Free Download Wordhttps:https://centersaintek.net/makalah-implementasi-pancasila-dalam-kehidupan-sehari-hari/

1. MAKALAH
Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
dosen Pengampu:
Nur Fatimah, M.Pd
Disusun Oleh: Kelompok 12
Halimatul lutvia
Zainabul ainiyah
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KTAKSAAN PROBOLINGGO
MEI 2023/2024

2. i
KATA PENGANTTAR
Dengan menyebut asma’ allah yang maha pengasih lagi maha penuyayang. Segala puji
bagi allah yang telah bemberikan taufik dan hifdayahnya.Sholawat seerta salam semoga tetap
tercurahkan kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, Keluarga dan para Sahabatnya
yang membawa kebenaran bagi kita semua.
Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yakni ibu nur
Fatimah M.pd yang telah membimbing serta mengajarkan kami, dan mendukung kami
sehingga terselesaikan makalah yang berjudul “implementasi dalam kehidupan sehari-hari”
dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada semua pihak yang telah
membantu kami sehingga terselesaikan makalah ini.
Ucapan terima kasih tak lupa kami ucapkan, sebagai wujud rasa syukur dengan
tersusunnya makalah ini kepada semua pihak yang telah berpartisipasi selama penyusunan
makalah ini, yang telah dengan tulus ikhlas membantu baik secara moril maupun materiil,
terutama kepada Dosen Pembina dan teman-teman sekalian.
Kraksaan,4 juni 2023
Penyusun
Kelompok 12

3. ii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI..........................................................................................................................................ii
BAB I......................................................................................................................................................1
PENDAHULUAN ............................................................................................................................. 1
A. LATAR BELAKANG........................................................................................................... 1
B. RUMUSAN MASALAH....................................................................................................... 2
C. TUJUAN ................................................................................................................................ 2
BAB II
PEMBAHASAN................................................................................................................................ 3
A. pengertian implementasi .................................................................................................. 3
B. model implementasi ........................................................................................................... 7
C. implementasi dalam kehidupan sehari-hari.....................................................................10
BAB III.................................................................................................................................................12
PENUTUP........................................................................................................................................12
A. KESIMPULAN ...................................................................................................................12
DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................................................13

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik.
Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan
tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka
menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat
membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.1
Rangkaian kegiatan tersebut mencakup
persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan
tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah,
Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna
menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya
keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan
tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat.
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat
mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang.
Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan
langkahyang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk
programprogram atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan
tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah
jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan
sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan
antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan
Kepala Daerah, Keptusan Kepala Dinas, dll.2
Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan makna
implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi
sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian
implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatankegiatan yang timbul
sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik
1
Gaffar Afan, 2009 Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi, Cet. 1Yogyakarta: Pusaka Pelajar Hlm :
295
2
Nugroho, Riant, 2004. Public Policy, Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan.
Jakarta: PT. Alex Media Komputindo - Kelompok Gramedia Hlm : 158 - 160

5. 2
usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan
akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadiankejadian. 3
Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah
bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk
positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau
diimplmentasikan, tetapi sebuahkebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan
agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan
merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana
tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.4
Proses implementasi kebijakan publik baru
dapat dimulai apabila tujuantujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program
telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut,
Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat
administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang
bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan
yang diinginkan.5
B. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian dari implementasi?
2. Apa saja model implementasi?
3. Apa saja contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui pengertian dari implementasi
2. Mengetahui model apa saja yang dimiliki implementasi
3. Mengertahui contoh implementasi di kehidupan sehari-hari
3
Abdul Wahab, Solichin, 1997. Evaluasi kebijakan Publik. Penerbit FIAUNIBRAW dan IKIP Malang Hlm : 64
- 65
4
Effendi, Sofian, 1989, Alternatif Kebijaksanaan Perencanaan Administrasi: SuatuAnalisis Retrospektif dan
Prospektif (Yogyakarta: UGM Monograph) Hlm : 137
5
Winarno, Budi, 2002. Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:Media Pressindo Hlm : 102

6. 3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Implementasi
Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti
pelaksanaan atau penerapan.Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu
kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya
mewujudkan dalam suatau sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah
ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan.
Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan
mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur
rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah
konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.6
Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement
(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carringout (menyediakan
sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to (menimbulkan dampak
atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk
mengimplementasikan sesuatuharus disertai sarana yang mendukung yang nantinya
akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. Implementasi menurut
teori Jones bahwa: “Those Activities directed toward putting a program into
effect”(Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi
Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan.
Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.7
Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul
Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi
sebagai berikut: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau
adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu
kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”8
Pengertian
implementasi diatas menjelaskan bahwa implentasi itu bukan sekedar aktivitas saja,
tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh
berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu
6
Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 182
7
Mulyadi,Implementasi kebijakan(Jakarta:Balai Pustaka,2015),45
8
Nurdin Usman,Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum(Jakarta:Grasindo, 2002), 170

7. 4
implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu
terlaksananya suatu program.
Sedangkan menurut Guntur Setiawan beliau berpendapat bahwa: “Implementasi
adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan
tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang
efektif”9
Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi
adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara
sungguh-sungguh berdasarkan acuan normanorma tertentu untuk mencapai suatu
tujuan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri namun tetap diperngaruhi
objek berikutnya yaitu pada program kurikulum yang ada di sekolah atau sebuah
lembaga.
B. Model implementasi
Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu
diketahui variabel dan faktor–faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan
suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi
kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah
implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya bagikan adalah model implementasi
yang dikemukakan oleh George Edward III.
George Edward ( 2011 ) dalam ( Widodo ( 2011:96–110 ) melihat implementasi
kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang
saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor–faktor tersebut
perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor–faktor tersebut
terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi
implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu :
1. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
2. Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?
Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan
penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor– faktor yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu : faktor communication,
resources, disposition, dan bureucratic structure.
a. Faktor Komunikasi ( Communication )
9
Guntur Setiawan,Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan(Jakarta:Balai Pustaka,2004),39

8. 5
Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator
kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses
penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan ( policy makers ) kepada
pelaksana kebijakan ( policy implementors ). Komunikasi dalam implementasi
kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (
transimisi ), kejelasan informasi ( clarity ) dan konsistensi informasi ( consistency
). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan
kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang
terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah
dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana
kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi
kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang
disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana
kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.
b. Sumber Daya ( Resources )
Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, ini
diartikan bahwa, bagaimana pun jelas dan konsistensinya ketentuan–ketentuan dan
aturan–aturan serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuan– ketentuan
atau aturan–aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab
untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber– sumber daya untuk
melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak
akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat
digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya
ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan
yang dijelaskan sebagai berikut :
Sumber Daya Manusia ( Staff )
Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber
daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia
berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya,
sedangkan kuatitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup
untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh
terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang
mempunyai kehandalan, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

9. 6
Anggaran ( Budgetary )
Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal
atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya
kebijakan tersebut, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak
akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Fasilitas ( facility )
Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang
berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti
gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan
implementasi suatu program atau kebijakan.
Informasi dan Kewenangan ( Information and Authority )
Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama
informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu
kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan
menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.
c. Disposisi ( Disposition )
Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan
penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau
sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya
kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap
berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari
pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas,
wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi
kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat
kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak
akan terlaksana dengan baik.
d. Struktur Birokrasi ( Bureucratic Structure )
Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi
kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan
struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi
kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedur ( SOP ). SOP menjadi
pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan

10. 7
tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur
birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung
melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan
kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak
fleksibel.
C. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari
Kata “implementasi” umumnya berkaitan dengan bagaimana penerapan suatu hal
dalam kehidupan sehari-hari manusia. Artinya, implementasi ini pasti dilakukan oleh
manusia secara nyata dan bekerja di berbagai aspek kehidupan apapun.Meskipun
implementasi dan penerapan itu memiliki definisi yang sama, tetapi kata
“implementasi” lebih cenderung digunakan pada hal-hal yang bersifat ilmiah, terutama
di dunia akademis dan profesional. Sebelum dapat diimplementasikan ke dalam
kehidupan, pastinya harus disusun terlebih dahulu rencana yang ada secara matang
hingga akhirnya mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Itulah mengapa, proses
implementasi umumnya akan direncanakan oleh lembaga atau organisasi yang
berkaitan dengan masyarakat banyak.
 Contoh implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
1. Pancasila sila ke-1
Contoh implementasi pada aspek kewarganegaraan dapat dilihat melalui adanya
Pancasila, salah satunya di sila ke-1. Pada sila tersebut berbunyi: “ketuhanan yang
maha esa”
 Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 Percaya dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 Saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut
kepercayaan yang berbeda-beda.
 Membina kerukunan hidup di antara umat beragama.
 Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah hal yang
menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
 Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaan masing-masing.
 Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

11. 8
2. Pancasila sila k-2
Contoh implementasi pada aspek kewarganegaraan dapat dilihat melalui adanya
Pancasila, salah satunya di sila ke-2. Pada sila tersebut berbunyi: “Kemanusiaan yang
Adil dan Beradab” yang tentu saja pasti berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan
kebebasan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai warga negara ini. Nah, berikut
ada beberapa contoh implementasi dari sila ke-2 Pancasila pada aspek
kewarganegaraan.
 Memperlakukan individu lain sesuai dengan hakikat dan martabatnya
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
 Menghargai perbedaan agama dengan orang lain.
 Menentang adanya perdagangan manusia (Human Trafficking).
 Tidak membeda-bedakan teman yang mempunyai suku dan ras yang
berbeda.
 Tidak menyakiti perasaan teman.
 Menghormati pendapat orang lain ketika sedang bermusyawarah.
 Memperhatikan guru ketika Beliau sedang menjelaskan materi pelajaran.
 Mengembangkan sikap saling tolong menolong kepada orang yang sedang
membutuhkan bantuan.
 Mengembangkan sikap saling gotong royong.
 Mengakui bahwa masyarakat Indonesia adalah bersifat majemuk yang
terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama.
 Tidak menindas seseorang yang lebih lemah.
 Mengikuti acara bakti sosial.
 Tidak menutup-nutupi adanya tindak kejahatan.
 Meneladani sikap para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan
Indonesia.
 Ikut bangga akan prestasi para atlet Indonesia.
 Berpartisipasi dalam kegiatan internasional, misalnya pertukaran pelajar.
 Berani membela kebenaran dan keadilan.
 Saling mencintai sesama manusia.
 Tidak melontarkan komentar jahat di postingan sosial media milik orang
lain.

12. 9
 Melakukan tindak pelaporan akun apabila terdapat informasi yang bersifat
penipuan pada sosial media.
 Menghargai kesenangan dan hobi orang lain.
 Mengikuti acara gotong royong di desa atau kompleks perumahan di sekitar.
 Melaksanakan piket harian di sekolah.
 Bekerja sama dengan bangsa lain sebagai bentuk dari sikap saling
menghormati.
 Sebagai seorang dokter, harus memperlakukan pasien dengan sebaik
mungkin tanpa membeda-bedakan status sosialnya.
3. Pancasila sila ke-3
Contoh implementasi pada aspek kewarganegaraan dapat dilihat melalui adanya
Pancasila, salah satunya di sila ke-3. Pada sila tersebut berbunyi: “persatuan
indonesia”
 Menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa
dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan
golongan.
 Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa.
 Cinta kepada Tanah Air dan bangsa.
 Bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
 Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.
 Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
 Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Pancasila sila ke-4
Selanjutnya, masih berupa contoh implementasi pada aspek kewarganegaraan
yang mengacu pada Pancasila sila ke-4. Pada sila ke-4 ini berbunyi: “Kerakyatan yang
Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”,
tentunya akan berkaitan erat dengan budaya demokrasi dan kegiatan musyawarah.
Kegiatan musyawarah ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa dengan jabatan
tinggi saja, melainkan juga bisa dilaksanakan oleh anak sekolah untuk belajar arti dari
budaya demokrasi. Nah, berikut ini contoh implementasi dari Pancasila sila-4.
 Memilih ketua osis di sekolah dengan cara pemilihan umum.

13. 10
 Memilih calon ketua kelas dengan musyawarah dan memilihnya dengan
pemilihan umum.
 Melakukan musyawarah untuk merundingkan pekerjaan rumah yang harus
dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga.
 Menerima dan mempertimbangkan pendapat dari para peserta
musyawarah.
 Selalu berprasangka baik kepada peserta musyawarah ketika mereka
tengah mengajukan pendapat.
 Memanfaatkan setiap perbedaan pandangan atau pendapat untuk
memperkaya pengetahuan dan pemikiran, sehingga dapat memilih
pandangan atau pendapat terbaik di antara berbagai pandangan yang
muncul.
 Menerima keputusan bersama secara besar hati.
 Melaksanakan keputusan bersama.
5. Pancasila sila ke-5
Contoh implementasi pada aspek kewarganegaraan dapat dilihat melalui adanya
Pancasila, salah satunya di sila ke-5 Pada sila tersebut berbunyi: “keadilan sosial bagi
seluruh rakyat indonesia”
 Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan
suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
 Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 Menghormati hak orang lain.
 Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
 Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat
pemerasan terhadap orang lain.
 Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan
dan gaya hidup mewah.
 Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau
merugikan kepentingan umum.
 Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan
kesejahteraan bersama.

14. 11
 Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang
merata dan berkeadilan sosial.

15. 12
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan
atau penerapan.Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan
yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya
mewujudkan dalam suatau sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah
ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah
terwujudkan.
Implementasi ini pasti dilakukan oleh manusia secara nyata dan bekerja
di berbagai aspek kehidupan apapun.Meskipun implementasi dan penerapan itu
memiliki definisi yang sama, tetapi kata “implementasi” lebih cenderung
digunakan pada hal-hal yang bersifat ilmiah, terutama di dunia akademis dan
12embaga12onal. Sebelum dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan,
pastinya harus disusun terlebih dahulu rencana yang ada secara matang hingga
akhirnya mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Itulah mengapa, proses
implementasi umumnya akan direncanakan oleh 12embaga atau organisasi yang
berkaitan dengan masyarakat banyak.

16. 13
DAFTAR PUSTAKA
Gaffar Afan, 2009 Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi, Cet. 1Yogyakarta: Pusaka
Pelajar Hlm : 295
Nugroho, Riant, 2004. Public Policy, Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan – Manajemen
Kebijakan. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo - Kelompok Gramedia Hlm : 158 – 160
Abdul Wahab, Solichin, 1997. Evaluasi kebijakan Publik. Penerbit FIAUNIBRAW dan IKIP
Malang Hlm : 64 - 65
Effendi, Sofian, 1989, Alternatif Kebijaksanaan Perencanaan Administrasi: SuatuAnalisis
Retrospektif dan Prospektif (Yogyakarta: UGM Monograph) Hlm : 137Winarno, Budi, 2002.
Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:Media Pressindo Hlm : 102
Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 182
Mulyadi,Implementasi kebijakan(Jakarta:Balai Pustaka,2015),45
Nurdin Usman,Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum(Jakarta:Grasindo, 2002), 170
Guntur Setiawan,Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan(Jakarta:Balai Pustaka,2004),39