Dokumen tersebut membahas tentang penanaman modal asing di Indonesia. Beberapa poin utama meliputi landasan hukum PMA berdasarkan UU No. 1 Tahun 1967, kontribusi PMA terhadap perekonomian Indonesia, tantangan yang dihadapi seperti birokrasi yang rumit, serta perlunya implementasi UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 dengan efektif agar dapat meningkatkan investasi.
Menguraikan kebijakan investasi di Indonesia, baik UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sampai kebijakan ekonomi di era pemerintahan Jokowi-Jk dari Jilid I-VI.
Materi ini guna memenuhi mata kuliah Sejarah Pemikiran dan Sistem Ekonomi. Adapun pembahasannya tentang aliran-aliran yang terdapat dalam ilmu ekonomi seperti pemikiran tokoh dari aliran Fisiokrat dan Merkantilisme.
Aliran Fisiokrat adalah suatu paham yang mengutamakan segi pertanian dan kebebasan.
Sedangkan aliran Merkantilisme sangat mengutamakan hal-hal yang menyangkut keduniawian, dimana jika suatu negara ingin maju/makmur maka negara itu harus melakukan perdagangan dengan negara lain.
Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M.
Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat
Allah SWT yang telah memberikan dan melimpahkan
rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
penulisan buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.
Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini
masih jauh dari sempurnaan, oleh karena itu diharapkan
adanya ide atau masukan, kritik maupun saran yang
sifatnya membangun untuk perbaikan buku ini.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada
seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam
penyelesaian buku ini khususnya kepada suami tercinta
Gandhi Soetjahjo, ST, Ibunda Hj. Siti Asijah, A.Ma.Pd
dan Ibu Mertua Hj. Indijati yang senantiasa mendukung
dan mendoakan, Rektor Universitas Batam Ir. M. Jemmy
Rumengan, SE., MM dan seluruh Sivitas Akademika
Universitas Batam, serta Ketua Asosiasi Dosen Indonesia
Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Ibu Ir. Hj. Indriastuti,
MM., M.Sc yang selalu memberikan support dan contoh
untuk menjadi Dosen yang baik.
Semoga buku ini bermanfaat bagi penulis
khususnya dan pembaca pada umumnya.
Menguraikan kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi investasi di Indonesia. Diuraikan juga contoh-contoh kebijakan moneter dan fiskal yang mempengaruhi investasi tersebut.
Sub Bab :
1. Jumlah Uang Beredar
2. Uang Inti
3. Money Multiplier
4. JUB dan Monetery Base
5. Kebijakan Moneter
6. Instrumen Kebijakan Moneter
7. Efektifitas Kebijakan Moneter
Menguraikan kebijakan investasi di Indonesia, baik UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sampai kebijakan ekonomi di era pemerintahan Jokowi-Jk dari Jilid I-VI.
Materi ini guna memenuhi mata kuliah Sejarah Pemikiran dan Sistem Ekonomi. Adapun pembahasannya tentang aliran-aliran yang terdapat dalam ilmu ekonomi seperti pemikiran tokoh dari aliran Fisiokrat dan Merkantilisme.
Aliran Fisiokrat adalah suatu paham yang mengutamakan segi pertanian dan kebebasan.
Sedangkan aliran Merkantilisme sangat mengutamakan hal-hal yang menyangkut keduniawian, dimana jika suatu negara ingin maju/makmur maka negara itu harus melakukan perdagangan dengan negara lain.
Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M.
Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat
Allah SWT yang telah memberikan dan melimpahkan
rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
penulisan buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.
Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini
masih jauh dari sempurnaan, oleh karena itu diharapkan
adanya ide atau masukan, kritik maupun saran yang
sifatnya membangun untuk perbaikan buku ini.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada
seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam
penyelesaian buku ini khususnya kepada suami tercinta
Gandhi Soetjahjo, ST, Ibunda Hj. Siti Asijah, A.Ma.Pd
dan Ibu Mertua Hj. Indijati yang senantiasa mendukung
dan mendoakan, Rektor Universitas Batam Ir. M. Jemmy
Rumengan, SE., MM dan seluruh Sivitas Akademika
Universitas Batam, serta Ketua Asosiasi Dosen Indonesia
Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Ibu Ir. Hj. Indriastuti,
MM., M.Sc yang selalu memberikan support dan contoh
untuk menjadi Dosen yang baik.
Semoga buku ini bermanfaat bagi penulis
khususnya dan pembaca pada umumnya.
Menguraikan kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi investasi di Indonesia. Diuraikan juga contoh-contoh kebijakan moneter dan fiskal yang mempengaruhi investasi tersebut.
Sub Bab :
1. Jumlah Uang Beredar
2. Uang Inti
3. Money Multiplier
4. JUB dan Monetery Base
5. Kebijakan Moneter
6. Instrumen Kebijakan Moneter
7. Efektifitas Kebijakan Moneter
Have you ever considered pursuing an accreditation in public relations (APR), but think you lack the time, commitment and energy to do so? This spring the PRSA Austin Chapter has an in-depth program designed to introduce candidates to the process. At the upcoming prep sessions, you’ll learn what it takes and be inspired to pursue this professional mark of distinction.
Pursing an accreditation in public relations is a process. It takes dedication, hard work and a commitment to excellence. It will challenge your thinking, identify growth areas, help you overcome future obstacles and solidify your role as an ethical practitioner.
In order to jump-start your journey to achieve APR, the new accreditation director, Ryan Sheehy, APR, developed a series of preparation sessions. Over the course of six sessions, she will cover the various Knowledge, Skills and Abilities (KSAs) that you’ll need to establish proficiency, walk you through the process of preparing your readiness questionnaire and portfolio and provide study tips for the examination.
n this white paper you will learn all about Managed File Transfer and why it is so essential for your company. The following topics are covered:
How companies are handling file transfer
The file transfer problems that companies face
Disadvantages of using ftp and email for large and secure files
Why your company needs Managed File Transfer
What to look for in a Managed File Transfer solution
Berisi Informasi mengenai Investasi/Penanaman Modal Asing di negara Berkembang, pengertian, fungsi, tujuan, manfaat, cara serta pentingnya investasi asing pada negara berkembang dan faktor-faktor yang mempengaruhi investor asing dalam menanam modal. Membahas Investasi Asing di Indonesia yang merupakan salah satu negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang.
Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri
Similar to Penanaman modal asing di indonesia (20)
1. Penanaman Modal Asing di Indonesia
(PMA)
Mata kuliah
Seminar Teori Ekonomi
Ekonomi Pembangunan kls A
2. DISUSUN OLEH: (KELOmpOK 9)
• M. Ali Murtopo
• Astrid Proborini
• Janilis Sinel
• Tita Merida A.
• Bimby Enggar
• Zein F. Sialana
• Fauzia Firda
• Nurul Shabrina H.
3.
4. – Landasan hukum penanaman modal di Indonesia oleh Undang-undang
No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Masuknya modal
asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan bagi
ekonomi maupun politik Indonesia. Di mana investasi melalui modal
asing secara langsung lebih baik dari pada penarikan dana melalui
pinjaman luar negeri.
– Sedangkan melalui pinjaman luar negeri Indonesia akan lebih
memperoleh sisi negatif sebab melalui pinjaman luar negeri
Indonesia akan di kenai aturan-aturan yang berasal dari pihak
pemberi pinjaman.
5. BABII
LANDASAN TEORI
• Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti
pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak
dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan
datang (barang produksi). Investasi adalah suatu
komponen dari PDB dengan rumus
PDB = C + I + G + (X-M).
dimana,
C = Kepeluan Konsumsi
I = Investasi Sektor Perusahaan
G = Pengeluran Pemerintah
(X-M) = Ekspor Neto Luar Negeri
6. • Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat
bunga, dilihat dengan kaitannya I= (Y,i).
• Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong
investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang
lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi
sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal
dibandingkan dengan meminjam uang.
• Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk
menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat
bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari
investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk
mendapatkan bunga.
7. Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA)
• Penanaman Modal Asing adalah Penanaman modal
asing yang dilakukan untuk menjalankan perusahaan di
Indonesia dan menanggung segala resiko penanaman
modal tersebut secara langsung.
• Modal Asing adalah Alat pembayaran luar negeri yang
tidak berasal dari kekayaan devisa Indonesia.
Termasuk alat-alat perusahaan dan penemuan baru
milik orang asing yang diimpor.
8. Secara makro
Proses kemajuan ekonomi suatu negara akan
semakin lancar jika tingkat tabungan masyarakat
mampu mengimbangi kebutuhan investasi yang akan
dilakukan. Jika yang terjadi adalah tabungan
masyarakat lebih sedikit, maka diperlukan peran
sektor swasta luar negeri atau asing untuk menutup
celah atau kekurangan tersebut.
g = s/k atau s = g x k
dimana :
g = laju pertumbuhan pendapatan nasional
s = tingkat tabungan masyarakat
k = tingkat pertumbuhan capital output ratio
9. BaBIII
PemBaHaSaN
• Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong penanaman
modal baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dengan
melalui penyederhanaan prosedur investasi, desentralisasi
beberapa kewenangan penanaman modal, serta peninjauan daftar
negatif investasi secara berkala.
• Bank Dunia menetapkan Indonesia pada urutan ketiga negara
tujuan investasi paling popular, setelah Cina dan Meksiko.
• Meningkatnya investasi secara nyata terlihat dengan tumbuhnya
kawasan – kawasan industri baru di wilayah Jabodetabek, yang
berlanjut kearah Cikarang, Ckampek, dan kearah Tangerang
sampai ke serang. Menurut ahli ekonomi senior Bank Dunia,
Joseph Stigilitz, investasi swasta ke negara – negara
berkembang meningkat 33% pada tahun 1996.
10.
11.
12. Sejak krisis 1997 hingga sekarang pertumbuhan arus masuk PMA ke
Indonesia masih relatif lambat jika dibandingkan dengan negara-
negara tetangga yang juga terkena krisis yang sama seperti
Thailand, Korea Selatan dan Filipina. Bahkan hingga tahun 2001 arus
masuk net PMA ke Indonesia negatif dalam jumlah dollar yang tidak
kecil, dan setelah itu kembali positif terkecuali tahun 2003
13. • Bahkan Indonesia sampai sekarang tidak termasuk lokasi tujuan
penting bagi MNCs (atau TNCs). Laporan dari UNCTAD tahun
2006 menunjukkan bahwa dari Asia Tenggara dan Timur, hanya
Singapura, China (termasuk Hong Kong), Taiwan, Malaysia,
Jepang dan Korea Selatan yang masuk di dalam daftar tujuan
penting bagi TNCs terbesar di dunia. Juga untuk TNCs terbesar
dari kelompok negara-negara berkembang, negara-negara Asia
Tenggara dan Timur ini termasuk lokasi penting.
16. Dalam membahas atau mengidentifikasi kendala perijinan
penanaman modal di Indonesia, ada tiga hal yang perlu
dipahami ;
1. Ijin investasi tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang
berdiri sendiri, tetapi harus menjadi satu paket
dengan ijin-ijin lain yang secara langsung maupun
tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha atau
menentukan untung ruginya suatu usaha.
2. Selain harus sejalan dengan atau didukung oleh UU
lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi kelancaran penanaman modal di dalam
negeri, UU PM yang baru ini juga harus memberikan
solusi paling efektif terhadap permasalahan-
permasalahan lainnya yang juga sangat berpengaruh
terhadap kegiatan investasi
17. 3. Birokrasi yang tercerminkan oleh antara lain prosedur
administrasi dalam mengurus investasi (seperti
perizinan, peraturan atau persyaratan, dan lainnya)
yang berbelit-belit dan langkah-langkah prosedurnya
yang tidak jelas.
Masalah ini bukan hanya membuat banyak waktu yang
terbuang tetapi juga besarnya biaya yang harus
ditanggung oleh pengusaha atau calon investor.
Memang masalah ini tidak hanya dihadapi oleh
pengusaha di Indonesia tetapi juga dibanyak negara
lainnya.
18. KESIMPULAN
• Adanya UU PM No.25 2007 harus diakui merupakan suatu
kemajuan besar dalam upaya selama ini menyederhanakan proses
perizinan penanaman modal untuk meningkatkan investasi di
dalam negeri. Namun, hasilnya sangat tergantung pada bagaimana
implementasinya di lapangan.
• Oleh karena itu, implementasiya harus dimonitor secara ketat,
khususnya di daerah. Persoalannya juga klasik:
– (1) ada orang-orang pemerintah, di pusat maupun di daerah,
sehingga mereka akan dengan segala cara menghalangi
pelaksanaan UU tersebut
– (2) akibat gaji yang rendah, banyak pegawai negeri yang
ditugaskan melaksanakan UU tersebut di lapangan bisa
dengan mudah di sogok oleh pihak yang merasa dirugikan
oleh UU tersebut, sehingga akhirnya UU tersebut tidak
berlaku efektif di lapangan.