3. HAKIKAT SISTEM HUKUM
Hukum merupakan salah satu norma yang
bermaanfaat untuk mengatur kehidupan manusia
dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa/bernegara secara lebih tegas, memaksa,
dan objektif. Adapun pengertian menurut para ahli,
sebagai berikut:
1. Leon Duguit, hukum merupakan aturan tingkah laku
anggota masyarakat, yaitu aturan yang daya
gunanya pada saat tertentu diindahkan oleh
masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan
bersama.
4. 2. Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-
peraturan yang mengurus tata tertib suatu
masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh
masyarakat.
3. Grotius, hukum adalah peraturan tentang moral
yang menjamin kadilan.
1. Unsur-unsur Hukum
Adapun unsur-unsur hukum sebagai berikut:
a. Peraturan tentang tingkah laku manusia
dalam hidup masyarakat.
5. b. Peraturan itu dibentuk oleh badan-badan resmi yang
berwenang membuat peraturan.
c. Peraturan hukum bersifat memaksa dan mengikat.
d. Peraturan memuat sanksi yang tegas dan nyata bagi
pelanggarnya.
2. Ciri-ciri hukum
Berikut adalah ciri-ciri hukum.
a. Adanya perintah dan larangan
b. Perintah atau larangan tersebut harus
dipatuhi oleh semua orang dan bagi yang
melanggar akan mendapat sanksi.
6. Adapun penggolongan,fungsi, dan tata hukum di
Indonesia.
1. Penggolongan hukum
a. Berdasarkan wilayah atau ruang lingkup
berlakunya
1) hukum lokal
2) hukum nasional
3) hukum internasional
b. Berdasarkan bentuk
1) hukum tertulis
2) hukum tidak tertulis
7. c. Berdasarkan sumbernya
1) hukum undang-undang
2) hukum kebiasaan
3) hukum yurisprudensi
4) hukum traktat
2. Tugas, tujuan, dan fungsi hukum
Tugas:
a. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di
dalam masyarakat
b. Menjamin ketertiban, ketenteraman, keadilan,
kedamaian, kemakmuran, kebahagiaan,dan
kebenaran
8. Tujuan :
a. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada
masyarakat
b. Menciptakan keadilan dan ketertiban
c. Menciptakan pergaulan hidup antara anggota
masyarakat
Fungsi :
a. Melindungi masyarakat dari ancaman bahaya
b. Menjaga dan memberikan keadilan bagi manusia
c. Menjaga dan memberikan keadilan bagi manusia
digunakan untuk arah dan acuan, tujuan, serta
pelaksanaan pembangunan.
9. 3. Negara hukum dan tata hukum indonesia
Negara indonesia adalah negara hukum. Adapun
jaminan bahwa indonesia adalah negara hukum
terdapat dalam dua pasal UUD 1945, sebagai berikut:
a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, berbunyi “Negara
Indonesia adalah negara hukum”
b. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala
warga negarabersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjujung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya”
10. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan
segala sesuatu, baik tindakan maupun
pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis
atau tidak tertulis. Sistem hukum adalah bagian dari
tata hukum. Tata hukum suatu negara
mencerminkan kondisi objektif dari negara yang
bersangkutan sehingga tata hukum suatu negara
berbeda dengan negara lainnya.
11. HAKIKAT SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian
peradilan dan pengadilan sebagai berikut:
1. Peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan
dengan tugas negara menegakkan hukum dan
keadilan.
2. Pengadilan adalah lembaga yang melakukan proses
peradilan, yaitu memeriksa dan memutuskan
sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-
pelanggaran hukum atau undang-undang.