menimbulkan dampak yang sangat luas karena tidak saja dirasakan secara nasional tetapi juga internasional, oleh sebab itu wajar apabila dikatagorikan sebagai kejahatan yang sifatnya internasional berdasarkan United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (Palermo Convention, November 2000 dan Deklarasi ASEAN 20 Desember 1997 di Manila) Banyak permasalahan hukum yang muncul ketika kejahatan dunia maya dapat diungkap oleh aparat penegak hukum, Yurisdiksi merupakan hal yang sangat crucial dan kompleks berkenaan dengan hal tersebut. 5.1 Kebijakan Hukum dalam upaya penanggulangan Pelanggaran Kode Etik Profesi TI
  3. 3. <ul><li>Prinsip Teritorial, setiap negara dapat menerapkan yurisdiksi nasionalnya terhadap semua orang baik warga negara atau asing. </li></ul><ul><li>Prinsip Nasional Aktif, setiap negara dapat memberlakukan yuridiksi nasionalnya terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana sekalipun dilakukan dalam yurisdiksi negara lain. </li></ul><ul><li>Prinsip Nasional Pasif, merupakan counterpart dari prinsip nasional aktif, tekanannya ada pada kewarganegaraan sikorban. </li></ul>Hukum internasional telah meletakkan beberapa prinsip umum yang berkaitan dengan yuridiksi suatu negara, diantaranya : Kebijakan Hukum dalam upaya penanggulangan Pelanggaran Kode Etik Profesi TI ( cont )
  4. 4. <ul><li>Prinsip Perlindungan, setiap negara mempunyai kewenangan melaksanakan yurisdiksi terhadap kejahatan yang menyangkut keamanan dan integritas atau kepentingan ekonomi yang vital. </li></ul><ul><li>Prinsip Universal, suatu negara dapat menyatakan mempunyai hak untuk memberlakuakan hukum pidananya dengan alasan terdapat hubungan antara negara tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan. </li></ul>Kebijakan Hukum dalam upaya penanggulangan Pelanggaran Kode Etik Profesi TI ( cont )
  5. 5. Kebijakan Hukum dalam upaya penanggulangan Pelanggaran Kode Etik Profesi TI ( cont ) Bentuk penanggunalangan pelanggaran Kode Etik Profesi IT, beberapa asosiasi atau organisasi dan negara telah memiliki bentuk perundangan, berikut beberapa contoh perundangan tersebut : <ul><li>IFIP (International Federation for Information Processing) </li></ul><ul><li>ACM (Association for Computing Machinery) </li></ul><ul><li>ASOCIO (Asian Oceaniq Computer Industries Organization) </li></ul>A. Kode Etik Profesi IT produk dari Asosiasi atau Organisasi :
  6. 6. Kebijakan Hukum dalam upaya penanggulangan Pelanggaran Kode Etik Profesi TI ( cont ) <ul><li>Malaysian Computer Society (Code of Profesional Conduct) </li></ul><ul><li>Australian Computer Society (Code of Conduct) </li></ul><ul><li>New Zealand Computer Society (Code of Ethics and Profesional Conduct) </li></ul><ul><li>Singapore Computer Society (Profesional Code of Conduct) </li></ul><ul><li>Computer Society of India (Code of Ethics of IT Profesional) </li></ul><ul><li>Philipine Computer Society Code of Ethics) </li></ul><ul><li>Hong Kong Computer Society (Code of Conduct) </li></ul>B. Kode Etik Profesi IT produk dari Negara
  7. 7. A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan : <ul><li>Seberapa jauh ketentuan – ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui. </li></ul><ul><li>Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana </li></ul><ul><li>Bagaimana cara penyelidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan </li></ul>Kebijakan Hukum dalam upaya penanggulangan Pelanggaran Kode Etik Profesi TI ( cont )
  8. 8. Selama ini fenomena kejahatan komputer masih menjadi perdebatan diantara pakar hukum, ada yang berpendapat bahwa hukum pidana positif (KUHP dan KUHAP) tidak dapat menjangkau kejahatan ini, sebagian berpendapat sebaliknya. Pengaturan mengenai kejahatan komputer belum secara tegas dan jelas diatur dalam KUHP, KUHAP dan undang – undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Pasal 184 ayat 1 KUHAP secara definitif membatasi alat bukti hanyalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa saja. Kebijakan Hukum dalam upaya penanggulangan Pelanggaran Kode Etik Profesi TI ( cont )
  9. 9. Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta Basrief Arief dalam sebuah Simposium HaKI 2001 di Jakarta menyatakan “Sampai saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki perangkat perundangan yang mengatur ikhwal pelanggaran hak cipta di dunia internet” Harian Republika, 14 November 2001, mengenai ketiadaan undang – undang Kejahatan Komputer berdasarkan asas legalitas dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pasal 1 ayat 1 KHUP ditentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang – undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Kebijakan Hukum dalam upaya penanggulangan Pelanggaran Kode Etik Profesi TI ( cont )
  10. 10. Maka kepada pelaku Kehatan Komputer diIndonesia belum dapat dijerat dengan hukum. Akan tetapi pemerintah dan masyarakat tetap melakukan upaya – upaya diantaranya : <ul><li>Memoderinisasi KUHP </li></ul><ul><li>Menyusun RUU Teknologi Informasi (draf III) oleh UNPAD, yang rencananya diserahkan kepada Depkominfo </li></ul>Kebijakan Hukum dalam upaya penanggulangan Pelanggaran Kode Etik Profesi TI ( cont )

×