yes

1. Pedoman Manajerial PPI
di Rumah Sakit
Agung Dwi Wahyu Widodo
Departemen Mikrobiologi Klinik
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
Surabaya

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina
Pelayanan M edik Nomor
HK.03.01/III/ 3744/08 tentang
Pembentukan Komite dan
Tim Pencegahan dan Pengendalian
Pengendalian Infeksi
di Rumah Sakit

4. Isi Pedoman Manajerial
• BAB I. PENDAHULUAN
• BAB II . KEBIJAKAN DAN DASAR HUKUM
• BAB III . PELAYANAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN INFEKSI DI RUMAH SAKIT DAN
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA
• BAB IV. ORGANISASI PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN INFEKSI
• BAB V. MONITORING, EVALUASI, DAN
PELAPORAN

5. Falsafah dan Tujuan
• Pengendalian infeksi harus dilaksanakan oleh
semua rumah sakit dan fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya
• Untuk melindungi pasien, petugas kesehatan
dan pengunjung
• Dari kejadian infeksi dengan memperhatikan
Cost Effectiveness

6. Kriteria pendukung
• 1. Ada pedoman tentang PPI di rumah sakit dan
fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi
tujuan, sasaran, program, kebijakan, struktur
organisasi, uraian tugas Komite dan Tim PPI.
• 2. Terdapat cakupan kegiatan tertulis mengenai
program PPI memuat pengaturan tentang pencegahan,
kewaspadaan isolasi, surveilans, pendidikan dan
latihan, kebijakan penggunaan antimikroba yang
rasional dan kesehatan karyawan.
• 3. Pelaksanaan program PPI dilakukan evaluasi dan
tindak lanjut secara berkala.

7. Organisasi Komite dan Tim PPI

8. Tugas Direktur pada PPI
• 1. Membentuk Komite dan Tim PPIRS dengan Surat Keputusan.
• 2. Bertanggung jawab dan memiliki komitmen yang tinggi
terhadap penyelenggaraan upaya pencegahan dan pengendalian
infeksi.
• 3. Bertanggung jawab terhadap tersedianya fasilitas sarana
dan prasarana termasuk anggaran yang dibutuhkan.
• 4. Menentukan kebijakan pencegahan dan pengendalian
infeksi.
• 5. Mengadakan evaluasi kebijakan pencegahan dan
pengendalian berdasarkan saran dari Komite PPIRS.
• 6. Mengadakan evaluasi kebijakan pemakaian antibiotika yang
rasional dan disinfektan di rumah sakit berdasarkan saran dari
Komite PPIRS.
• 7. Dapat menutup suatu unit perawatan atau instalasi yang
dianggap potensial menularkan penyakit untuk beberapa
waktu sesuai kebutuhan berdasarkan saran dari Komite PPIRS.
• 8. Mengesahkan Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk
PPIRS.

9. Komite PPI
• Minimal: Ketua, Sekretaris dan Anggota
• Ketua: IPCO/ Infection prevention and control Officer
• Sekretaris: IPCN/ Infection prevention and control Nurse
• Anggota:
– Dokter wakil tiap SMF
– Dokter ahli Epidemiologi
– Dokter Mikrobiologi/ PK
– Laborat, Farmasi RS
– IPCN, CSSD dan Laundry
– IPS-RS, Sanitasi dan Gizi
– House Keeping, K3, Kamar Jenazah/ Ambulance
• Syarat anggota: Minat thd PPI dan mengikuti Diklat dasar
PPI

10. Tugas dan Tanggung jawab Komite
• Membuat dan evaluasi kebijakan PPI
• Sosialisasi Kebijakan PPI
• Membuat SOP PPI
• menyusun dan evaluasi program PPI dan Diklat PPI
• Dg Tim PPI- investigasi KLB (ada Satgas)
• Rekomendasi pengembangan cara pencegahan INOS
• Konsultasi ttg PPI
• Usulan Alat dan bahan sesuai prinsip PPI
• Usulan Diklat dg materi PPI
• Pertemuan berkala, evaluasi kebijakan
• Menerima laporan Tim PP dan Rekomendasi pada direktur

11. Tugas dan Tanggung jawab Komite
(lanjutan)
• Koordinasi unit terkait
• Rekomendasi pada Direktur ttg AB rasional berdasarkan
temuan surveillans
• Menyusun kebijakan K3
• Turut menyusun kebijakan Clinical governance dan patient
safety
• Evaluasi manajemen PPI sesuai dg kebijakan RS
• Rekomendasi konstruksi dan renovasi bangunan, alat dan
bahan kesehatan sesuai prinsip PPI
• Rekomendasi penutupan Ruangan potensial infeksi
• Monitoring Prosedur perawatan
• Investigasi dan mengatasi KLB

12. Tim PPI
• Tim PPI terdiri atas:
– Dokter PPI ( 1 Dokter tiap 5 IPCN)
– IPCN (tgt jumlah TT RS)
• Ket:
• IPCN purna waktu (1 IPCN: 100-150 TT)
• IPCN dibantu IPCLN (tiap unit, tu Ruangan
risiko Infeksi)

13. IPCO
( Infection prevention and control Officer)
• Kriteria: Dokter minat PPI, mengikuti diklat dasar
PPI dan kemampuan Leadership
• Tugas IPCO:
• Kontribusi DX dan Tx infeksi
• Menyusun pedoman AB dan surveillans
• Identifikasi Kuman patogen dan pola resistensi
• Dg IPCN monitor Surveilens dan KLB
• Membimbing diklat prosedur PPI
• Monitor tenaga kesehatan merawat Px
• Membantu petugas Kesehatan memahai PPI

14. IPCN dan IPCLN
• Kriteria IPCN
• Perawat min D3
• Sertifikasi PPI
• Komitmen PPI
• Pengalaman Karu atau
setara
• Leadership
• Purna Waktu
• Kriteria IPCLN
• Perawat min D3
• Komitmen PPI
• Leadership

15. Tugas dan Tanggung jawab IPCN
• Visite Ruangan Tiap Hari
• Monitoring pelaksanaan PPI
• Melaksanakan Surveillans
• Dg Komite- Diklat PPI
• Investigasi KLB
• Monitoring prosedur perawatan Px
• Dg Komite- Prosedur Isolasi
• Audit PPI penunjang
• Monitoring Kesling

16. Tugas dan Tanggung jawab IPCN
(lanjutan)
• Monitor AB rasional
• Desain dan Monev Surveilans
• Laporan Surveilans ke komite PPI
• Motivasi dan Teguran pelaksanaan PPI
• Saran desain Ruangan sesuai PPI
• Meningkatkan Kesadaran Px dan pengunjung ttg
PPI
• Penyuluhan petugas, Px dan keluarga ttg PPI
• Koordinator dalam PPI di Ruangan

17. Tugas dan Tanggung jawab IPCLN
• Mengisi Form surveillans harian di unit
perawatan
• Motivasi dan teguran pelaksanaan PPI di unit
perawatan
• Kontak IPCN bila curiga INOS
• Koordinasi IPCN bila INOS potensial KLB
• Monitoring kepatuhan standar Isolasi

18. Sarana dan Fasilitas Pelayanan
Penunjang (Supporting System)
Sarana Kesekretariatan
• Ruangan Sekretariat dan tenaga sekretaris
yang full time.
• Komputer, printer dan internet.
• Telepon dan Faksimili.
• Alat tulis kantor

19. Dukungan Manajemen
• Dukungan yang diberikan oleh manajemen
berupa :
a. Penerbitan Surat Keputusan untuk Komite dan
Tim PPIRS.
b. Anggaran atau dana untuk kegiatan :
– Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
– Pengadaan fasilitas pelayanan penunjang.
– Untuk pelaksanaan program, monitoring, evaluasi,
laporan dan rapat rutin.
– Insentif / Tunjangan / Reward untuk Komite PPIRS.

20. Kebijakan Manajemen
• Standard precaution
• Pengembangan SDM
• Penggunaan AB
• Pelaksanaan surveilans dan KLB
• Pemeliharaan sarana
• Kesehatan karyawan
• Penempatan pasien
• Upaya pencegahan ILO, ISK,IADP, VAP

21. Kebijakan Teknis
• Ada SPO tentang kewaspadaan isolasi (isolation precaution ) :
• Ada SPO kebersihan tangan
• Ada SPO penggunaan alat pelindung diri (APD)
• Ada SPO penggunaan peralatan perawatan pasien
• Ada SPO pengendalian lingkungan
• Ada SPO pemrosesan peralatan pasien dan penatalaksanaan linen
• Ada SPO Kesehatan karyawan / Perlindungan petugas kesehatan
• Ada SPO penempatan pasien
• AdaSPO hygiene respirasi / Etika batuk
• Ada SPO praktek menyuntik yang aman
• Ada SPO praktek untuk lumbal punksi
• Upaya-upaya pencegahan infeksi dan rekomendasinya.

22. Pengembangan dan Pendidikan
Tim PPI
• Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan
dasar dan lanjut
• Memiliki sertifikat pelatihan PPI.
• M engembangkan diri mengikuti seminar,
loka karya dan sejenisnya.
• Bimbingan teknis secara berkesinambungan.

23. Pengembangan dan Pendidikan
Staf Rumah Sakit
• Semua staf rumah sakit harus mengetahui
prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian
infeksi.
• Semua staf rumah sakit yang berhubungan
dengan pelayanan pasien harus mengikuti
pelatihan PPI.
• Rumah sakit secara berkala melakukan sosialisasi
/simulasi PPI.
• Semua karyawan baru, mahasiswa, PPDS harus
mendapatkan orientasi PPI.

24. MONITORING KEGIATAN
Monitoring
• Monitoring dilakukan oleh IPCN dan IPCLN .
• Dilakukan setiap hari dalam hal pengumpulan
data untuk surveilans
• Mempergunakan check list atau input data
tindakan dalam komputer.
• Ada formulir bantu surveilans.

25. EVALUASI DAN PELAPORAN
• Evaluasi
– Dilakukan oleh Tim PPIRS dengan frekuensi
minimal setiap bulan.
– Evaluasi oleh Komite PPI minimal setiap 3 bulan.
• Laporan
– Membuat laporan tertulis kepada Direktur setiap
bulan.
– Membuat Laporan rutin : harian, mingguan,
bulanan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, maupun
insidentil atau KLB.

26. Kesimpulan
• Angka Infeksi RS tinggi
• Program PPI menentukan mutu pelayanan RS
• Perlu dibentuk Komite dan Tim PPI di RS
• Komite dan Tim PPI dibentuk dan bertanggung
jawab kepada direktur