Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian IKM dan UMKM serta upaya pemerintah dalam mengembangkan keduanya. 2. Indonesia menghadapi tantangan dalam menghadapi MEA 2015 terkait kinerja perdagangan dengan negara ASEAN. 3. Pemerintah berupaya meningkatkan daya saing UMKM di era MEA melalui berbagai program seperti pelatihan dan fasilitasi akses pembiayaan.

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN kaya dengan sumber daya
alam.ASEAN juga merupakan emerging market dengan pasar sekitar 500
jutapenduduk.Kemudian, ASEAN juga merupakanCounter balance dominasi ekonomi
Jepang dan Amerika Serikat.
Perdagangan intra dan ekstra ASEAN terus berkembang sehingga tumbuh
kesadaran untuk menjaga sentralitas ASEAN dalam peta dunia yang semakin
mengarah pada regionalisme. Hal- hal yang mendorong
perwujudan ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) antara lain: (1) meningkatkan daya saing dan daya tarik vis a vis
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan India; (2) meningkatkan kesatuan dan posisi
tawar ASEAN dalam rangka perundingan ASEAN+1 (RRT, Korea, Jepang,
Australia-NZ, Ind ia) dan arsitektur regional baru
(ASEAN+3/ASEAN+6/ASEAN+8);dan (3) merespon meningkatnya trend
regionalism vs multiliteralism.
Pada KTT ASEAN 2007 di Singapura, AEC Blueprint 2015 disahkan,bersama
penandatanganan ASEAN Charter. Terdapat 12 sektor integrasi yang diprioritaskan
dalam AEC, yaitu: 7 sektor barang dan 5 sektor jasa-jasa. Sektor tersebut adalah
(1)Agro-based products, (2) Air travel, (3) Automotive, (4) E- ASEAN ,
(5) Electronics, (6) Fisheries, (7) Healthcare, (8) Rubber-based products,(9) Textiles
& apparels, (10) Tourism, (11) Wood-based products, (12) Logistics Services.
Berdasarkan kinerja perdagangan Indonesia-ASEAN dan Indonesia-
Dunia(Tabel 1), dapat dilihat bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi MEA 2015.
Ekspor Indonesia ke negara - negara ASEAN yang paling besar adalah pada tahun 2008, yaitu
ekspor ke negara Singapura dan Thailand.Namun, imporIndonesia dari ASEAN
terbesar juga pada tahun 2008, berasal dari Singapura,Malaysia dan Thailand. Nilai
ekspor Indonesia ke ASEAN dan Dunia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan,
tertinggi pada tahun 2008.

2. 1.2 Rumusan Masalah
1 Apa yang dimaksud dari IKM ?
2. Apa pengertian dari UMKM ?
3. Apa upaya pemerintah dalam mengembangkan UMKM ?
4. Apa permasalahan di Indonesia dalam mengahadapi MEA ?
5. Apa peran pemerintah dalam menghadapi daya saing UMKM di era MEA ?
1.3 Tujuan Masalah
1. Mengetahui apa itu IKM
2. Mengetahui pengertian UMKM
3. Mengetahui upaya pemerintah dalam mengembangkan UMKM
4. Mengetahui permasalahan di Indonesia yang dalam mengahadapi MEA
5. Mengetahui Apa peran pemerintah dalam menghadapi daya saing UMKM di era
MEA

3. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Mengenal Istilah IKM
Sejak Februari 2011, Presiden telah mencanangkan Gerakan Kewirausahaan
Nasional (GKN). Sebanyak 13 Kementerian/institusi termasuk Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) mendukung pencanangan GKN
dengantujuan meningkatkan jumlah wirausaha yang kini baru sekitar 0,24% dari
populasi menjadi sekurangnya 1% dari populasi penduduk Indonesia
pada tahun 2014.
Perlu kita ketahui bersama, salah satu sektor pembangunan ekonomi
kerakyatan yang memegang peranan penting dan strategis adalah pengembangan
Industri Kecil dan Menengah (IKM). Menperin menyatakan, pemerintah terus
melakukan upaya-upaya dalam rangka membantu IKM untuk meningkatkan daya
saingnya dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Diantaranya adalah melalui
pemberian kredit usaha rakyat (KUR), peningkatan kemampuan teknologi melalui
program restrukturisasi mesin, peningkatan kemampuan SDM melalui berbagai
pelatihan, fasilitasi serta pendampingan, sistem jaminan mutu dan keamanan
pangan,dan hal lainnya yang tekait peningkatan akses pasar.
Secara garis besar, Menperin memaparkan,
penciptaan wirausaha baru dapat dilakukan melalui dua
pendekatan, yaitu pendekatan by design dan pendekatan fast track.Pendekatan By
Design dilakukan melalui serangkaian kegiatan rekrutmen, pelatihan, magang, dan
pemberian modal usaha sebelum orang menjadi wirausaha. Sedangkan,
pendekatan fast track dilakukan melalui serangkaian kegiatan dengan pelatihan,
inkubator, diiringi pemberian fasilitas peralatan produksi atau modal kerja. Secara
garis besar, Menperin memaparkan, penciptaan wirausaha baru dapat dilakukan
melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan by design dan pendekatan fast track.
Pendekatan By Design dilakukan melalui serangkaian kegiatan rekrutmen, pelatihan,
magang, dan pemberian modal usaha sebelum orang menjadi wirausaha. Sedangkan,

4. pendekatan fast track dilakukan melalui serangkaian kegiatan dengan pelatihan,
inkubator, diiringi pemberian fasilitas peralatan produksi atau modal kerja.
Melalui Direktorat Jenderal IKM, Kemenperin terus memperkuat kemampuan
wirausaha IKM agar menjadi wirausaha yang mandiri dan profesional. Diantaranya
yakni mengambil peran untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sebagai dampak
dari moratorium TKI melalui Program Penumbuhan Wirausaha Baru Paska
Moratorium, dengan melakukan pelatihan dan pemberian peralatan produksi untuk
menjadikan para TKI menjadiwirausaha baru sebanyak 855 unit. Disamping itu juga
dilaksanakan program Penumbuhan Wirausaha Baru melalui pondok pesantren.
Pembinaanpondok pesantren menjadi wirausaha baru diharapkan
menjadi agent development yang mampu menggerakkan masyarakat sekitarnya.
Jumlah pondok pesantren yang dibina melalui pelatihan kewirausahaan dengan diikuti
bantuan mesin/peralatan produksi pada tahun 2011 sebanyak 12 pondok pesantren.
Kemenperin juga melakukan sosialisasi dan fasilitasi KUR bagi IKM langsung
ke sentra-sentra dengan melibatkan pihak perbankan, menyampaikan daftar IKM
potensial ke bank pelaksana, mempromosikan fasilitas KUR pada setiap acara yang
diadakan di daerah dan meningkatkan penyaluran KUR melalui perusahaan IKM
penjamin (off taker). Selanjutnya, menyelenggarakan program beasiswa bagi tenaga-
tenaga muda lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas berprestasi dari berbagai daerah
diseluruh Indonesia direkrut untuk mengikuti program pendididikan setingkat D3
pada Unit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Sesuai Peraturan
Menteri Perindustrian No.19/M-IND/PER/ 2/2009 tentang Penyelenggaraan Program
Beasiswa Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil dan Menengah (TPL-IKM).
Dan, melalui Peraturan Menteri Perindustrian No.75/M-IND/PER/ 7/2010
tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (Good Manufacturing
Practices), Kemenperin melakukan pembinaan secara intensif, berkelanjutan dan
terintegrasi dengan melibatkan instansi terkait secara berkesinambungan dan
konsisten. Menperin memaparkan, sektor bisnis industri manufaktur merupakan salah
satu sektor bisnis yang tepat untuk memulai usaha pada saat ini. Ada beberapa alasan
yang diungkapkan oleh Menperin, yaitu:
1. Prospektif
Pertumbuhan sektor industri manufaktur setahun terakhir ini tumbuh lebih
besar dari pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional Indonesia. Ini

5. menunjukkan kemajuan sektor industri manufaktur yang sekaligus memberi
gambaran nyata akan besarnya potensi bisnis sektor industri manufaktur.
2. Kemandirian perekonomian
Kemajuan perekonomian Indonesia meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Peningkatan daya beli yang tercermin dari meningkatnya
pendapatan rata-rata per kapita membutuhkan penyaluran pembelanjaan,
yang sayangnya banyak digunakan untuk membeli produk impor. Belanja
pada produk impor akan membuat negara kita terus tergantung pada negara
lain dan mengurangi kemandirian nasional. Dengan memproduksi barang
kebutuhan masyarakat, khususnya dari sektor industri manufaktur, akan
meningkatkan kemandirian nasional.
3. Membuka lapangan kerja
Berbisnis di industri manufaktur akan menghasilkan multiplier effect dari
bergeraknya sektor ekonomi primer seperti pertanian dan pertambangan,
industri bahan baku, industri barang setengah jadi, perdagangan dalam negeri,
ekspor, sektor keuangan dan sektor penunjang lainnya. Keterkaitan yang
sedemikian luas pada sektor industri manufaktur memberi kesempatan kerja
yang luas pada rakyat Indonesia.
4. Integrasi supply chain
Banyak perusahaan besar industri manufaktur dari dalam dan luar negeri
yang sudah dan sedang membangun pabrik di Indonesia. Keberadaan pabrik-
pabrik besar tersebut membutuhkan kerjasama pasokan dan dukungan lain
yang bisa disediakan oleh para pelaku usaha industri pemula. Maka itu,
menjadi mitra dari para perusahaan besar akan mempercepat proses memulai
dan mengembangkan bisnis yang kita dirikan.
5. Ketersediaan dukungan pemerintah
Kemenperin terus memberikan dukungan atas lahirnya ribuan dan bahkan
jutaan wirausaha baru sektor industri manufaktur. Dukungan teknis dan non
teknis akan disediakan melalui Dirjen IKM serta semua Direktorat Jenderal
dan lembaga di Kemenperin. Pusdiklat Kemenperin, misalnya, juga berperan
aktif menumbuhkembangkan industriawan-industriawan melalui Balai Diklat
Industri, Sekolah Tinggi, dan Akademi Perindustrian di seluruh Indonesia.
Menperin juga menjelaskan mengenai modal ventura, Dijelaskannya,
modal ventura merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa

6. penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha
(investee company) untuk jangka waktu tertentu. Banyaknya IKM yang
potensinya lemah dalam hal finansial dan manajemen serta belum
berjalannya penerapan venture capital bagi IKM di Indonesia mendorong
Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) untuk membentuk HIPPI
Social Venture Capital Indonesia (HSVCI) yang akan diresmikan dalam
waktu dekat ini bekerjasama dengan Dirjen IKM Kemenperin. Menperin juga
mengatakan, wacana modal ventura sudah dibahas sejak dua bulan lalu. Saat
ini sudah ada 10 orang wirausaha swasta yang berminat mendaftar menjadi
modal ventura. “Mereka adalah wirusahawan sukses yang ingin
menumbuhkembangkan wirausaha baru. Kami juga beraharap, satu orang itu
bisa memberikan modal sekitar 3-5 miliar,” tuturnya. Menperin pun
meyakinkan, skema modal ventura ini dapat berjalan efektif karena telah
terbukti di negara-negara maju mampu melahirkan IKM, tentunya dengan
tata cara yang sehat.
2.2 Pengertian UMKM
UMKM singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berikut ini pengertian UMKM :
1. Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008
a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan
atas badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikrosebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini. Usaha mikro memilikikriteria asset maksimal Rp. 50.000.000 dan omset
sebesar Rp.300.000.000.
b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yangdilakukan oleh
orang perorangan atau badan usaha yang bukanmerupakan anak perusahaan/ bukan cabang
perusahaan yang dimiliki,dikuasai atau menjadi bagian baik langsung/ tidak langsung dari
usaha menengah/besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini. Usaha Kecil memiliki kriteriaasset Rp. 50.000.000 - Rp. 50 0.000.000
dan omset sebesar Rp.300.000.000 - Rp. 2.500.000.000.
c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiriyang dilakukan oleh
orang perseorangan/ badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/ cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung/tidak langsung dengan
usahakecil/usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih/hasil penjualan tahunan sebagaimana

7. diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah memiliki kriteria asset Rp. 500.000.000 -
Rp.10.000.000.000 dan omset sebesar Rp. 2.500.000.000 - Rp.50.000.000.000.
2. Kementrian Koperasi dan UKM
Kementrian Koperasi dan UKM menetapkan batasan Usaha Kecildan Usaha Menengah,
yaitu :
a. Usaha Kecil memiliki omset kurang dari Rp. 1.000.000.000 7 tahun
b. Usaha Menengah memiliki omset Rp. 1.000.000.000 - Rp.50.000.000.000/ tahun
3. Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Departemen Perindustrian dan Perdagangan menetapkan batasan Usaha Kecil dan Menengah
sesuai Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, yaitu :Usaha kecil di bidang Perdagangan dan
Industri memiliki asset tetap kurang dari Rp. 200.000.000 dan omset per tahun kurang
dari Rp.1.000.000.000.Industri kecil dan menengah memiliki nilai investasi sampai dengan
jamlah Rp. 5.000.000.000.
4. Bank Indonesia.
Bank Indonesia juga merujuk pada Undang-Undang No. 9 Tahun 1995untuk kategori Usaha
Kecil; tetapi untuk Usaha Menengah, Bank Indonesia menentukan sendiri kriteria asset
tetapnya, dimana Bank Indonesia membagi Usaha Menengah dalam 2 kategori :
a. Usaha menengah untuk industri manufaktur : memiliki asset tetapsejumlah
Rp. 200.000.000- Rp. 5.000.000.000;
b. Usaha menengah untuk industri non manufaktur: memiliki asset tetapsejumlah
Rp. 60.000.000- Rp.200.000.000.
2.3 Upaya Pemerintah Mengembangkan UMKM
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi salah satu usaha yang sedang digemari
di Indonesia. Perajin di Indonesia sudah mulai tumbuh dan kreatif dalam mengupayakan
agar UMKM-nya bisa dikenal nasional hingga global. Sektor ini mempunyai kontribusi
besar terhadap perputaran uang di masyarakat karena jumlahnya yang cukup besar yaitu
55,2 juta. UMKM dari berbagai bidang usaha yang tersebar di seluruh Indonesia
menyumbang kontribusi ke pertumbuhan ekonomi dalam negeri mencapai 60 persen.
Sejak lama Pemerintah sudah melakukan pembinaan terhadap usaha kecil, menengah
dan koperasi. Pembinaan terhadap kelompok usaha ini semenjak kemerdekaan telah
mengalami perubahan beberapa. Dahulu pembinaan terhadap koperasi dipisahkan
dengan pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah. Yang satu dibina oleh
Departemen Koperasi sedangkan yang lain dibina oleh Departemen Perindustrian dan
Departemen Perdagangan. Setelah melalui perubahan beberapa kali maka semenjak

8. beberapa tahun terakhir pembinaan terhadap usaha kecil, m eneng ah dan koperasi
dilakukan satu atap di bawah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
Berdasarkan kepada PROPENAS (Program Pembangunan Nasional) 2000-2004
ditetapkan program pokok pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai
berikut:
1. Program penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif.
Program ini bertujuan untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta
menjamin kepastian usahan dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi sebagai
prasyarat untuk berkembangnya PKMK. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah
menurunnya biaya transaksidan meningkatnya skala usaha PKMK dalam kegiatan
ekonomi.
2. Program Peningkatan Akses kepada Sumber Daya Produktif.
Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan PKMK dalam memanfaatkan
kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang
tersedia. Sedangkan sasarannya adalah tersedianya lembaga pendukung untuk
meningkatkan akses PKMK terhadap sumber daya produktif, seperti SDM, modal,
pasar, teknologi dan informasi.
3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan PKMK Berkeunggulan Kompetitif.
Tujuannya untuk mengembangkan perilaku kewira-usahaan serta meningkatkan daya
saing UKMK. Sedangkan sasaran adalah meningkatnya pengetahuan serta sikap
wirausaha dan meningkatnya produk-tivitas PKMK.
Sebelum dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah pembinaan terhadap usaha
kecil, m eneng ah dan koperasi ditangani langsung oleh jajaran Departemen Koperasi
dan UKM yang berada di daerah. Sedangkan Pemerintah Daerah hanya sekedar
memfasilitasi, kalau tidak boleh dikatakan hanya sebagai penonton. Semua kebijakan
dan pedoman pelaksanaannya merupakan kebijakan yang telah ditetapkan dari Pusat,
sementara aparat di lapangan hanya sebagai pelaksana. Pembinaan yang diberikan
tersebut cenderung dilakukan secara seragam terhadap seluruh Daerah dan lebih
bersifat mobilisasi dibandingkan pemberdayaan terhadpa usaha kecil, m eneng ah dan
koperasi.
Sejalan dengan kebijakan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada
Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya maka pembinaan
usaha kecil, menengah dan koperasi harus melibatkan seluruh komponen di Daerah.
Peran Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kewenangan penyelenggaraan

9. pemerintahan Daerah Otonom akan sangat menentukan bagi pembinaan UKMK.
Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka pembinaan terhadap usaha kecil, m
eneng ah dan koperasi perlu dirumuskan dalam suatu pola pembinaan yang dapat
memberdayakan dan mendorong peningkatan kapasitas usaha kecil, m eneng ah dan
koperasi tersebut. Pola pembinaan tersebut harus memperhatikan kondisi
perkembangan lingkungan strategis yang meliputi perkembangan global, regional dan
nasional. Disamping itu juga pola pembinaan tersebut hendaknya belajar kepada
pengalaman pembinaan terhadap usaha kecil, m eneng ah dan koperasi yang telah
dilaksanakan selama ini.
Pola pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi yang ditawarkan untuk
meningkatkan kapasitas dan daya saingnya dalam rangka Otonomi Daerah antara lain
adalah :
• Pelaksana program-program pokok pengembangan UKMK yang telah diatur di
dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 yang meliputi ;
Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif, Program Peningkatan Akses kepada
Sumber Daya Produktif, dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan PKMK
Berkeunggulan Kompetitif secara terpadu dan berkelanjutan.
• Pelaksanaan program-program pengembangan UKMK yang disusun dengan
memperhatikan dan disesuaikan kondisi masing-masing Daerah, tuntutan, aspirasi dan
kepentingan masyarakat, serta kemampuan Daerah.
• Keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, masyarakat, lembaga keuangan,
lembaga akademik dan sebagainya dalam melakukan pembinaan dan pengembangan
usaha kecil, menengah dan koperasi.
• Pemberdayaan SDM aparatur Pemerintah Daerah agar mampu melaksanakan proses
pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil, m eneng ah dan koperasi.
• Pengembangan pewilayahan produk unggulan sesuai potensi dan kemampuan yang
dimiliki dalam suatu wilayah bagi usaha kecil, menengah dan koperasi dalama rangka
meningkatkan daya saing.
• Mensinergikan semua potensi yang ada di Daerah untuk meningkatkan
pengembangan usaha kecil, m eneng ah dan koperasi sehingga mampu memberikan
kontribusi bagi pengembangan implentasi kebijakan Otonomi Daerah.
• Sosialisasi tentang kebijakan perekonomian nasional dalam rangka memasuki era
pasar bebas AFTA (ASEAN Free Trae Area), APEC ( Asia Pacific Cooperation) dan
WTO (World Trade Organization) kepada seluruh kelompok usaha kecil, m eneng ah

10. dan koperasi.
Akhirnya kita berharap melalui pola pembinaan yang dikembangkan tersebut didapat
outcomes yang yang bersinergi antara kebijakan pembinaan usaha kecil, m eneng ah
dan koperasi dengan kebijakan Otonomi Daerah. Sehingga antara kebijakan Otonomi
Daerah dengan pembinaan usaha kecil, m eneng ah dan koperasi terdapat simbiosis
mutualisma. Implementasi kebijakan Otonomi Daerah akan menentukan bagi
keberhasilan pembinaan usaha kecil, m eneng ah dan koperasi serta sebaliknya
pelaksanaan pembinaan UKMK akan mendorong keberhasilan pelaksanaan Otonomi
Daerah, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2.4 Permasalahan di Indonesia dalam Mengahadapi MEA
MEA merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memiliki pola
mengintegrasikan ekonomu ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas
atau free trade antara negara-negara anggota ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN (
MEA) adalah kerjasama perdagangan bebas antar negara kawasan ASEAN, rencananya
MEA akan berlaku akhir tahun 2015 dan diberlakukan secara bertahap sehingga kawasan
negara asean berada pada satu wilayah perdagangan.Pembentukan pasar tunggal yang
diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini nantinya memungkinkan satu
negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia
Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.
Awal mula MEA berawal pada KTT yang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada
tanggal 1997 dimana para pemimpin ASEAN akhirnya memutuskan untuk melakukan
pengubahan ASEAN dengan menjadi suatu kawasan makmur, stabil dan sangat bersaing
dalam perkembangan ekonomi yang berlaku adil dan dapat mengurangi kesenjangan dan
kemiskinan sosial ekonomi (ASEAN Vision 2020). kemudian dilanjutkan pada KTT bali
yang terjadi pada bulan Oktober pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN mengaluarkan
pernyataan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA akan menjadi sebuah tujuan
dari perilaku integrasi ekonomi regional di tahun 2020, ASEA SECURITY
COMMUNITY dan beberapa komunitas sosial Budaya ASEAN merupakan dua pilar
yang tidak bisa terpisahkan dari komunitas ASEA. Seluruh pihak diharapkan agar dapat
bekerja sama secara kuat didalam membangun komunitas ASEAN di tahun 2020.
MEA akan mulai membentuk ASEAN menjadi pasar dan basis dari produksi tunggal
yang dapat membuat ASEAN terlihat dinamis dan dapat bersaing dengan adanya

11. mekanisme dan langkah-langkah dalam memperkuat pelaksanaan baru yang berinisiatif
ekonomi; mempercepat perpaduan regional yang ada disektor-sektor prioritas;
memberikan fasilitas terhadap gerakan bisnis, tenaga kerja memiliki bakat dan terampil;
dapat memperkuat kelembagaan mekanisme di ASEAn. Menjadi langkah awal dalam
mewujudkan MEA atau MAsyarakat Ekonomi ASEAN.Di saat yang sama, MEA akan
dapat mengatasi kesenjangan pada pembangunan dan melakukan percepatan integrasi
kepada negara Laos, Myanmar, VIetnam dan Kamboja lewat Initiative for ASEAN
integration dan inisiatif dari regional yang lainnya.
Tingkat daya saing yang belum memuaskan dan iklim investasi yang belum
sepenuhnya mendukung kalangan dunia usaha, harus menjadi prioritas masalah yang
harus diselesaikan. Juga kesiapan para pelaku usaha di bidang UsahaMikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) termasuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang merupakan
bagian dari sektor UMKM bidang industri, perlu menjadi perhatian serius pemerintah
menghadapi persaingan yang ketat dengan pelaku UMKM dan IKM di negara-negara
ASEAN lainnya. Banyak para pelaku UMKM dan IKM di daerah-daerah yang belum
memahami apa dan seperti apa ASEAN Economic Community (MEA) 2015.
Permasalahan umum UMKM dalam menghadapi MEA, yaitu: (1) persaingan yang
makin tajam, termasuk dalam memperoleh sumber daya, (2) menjaga dan meningkatkan
daya saing UMKM sebagai industri kreatif dan inovatif, (3) meningkatkan standar, desain
dan kualitas produk agar sesuai ketentuan ASEAN (Misal ISO-26000), (4) diversifikasi
output dan stabilitas pendapatan usaha mikro agar tidak “jatuh” ke kelompok masyarakat
miskin, (5)meningkatkan kemampuan UMKM agar mampu memanfaatkan fasilitas
pembiayaan yang ada, termasuk dalam kerangka kerjasama ASEAN.
2.5 Peran Pemerintah dalam Menghadapi Daya Saing UMKM di Era MEA
Bebicara khusus mengenai daya saing UMKM, faktor-faktor yang dihadapi dalam
perkembangannya di Indonesia tidak hanya dihadapkan pada beberapa permasalahan
saja. Dewasa ini, UMKM masih dihadapkan pada persoalan lemahnya daya saing
terhadap produk impor. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang
besar itu menjadi terhambat. Menurut Tambunan (2008), UMKM yang berdaya
saing tinggi dicirikan oleh: (1) kecenderungan yang meningkat dari laju pertumbuhan
volume produksi, (2) pangsa pasar domestik dan atau pasar ekspor yang selalu
meningkat, (3) untuk pasar domestik, tidak hanya melayani pasar lokal saja tetapi
juga nasional, dan (4) untuk pasar ekspor, tidak hanya melayani di satu negara

12. tetapi juga banyak negara. UMKM harus mampu menekankan kepada paradigma
orientasi pasar dan daya saing untuk itu ada sejumlah prinsip dasar yang harus
dipenuhi, diantaranya sebagai berikut (Tambunan, 2010): (1) Bisnis adalah tetap
bisnis, jika seseorang membuka UMKM sendiri namun terpaksa tutup karena kalah
bersaing, tidak perlu dibantu untuk dihidupkan kembali. (2) Hanya UMKM yang
memiliki potensi pasar dan memiliki keuggulan komparatif dan kompetitif yang perlu
dibantu oleh pemerintah, jadi prinsip yang berlaku adalah “picking the winners”. (3)
Fokus bantuan yang diberikan kepada UMKM harus pada pengembangan teknologi
dan inovasi. (4) Pemberian kredit bagi UMKM tidak merupakan komponen yang
paling penting. Pengalaman menunjukkan UMKM yang mulai dan atau berkembang
dengan sendirinya akan didatangi oleh perbankan. (5) Bantuan pada UMKM tidak
bersifat protektif, dalam konteks ini sejalan dengan prinsip yang bisa maju adalah
UMKM yang mampu bersaing bebas dalam kondisi pasar non-diskriminasi. Tim
Peneliti ISEI (2010) merekomendasikan beberapa hal berkaitan dengan
pengembangan UMKM di Indonesia, terutama untuk meningkatkan daya saing di
pasar global, sebagai berikut: (1) Banyaknya bantuan kepada UMKM uang tidak tepat
sasaran, untuk itu perlu dilakukan adalah koordinasi bantuan kepada UMKM
sehingga tepat sasaran, pendisiplinan kementerian/lembaga pemberi bantuan untuk
melakukan inovasi dalam menyusun skema bantuan. Hal lain adalah bantuan
pelatihan teknis produksi, keuangan, pemasaran, dan kewirausahaan perlu
ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Selanjutnya keikutsertaan UMKM
dalam promosi untuk menembus pasar internasional perlu ditingkatkan
frekuensinya. (2) Diperlukan insentif untuk diversifikasi produk, pengkayaan desain,
dan hak paten untuk produk UMKM. Untuk itu diperlukan kebijakan insentif fiskal
dan non-fiskal bagi pengembangan industri kreatif dan pengusaha pionir. Di samping
itu juga perlu dilakukan perlindungan dan sosialisasi mengenai hak paten. (3)
mendorong penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan usaha UMKM. (4)
Pemberian suku bunga khusus dan skema pembiayaan yang lebih baik khususnya
untuk UMKM yang menghasilkan produk yang prospek tinggi di pasar internasional.
Sinergi antar lini mutlak perlukan agar produk dalam negeri yang dihasilkan oleh
pelaku usaha UMKM memiliki kemampuan untuk bersaing di pasar global. Peran
pemerintah dalam hal penyaluran kredit bagi UMKM dimana permodalan masih
menjadi masalah klasik bagi UMKM di Indonesia. Fasiltas berupa subsidi bunga dari
APBN juga perlu diberikan. Bagi pelaku UMKM sendiri harus mampu menetapkan

13. kebijakan dan prioritas usaha bersedia diberikan pembinaan dan pendampingan oleh
pihak ketiga, dan selalu membuka diri dengan perkembangan pasar.
Berikut ini peta menuju UMKM yang berdaya saing era pasar persaingan bebas
MEA 2015:
1. Memperluas pasar UMKM agar dapat menguasai pasar menurut Sudaryanto,
maka UMKM perlu mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, baik
informasi mengenai pasar produksi maupun pasar faktor produksi. Informasi
tersebut diperlukan untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan
oleh UMKM. Informasi pasar produksi atau pasar komoditas yang diperlukan
misalnya (1) jenis barang atau produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen di
daerah tertentu, (2) bagaimana daya beli masyarakat terhadap produk tersebut, (3)
berapa harga pasar yang berlaku, (4) selera konsumen pada pasar lokal, regional,
maupun internasional. Informasi pasar yang lengkap dan akurat dapat
dimanfaatkan oleh UMKM untuk membuat perencanaan usahanya secara tepat,
misalnya : (1) membuat desain produk yang disukai konsumen, (2) menentukan
harga yang bersaing di pasar, (3) mengetahui pasar yang akan dituju, dan banyak
manfaat lainnya, (4) memperluas jaringan pemasarannya. Selain faktor
kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pasar, UMKM juga perlu
memiliki kemudahan dan kecepatan dalam mengkomunikasikan atau
mempromosikan usahanya kepada konsumen secara luas baik di dalam maupun di
luar negeri. Faktor komunikasi dalam menjalankan bisnis adalah sangat penting,
karena dengan komunikasi akan membuat ikatan emosional yang kuat dengan
pelanggan yang sudah ada, juga memungkinkan datangnya pelanggan baru.
2. Meningkatkan SDM sebagai pelaku UMKM. Kualitas sumber saya manusia
(SDM) pelaku usaha UMKM dapat ditingkatkan dengan berbagai cara seperti
memberikan program pelatihan, pendampingan, penyediaan fasilitas kepada
pelaku UMKM. Pelatihan dan pendampingan tersebut disesuaikan dengan
kebutuhan pengembangan kualitas SDM pelaku UMKM di tiap-tiap daerah di
Indonesia. Pelatihan dan pendampingan yang diberikan tersebut dimaksudkan
salah satunya agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan segala bentuk jenis
peluang terutama dalam memanfaatkan peluang kemajuan teknologi dan era
kemudahan mengakses informasi saat ini. Dengan demikian pemanfaatan
teknologi informasi, perusahaan mikro, kecil maupun menengah akan semakin
mudah memasuki pasar global. Dukungan berupa pelatihan, pendampingan serta

14. penyediaan fasilitas akan sangat membantu peningkatan pengembangan UMKM
di Indonesia walaupun harus menghadapi segala keterbatasannya. Program ini
haruslah mampu menjangkau hingga pelosok terpencil di negeri ini, hal ini
didasari pada kenyataan bahwa sebagian besar UMKM berlokasi di desa-desa dan
kota-kota kecamatan. Jika program ini berhasil menjangkau hingga kebagian
terjauh dinegeri ini tentu ini akan sangat mempermudah UMKM dalam
memperluas pasar baik di dalam negeri maupun pasar luar negeri. Sehingga
tingkat kesejahteraan masyarakat dan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya akan
meningkat, dan secara bersinergi akan berdampak positif terhadap keberhasilan
pembangunan nasional. Jika semuanya berhasil bersinergi dengan baik diyakini
UMKM di Indonesia akan memenangkan persaingan, UMKM pun akan lebih siap
untuk bersaing tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dengan produk-produk luar
negeri. Kita dapat bersaing dari segi kualitas, pengemasan, dan kecepatan operasi
perusahaan serta dalam pemasaran produk UMKM.

15. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan dan Saran
Pada Tataran Kebijakan atau regulasi diharapkan akan diberikan kemudahan bagi
UMKM dalam kepengerusan segala bentuk jenis perizinan. Memperluas gerakan
kewirausahaan keseluruh Indonesia, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi,
menciptakan UKM yang inovatif melalui peran inkubator Bisnis. Menghidupkan kembali
pengembangan produk unggulan daerah melalui One Village One Product (OVOP), tidak
hanya itu penyedian fasilitas berupa penguatan teknologi baik untuk produksi maupun
pemasaran juga mutlak diperlukan. Perlu dilakukannya pemetaan produk unggulan
UMKM dan pedampingan terhadap pemasaran produk ke ASEAN. Memanfaatkan peran
perwakilan luar negeri untuk mempromosikan produk UMKM di kawasan ASEAN.
Selain itu, untuk memperkuat produk UMKM di negeri sendiri dapat dilakukan melalui
meningkatkan kampanye cinta produk dalam negeri. Bagi pelaku usaha mikro, kecil
dan menengah itu sendiri perlu aktif untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan
Pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mensukseskan seluruh program yang
telah dicanangkan. Keseluruhan hal ini lah yang dapat menjadi penentu siap atau tidaknya
pelaku UMKM di Indonesia memasuki era pasar bebas saat ini. Semakin siap pelaku
UMKM tentu akan semakin matang, dan semakin kokohlah dalam menghadapi semua
tantangan era pasar bebas 2015 yang tengah berlangsung saat ini.

16. Daftar Pustaka
Mandala Manurung. (2004). Uang Perbankan Dan Ekonomi Moneter :Jakarta : Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia. 2004.
Nunuy Nur Afiah.(2009).Kewirausahaan Dalam Memperkuat UKM Indonesia Meng
hadapi Krisis Finansial Global : Bandung: Universitas Padjajaran.
Sudaryanto dan Hanim,Anifatul. (2002). Evaluasi kesiapan UKM Menyongsong
PasarBebas Asean (AFTA) : Analisis Perspektif dan Tinjauan Teoritis. Jurnal Ekonomi
Akuntansi dan Managemen.