1. Hukum berisi peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan mencegah kekacauan. 2. Pelanggaran hukum akan menerima sanksi.

2. Hukum adalah peraturan yang
berupa norma dan sanksi yang
dibuat dengan tujuan untuk mengatur
tingkah laku manusia, menjaga
ketertiban, keadilan, mencegah
terjadinya kekacauan.

3. Mengatur
Hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah
dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia
dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban
dalam masyarakat
Memaksa
Hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk
mematuhinya. Apabila melanggar hukum akan
menerima sanksi tegas

4. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia
dalam pergaulan masyarakat
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang
berwajib
3. Peraturan itu bersifat memaksa
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut tegas
5. Berisi perintah dan atau larangan
6. Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh
setiap orang

5. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia
dalam pergaulan masyarakat
2.Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi
yang berwajib
3. Peraturan itu bersifat memaksa
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah
tegas

6. Sumber hukum adalah segala sesuatu
yang menimbulkan aturan-aturan yang
mempunyai kekuatan yang bersifat
memaksa, yaitu aturan-aturan yang jika
di langgar mengakitbatkan sanksi tegas
dan nyata

7. 1.Sumber Hukum Materil
2.Sumber Hukum Formil
a. UU (Statue)
b. Kebiasaan
c. Yurrisprudetie (Presedent)
d. Traktat
e. Doktrin

8. Hukum Menurut Bentuknya
a. Hukum tertulis
b. Hukum tidak tertulis
c. Hukum Menurut Tempat Berlakunya
d. Hukum nasional
e. Hukum internasional
f. Hukum asing

9. Hukum Menurut Sumbernya
a. Sumber hukum material
b. Sumber hukum formil
Hukum Menurut Waktu Berlakunya
a. IUS CONSTITUTUM (berlaku sekarang)
b. IUS CONSTITUENDUM (berlaku dimasa yang akan datang)
Hukum Menurut Isinya
a. Hukum Privat
b. Hukum Publik

10. Hukum Menurut Cara Mempertahankannya
a. Hukum Material
b. Hukum Formil
Hukum Menurut Sifatnya
a. Hukum yang memaksa
b. Hukum yang mengatur

11. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi
yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal
yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat
luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan,
melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

12. 1. Mengatur dan menertibkan gejala-gejala dalam
masyarakat yang bertentangan satu sama lain
2. Mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan
golongan untuk menciptakan tujuan bersama
yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan
negara

13. 1. Sifat Memaksa
2. Sifat Monopoli
3. Sifat Totalitas

14. 1. Negara Kesatuan
2. Negara Serikat

15. Unsur Konstutif atau Unsur Pokok
a. Rakyat
b. Wilayah
c. Pemerintah yang berdaulat
Unsur Deklaratif atau Unsur Tambahan
a. Pengakuan de facto (secara nyata)
b. Pengakuan de jure (secara hukum)

16. Pemerintahan adalah suatu pengertian campuran untuk pekerjaan yang bermacam-macam.
Pelaksanaan perusahaan umum, pengusahaan kekayaan pemerintah,
pelaksanaan pekerjaan umum, pengawasan kegiatan rakyat, pengaturan kedudukan
hukum rakyat. Struktur pemerintah meliputi cabang kekuasaan legislatif, eksekutif,
dan yudikatif. Dalam istilah ini sekaligus tercakup segi hubungan antara ketiga
cabang kekuasaan itu serta wewenang masing-masing. Jadi, istilah pemerintahan
mencakup pengertian struktur dan mekanisme kekuasaan dalam suatu negara
Istilah pemerintah lebih menggambarkan peralatan atau organ pemerintahan itu
sendiri.

17. Pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja
sedangkan pemerintahan segala kegiatan, fungsi,
tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh
eksekutif untuk mencapai tujuan negara

18. I l m u S o s i a l D a s a r

19. Secara umum Warga mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi
perkumpulan, jadi secara sederhana warga Negara diartikan sebagai anggota dari
suatu Negara. Istilah warga Negara merupaka terjemahan kata citizen(inggris). Kata
citizen secara etimologis berasal dari bangsa romawi yang pada waktu itu berbahasa
latin, yaitu kata “civis” atau “civitas” yang berarti anggota warga dari city-state.
Selanjutnya kata ini dalam bahasa Prancis diistilahkan “citoyen” yang bermakna
warga dalam “cite” (kota yang memiliki hak-hak terbatas. Citoyen atau citien dengan
demikian bermakna warga atau penghuni kota.

20. Pasal 27 ayat 1-3
Mengatur tentang Kedudukan warga negara , Penghidupan dan
pembelaan terhadap negara.
Pasal 28 ayat A – J
Mengatur tentang segala bentuk Hak Asasi Manusia.
Pasal 29 ayat 2
Mengatur tentang kebebasan atau hak untuk memeluk agama (kepercayaan )
Pasal 30 ayat 1-5
Mengatur tentang Kewajiban membela negara , Usaha pertahanan dan
keamanan rakyat, Keanggotaan TNI dan Tugasnya , Kepolisian Indonesia
dan tugasnya , Susunan dan kedudukan TNI & kepolisian Indonesia.

21. Pasal 33 ayat 1-5
Mengatur tentang pengertian perekonomian ,Pemanfaatan SDA , dan
Prinsip Perekonomian Nasional.
Pasal 34 ayat 1-4
Mengatur tentang Perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar
sebagai tanggung jawab negara