HUKUMPENANAMAN MODAL

1. Smt VI

2. Penanaman modal dan pembangunan ekonomi
 Penanaman modal digunakan untuk aktivitas
yang menghasilkan barang dan jasa,
implikasinya:
ada produk
penyerapan tenaga kerja
ada penghasilan

3. PEMBANGUNAN
NEGARA BUTUH DANA
INVESTASI
LANGSUNG
Kegiatan investasi
berpusat di daerah kota
dan kabupaten
UU
PENANAMAN
MODAL
GLOBALISASI
ARUS MODAL
CEPAT

4.  Penanaman modal adalah segala bentuk
kegiatan menanam modal, baik oleh
penanam modal dalam negeri maupun
penanam modal asing untuk melakukan
usaha di wilayah RI
 Penanaman modal dibedakan menjadi:
a. Penanam modal dalam negeri
b. Penanam modal asing

5.  Modal adalah aset dalam bentuk uang atau
bukan uang yang dimiliki oleh penanam
modal yang mempunyai nilai ekonomis
 Ada 2 jenis modal berdasarkan asalnya:
a. Modal dalam negeri
b. Modal asing

6.  Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal
dalam negeri maupun penanam modal asing
untuk melakukan usaha di wilayah negara RI.
 Penanaman modal asing adalah kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di
wilayah negara RI yang dilakukan oleh penanam
modal asing, baik yang menggunakan modal
asing sepenuhnya maupun yang berpatungan
dengan penanam modal dalam negeri.

7.  Penanaman modal dalam negeri adalah
kegiatan menanam modal untuk melakukan
usaha di wilayahnegara Republik Indonesia
yang dilakukan oleh penanam modal dalam
negeri dengan menggunakan modal dalam
negeri .

8. 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional
2. Menciptakan lapangan pekerjaan
3. Meningkatan pembangunan ekonomi
berkelanjutan
4. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan
teknologi nasional
5. Mendorong pengembangan ekonomi
kerakyatan

9. 6. Mengolah ekonomi potensial menjadi
kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan
dana yang berasal baik dari dalam negeri
maupun luar negeri.
7. Meningkatkan kesejahteraan rakyat

10. Penanaman modal langsung
(FDI)
Penanaman modal tidak
langsung (FII)

11. No FDI FII
1 Transfer aset dari satu
negara ke negara lain
Perpindahan uang dilakukan
dengan cara membeli saham
2 Mendirikan perusahaan Tidak mendirikan perusahaan
3 Perusahaan dikendalikan
seluruh atau sebagian oleh
pemilik
Ada pemisahan ntara pemilik
dengan manajemen
4 Investasi tidak dapat ditarik
setiap saat
Investasi setiap saat dapat
dipindahkan
5 Membutuhkan kehadiran
secara fisik
Tidak perlu hadir secara fisik
6 Dasar hukum UU No. 25
Tahun 2007
Dasar hukum UU No 8 Tahun
1995
7 Pengelola BKPM Pegelola BAPEPAM (Depkeu)

12. PERIODESASI DASAR HUKUM
Masa sebelum merdeka Penjajahan Belanda 1596-1795
Hadirnya perusahaan asing yang berusaha
di bidang perkebunan dan pengolahan
hasil perkebunan (karet, tebu),
pertambangan, perbankan.
1602 didirikan Verenigde OostIndische
Compagnie atau VOC.
Tahun 1930 nilai investasi asing di Hindia
Belanda mencapai 4 milyar gulden
Setelah Indonesia Merdeka Kabinet Karya di bawah PM Djuanda
mengeluarkan UU No. 78/1958 tentang
Penanaman Modal Asing.
UU tersebut disiapkan sejak tahun 1953.

13. PERIODESASI DASAR HUKUM
Namun UU No 78/1958 belum dapat
menarik investor asing, karena pada saat
yang sama Pemerintah melakukan
nasionalisasi terhadap perusahaan Belanda.
Kebijakan nasionalisasi menyebabkan
investor asing enggan masuk di Indonesia.
Muncul UU No 15/1960 menggantikan UU
No 78/1958, namun UU tahun 1960 juga
tidak mampu menarik investor karena
adanya kebijakan nasionalisasi perusahaan
Malaysia dan Inggris
Orde baru (1966-1998) UU No 1 Tahun 1967 tentang PMA jo UU No
11/1970
UU tsb berisi berbagai insentif dan jaminan
kepada para calon investor asing.
UU No 6/1968 tentang PMDN jo UU No
12/1970

14.  Mendorong terciptanya iklim usaha
yang kondusif dan mempercepat
peningkatan penanaman modal
 Memberi perlakuan yang sama (tdk
diskriminasi, most favoured nations)
bagi penanam modal dalam negeri
dan asing (TRiMS) dengan tetap
memperhatikan kepentingan nasional.

15.  Penanaman modal dalam negeri dapat
dilakukan dalam bentuk badan usaha yang
berbentuk badan hukum atau perorangan
 Penanaman modal asing wajib dilakukan oleh
badan usaha yang berbentuk PT berdasarkan
hukum Indonesia dan berkedudukan di
wilayah Indonesia

16.  Tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi
atau pengambil-alihan hal kepemilikan
pemodal kecuali dengan undang-undang
 Jika pengambil-alihan dilakukan, pemerintah
akan memberikan kompensasi yang
jumlahnya ditetapkan harga pasar.
 Jika tidak ada kata sepakat tentang besarnya
kompensasi , maka peneyelesaiannya
dilakuka melalui arbitrase (Ps 6)

17.  Penanam modal diberi hak untuk melakukan
transfer dan repratriasi dalam valuta asing, a.l:
a. Terhadap modal
b. Keuntungan, bunga bank, deviden dan
pendapatan lain;
c. Dana yang diperlukan untuk membeli bahan
baku atau mengembalikan modal
d. Royalti atau biaya yang harus dibayar
e. Pendapatan perseorangan warga negara
asing

18. f. Hasil penjualan atau likuidasi penanaman
modal
g. Kompensasi atas kerugian
h. Kompensasi atas pengambil-alihan
I pembayaran yang dilakukan dalam rangka
biaya teknis, jasa teknik dan manajemen, dsb
j. Hasil penjualan aset

19.  Mewajibkan kepada pemodal asing untuk
melaporkan pelaksanaan transfer dana
 Menerima pajak dan/atau royalty dan/atau
pendapatan lainnya dari penanam modal
 Pelaksanaan hukum yang melindungi
kreditur
 Pelaksanaan hukum untuk menghindari
kerugian negara.

20.  Mengutamakan warga negara Indonesia
 Berhak menggunakan tenaga kerja asing
untuk jabatan keahlian tertentu
 Penanam modal wajib meningkatkan
kompetensi tenaga kerja Indonesia melalui
pelatihan.
 Perusahaan yang memperkerjakan tenaga
asing wajib menyelenggarakan transfer
teknologi kepada tenaga kerja Indonesia

21.  Melalui musyawarah mufakat
 Melalui tripatrit
 Melalui Pengadilan Hubungan Industrial

22.  semua jenis bidang usaha kecuali:
produk senjata, mesiu, alat
peledak, peralatan perang
bidang usaha yang secara eksplisit
dinyatakan tertutup oleh undang-
undang

23.  Daftar bidang usaha yang terbuka atau
tertutup bagi penanam modal diatur dalam
Peraturan Presiden
 Berkenaan dengan persyaratan tentang
bidang usaha yang terbuka atau tertutup bagi
penanam modal juga diatur dalam Peraturan
Presiden.
 Peraturan Presiden juga mengatur bidang
usaha yang terbuka hanya untuk UMKMK atau
kemitraan (tidak ada bidang usaha yang
dapat dimiliki secara penuh oleh PMA)

24.  Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik
(good corporate governance)
 Melaksanakan tanggung jawab sosial
perusahaan
 Membuat laporan tentang kegiatan
penanaman modal dan menyampaikan
kepada BKPM
 Menghormati tradisi budaya masyarakat
sekitar lokasi kegiatan usaha penanam modal
 Mematuhi semua ketentuan peraturan
perundangan

25.  Pengertian GG -- kepemerintahan yang baik
 Corporate governance -- adalah sistem,
proses dan seperangkat peraturan yang
mengatur hubungan antara pihak pemegang
saham,pengurus perusahaan, pihak kreditur,
pemerintah, karyawan serta para pemegang
kepentingan intern dan ekstern lainnya yang
berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka.
Tujuan CG adalah untuk menciptakan nilai
tambah bagi semua pihak yang
berkepentingan

26. 1. transparance
2. Kemandirian
3. Akuntabilitas
4. Pertanggungjawaban
5. Kewajaran

27.  Menjamin tersedianya modal yang berasal
dari sumber yang tidak bertentangan dengan
peraturan per-uu-an
 Menaggung dan menyelesaikan segala
kewajiban dan kerugian jika PM
menghentikan atau meninggalkan kegiatan
usahanya secara sepihak
 Menciptakan iklim persaingan usaha yang
sehat, mencegah praktek monopoli
 Menjaga kelestarian lingkungan hidup

28.  Menciptakan kesehatan, keselamatan,
kenyamanan dan kesejahteraan pekerja
 Mematuhi semua peraturan per-uu-an
 Khusus bagi PM yang mengusahakan sda
yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan
dana untuk memulihkan lokasi yang
memenuhi standar kelayakan lingkungan
hidup.

29.  Pemerintah akan memberikan fasilitas bagi
penanaman modal yang melakukan perluasan
usaha atau melakukan penanaman modal baru.
 PM yang mendapat fasilitas adalah penanaman
modal yang:
1. menyerap banyak tenaga kerja
2. Melakukan alih teknologi
3. Melakukan industri pionir
4. Berada di daerah terpencil
5. Menjaga kelestarian lingkungan
6. Bermitra dengan usaha mikro
7. dsb

30. 1. Menyangkut tentang pajak / bea
2. Hak atas tanah
3. Fasilitas pelayanan keimigrasian
4. Fasilitas perijinan impor

31.  Pajak penghasilan melalui pengurangan
penghasilan netto sampai tingkat tertentu
terhadap jumlah penanam modal yang
dilakukan dalam waktu tertentu.
 Pembebasan atau keringanan bea masuk atas
impor barang modal, mesin atau peralatan
lain
 Pembebasan atau keringanan bea masuk
bahan baku atau bahan penolong untuk
jangka waktu tertentu

32.  HGU selama 60 tahun dapat diperpanjang lagi
35 tahun
 HGB selama 50 tahun dapat diperpanjang 30
tahun
 Hak pakai 45 tahun dapat diperbaharui 25
tahun
Pemberian perpanjangan dimuka dengan
mempertimbangkan kepentingan beberapa
hal.

33.  Diberikan kepada PM yang membutuhkan
tenaga asing:
 Pemberian ijin tinggal terbatas bagi pemilik
ma selama 2 tahun
 Pemberian alih ijin tinggal terbatas bagi pma
menjadi ijin tinggal tetap setalah tinggal di
Indoneia selam 2 tahun
 Pemberian ijin masuk kembali dengan syarat

34.  Yang mendapat ijin impor adalah barang yang:
 1. tidak bertentangan dengn peraturan
perundang-undangan yang mengatur
perdagangan barang.
 2. tidak memberikan dampak negatif terhadap
keselamatan, keamanan, kesehatan lingkungan
hidup dan moral bangsa
 3. dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri
ke Indonesia
 4. sebagai modal atau bahan baku untuk
kebutuhan produksi sendiri.

35.  Pengesahan perusahaan
 Perijinan untuk melakukan usaha
 Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh
lembaga yang memilki kewenangan di bidang
penanaman modal

36.  Koordinasi antar instansi pemerintah
 Koordinasi antar instansi pemerintah dengan
pemerintah daerah
 Koordinasi antara instansi pemerintah dan BI
 Koordinasi antar pemda

37. 1. Melaksanaan tugas dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang
penanaman modal.
2. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan
pelayananan penanaman modal
3. Menetapkan norma atau standar dan
prosedur pelaksanaan kegiatan dan
pelayanan PM
4. Mengembangkan peluang dan potensi Pm di
daerah dengan melibatkan badan usaha

38.  Membuat peta PM di Indonesia
 Mempromosikan PM
 Mengembangkan sektor penanaman modal
melalui pembinaan penanaman modal
 Membantu menyelesaikan berbagai hambatan
dan konsultasi permasalahan yang dihadapi
penanam modal
 Mengkoordinasi PMDN yang menjalankan
kegiatan penenaman modal di luar wil Indonesia
 Mengkoordinasi dan melaksnakan pelayanan
terpadu satu pintu

39.  Penyelenggaraan PM yang ruang lingkupnya
lintas provinsi menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat
 Penyelenggaraan PM yang ruang lingkupnya
lintas kabupaten/kota menjadi urusan
Pemerintah provinsi
 Penyelenggaraan PM yang ruang lingkupnya
berada dalam satu kabupaten/kota menjadi
kewenangan Pemerintah kabupaten/kota

40.  Terkait dengan SDA yang tidak terbarukan
dengan tingkat resiko kerusakan lingkungan
yang cukup tinggi
 Di bidang industri yang merupakan prioritas
tinggi pada skala nasional
 Terkait pada fungsi pemersatu dan
penghubung antar wilayah /ruang lingkupnya
antar provinsi

41.  Terkait dengan pelaksanaan stratergi pertahanan
dan keamanan nasional
 PMA dan PM yang menggunakan modal asing
yang berasal dari pemerintah negara lain, yang
didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh
Pemerintah dan pemerintah negara lain
 Bidang PM lain yang menjadi urusan pemerintah
menurut undang-undang ( pemerintah dapat
melakukan sendiri, melimpahkan kepada
gubernur selaku wakil pemerintah atau
menugasi pemerintah kabupaten/kota)

42.  KEK dibentuk untuk mempercepat
pengembangan ekonomi di wilayah tertentu
yang bersifat strategi bagi pengembangan
ekonomi.
 Pemerintah wajib menetapkan kebijakan PM
tersendiri di KEK

43. HAL yang disengketa:
 Perizinan;
 Perpajakan;
 Ketenagakerjaan;
 Fasilitas investasi;
 Perlakuan dan kebijakan investasi;
 Materi kontrak perjanjian penanaman modal;
 Nasionalisasi;
 Dll.

44.  Setiap langkah penyelesaian sengketa harus
merupakan kesepakatan dari para pihak yang
bersengketa;
 Para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya
secara musyawarah dan mufakat;
 Apabila langkah tersebut tidak tercapai, maka
penyelesaian sengketa dapat diajukan ke
lembaga arbiterase atau alternatif
penyelesaian sengketa (APS) atau pengadilan;

45.  Sengketa antara pemerintah dengan investor
dalam negeri diselesaikan melalui arbiterase,
dan apabila gagal, maka maju ke pengadilan.
 Sengketa antara pemerintah dengan investor
asing diselesaikan di arbiterase internasional
yang disepakati oleh para pihak.

46. Perjanjian investasi tersebut memuat prinsip
 A national treatment clause
 A most favoured nation clause ( warga
negara dari para pihak akan mendapat a fair
and equitable treatment)
Contoh : konvensi jaminan investasi
multilareral 1985

47. ◦Pembatalan perjanjian;
◦Pembatalan kontrak kerja
sama;
◦Administratif
◦Pidana