Pengumpulan bukti

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN
“PENGUMPULAN BUKTI”
Dosen : Ustadz. H. Adrial, SH., MH., M.Pd.
Oleh :
Khaerunnisa
01302020
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) ASY-SYUKRIYYAH
JL KH Hasyim Ashari, KM 3 Poris Plawad Indah Cipondoh
Kota Tangerang Telp. (021) 5544515
2015
Ilmu Perundang Undangan

Pengumpulan Bukti ii
KATA PENGANTAR
Bismillahhirrahmanirrahim
Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia, taufiq,
dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini
dengan baik.
Shalawat dan salam semoga tetap mengalir deras pada pejuang kita yang
namanya populer dan berkibar diseluruh dunia yakni Nabi besar Muhammad SAW.
Yang mana dengan perjuangan beliau kita dapat berada dalam cahaya islam dan
iman.
Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih
jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, sehingga penulis makalah ini
sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan dalam
penulisan makalah selanjutnya.
Akhirnya penulis berdo’a semoga makalah ini akan membawa manfaat
pada penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.
Tangerang, September 2015
Khaerunnisa

Pengumpulan Bukti iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR........................................................................................... ii
DAFTAR ISI......................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PEMBAHASAN
A. Jenis Fakta yang Diperlukan Penyusun Rancangan ..............................4
1. Mengumpulkan Bukti ............................................................................6
2. Keuntungan Peran Serta (Stakeholder atau Pihak yang Berkepentingan
dalam Proses Penelitian..........................................................................7
B. Mengkaji Metode yang Dipergunakan untuk Mengumpulkan Fakta
yang Tersedia..............................................................................................9
Metodologi Kuantitatif vs. Kualitatif.........................................................10
a. Perbandingan Metode Kuantitatif dan Kualitatif ................................10
b. Keuntungan Metode Kualitatif untuk Mendorong Keikutsertaan
Stakeholder...........................................................................................11
C. Jenis dan Bobot Pembuktian yang Diperlukan.....................................12
1. Jenis Bukti yang Diperlukan Penyusun Rancangan.............................12
a. Menggambarkan Kesulitan yang Ditemukan.................................12
b. Perilaku Siapa dan yang Bagaimana.............................................14
c. Bukti untuk Menjamin Hipotesa.....................................................14
d. Analisa Biaya-Manfaat ..................................................................15
2. Kendala Kendala dalam Mendapatkan Bukti atau Data Kuantitatif....16
3. Pentingnya Teknik Penarikan Contoh (Sampling)...............................20
4. Belajar dari Undang-Undang dan Pengalaman Negara Lain ...............21
D. Kesimpulan...............................................................................................23

Pengumpulan Bukti 1
BAB I
PENDAHULUAN
Teori perundang - undangan memberikan kriteria mengenai hubungan
keterkaitan dalam proses perancangan undang-undang. Teori perundang-undangan
menuntun pembuat rancangan dalam mengumpulkan dan menilai bukti yang
diperlukan untuk memastikan bahwa suatu rancangan undang-undang bertumpu,
tidak hanya pada logika abstrak saja, akan tetapi juga pada fakta-fakta. Untuk
mempertimbangkan tindakan terperinci suatu rancangan undang-undang, maka
laporan hasil penelitian pembuat rancangan harus mempersiapkan fakta untuk
menunjukkan hal tersebut pada keempat langkah pemecahan masalah, bukti yang
ada ternyata sesuai dengan hipotesa-hipotesa yang diusulkan mereka ("dugaan
ilmiah"). Seorang pembuat rancangan perlu mengorganisasikan fakta-fakta yang
sesuai dalam laporan:
(1) Untuk menggambarkan sifat dan ruang lingkup permasalahan sosial yang
dimaksudkan agar diselesaikan oleh rancangan undang-undang, dan pelaku
sosial (pelaku peran) dan perilaku mereka yang mempakan mencakup
permasalahannya;
(2) Untuk menjelaskan penyebab-penyebab dari perilaku bermasalah pelaku peran
yang bersangkutan, meletakkan suatu dasar yang sehat dalam fakta-fakta
sebagai pembenaran pusat atas ketentuan-ketentuan rinci rancangan
undang-undang;
(3) Untuk memperlihatkan bahwa manfaat sosial-ekonomi dari tindakan-tindakan
rancangan undang-undang mungkin akan lebih besar dari biaya
sosial-ekonominya; dan
(4) Setelah pengundangan rancangan undang-undang, untuk menilai dampak
sosial undang-undang yang dihasilkan.
Pada setiap langkah, seorang pembuat rancangan secara seksama mencari
bukti palsu,1
dan memperlihatkan bahwa, meskipun upaya-upaya terbaik untuk
menemukan fakta-fakta untuk dipalsukan, hipotesa-hipotesa tetap sesuai dengan
bukti yang ada. Apabila hipotesa awal tidak memenuhi lulus pengujian, pembuat
rancangan harus merevisi hipotesa untuk menyesuaikan hipotesa agar sesuai
ataupun membuangnya meninggalkan hipotesa tersebut. Dalam realita, seorang
pembuat rancangan jarang melakukan penelitian orisinil. Pada umumnya, para
pembuat rancangan percaya pada bukti yang dikumpulkan oleh para peneliti
lainnya. Dalam suatu kasus yang luar biasa, apabila perlu (bila sumber daya
memungkinkan), seorang pembuat rancangan mungkin mcmperlukan melakukan
penyelidikan lebih jauh untuk mengumpulkan bukti tambahan.
Setiap bukti yang ada, tidak setiap skema yang ada untuk mendapatkan data
baru, pasti belum tentu sesuai dengan maksud-maksud pembuat rancangan.
1
Lihat, pada umumnya, Karl Popper, THE LOGIC OF SCIENTIFIC DISCOVERY (1968)

Pengumpulan Bukti 2
Seorang pembuat rancangan harus mengetahui secara memadai tentang tehnik
pengumpulan fakta para ilmuwan sosial untuk menjadi seorang pemakai pintar dari
atas laporan-laporan yang lainnya. Kurangnya materi literatur bacaan tentang
penggunaan fakta-fakta dalam proses pembuatan undang-undang menyatakan
bahwa hanya sedikit orang yang telah memberikan kontribusi pemikiran kepada
jenis fakta-fakta yang diperlukan oleh pembuat rancangan, atau tehnik-tehnik yang
diperlukan untuk menemukan fakta. Di masa lalu, orang-orang menerima
memandang sistem hukum terutama sebagai sekumpulan peraturan yang
menyatakan hak dan kcwajiban untuk menuntun para hakim dalam menyelesaikan
perkara hukum. Para hakim dan pembuat undang-undang selalu telah
mempertimbangkan akibat-akibat sosial yang mungkin dari peraturan-peraturan
baru. Untuk Ada dua alasan, mengapa mereka tidak banyak melakukan penelitian
ilmu sosial perihal pertanyaan tersebut. Seseorang tidak dapat melakukan
penelitian tentang hal-hal yang masih dalam pertimbangan. Lebih-lebih, filsafat
kaum positifis yang berlaku mengatakan bahwa Keberadaan tidak pemah dapat
membuktikan Keharusan. Undang-Undang baru merupakan suatu pelaksanaan dari
Keharusan.
Untuk merumuskan undang-undang baru, metodologi pemecahan masalah
mengharuskan bahwa pembuat rancangan pertama-tama menemukan mencari
sebab mengapa orang-orang berperilaku sebagaimana mereka berbuat sedemikian
rupa dalam kerangka undang-undang yang ada. Untuk melakukan hal tersebut,
pembuat rancangan harus menentukan faktor-faktor apa termasuk undang-undang
yang menyebabkan perilaku bermasalah. Profesi penilai yang baru dikembangkan
ini adalah untuk menilai dampak sosial program perundang-undangan. Menurut
sejarahnya, para pembuat rancangan terutama telah memusatkan penelitian mereka
pada undang-undang tertulis. Kebanyakan, mereka melakukan penelitian mereka
pada dalam suatu perpustakaan undang-undang hukum. Sebaliknya, para penilai
telah menggunakan tehnik-tehnik penelitian ilmu sosial untuk menganalisa
mengapa pelaksanaan undang-undang dalam praktek tidak selalu sejalan dengan
undang-undang tertulis. Pengalaman mereka dapat diserap oleh para pembuat
rancangan dapat gali dengan baik.
Baik para penilai maupun para pembuat rancangan tidak memiliki
kebebasan yang dimiliki oleh peneliti akademik. Seorang pembuat rancangan
menilai kegunaan suatu metodologi penelitian dengan pengujian yang
dipergunakannya untuk menilai suatu teori undang-undang: Seberapa baik
metodologi penelitian berfungsi untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang
diarahkan kepada pembuat rancangan dengan keharusan setiap hari dari
perancangan undang-undang termasuk permintaan mendesak Menteri bahwa agar
rancangan segera diselesaikan yang telah selesai rnuncul pada mejanya sebelum
hari Senin? Tugas pokok pembuat rancangan termasuk dalam menerjemahkan
kebijakan yang diusulkan menjadi undang-undang yang dapat dilaksanakan secara
berhasil guna.

Pengumpulan Bukti 3
Dengan mengikuti agenda pemecahan masalah, (lihat Bab 4), yang
mengharuskan pembuat rancangan untuk menggambarkan perilaku bermasalah
yang sekarang dengan tidak memperhatikan undang-undang yang ada, untuk
menjelaskan perilaku tersebut, dan mengusulkan suatu pemecahan dengan
memperkirakan biaya dan manfaat sosialnya.
Seorang penilai harus menjawab pertanyaan yang sama dalam konteks yang
berbeda. Penilai memulai dengan suatu pertanyaan tentang akibat-akibat sosial
suatu perundang-undangan yang ada. Pertanyaan awal tersebut membatasi
pilihan-pilihan penilai tentang tehnik-tehnik penelitian. Suatu tehnik penelitian
akan menetapkan batasan-batasan atas fakta-fakta yang akan diidentifikasi dan
dikumpulkan, dan dengan demikian pertanyaan penelitian secara bermanfaat dapat
dijawab oleh pertanyaan. Untuk menggambarkan: Peribahasa peneliti kuantitatif
yang bertekad, "apabila tidak dapat dihitung, maka tidak belaku" ("if you can't
count it, it doesn't count") secara jelas membatasi pilihan pertanyaan penelitian atas
semua yang dapat diterima dalam pertanyaan kualitatif.
Bagaimana tugas penilai dan pembuat rancangan membatasi pilihan
metodologi penelitian mereka?. Karena bagi para akademis yang bebas untuk
merumuskan pertanyaan penelitian dalam konteks disiplin ilmu mereka, atau lebih
berkepentingan dengan pengujian metodologi penelitian dan pada memperdalam
pengertian mereka atas isi pembahasan mereka, batasan terpadu dari metodologi
terpilih tidak harus belum tentu menimbulkan suatu permasalahan. Sebaliknya,
baik pembuat rancangan maupun penilai harus mendapatkan semua fakta yang
berhubungan untuk menggambarkan permasalahan, menjelaskan permasalahan dan
merancang pemecahan. Pertanyaan yang sering harus mereka ajukan membutuhkan
sering jawaban tersirat dalam pengertian kualitas tak terukur perilaku yang
berpeluang menjadi masalah dari pelaku sosial yang diatur dalam batasan
undang-undang.
Jarang sekali seorang pembuat rancangan terlibat dalam penelitian
independent.
Bekerja dengan sumber daya dan batasan sumber daya dan waktu yang
ketat, pembuat rancangan memiliki pilihan terbatas tetapi harus bergantung kepada
nara sumber yang sudah. ada: Pernyataan tentang fakta dan data biasanya dengan
mudah dapat diakses dalam dokumen departemen pemerintah yang bersangkutan
atau memo lembaga, temuan penelitian dalam buku dan dokumen yang sudah
diterbitkan. Bab Pertama ini akan menerangkan bagaimana tugas pembuat
rancangan menggunakan metode menyusun jenis fakta yang diperlukan dan
tehnik-tehnik yang dipergunakan untuk mendapatkan fakta tersebut. Kedua, bab ini
menangani permasalahan-permasalahan khusus yang harus dipertimbangkan
pembuat rancangan dalam menilai apakah tehnik-tehnik yang dipergunakan untuk
mengumpulkan bukti yang ada nkemungkinan telah menghasilkan keterangan yang
akurat dan kredibel.

Pengumpulan Bukti 4
BAB II
PEMBAHASAN
A. Jenis Fakta Yang Diperlukan Penyusun Rancangan
Peran lain penyusun rancangan adalah bertindak juga sebagai pembawa
perubahan dengan menggunakan persyaratan tehnik-tehnik khusus yang
dipergunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta tersebut. Pembuat rancangan perlu
mengetahui secara memadai perihal tehnik-tehnik yang ada untuk menilai apakah
data bukti yang telah dikumpulkan peneliti lainnya adalah sesuai dengan tujuan
khusus suatu laporan penelitian.
Berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 pada bab VI mengenai teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan. Teknik penyusunan Peraturan
Perundang-undangan yaitu :
(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai
dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Presiden.
Sistematika teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang
tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Undang-Undang, sebagai berikut :
BAB I KERANGKA PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN
A. JUDUL
B. PEMBUKAAN
1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum
C. BATANG TUBUH
1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup
D. PENUTUP
E. PENJELASAN (jika diperlukan)
F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

Pengumpulan Bukti 5
BAB II HAL–HAL KHUSUS
A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
B. PENYIDIKAN
C. PENCABUTAN
D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN
E. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG–UNDANG MENJADI UNDANG–UNDANG
F. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN
A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN
B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
C. TEKNIK PENGACUAN
BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
A. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PADA
UMUMNYA
B. BENTUK RANCANGAN UNDANG–UNDANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG–UNDANG
C. BENTUK RANCANGAN UNDANG–UNDANG
PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG
TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI
SALAH SATU BAHASA RESMI
D. BENTUK RANCANGAN UNDANG–UNDAN
PERUBAHAN UNDANG–UNDANG
E. BENTUK RANCANGAN UNDANG–UNDANGN
PENCABUTAN UNDANG–UNDANG
F. BENTUK RANCANGAN UNDANG–UNDANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG–UNDANG
G. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG
H. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
J. BENTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI
K. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI
L. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pengumpulan Bukti 6
1. Mengumpulkan bukti
Berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 pada bab V bagian kesatu mengenai
Penyusunan Undang-Undang. Penyusunan Undang-Undang diatur dalam pasal 43
yaitu :
(1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden.
(2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berasal dari DPD.
(3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus
disertai Naskah Akademik.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan
Undang-Undang mengenai:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi
Undang-Undang; atau
c. Pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang.
(5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai
dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
Seorang pembuat rancangan jarang terlibat dalam pengumpulan data
orisinil. Pada umumnya melalui pewawancara atau dari dokumen yang ada,
pembuat rancangan melakukan "penelitian" dengan mengumpulkan dan menyusun
fakta-fakta yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kebanyakan pembuat rancangan
memulai penyelidikan mereka sendiri dengan menghubungi kementerian yang
bersangkutan untuk mencari masukan dari para ahli.
Gagasan untuk suatu rancangan undang-undang tidak muncul dengan
begitu saja. Ide itu muncul karena pada tahap tertentu dalam proses pembuatan atau
penerapan undang-undang, adakalanya seseorang mengkaji bukti-bukti yang sudah
terkumpul, yang terkadang demikian banyaknya, dan kemudian menyimpulkan
bahwa keadaan sekarang telah mengalami permasalahan. Sehingga demikian,
"masalah" tersebut mendapat perhatian dari seorang birokrat senior yang
menyetujui bahwa inisiatif untuk suatu perundang-undangan sudah saatnya
dibutuhkan nampak dan menugaskan baik pejabat kementerian maupun staf ahli
kantor pusat perancangan undang-undang untuk menyusun rancangan dengan
segera. Sering juga tugas tersebut disertai dengan perintah yang ketat: Bahwa sang
Menteri menginginkan rancangan undang-undang diselesaikan secepatnya
sebelum hari Senin.
Dengan cepat masalah perancangan undang-undang terbalik menjadi
terakmulasi: bukan hanya bagaimana mengumpulkan data mentah, akan tetapi
seberapa cepat untuk mulai menyelidiki fakta yang ada. Bila berhadapan dengan
keharusan tersebut, pembuat rancangan pada umumnya akan mengacu kepada satu
atau kumpulan dari beberapa altematif cara yang ada. Pada umumnya pembuat
rancangan memiliki tiga pilihan yaitu :

Pengumpulan Bukti 7
1) Pada kementerian yang bersangkutan, beberapa pejabat senior (meskipun
mereka tidak mengetahui bagaimana untuk menggunakan undang-undang
untuk menyelesaikan masalah sosial) diyakini pasti banyak mengetahui
tentang perihal masalah tersebut. Dengan dituntun oleh metodologi pemecahan
masalah dan agenda penelitian ROCCIPPI, pembuat rancangan harus
menjumpai para pejabat tersebut dan menanyakan mereka pertanyaan untuk
mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan tugas mereka.
2) Kementerian yang bersangkutan dipastikan hampir selalu memiliki berkas
dokumen lengkap tentang masalah tersebut. Secepat mungkin, pembuat
rancangan harus dengan sigap dan kritis mencari arsip tersebut sebagai data
pendukung untuk menjelaskan dan merumuskan solusi atas permasalahan
sosial yang dimaksudkan untuk diselesaikan oleh rancangan undang-undang.
Untuk merancang undang undang yang efektif dan mampu membawa yang
perubahan utama, maka kementerian yang bersangkutan harus menugaskan
seseorang untuk menjadi penghubung dengan tim perancang undang-undang
yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap para pejabat senior. Hal ini
akan memberikan tim akses yang lebih mudah untuk mendapatkan memo dari
lembaga yang bersangkutan mengenai fakta yang dibutuhkan. Hal ini juga
mempermudah suatu dialog yang sedang berlangsung antara personil
kementerian dan para pakar hukum tentang implikasi mengenai perkembangan
perancangan dan tindakan terperinci lainnya.
3) Dalam memutuskan pertanyaan apa yang akan ditanyakan kepada individu
yang berpengetahuan tentang pemilihan data penting dari dokumen yang ada,
dan bagaimana menyusun data pendukung atau bukti yang dihasilkan dalam
suatu laporan hasil penelitian maka seorang pembuat rancangan harus
menggunakan teori perundang-undangan sebagai pedoman. Dengan
menantang pembuat rancangan untuk merumuskan hipotesa deskriptif tentang
hakekat perilaku bermasalah yang sedang dibahas, dan hipotesa yang menjadi
dasar untuk menjelaskan perilaku tersebut maka teori tersebut jelas akan
membantu pembuat rancangan untuk menemukan keterangan yang akurat
dalam rangka tugas yang bersangkutan. Untuk memastikan bahwa data yang
dikumpulkan tersebut akurat dan kredibel dalam menguji hipotesa-hipotesa
tersebut, pembuat rancangan perlu mengetahui secara memadai tentang dasar
penelitian ilmu sosial untuk menilai apakah data tersebut valid atau tidak.
2. Keuntungan peran serta (stakeholder atau pihak yang berkepentingan)
dalam proses penelitian.
Tehnik-tehnik dalam suatu penelitian perlu untuk menghasilkan fakta-fakta
yang dibutuhkan seorang pembuat rancangan untuk membenarkan
perundang-undangan secara mendasar berbeda dengan teknik-teknik yang sesuai
untuk ilmu-ilmu fisik. Hasil-hasil penelitian ilmu fisik tidak mempengaruhi
perilaku target penelitian. Atom-atom akan "berperilaku" dengan cara yang sama

Pengumpulan Bukti 8
setelah suatu percobaan fisik atom, sebagaimana atom-atom berperilaku
sebelumnya. (Misalnya bilapun struktur perilaku atom-atom tidak berubah, maka
penelitian tidak akan memiliki, baik perkiraan, prediksi maupun hal reproduksitas.)
Sebaliknya, bagi pembuat rancangan, proses penelitian sendiri dapat
mempengaruhi perilaku subjeknya. Dalam proses yang melibatkan subyek perilaku
(misalnya walau hanya dengan mengajukan pertanyaan kepada mereka) dapat
menyebabkan mereka berperilaku berubah atau menjadi berbeda. Beberapa peneliti
menilai bahwa memang perlu pemberdayaan perilaku subyek yang dipengaruhi
dalam proses penilaian sebagai suatu bagian penting dari tugas mereka. Hal
tersebut berarti bahwa para pihak berkepentingan (stakeholder) yang terlibat, tidak
hanya menjadi objek pasif, akan tetapi juga sebagai subyek aktif - yaitu menjadi
peserta dalam menganalisa program-program yang ada. Implikasi tersebut
memiliki akibat bagi penilaian pembuat rancangan atas metodologi penelitian yang
dipergunakan untuk mengumpulkan bukti yang ada.
Metodologi penelitian ilmu sosial berada pada suatu ruang yang besar: Pada
di satu kesimpulan sisi, para peneliti berhubungan dengan perorangan sebagai
objek, target dari penelitian mereka. Pada kesimpulan sisi yang lain, para peneliti
berhubungan dengan individu sebagai subjek, para peserta aktif dalam proses. Pada
dasamya ilmu sosial kuantitatif, secara khusus, memperlakukan perorangan sebagai
objek: Sumber-sumber pasif keterangan, hanya menjadi responden dari suatu
kuesioner. Bagi para pembuat rancangan, pendekatan semacam itu akan
mengecualikan mereka yang terpengaruh dalam undang - undang yang diusulkan
(yaitu "para pihak yang berkepentingan") untuk ikut serta dalam proses pengujian
hipotesa serta cara pengujiannya dan juga cara memanfaatkan informasi yang telah
terkumpul. Penolakan partisipasi dalam proses perubahan, menjadikan para pihak
yang berkepentingan menjadi objek manipulasi dari para pembuat undang-undang.
Hal tersebut mengurangi kemungkinan bahwa pelaku peran dengan kemauan
sendiri akan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam rancangan undang-undang
yang baru. Keputusan dalam suatu proses pembuatan dan pelaksanaan
undang-undang yang bersifat rahasia dan otoriter, dimana para elit politik dunia
ketiga merasa bahwa peran mereka adalah memang seharusnya demikian, yaitu
menghasilkan keadaan yang dianggap menjadi suatu penarikan pemaksaan
terhadap massa (terutama kaum petani) yang mengeluh bahwa undang undang
tersebut tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Metode pembuatan rancangan
undang-undang yang mereka pergunakan umumnya ada dalam kondisi demikian.
Sebaliknya, semakin banyak peneliti yang menilai dan berusaha untuk
membuat metodologi penyelidikan dengan tujuan untuk memberdayakan para
stakeholder. Dalam membahas bukti yang ada, seorang pembuat rancangan harus
mempertimbangkan sejauh mana metode penelitian yang dipergunakan untuk
mengumpulkan bukti pendukung yang melibatkan suatu sampel perwakilan dari
para stakeholder.

Pengumpulan Bukti 9
1. Metode-metode penelitian partisipatif.
Dengan alasan sejarah, banyak negara yang dilindungi oleh
kerahasiaan pemerintah dan status mereka, para pembuat rancangan
undang-undang umumnya cenderung memperburuk jurang pemisah antara
proses pembuatan rancangan dan "obyek" (para stakeholder) yang dituju oleh
rancangan yang diusulkan. Karena jauh dan tidak mengerti permasalahannya
maka para pembuat undang-undang menjalankan fungsi dan wewenangnya
dengan rahasia, diam-diam dan tersembuyi. Sebaliknya hingga akhir abad
ke-20, banyak penilai mulai merekomendasikan untuk menyertakan
sekurang-kurangnya perwakilan dari para stakeholder terkait, bukan sebagai
obyek, tetapi sebagai subyek dalam perancangan dan ikut pelaksanaan
penilaian penelitian. Ada beberapa alasan mengapa teori perundang-undangan
kelembagaan lebih lanjut menegaskan bahwa tidak hanya untuk kepentingan
penggunaan metodologi pemecahan masalah untuk mempersiapkan penelitian,
tetapi juga untuk melibatkan para stakeholder dalam penelitian dengan alasan
sebagai berikut:
(1) Karena pada dasarnya para stakeholder memiliki kepentingan dalam
perundang-undangan yang diusulkan, mereka memiliki motif utama untuk
bekerjasama dengan para peneliti.
(2) Karena yang terlibat memiliki pengetahuan sendiri tentang masalah yang
terkait, dan lingkungan di mana permasalahan tersebut timbul, maka
mereka dapat memainkan peranan penting dalam mengumpulkan fakta
dalam empat langkah pemecahan masalah.
(3) Menggunakan stakeholder dalam penelitian mengembangkan kemampuan
mereka dan memberdayakan mereka untuk bekerjasama dalam mencari
pemecahan perundang-undangan untuk permasalahan sosial lainnya yang
mungkin saja timbul.
Singkatnya, kedua bacaan penelitian dan teori perundang-undangan
cenderung mendukung dan mengakui bahwa melibatkan para stakeholder, tidak
hanya sebagai obyek, tetapi sebagai subyek dalam penelitian, mendorong
proses pembuatan undang-undang yang semakin demokratis. Terlepas dari
pengkajian terhadap sejauh mana keikutsertaan stakeholders dalam proses
penelitian, para pembuat rancangan perlu memeriksa jenis tehnik yang
dipergunakan peneliti lain ketika mengumpulkan bukti-bukti yang ada untuk
memastikan bahwa fakta-fakta sesuai dengan kesimpulannya.
B. Mengkaji Metode yang Dipergunakan Untuk Mengumpulkan Fakta yang
Tersedia
Seorang pembuat rancangan harus memiliki kemampuan untuk mengkaji
tehnik-tehnik yang dipergunakan oleh para peneliti dalam mengumpulkan
bukti-bukti untuk dua alasan: Untuk memastikan bahwa hal itu memang
membenarkan kesimpulan para peneliti; dan untuk menilai sejauh mana

Pengumpulan Bukti 10
fakta-faktanya mungkin relevan untuk mendukung tujuan para pembuat
undang-undang. Seorang pembuat rancangan harus mempertimbangkan:
(1) Penggunaan khusus dari bukti kualitatif dan kuantitatif;
(2) Masalah sampling (sampel, contoh) yang mungkin dapat mempengamhi proses
pengumpulan bukti; dan
(3) Perlunya memandang hasil penemuan penelitian lintas budaya sebagai bahan
komparatif.
Metodologi Kuantitatif vs. Kualitatif.
Untuk kebanyakan orang, istilah "penelitian ilmu sosial" mengingatkan seseorang
terhadap penelitian berskala besar memiliki sampel yang cukup besar dengan
menggunakan metode kuantitatif. Dengan meyelidiki sejumlah besar kasus-kasus
yang dipandang serupa, para penganut metode-metode ini mengakui bahwa mereka
dapat mengurangi probabilitas kesalahan kesimpulan mereka secara ilmiah2
. Akan
tetapi, suatu penilaian terhadap batasan yang dipergunakan oleh tehnik kuantitatif
menunjukkan bahwa metode kualitatif umumnya berguna (Hal tersebut tidaklah
berarti seorang pembuat rancangan tidak mempunyai kepentingan terhadap metode
kuantitatif. Tanpa memandang tehnik penelitian yang digunakan peneliti, seorang
pembuat undang-undang harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk kedua
jenis metode ketika mengkaji hasil penelitian.)
a. Perbandingan metode kuantitatif dan kualitatif.
Perbedaan ciri dari tehnik kuantitatif sebagaimana dibandingkan dengan
kualitatif membuat mereka berguna untuk berbagai tujuan berbeda. Metode
kuantitatif memperlancar pengukuran perbandingan dari gejala dalam satuan yang
khusus: Usia dalam tahun; tinggi dalam ukuran kaki (feet) dan inci; input dan
output ekonomi dalam dolar dan sen; tahun pendidikan. Sejalan dengan semakin
rumit maka penggunaan statistik menjadi cara yang sangat penting dalam
perencanaan dan adrninistrasi pengunaan sumber daya. Cara tersebut terbukti
berguna dalam mengukur kemajuan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Para
ekonom konvensional negara-negara barat, ahli sosiologi dan penilai cenderung
memusatkan perhatian mereka pada penguraian metode penelitian secara
kuantitatif.
Dalam ilmu-ilmu sosial, tehnik-tehnik kuantitatif umumnya melibatkan
penghitungan orang, pemikiran atau pendapat mereka. Bagaimanapun juga, para
responden hanya menyumbangkan rangkaian fakta secara terbatas; sehingga
mereka menjadi lebih dari sekedar obyek penelitian. Bagaimanapun rumitnya
pengalaman hidup responden, para peneliti hanya mengambil sedikit keterangan
tentang perilaku mereka yang dipandang relevan oleh teori eksplisit atau implisit
2
Dalam kesepakatan statistik, tiga puluh merupakan angka keramat dari ukuran sampel yang
minimum, walaupun suatu peralatan statistik - t-test- dapat meningkatkan validitas hasil yang
dapat dihasilkan oleh jumlah yang lebih kecil.

para peneliti - dan tidak memandang pentingnya nilai tersebut dimata responden.
Hal ini mencegah peneliti untuk memandang para responden sebagai manusia
seutuhnya dalam menemukan faktor yang mungkin mempengaruhi perilakunya.
Khusus untuk seorang pembuat rancangan yang mencari data untuk
mencocokkan usulan yang bermaksud untuk menjelaskan perilaku bermasalah,
penyelidikan terhadap jumlah yang besar untuk meningkatkan kemungkinan
ketepatan hasil menghadapi dua hambatan utama. Pertama, perilaku bermasalah
mencerminkan banyak sebab yang saling berkaitan. Hal ini menyulitkan dan
seringkali malahan tidak memungkinkan untuk mengisolasikan faktor penyebab
atau mengumpulkan data yang cukup untuk membuat generalisasi tentang
ciri-cirinya. Kedua, sekalipun tehnik yang tersedia dapat memberikan data yang
berkaitan dengan sejumlah besar kasus, sumber daya yang diperlukan jauh melebihi
sumber daya yang umumnya dimiliki pembuat rancangan. Untuk Alasan tersebut,
seorang pembuat rancangan seringkali harus mengandalkan hasil penemuan
penelitian yang dihasilkan metode-metode kualitatif.
Umumnya dipergunakan oleh para ahli antropologi, ahli sejarah dan
beberapa ahli sosiologi tetap saja metode metode kualitatif sulit untuk diuraikan.
Dalam metode tersebut termasuk diantaranya adalah narasi, anekdot, penelitian
kasus, wawancara terbuka, analisa kelompok fokus, pengamatan peserta dan
penelitian etnografi.
b. Keuntungan metode kualitatif untuk mendorong keikutsertaan stakeholder.
Tehnik penelitian kualitatif mendorong para peneliti untuk mencari ketidak
benaran dari suatu gejala yang ada. Setidaknya metode tersebut mewajibkan para
peneliti memandang dalam kekompleksitasan seorang individu, maka subjek
penelitian dipandang sebagai manusia seutuhnya. Banyak peneliti yang menggaris
bawahi keuntungan potensial dari metode kualitatif baik bagi peneliti maupun
stakeholder untuk memahami dan menjadi sumbangan bagi proses penelitian.
Bahwa tehnik-tehnik penelitian kuantitatif memusatkan perhatian pada
pelaku sosial sebagai manusia seutuhnya memiliki keuntungan tertentu dalam
menghasilkan jenis bukti yang harus ada dalam laporan penelitian pembuat
rancangan. Wawancara terbuka; narasi; pengamatan peserta; fokus kelompok:
metode kualitatif jenis ini cenderung memberikan inspirasi, tidak sekedar berupa
sebagian kenyataan yang telah ditentukan sebelumnya dalam teori peneliti, tetapi
dalam bentuk keseluruhan keadaan yang saling terkait dalam kehidupan para
subyek. Peran serta dalam suatu penelitian yang disusun dengan keempat langkah
solusi seharusnya melengkapi para subyek dalam memberikan saran yang
bermanfaat untuk perundang-undangan. Peran serta partisipatif juga mendorong
para pembuat rancangan untuk mengembangkan hipotesa kausal di luar hipotesa
yang dapat menggiring kepada pencarian bukti lagi.
Walaupun terdapat kelangkaan dalam sumber daya penelitian mereka tetapi
tugas perancang undang-undang tetap membuat mereka wajib memperoleh

keterangan yang berbobot dan akurat. Kemudian kewajiban tersebut juga harus
mampu membantu mereka untuk menentukan metodologi penelitian yang tepat
dalam memberikan bukti yang dibutuhkan.
C. Jenis dan Bobot Pembuktian yang Diperlukan
Baik tehnik kuantitatif dan kualitatif dapat memberikan bukti yang relevan
dengan pengujian berbagai usulan yang dihasilkan oleh keempat langkah
metodologi pemecahan masalah: untuk menggambarkan kesulitan yang sedang
dibahas; menguraikan perilaku siapa dan yang bagaimana yang bermasalah;
menyebutkan penyebab perilaku bermasalah; dan menguraikan biaya dan manfaat
sosial atau altematif usulan solusi. Setiap jenis usulan menerapkan jenis keperluan
yang berlainan dalam hal bobot relatif dari bukti yang tersedia. Bagian ini
pertama-tama menilai bukti yang diperlukan untuk menguji keempat jenis usulan
secara bergiliran. Kemudian menawarkan bukti kualitatif yang memiliki bobot
cukup untuk membenarkan tindakan perundang-undangan yang diusulkan pembuat
rancangan.
1. Jenis bukti yang diperlukan penyusun rancangan.
a. Menggambarkan kesulitan yang ditemukan.
Untuk menggambarkan permasalahan sosial, bukti kualitatif umumnya
dianggap memadai. Misalnya apakah tingkat pembunuhan di suatu negara
dengan persentasi 14 atau 100 per populasi 100.000 per tahun tampaknya tidak
ada kaitannya dengan kebutuhan akan undang-undang untuk melarang
pembunuhan.
Pada kenyataannya, sedikit saja pembuat rancangan yang
mengumpulkan bukti-bukti semacam itu mengenai eksistensi masalah sosial
tertentu. Sejumlah rancangan undang-undang berasal dari satu anekdot.
Sementara menjalani masa percobaan, seorang narapidana kejahatan seks yang
bebas bersyarat melakukan satu lagi kejahatan seks. Tanpa memandang bahwa
hal tersebut tampaknya merupakan tindakan terpisah: Pada banyak tempat, hal
tersebut mengilhami kebutuhan akan perundang-undangan pendaftaran pelaku
kejahatan seks berulang yang baru dan lebih ketat. Suatu tambang batu bara
ambruk. Tanpa memandang melihat catatan instansi mengenai upaya
pencegahan dan keselamatan tambang yang cukup baik dan tanpa memandang
biaya, maka pembuat undang-undang langsung bereaksi.
Adanya keterangan yang akurat tentang hakekat dan cakupan dari suatu
permasalahan seringkali memperkuat suatu laporan hasil penelitian untuk
membenarkan pengundangan suatu rancangan undang-undang. Pemerintah
dengan berdasarkan analog perintah Hippokratik langsung bereaksi: Apapun
yang terjadi, jangan melakukan sesuatu yang akan memperburuk keadaan.
Pembuat rancangan jangan mengusulkan, ataupun pembuat undang-undang
jangan mengundangkan, suatu undang-undang baru apabila tidak

membuktikan bahwa manfaat sosialnya lebih besar daripada biaya sosialnya
bila dibandingkan dengan undang-undang yang sudah ada. Untuk hal itu.
seorang pembuat rancangan harus memberikan sebanyak mungkin bukti
kuantitatif: Jumlah dan susunan orang yang dipengaruhi permasalahan,
persentase mereka keseluruhan populasi, dan pemasalahan, perkiraan dampak
sekarang dan masa depan dari permasalahan terhadap kualitas hidup mereka
(lihat Kotak 1 dibawah ini).
KOTAK 1 : BUKTI KUANTITATIF UNTUK MEMBUKTIKAN
HAKEKAT DAN SEJAUH MANA PERMASALAHAN SOSIAL
MEMBUTUHKAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Kasus rancangan undang-undang reformasi pertanahan yang diusulkan
untuk membenarkan biaya suatu usulan rancangan undang-undang
seringkali membutuhkan bukti tentang hakekat dan sejauh mana
permasalahan sosial itu ingin dipecahkan. Misalnya contoh usulan
rancangan undang-undang reformasi pertanahan: laporan hasil penelitian
dapat memberikan dua jenis bukti kuantitatif terinci yang membuktikan
bahwa:
(1) Pola pemilikan tanah yang ada menghambat petani yang mayoritas
miskin memperluas produktifitas dan memperbaiki kualitas hidup.
Data kuantitatif mungkin memperlihatkan bagaimana banyak
petani terdiri dari "mayoritas miskin"; luas rata-rata pemilikan
lahan mereka dan pendapatan per kapita dibandingkan dengan
petani besar, adanya lahan yang belum digunakan dalam
kepemilikan petani besar; dan batasan-batasan yang dikenakan
oleh pendapatan rendah terhadap ukuran pasar dalam negeri
disertai data perhitungan atas akibat-akibat dari penjualan
produk industri dalam negeri.
(2) Ketentuan dari rancangan undang-undang yang baru mungkin akan
menghasilkan manfaat sosial-ekonomi yang lebih besar dari
kemungkinan biaya ekonominya:
Data kuantitatif mungkin dapat termasuk estimasi peningkatan
produktifitas, peningkatan resultan pendapatan per kapita para
petani miskin; peningkatan penjualan bahan pangan dalam
negeri; dan peningkatan penjualan produk pertanian di luar
negeri, peningkatan cadangan devisa; dan peningkatan
penjualan industri dalam negeri sebagai akibat pemerataan
peningkatan pendapatan nasional.

b. Perilaku siapa dan yang bagaimana.
Karena undang-undang hanya dapat mengatasi perilaku, seorang
penyusun rancangan undang-undang harus memberikan fakta-fakta untuk
menjamin ketentuan-ketentuan tentang perilaku siapa dan yang bagaimana
yang merupakan masalah sosial. (Tidak cukup hanya dengan menggambarkan
jangkauan masalah pencemaran air. Penyusun rancangan undang-undang harus
juga memberikan bukti untuk menunjukkan perilaku siapa dan dan yang
bagaimana yang mengakibatkan pemcemaran tersebut), Untuk itu, bukti
kualitatif mungkin cukup. Penyusun rancangan undang-undang hanya perlu
untuk menunjukkan bahwa beberapa manajer industri menyetujui pembuangan
limbah kimia kedalam sistem air bawah tanah, yang memberikan kontribusi
kepada pencemaran air dalam jumlah yang cukup besar. Dengan pengetahuan
tersebut, para penyusun rancangan undang-undang kemudian merumuskan
penjelasan dan akhimya pemecahan yang mungkin akan merubah perilaku para
manajer tersebut. Untuk mengumpulkan bukti tentang perilaku yang memberi
kontribusi terhadap sumber masalah, alat-alat untuk mengumpulkan bukti
kualitatif dipergunakan dengan baik. Akan tctapi laporan penelitian dapat lebih
efektif mempengaruhi para anggota parlemen untuk bcrtindak, apabila laporan
tersebut mcmuat hasil-hasil dari suatu penelitian tentang jumlah industri yang
membuang bahan kimia ke dalam air, dan persentase pasokan air yang terkena
pengaruh (yaitu bukti kuantitatif).
c. Bukti untuk menjamin hipotesa.
Rancangan undang-undang seorang penyusun harus bertujuan untuk
merubah atau menghilangkan, bukan hanya gejala-gejalanya saja, tetapi juga
penyebab dari perilaku bermasalah. Untuk menghasilkan hipotesa tentang
perilaku tersebut, pendekatan terhadap kelompok tertentu/yang bersangkutan
tampaknya sebagai cara yang termudah: cepat dan relatif tidak mahal. Apabila
kelompok tersebut adalah untuk mewakili kecenderungan perilaku
stakeholders yang bersangkutan, para anggota di dalam kelompok tersebut
dapat menyumbangkan masukan yang bermanfaat mengenai penyebab
perilaku bermasalah yang dibahas.
Metode kualitatif memberikan bukti yang cukup untuk menjamin
hipotesa penjelasan sebagai suatu dasar perumusan langkah-langkah seorang
penyusun rancangan undang-undang yang secara logis memiliki kemungkinan
untuk mengubah atau menghilangkan penyebab-penyebab. Contohnya,
bayangkan saja pembahasan oleh suatu kelompok atau berdasarkan
pengamatan para peserta yang menemukan bahwa banyak petani tidak dapat
meningkatkan hasil panennya yang rendah karena mereka tidak memiliki
pengetahuan yang cukup untuk menanam varietas unggul. Bilapun fakta-fakta
yang ada tidak mengungkapkan jumlah yang pasti dari petani yang memiliki
hasil produksi rendah karena sebab itu - maka seorang penyusun rancangan

undang-undang dapat mempertimbangkan langkah-langkah
perundang-undangan untuk membantu para petani mendapatkan informasi.
Untuk mengharapkan penyusun rancangan undang-undang memberikan bukti
kuantitatif guna membuktikan hipotesa-hipotesa tersebut sampai pada tingkat
kemungkinan maksimal tampaknya merupakan dasar kelambanan proses
perundang-undangan. Survei yang mengungkapkan berapa banyak petani yang
tidak dapat membeli varitas unggul tersebut mungkin membantu
mempertimbangkan sebuah ketentuan perundang-undangan atas diadakannya
subsidi tertentu. Apabila untuk melakukan penelitian tersebut tampaknya tidak
mungkin, penyusun rancangan undang-undang dapat menyusun rancangan
undang-undang payung guna memberi wewenang kepada sebuah badan
penyuluhan pertanian untuk mengambil langkah-langkah untuk bekerja sama
dengan bank guna membentuk sebuah mekanisme sistem pinjaman yang
terjamin untuk para petani, dan melaporkan kemajuannya kepada anggota
parlemen dalam jangka waktu satu tahun.
d. Analisa Biaya-Manfaat.
Bukti kuantitatif terbukti berguna khususnya ketika penyusun
rancangan undang-undang bertujuan untuk mempertimbangkan
dimasukkannya tindakan tertentu dalam rancangan undang-undang tersebut.
Dalam hal ini, penyusun rancangan harus memberikan data dalam bentuk yang
dapat diverifikasi secara kuantitatif guna memungkinkan para anggota
parlemen untuk menimbang akibat-akibat yang diperkirakan timbul sebagai
akibat dari diberlakukannya undang-undang tersebut. Setidaknya bukti
tersebut harus menunjukkan bahwa setiap tindakan yang diusulkannya
mungkin terlihat menghasilkan manfaat dengan biaya yang serendah mungkin.
Dalam melakukan penilaian biaya-manfaat, angka-angka yang tersedia
terbukti sangat berharga. Apabila hanya 3 % dari seluruh petani memiliki hasil
panen rendah karena kurangnya akses kepada benih unggul, penyusun
rancangan undang-undang mungkin akan memiliki lebih banyak kesulitan
ketika mempertimbangkan suatu rancangan undang-undang dalam upaya
menciptakan institusi pertanian dalam upaya menolong mereka dibandingkan
bila keadaan jumlah petani yang mengalami masalah panen lebih dari 50 %
misalnya.
Akan tetapi ada juga kesulitan lainnya dalam analisa biaya-manfaat.
Banyak faktor-faktor sosial dalam analisa biaya-manfaat tidak dapat dinilai
dengan ukuran kuantitatif. Satu cara untuk membuat kendaraan yang tidak
aman tidak lagi ada di jalan raya adalah menyerahkannya kepada mekanisme
pasar untuk menyingkirkan kendaraan yang tidak aman tersebut dari pasar atau
cara lainnya dengan menyerahkannya melalui pengaturan pemerintah. Dalam
kurun waktu di mana "pasar" - yaitu para pembeli mobil — membentuk
pendapat umum tentang standard keamanan kendaraan, bagaimana mungkin

jiwa manusia dan kerugian materil dapat dinilai karena faktor kendaraan yang
tidak aman? Analisa biaya-manfaat yang memberikan data kuantitatif
terperinci tentang anggaran belanja pemerintah dan juga memperkiraan
tentang keuntungan manfaat dan sosial - setidaknya dapat dibantu melalui
perhitungan yang dibuat oleh para peneliti — mungkin dapat membantu. Akan
tetapi, seorang penyusun rancangan undang-undang harus berhati-hati untuk
tidak mempergunakan perhitungan tersebut untuk mendukung teorinya sendiri.
Untuk menjelaskan penyebab dari perilaku bermasalah yang menjadi
problem sosial dan mengembangkan analisa biaya-manfaat atas pemecahan
secara logika yang mungkin akan mampu mengatasi penyebab tersebut,
seorang penyusun rancangan undang-undang sering tidak memiliki banyak
pilihan kecuali bergantung pada informasi kualitatif tentang
kecenderungan-kecenderungan yang mungkin ada. Bila dimungkinkan maka
laporan penelitian dapat memberikan bukti kuantitatif yang ada. Seorang
penyusun rancangan undang-undang dapat mempergunakan hal tersebut untuk
memperhitungkan berbagai urutan penting dari perilaku,
penyebab-penyebabnya dan dampak sosial yang mungkin timbul dari solusi
yang diusulkan. Pada umumnya, bukti kualitatif cukup berguna. Memang
sering sekali sulit untuk mendapatkan fakta yang lebih akurat daripada
fakta-fakta yang didapatkan berdasarkan metode kuahtatif.
2. Kendala Kendala dalam Mendapatkan Bukti atau Data Kuantitatif
Ketika dihadapkan pada kesulitan dalam mengumpulkan "bukti" kuantitatif,
para penilai telah menerima penggunaan bukti kualitatif, dan bahkan dalam
beberapa keadaan, telah menunjukkan keunggulannya. Pengukuran kuantitatif,
misalnya, tidak memberikan gambaran apapun tentang hubungan
kepemimpinan-kelompok yang penting dan berpengaruh dalam menentukan
keberhasilan proses pelaksanaan. Tehnik kualitatif, seperti pengamatan peserta atau
diskusi khusus kelompok, sering terbukti lebih efektif.
Beberapa orang penilai bahkan mempertanyakan apakah ritual atau
kebiasaan prosedur kuantitatif mungkin saja mengaburkan kaitan yang penting
antara apa yang mereka maksudkan untuk diukur serta sifat atau penyebab perilaku
bermasalah. Selain itu, tanpa menghiraukan apakah para peneliti mempergunakan
metode kuantitatif atau kualitatif, teori yang mereka jadikan sebagai pedoman dapat
membuat mereka secara tidak sadar menjadi bias Skeptisme terhadap metode
kuantitatif bahkan telah menyebabkan beberapa ahli ekonomi menghimbau
penggunaan metode kualitatif yang lebih banyak untuk meningkatkan instrumen
analisa ekonomi yang semula dianggap netral.
Di lain pihak, metode kualitatif juga mengandung kesulitan yang hakiki.
Untuk mengurangi adanya bias, metode ini membutuhkan keahlian multi-disiplin
tingkat tinggi serta prosedur dan kriteria yang dirumuskan dengan baku dan tegas.
Untuk pembuatan undang-undang, para penyusun rancangan mungkin akan

menganggap upaya untuk mencari temuan penelitian yang didapat baik dari teknik
kualitatif maupun kuantitatif sangat berguna. Alasan yang paling kuat yang
membuat penyusun rancangan undang-undang — mengingat sumber daya yang
terbatas — mencari data yang dikumpulkan dengan metode kualitatif terletak pada
kemudahan yang diberikan oleh metode tersebut dalam mengembangkan undang-
undang yang mampu diterapkan. Metode kualitatif memiliki cara khusus dalam
mempergunakan pengetahuan para stakeholder untuk menghasilkan gambaran
yang jelas mengenai kecenderungan perilaku bermasalah; yang menghasilkan
hipotesa mengenai penyebabnya; dengan menimbang biaya dan manfaat sosial
yang mungkin timbul dari solusi lainnya. Dalam diskusi kelompok, misalnya,
stakeholder mungkin mempergunakan pengalaman mereka sendiri untuk
menunjukkan kecenderungan faktor tertentu yang menyebabkan timbulnya
perilaku yang bermasalah. Bahkan mungkin saja tanpa bukti lebih lanjut, analisa
mereka akan menjamin diberlakukannya undang-undang baru tersebut untuk
mengurangi kecenderungan tersebut. Bahkan bila pada dasarnya metode kuantitatif
terlihat memiliki kemungkinan dalam menjamin keakuratan yang lebih besar,
metode tersebut mungkin membutuhkan tenaga manusia dan dana yang belum
tentu ada.
Bagi para penyusun rancangan undang-undang, batasan utama pada sumber
daya penelitian adalah sering adanya tuntutan mendesak dari para pembuat
kebijakan dan dengan demikian terdapat adanya batasan waktu yang tersedia untuk
mengumpulkan lebih banyak fakta. Seringkali para penyusun rancangan
undang-undang tidak mempunyai pilihan selain merumuskan rancangan yang
berdasarkan bukti apa saja yang ada pada mereka. Sehingga bila usulan
undang-undang mungkin terbukti mahal bila dihitung dari biaya pelaksanaan
ataupun kemungkinan konsekuensi negatifnya yang timbul, maka para penyusun
rancangan harus berusaha agar hal tersebut mendapat perhatian dari badan legislatif
dengan harapan mendapatkan tambahan waktu dan sumber daya untuk melakukan
penelitian lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, para penyusun rancangan
undang-undang mungkin menyimpulkan bahwa penelitian lebih lanjut adalah
penting untuk memberikan tambahan bukti kuantitatif yang diperlukan ketika
mcnguji dan mempersiapkan hipotesa berdasaran data kualitatif. Dalam kasus
tersebut, mereka mungkin berkeinginan untuk mengusulkan rancangan
undang-undang intransitif. Rancangan undang-undang tersebut dapat mencakup
ketentuan yang berkaitan dengan kriteria dan prosedur yang sesuai untuk
melaksanakan penelitian yang dasar dari peraturan administratif. Sebagai contoh,
suatu kasus pembuangan limbah industri hipotetis (lihat Kotak 2), di mana para
pengelola industri membuang limbah beracun yang akhirnya terkumpul di jalur air
bawah tanah. Anggaplah bahwa para penyusun rancangan undang-undang
pertama-tama mencari informasi yang tersedia dari institusi yang ada, terutama
dalam arsip Menteri yang bersangkutan atau bahan pemikiran dari pejabat yang
berpengalaman. Anggaplah bahwa hal ini terdiri dari bukti-bukti kualitatif. Kotak 2

menggambarkan bagaimana agenda ROCCIPI dapat membantu menyusun analisa
tentang fakta-fakta tersebut untuk mengidentifikasi dan membenarkan
tindakan-tindakan sesuai dengan perundang-undangan.
KOTAK 2 : MENGGUNAKAN ROCCIPI UNTUK MENYUSUN
ANALISA : MENGGAMBARKAN PENGGUNAAN BUKTI-BUKTI
KUALITATIF UNTUK MEMBENARKAN TINDAKAN-TINDAKAN
TERPERINCI SUATU RANCANGAN UNDANG-UNDANG
(Kasus para pengelola yang perusahaannya secara ilegal membuang limbah
industri di sungai didekatnya)

Penelitian kualitatif lebih lanjut dapat membantu untuk mendapatkan fakta-fakta
tambahan. Perwakilan masyarakat, pekerja pabrik, pengelola perusahaan dan
personil badan pelaksana yang berkaitan, yang berpartisipasi dalam suatu
kelompok, menggunakan pengetahuan dan perspektif mereka sendiri untuk
menawarkan dan menilai alternatif hipotesa tentang sebab-sebab perilaku
pencemaran. Untuk mengubah atau menghilangkan sebab-sebab perilaku tersebut,
mereka juga dapat membantu mempertimbangkan kemungkinan biaya dan manfaat
sosial dari tujuan perundang-undangan baru yang logis.
Namun demikian, keabsahan kesimpulan kelompok akan tetap terbatas
pada "kasus" mereka sendiri. Para pembuat undang-undang tidak akan memiliki
data yang membuktikan mengenai perilaku pencemaran serupa di tempat lain.
Walaupun demikian dan bahkan tanpa penelitian lebih lanjut, analisa kelompok
dapat mempengaruhi para pembuat undang-undang untuk memberlakukan suatu
undang-undang baru. Sebagai contoh, para peserta dapat mengungkapkan bahwa
untuk beberapa pabrik, tidak terdapat teknologi pembuangan limbah beracun
dengan cara yang tidak mencemarkan. Secara logis. sebagai bagian dari
undang-undang yang mengharuskan badan yang ada untuk memberitahukan
kepada para pengelola mengenai adanya teknologi pembuangan non-polusi,
informasi dari para peserta diskusi juga dapat mengusulkan pelarangan pembuatan
produk-produk yang mengandung komponen beracun; menyelidiki kemungkinan
penggantian komponen lain yang sudah ada dan tidak beracun dalam pembuatan
produk; dan barangkali mendanai kelanjutan penelitian untuk menemukan
teknologi pembuangan non-polusi baru. Apabila masing-masing undang-undang
tambahan ini terlihat membutuhkan biaya seadanya, maka bahkan tanpa penelitian
lebih lanjut, para pembuat undang-undang akan dapat menerapkannya. Sebaliknya,
bila pelarangan penggunaan bahan kimia beracun mengakibatkan timbulnya biaya
sosial atau biaya yang harus ditanggung masyarakat sendiri yang besar (seperti
kehilangan pekerjaan, kehilangan produk-produk penting, atau biaya pelaksanaan
yang tinggi), dan bila kebijakan lingkungan hidup pemerintah memperhatikan
faktor-faktor tersebut, maka sebagai langkah pertama, para pembuat
undang-undang dapat memberlakukan suatu undang-undang yang menugaskan
badan atau lembaga penelitian tertentu untuk melaksanakan kelanjutan penelitian.
Badan atau lembaga penelitian tersebut, misalnya, dapat melaksanakan penelitian
kuantitatif tentang contoh industri yang menggunakan bahan kimia beracun untuk
menentukan biaya dan manfaat sosial dari pelaksanaan usulan tersebut. Penelitian
tersebut dapat memberikan bukti-bukti tentang hal yang disimpulkan oleh
kelompok pada awal hipotesa mereka.
Baik untuk melaksanakan penelitian jenis tersebut, serta kedalaman dan
ruang lingkupnya, maka sebagian akan tergantung kepada sumber daya waktu,
manusia dan dana. Para pembuat undang-undang perlu mempertimbangkan dana
untuk penyediaan sumber daya ini dibandingkan dengan manfaat dari kepastian
yang lebih besar bahwa tindakan yang diusulkan akan mengurangi bahaya polusi.

Tehnik penelitian apapun yang semula membantu mengidentifikasi dan
menguji hipotesa kausal, metodologi pemecahan masalah mengharuskan penyusun
rancangan undang-undang memasukkan kedalam rancangan undang-undang
mekanisme pemantauan dan cara penilaian sistematis dalam menilai pelaksanaan
undang-undang tersebut serta pengaruh sosialnya. Sejauh mungkin, stakeholders
harus berpartisipasi. Umpan balik atau masukan tersebut akan memberikan
bukti-bukti lebih lanjut tentang apa dan bagaimanakah melaksanakan
undang-undang tersebut. Pada saat yang sama, partisipasi stakeholders dapat
memperlengkapi stakeholders sendiri dengan keterampilan baru, dan dengan
demikian, sesuai dengan ketentuan yang demokratis, akan memberikan
kemampuan kepada mereka untuk berpartisipasi lebih efektif dalam proses
pembuatan dan pelaksanaan undang-undang.
Untuk mengurangi bila hasil penelitian mereka mencerminkan adanya bias,
maka seorang penyusun rancangan harus memastikan bahwa para peneliti telah
memilih contoh yang representatif dari segmen penduduk yang bersangkutan.
3. Pentingnya Teknik Penarikan Contoh (Sampling),
Dalam satu periode kehidupan, dalam masalah sosial maka hampir tidak ada
peneliti yang dapat menyelidiki semua informasi yang dimiliki oleh stakeholders
perorangan tentang sebab-sebab perilaku bermasalah. Untuk sebagian besar
masalah sosial - khususnya yang melibatkan perubahan sosial-ekonomi - tidak
seorangpun dapat melakukan penelitian terhadap seluruh jumlah penduduk yang
terpengaruh; dalam beberapa kasus bisa saja hal tersebut melibatkan seluruh
penduduk negara itu. Sebaliknya, para peneliti dapat mengidentifikasi
contoh-contoh yang cukup mewakili bagian dari penduduk yang bersangkutan:
Untuk sebuah undang-undang tentang penyuluhan pertanian, maka berlaku untuk
para petani dan agen penyuluhan; untuk undang-undang tentang ganti rugi bagi
pekerja, para pekerja, pengelola pabrik dan personil sistem kompensasi yang ada:
untuk undang-undang yang ditujukan kepada beberapa jenis polusi lingkungan,
para anggota masyarakat yang berdekatan letaknya.
Namun demikian, bahkan bagian dari jumlah penduduk yang ditentukan
tersebut tidak semuanya merupakan suatu kelompok yang homogen. Usia dan jenis
kelamin hampir selalu mempengaruhi perilaku para pelaku sosial tertentu.
Perbedaan etnis, agama dan tingkatan mungkin akan sangat mempengaruhi semua
faktor penyebab yang menurut agenda penelitian ROCCIPI dapat mempengaruhi
perilaku para pelaku peran.
Penyusun rancangan undang-undang harus memperhitungkan apakah
contoh para peneliti cukup mewakili semua kelompok dan strata dalam segmen
penduduk yang bersangkutan. Baik contoh yang dipilih oleh para peneliti terdiri
dari pihak-pihak yang akan berpartisipasi langsung dalam mendesain dan
melaksanakan proses penelitian (misalnya, dalam kelompok fokus), atau terdiri dari
pihak-pihak yang diteliti untuk mencapai kesimpulan yang lebih umum, peneliti

tersebut harus memilih contoh yang sedapat mungkin adalah representatif.
Kecuali bila para peneliti meneliti seluruh penduduk, rnaka mereka tidak
akan dapat menghilangkan bias dalam contoh-contoh mereka. Namun demikian,
selama bertahun-tahun, para ahli ilmu sosial telah mendesain beragam tehnik untuk
mengurangi kendala tersebut. Dalam memilih di antara tehnik tersebut, para
peneliti harus mempertimbangkan implikasi masing-masing tehnik tersebut
berkaitan dengan dana. waktu, dan factor manusia. Kenyataan bahwa
negara-negara dunia ketiga kekurangan data-data yang sudah dikumpulkan
terdahulu membuat tugas tersebut lebih sulit. Walaupun demikian, para penyusun
rancangan undang-undang harus memeriksa apakah dalam memilih contoh, para
peneliti berupaya sekuat mungkin untuk mengurangi distorsi yang tidak disengaja.
Penilaian para penyusun rancangan undang-undang terhadap contoh-contoh
para peneliti menjadi lebih sulit ketika mereka berusaha membandingkan kajian
dari pengalaman beberapa negara dalam berusaha melaksanakan undang-undang
serupa.
4. Belajar dari Undang-Undang dan Pengalaman Negara Lain.
Pengalaman yang berhasil dikumpulkan mengenai pengaruh sosial
undang-undang negara lain memberikan alternatif hipotesa dan bukti tentang
konsekuensi sosial dari tindakan-tindakan perundang-undangan yang diusulkan.
Sebagaimana dikatakan berulang kali dalam Buku Panduan ini. berhubung perilaku
para pelaku sosial mencerminkan kenyataan yang berbeda-beda untuk setiap
negara, maka menyontoh undang-undang negara lain hampir tidak pernah berhasil.
Para penyusun rancangan undang-undang hanya dapat mempelajari sedikit hal dari
undang-undang negara lain. Apabila seorang penyusun rancangan undang-undang
dapat menemukan penelitian tentang bagaimana cara kerja undang-undang
dinegara lain - dan penelitian tersebut semakin berkurang - penyusun rancangan
undang-undang tersebut dapat belajar banyak dari penyelidikan-penyelidikan
tentang usaha pemerintah negara lain untuk melaksanakan undang-undang untuk
mengatasi masalah-masalah sosial yang serupa dengan masalah-masalah sosial
negerinya. Pengalaman negara-negara lain tersebut dapat mengusulkan tren
bermasalah di masa yang akan datang; hipotesa penjelasan yang bermanfaat;
informasi yang bermanfaat tentang kemungkinan biaya dan manfaat sosial dari
undang-undang yang diusulkan; dan mekanisme penilaian yang efektif.
Sekurang-kurangnya, pengalaman-pengalaman tersebut menandai
kesalahan-kesalahan yang harus dihindari.
Dalam berusaha belajar dari bukti-bukti tentang undang-undang dan
pengalaman negara-negara lain, para penyusun rancangan undang-undang harus
tetap waspada terhadap sekurang-kurangnya empat bahaya inti metodologis yang
dapat mempengaruhi perbandingan hasil: penggunaan konsep-konsep secara
berbeda; situasi negara yang dapat menimbulkan bias pada hasilnya; penafsiran
kata-kata secara berbeda; dan teknik-teknik penarikan contoh yang berbeda.

Pertama, konsep-konsep yang digunakan kumpulan-kumpulan peneliti
yang berbeda-beda untuk mengkaji pengalaman negara mereka sendiri harus
memiliki kesamaan. Di negara-negara yang berbeda, bahkan konsep ekonomi yang
digunakan untuk tujuan statistik dapat memiliki arti yang berbeda dan dengan
implikasi sosial yang berarti. Sebagai contoh, suatu pemerintah mendefinisikan
pekerja adalah orang yang "bekerja" hanya di sektor "modern" dan dengan
kemungkinan mengabaikan pekerja sektor informal yang terus bertambah yang
dapat saja kehilangan pekerjaan mereka bila barang-barang impor membanjiri
pasar dalam negeri.
Kedua, penyusun rancangan undang-undang harus mempertimbangkan
banyak faktor yang mungkin telah mempengaruhi para responden dari berbagai
negara yang berbeda untuk memberikan jawaban yang berbeda-beda atas
pertanyaan yang sama yang dapat menyesatkan. Di beberapa negara, kekhawatiran
responden terhadap konsekuensi dari menjawab "topik-topik yang sensitif', dapat
menghalangi mereka menjawab secara jujur pertanyaan dalam penelitian. Sebagai
contoh, pertanyaan yang berkaitan dengan penghasilan keluarga dapat
menimbulkan ketakutan tentang pajak. Juga ketika para peneliti menggunakan
indikator spesifik untuk menggunakan konsep tertentu di negara-negara yang
berbeda, kesimpulan mereka menjadi tidak terbukti bila dibandingkan dengan
temuan yang berkaitan dengan konsep tersebut di tempat lain. Dalam menilai
kemampuan beradaptasi dengan masyarakat Amerika, misalnya, para peneliti dapat
menanyakan kepada responden tentang perbedaan antara obeng dengan kunci
Inggris; namun di masyarakat lain, di mana hanya sedikit orang yang menggunakan
kedua alat tersebut, jawabannya akan terbukti sebagai indikasi jawaban yang
lemah. Hal ini, serta banyak situasi lain yang berbeda-beda di setiap negara,
cenderung akan mengurangi perbandingan hasil penelitian.
Ketiga, karena banyak alasan, penerjemahan bahasa dapat menimbulkan
salah penafsiran dari temuan-temuan penelitian lintas budaya. Salah penafsiran ini
dapat berkisar dari mulai memberikan arti yang berbeda pada kata-kata yang sama
sampai tanggapan-tanggapan yang berbeda yang dipengaruhi oleh budaya atas
bahasa. Sebagai akibatnya, para peneliti dapat menarik kesimpulan yang tidak
benar dari perbedaan-perbedaan jawaban yang dipengaruhi oleh budaya yang
kelihatannya tampak memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang sama.
Untuk menghindari kesulitan tersebut, para penyusun rancangan undang-undang
harus memastikan bahwa di negara-negara tersebut, pertanyaan yang diajukan para
peneliti adalah memiliki arti yang sama.
Keempat, penggunaan teknik penarikan contoh yang berbeda di berbagai
negara akan menghasilkan kesimpulan yang tidak dapat diperbandingkan. Dalam
menilai kemungkinan implikasi dari pengalaman perundang-undangan satu negara
untuk negara lain, maka para penyusun rancangan harus menentukan apakah pada
setiap negara, para peneliti menggunakan contoh-contoh penduduk yang dapat
dibandingkan.

Dengan kata lain, para penyusun rancangan undang-undang dapat belajar
banyak dengan menguji kajian-kajian tentang pengaruh sosial undang-undang
tertentu di negara-negara lain. Namun demikian, untuk melakukan hal tersebut,
mereka tidak hanya membutuhkan teori perundang-undangan yang sesuai, namun
juga pengetahuan yang cukup tentang metode penelitian ilmu sosial untuk
menentukan apakah para peneliti kedua negara dapat memperbandingkan bukti
bukti yang ditemukan. Baru kemudian laporan penelitian mereka dapat
menyimpulkan bahwa dalam situasi negara mereka sendiri, para pembuat
undang-undang dapat mengandalkan perbandingan temuan para peneliti tentang
masalah sosial tertentu dan sebab-sebabnya, dan dengan demikian juga
implikasinya bagi solusi negara lain dengan di negara mereka sendiri.
D. Kesimpulan
Kenyataan bahwa dalam menyusun rancangan maka kedudukan para
penyusun rancangan undang-undang secara nyata adalah bertindak sebagai agen
atau perwakilan yang membawa perubahan dan memiliki implikasi penting bagi
fakta yang mereka butuhkan dalam mempertimbangkan usulan undang-undang dan
metode untuk memperoleh fakta. Rancangan undang-undang yang diharapkan
membawa perubahan bertujuan mengubah pola perilaku yang berulang dan
menjadikan lembaga tidak fungsional. Oleh karena itu. untuk merancang solusi
logis yang mungkin membawa perubahan perilaku yang diinginkan, maka para
penyusun rancangan harus mengadakan penelitian ilmu sosial yang mampu
membantu para legislator memahami sifat dan sebab-sebab dari perilaku yang
bermasalah tersebut, serta kemungkinan pengaruh sosial dari pemecahan
perundang-undangan yang diusulkan. Metode penelitian partisipatif yang, sejauh
mungkin, melibatkan stakeholders pada setiap tahap dalam proses tampaknya akan
membantu memastikan bahwa temuan-temuan tersebut mencakup wawasan yang
ditawarkan oleh pengalaman pihak yang diatur oleh undang-undang tersebut.
Para penyusun rancangan undang-undang biasanya kekurangan sumber
daya untuk melaksanakan penelitian untuk suatu rancangan yang baru. Mereka
umumnya hampir selalu hanya mengandalkan bukti-bukti yang sudah ada, yang
sebagian besar berasal dari pejabat Kementerian yang bersangkutan, konsultan
swasta, atau akademisi. Dengan demikian, tim penyusun rancangan harus termasuk
pejabat senior yang memiliki pengetahuan tentang masalah sosial yang ingin
diselesaikan oleh rancangan undang-undang tersebut. Namun demikian, siapapun
yang berpartisipasi dalam tim penyusun rancangan undang-undang tersebut,
setidak-tidaknya satu orang anggota harus memiliki teori perundang-undangan
yang baik untuk memandu mereka dalam menyusun fakta-fakta yang ada ke dalam
laporan penelitian yang cukup untuk membenarkan usulan rancangan
undang-undang mereka. Seseorang dalam tim tersebut juga harus memiliki
pemahaman yang cukup tentang metode penelitian alternatif untuk menilai
keabsahan temuan-temuan para peneliti tersebut.

Penelitian partisipatif memiliki dua keuntungan. Pertama, dengan
melibatkan pihak-pihak yang dipengaruhi oleh masalah sosial dalam analisa,
penelitian partisipatif tersebut menerapkan pengetahuan yang mereka dapat secara
langsung tentang masalah tersebut serta sebab-sebabnya. Kedua, keterlibatan
dalam proses penelitian harus melengkapi pihak-pihak yang terpengaruh tersebut
dengan alat-alat untuk memecahkan masalah yang memungkinkan mereka
membantu menemukan pemecahan perundang-undangan yang efektif, dan
memberikan umpan balik tentang pengaruh sosial dari pemecahan tersebut.
Penelitian partisipatif terutama menghasilkan informasi kualitatif yang
berkaitan dengan tendensi yang mungkin menyebabkan perilaku bermasalah.
Seringkali hasil-hasil tersebut terbukti cukup untuk menyusun rancangan
undang-undang yang dapat dilaksanakan secara efektif. Untuk dapat menimbang
pentingnya dikeluarkan suatu perundang-undangan, atau untuk menimbang beban
dan manfaat sosial dari tindakan-tindakan alternatif yang logikanya mungkin dapat
mengubah perilaku bermasalah, mungkin dibutuhkan bukti-bukti yang lebih
kuantitatif: Perubahan yang mungkin diterapkan dalam pola pengalokasian sumber
daya secara fisik dapat dicerminkan dalam penyebutan jarak yang ditempuh,
jumlah galon yang dipompa, meningkatnya gantang atau ukuran kuantitatif
lainnya; jumlah orang yang kemungkinan akan memperoleh manfaat;
kemungkinan biaya berkaitan dengan pengeluaran pemerintah. Para penyusun
rancangan undang-undang perlu memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang
teknik kualitatif dan kuantitatif untuk digunakan secara tepat dan untuk menilai
implikasi dari bukti-bukti yang sudah dihasilkan oleh para peneliti. Hanya dalam
kasus tertentu saja, seorang perancang undang-undang harus membantu para
peneliti dalam membentuk suatu penelitian tambahan.
Khususnya, para penyusun rancangan undang-undang harus memiliki
pengetahuan yang cukup untuk menilai apakah para peneliti mengumpulkaa
contoh-contoh yang cukup representatif dari penduduk yang bersangkutan untuk
menghindari bahaya kesimpulan yang bias. Hal ini tetap berlaku baik apabila para
peneliti menggunakan metode kualitatif, yang melibatkan stakeholders dalam
menganalisa kemungkinan solusi perundang-undangan terhadap satu masalah
sosial, atau apabila para peneliti mengumpulkan tanggapan dalam jumlah yang
besar terhadap kuesioner yang harus dijawab secara singkat. Dalam hal metode
kualitatif, para penyusun rancangan undang-undang harus menentukan apakah para
peneliti memastikan partisipasi dari pihak-pihak yang mewakili perhatian utama
dari semua pihak yang terpengaruh oleh masalah sosial tersebut. Apabila para
peneliti mengakui telah mengumpulkan tanggapan terhadap kuesioner dalam
jumlah yang besar, para penyusun rancangan undang-undang harus memastikan
bahwa jawaban-jawaban tersebut didapat dari contoh yang representatif dari semua
pihak yang terpengaruh, dengan mempertimbangkan kelas sosial mereka, etnis,
jenis kelamin, bahkan perbedaan-perbedaan lokasional.
Lebih jauh dari memastikan sifat representatif umum dari contoh-contoh

yang diselidiki, para penyusun rancangan undang-undang perlu mengetahui apakah
para peneliti menyusun proses penelitian aktual secara tepat untuk mendapatkan
temuan-temuan yang sah. Apakah mereka menghindari tanggapan yang
mengandung bias karena budaya? Bagaimana cara mereka mendefinisikan
indikator-indikator tertentu yang mereka gunakan? Apakah perbedaan bahasa
mempengaruhi implikasi jawaban. Para penyusun rancangan undang-undang harus
mempertimbangkan kesemua pertanyaan ini dan lebih banyak lagi apabila menilai
implikasi dari temuan-temuan penelitian dari pengalaman negara lain dengan
usaha-usaha perundang-undangan untuk menghadapi masalah sosial serupa di
negara mereka sendiri.
Secara ringkas, para penyusun rancangan undang-undang mungkin tidak
akan mengadakan penelitian baru untuk laporan penelitian mereka, tetapi mereka
perlu cukup baik memahami teknik-teknik penelitian yang ada untuk menilai
apakah temuan-temuan penelitian yang tersedia benar-benar merupakan
bukti-bukti yang cukup sah untuk membenarkan rancangan undang-undang
mereka.

Pengumpulan bukti

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Pengumpulan bukti

Similar to Pengumpulan bukti (20)

More from Nisa Ell

More from Nisa Ell (10)

Recently uploaded

Recently uploaded (10)

Pengumpulan bukti