Nama : Bayu Prima Candra Putra NIM : 1310190013 Dosen Pengampu: Luhur Moekti Prayogo, S.Si., M.Eng Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Ronggolawe Tuban 2022

1. MAKALAH PORT SHIPING OPERATION AND
MANAGEMENT
Oleh :
NAMA : BAYU PRIMA CANDRA PUTRA
NIM : 1310190013
Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
2022

2. ii
KATA PENGANTAR
Puji dan suyukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah
memberikan izin dan kekuatan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan karya
tulis ilmah ini dengan judul “PENGARUH PELABUHAN TERHADAP
KELANCARAAN PERDAGANGAN MELALUI LAUT” tepat pada waktunya.
Tidak lupa kami sampaikan terimakassih kepada dosen pembimbing yang
telah membantu dan membimbing kami dalam mengerjakan karya tulis ilmiah ini.
Kami juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman taruna yang juga sudah
memberi konstribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan karya
tulis ilmiah ini.
Tentunya ada hal-hal yang ingin kami berikan kepada masyarakat dari hasil
karya tulis ilmiah ini. Karena itu kami berharap semoga kara tulis ilmiah ini dapat
menjadi sesuatu yang berguna bagi kita bersama.
Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini kami sudah berusaha menyajikan
semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan
pada karya tulis ilmiah ini. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat
kami harapkan demi terciptanya karya tulis ilmiah yang baik selanjutnya. Dan
semoga dengan adanya karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi
pembaca sekalian.
Tuban, 10 Januari 2022
Penulis

3. iii
DAFTAR ISI
ABSTRAK..................................................................................................................... ii
KATA PENGANTAR .................................................................................................... ii
PENDAHULUAN...........................................................................................................1
A. Latar Belakang...................................................................................................1
B. Rumusan Masalah..............................................................................................2
C. Tujuan Penelitian ...............................................................................................2
PEMBAHASAN .............................................................................................................3
A. Pengertian, Peran dan Fungsi pelabuhan Dalam Proses Perdagangan Melalui
Laut ...................................................................................................................3
1. Pengertian Pelabuhan.....................................................................................3
2. Peran Pelabuhan.............................................................................................3
3. Fungsi Pelabuhan................................................Error! Bookmark not defined.
B. Pengelolaan Pelabuhan Di Indonesia..................................................................6
C. Pengguna Jasa Di Pelabuhan..............................................................................8
D. Kegiatan Operasi Pelabuhan ..................................Error! Bookmark not defined.
1. Pemanduan .........................................................Error! Bookmark not defined.
2. Penundaan ..........................................................Error! Bookmark not defined.
3. Operasi Labuh....................................................Error! Bookmark not defined.
4. Operasi Tambat..................................................Error! Bookmark not defined.
5. STS (ship to ship) Transfer..................................Error! Bookmark not defined.
6. Cargo Handling/Terminal Service.......................Error! Bookmark not defined.
PENUTUP......................................................................................................................9
A. Kesimpulan.........................................................................................................9
B. Saran ..................................................................................................................9
DAFTAR PUSTAKA....................................................................................................10

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar
menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis
yang diwujudkan untuk menjamin konektifitas antar pulau, pengembangan industri
perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan
maritim.
Pembangunan poros maritim dunia harus dibarengi dengan pembangunan pusat-
pusat pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang wilayah pesisir Alur Laut Kepulauan
Indonesia (ALKI), pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan. Upaya itu tidak lain
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghasilkan produk dan jasa
kelautan yang bernilai ekonomi, meningkatkan kontribusi sektor kelautan perikanan
bagi perekonomian, serta menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.
Dalam suatu negara maritim seperti halnya negara kita, peranan pelabuhan
sungguh sangat penting bagi kegiatan kemaritiman. Demikian juga bagi kepentingan
administrasi pemerintahan pada umumnya, serta dalam kegiatan perdagangan
melalui laut dan sebagainya, peranan semua institusi di pelabuhanan sangatlah
penting.Bidang kegiatan pelabuhan memang sangat luas sekali, meliputi pelayanan
terhadap kapal, pelayanan terhadap barang dan masih banyak lagi jenis-jenis
pelayanan lainnya. Di Indonesia, dengan kondisi natural yang memiliki wilayah
perairan dengan luas laut 81.000 km lebih dominan dibandingkan dengan daratan
menciptakan suatu tingkat ketergantungan yang relatif tinggi terhadap daya dukung
transportasi laut dalam proses perdagangannya.
Pelabuhan menjadi bagian dari rantai perdagangan melalui laut dan memliki peran
penting dalam menunjang kegiatan kemaritiman.Perdagangan melalui laut pada
prinsipnya merupakan aliran tiga proses pergerakkan yaitu transportasi darat yang
mengangkut komoditas dari pemilik barang menuju sebuah tempat dari pihak
keagenan kargo ataupun jasa penyimpanan barangsebelum dibawa dan ditanganidi
area pelabuhan untuk dinaikkan ke atas palka kapal.

5. 2
Dalam hal ini pelaksanaan pelabuhan sangatlah penting untuk menunjang
kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal dan barang, keselamatan
dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda dalam
perdagangan melalui laut.
A. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat ditarik
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Adakah hubungan antara pelabuhan dengan perdagangan melalui laut?
2. Apa saja fungsi dan peran pelabuhan dalam menunjang kegiatan perdagangan
melalui laut?
3. Bagaimanakah pengelolaan kepelabuhan di Indonesia?
4. Siapa saja pengguna jasa pelabuhan?
5. Bagaimanakah kegiatan operasi di pelabuhan dalam pengangkutan intermodal
melalui laut?
B. Tujuan Penelitian
1. Mendiskripsikan pengaruh pelabuhan terhadap perdagangan melalui laut.
2. Mendiskripsikan peran dan fungsi pelabuhan dalam pengangkutan barang
melalui laut.
3. Mendeskripsikan pengelolaan kepelabuhanan di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengguna jasa di pelabuhan.
5. Untuk mengetahui kegiatan operasional di pelabuhan.

6. 3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian, Peran dan Fungsi pelabuhan Dalam Proses Perdagangan
Melalui Laut
1. Pengertian Pelabuhan
Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudra, sungai, atau danau untuk
menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.
Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan
membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. Derek jangkung (crane) dan gudang
berpendingin juga disediakan oleh pihak pengelola maupun pihak swasta yang
berkepentingan. Sering pula disekitarnya dibangun fasilitas penunjang seperti
pengalengan dan pemrosesan barang. Peraturan Pemerintah RI No.69 Tahun 2001
mengatur tentang pelabuhan dan fungsi serta penyelengaraannya.
Sedangkan pengertian kepelabuhananadalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
kegiatan penyelenggaraan pelabuhanan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan
fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu
lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat
perpindahan intra dan antar moda traansportasi.
Menurut Peraturan Pemerintah RI No.69 Tahun 2001, yang ditetapkan oleh
presiden pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta, pemerintah daerah diberikan
peran dalam penyelenggaraan kepelabuhanan dan dan ditata serta diatur kembali agar
sejalan dengan otonomi daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No. 127).
2. Peran Pelabuhan
Dalam kedudukan pelabuhan sebagai sub sistem terhadap pelayaran, dan
mengingat pelayaran sendiri adalah pembawa bendera mengikuti pola perdanganan
(ship follow the trade), maka pelabuhan menjadi salah satu unsur penentu terhadap
aktivitas perdagangan. Pelabuhan yang dikelola secara efisien akan mendorong

7. 4
kemajuan perdagangan, bahkan industri di daerah belakang akan melaju dengan
sendirinya.
Apabila diamati perkembangan historis beberapa kota metropolitan terlebih
negara kepulauan seperti indonesia, maka pelabuhan turut membesarkan kota yang
dimaksud. Pelabuhan menjadi pemicu bertumbuhnya jaringan jalan raya, jaringan rel
kereta api, dan pergudangan tempat distribusi ataupun konsolidasi barang komoditas.
Jaringan sarana dan prasarana tranportasi darat menjadikan pelabuhan sebagai titik
simpul intramoda transportasi darat dan antarmoda transportasi darat – laut.
Biaya jasa di pelabuhan yang dikelola secara efisien dan profesional akan menjadi
rendah, sehingga bisnis pada sektor lain bertumbuh pesat. Pelabuhan berperan
sebagai focal point bagi perekonomian maupun perdagangan, dan menjadi kumpulan
badan usaha seperti pelayaran dan keagenan, pergudangan, freight forwarding, dan
angkutan darat.
3. Penguatan Peran Dan Fungsi Pelabuhan
Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 mengenai Pelayaran, pelabuhan adalah
tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai
tempat berkegiatan pemerintah dan perusahaan. Secara fisik, pelabuhan
dipergunakan sebagai tempat kapal berlabuh, naik turun penumpang dan atau
bongkar muat barang. Dengan demikian, pelabuhan pada umumnya berupa terminal
dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi fasilitas keselamatan dan keamanan
pelayaran serta kegiatan penunjang pelabuhan lain.
Sebagai salah satu prasarana transportasi, pelabuhan memiliki peran strategis untuk
mendukung sistem transportasi karena menjadi titik simpul hubungan antar
daerah/negara. Selain itu, pelabuhan menjadi tempat perpindahan intra- dan
antarmoda transportasi (Oblak dkk., 2013: 84). Dengan demikian, pelabuhan
memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Secara ekonomi, pelabuhan berfungsi sebagai
salah satu penggerak roda perekonomian karena menjadi fasilitas yang memudahkan
distribusi hasil-hasil produksi. Secara sosial, pelabuhan menjadi fasilitas publik
tempat berlangsungnya interaksi antarpengguna (masyarakat), termasuk interaksi
yang terjadi karena adanya aktivitas perekonomian (Berkoz & Tekba, 1999: 11;
Derakhshan, 2005: 66).

8. 5
Selain berfungsi secara sosial dan ekonomi, pelabuhan juga penting dari sisi politis
(Indrayanto, 2005: 3). Artinya, dengan peran strategisnya sebagai pusat interaksi
yang mempunyai nilai ekonomi dan urat nadi dinamika sosial- budaya suatu bangsa,
pelabuhan mempunyai nilai politis yang sangat strategis untuk dijaga dan
dipertahankan eksistensi dan kedaulatannya. Aturan-aturan pengelolaan pelabuhan
yang berdaulat, transparan, aman, dan tidak diskriminatif terhadap perusahaan asing
serta dilakukan secara efektif dan efisien akan meningkatkan sisi politis yang positif
bagi suatu negara tempat pelabuhan itu berada.
Secara konseptual, pelabuhan memiliki tiga fungsi strategis. Pertama, sebagai link
atau mata rantai. Maksudnya, pelabuhan merupakan salah satu mata rantai proses
transportasi dari tempat asal barang/orang ke tempat tujuan. Kedua, sebagai interface
(titik temu), yaitu pelabuhan sebagai tempat pertemuan dua moda transportasi,
misalnya transportasi laut dan transportasi darat. Ketiga, sebagai gateway (pintu
gerbang), yaitu pelabuhan sebagai pintu gerbang suatu daerah/ negara. Dalam kaitan
dengan fungsinya sebagai gateway, tidak terlalu mengherankan jika setiap kapal
yang berkunjung ke suatu daerah/negara maka kapal itu wajib mematuhi peraturan
dan prosedur yang berlaku di daerah/negara tempat pelabuhan tersebut berada
(Wijoyo, 2012: 15–6).
Lebih dari itu, sebagai pusat kegiatan ekonomi, pelabuhan biasanya juga
memberikan layanan untuk lima kegiatan berikut. Pertama, pelayanan kapal (labuh,
pandu, tunda, dan tambat). Kedua, handling bongkar muat (peti kemas, curah cair,
curah kering, general cargo, roro). Ketiga, embarkasi dan debarkasi penumpang.
Keempat, jasa penumpukan (general cargo, peti kemas, tangki-tangki, silo). Kelima,
bunkering (mengisi perbekalan seperti air kapal, BBM). Keenam, reception, alat,
lahan industri. Ketujuh, persewaan, alat, lahan industri (Pelindo: 2013).

9. 6
Beragamnya fungsi dan layanan yang disediakan pelabuhan membuat pelabuhan
sering dianalogikan sebagai sebuah sistem. Sistem pelabuhan mendapat dukungan
paling tidak dari tiga sub-sistem pendukung utama, yaitu: 1) penyelenggaraan atau
port administration/port authority, yakni pemerintah/kementerian perhubungan dan
16 institusi pemerintah lainnya; 2) pengusahaan atau port business, yakni PT Pelindo
dan pengguna jasa pelabuhan atau port users, yaitu sektor swasta, seperti eksportir,
importir, dan 3) perusahaan angkutan khusus pelabuhan (Indrayanto, 2005; Wijoyo,
2012).
Dengan demikian, bisa tidaknya pelabuhan menjalankan fungsi dan menyediakan
beragam layanan akan sangat bergantung pada sinergi dan interaksi dari ketiga
subsistem seperti tersebut di atas.
Keharusan mengintegrasikan tiga subsistem (penyelenggaraan, pengusahaan, dan
penggunaan) membuat upaya untuk meningkatkan kinerja pelabuhan cenderung
kompleks. Upaya tersebut perlu melibatkan peran lintas institusi sektoral dan
membutuhkan konsep, perencanaan, program, dan strategi implementasi yang
komprehensif dan matang. Selain itu, konsistensi, transparansi, dan kesamaan
persepsi di antara stakeholders (pemangku kepentingan) merupakan kunci penting
proses integrasi ketiga subsistem. Oleh karena itu, menyusun kerangka regulasi yang
mampu mengatur mekanisme dan hubungan kerja di antara stakeholders dari setiap
subsistem menjadi penting untuk memfasilitasi proses integrasi.
B. Pengelolaan Pelabuhan Di Indonesia
Pengelolaan kepelabuhanan Indonesia kombinasi 2 (dua) bentuk pola
pengelolaan yaitu tool-port &operating port. Jadi ada beberapa kelompok pelabuhan
(khususnya pelabuhan umum) secara tidak langsung menerapkan tool-port di mana
PT. Pelindo I-IV menyediakan dan menyiapkan sarana dan prasarana jasa pelabuhan
kemudian diserahkan kepada pihak ketiga untuk dikelola berdasarkan pertimbangan
teknis operasional dan bisnis.

10. 7
Secara mendasar, PT. Pelindo ditunjuk melayani jasa kepelabuhanan sesuai UU
Pelayaran dengan fungsi Operator Pelabuhan (port-operator). Fakta lapangan
menunjukkan berbagai fasilitas alur pelayaran, kolam sandar, dermaga, pergudangan,
serta fasilitas bongkar-muat disediakan oleh pemerintah melalui PT. Pelindo,
kemudian infrastruktur dan suprastruktur dipakai pihak ketiga dikenal dengan
Terminal Operator dilakukan perusahaan bongkar-muat, perusahaan pelayaran di
Indonesia, atau anak perusahaan dari PT. Pelindo sendiri.
Proses migrasi operasi jasa kepada pihak ketiga pada banyak aplikasi timbulkan
inefisiensi yang mereduksi kehandalan kepelabuhanan seperti penetapan &
perubahan biaya /biaya penanganan barang subjektif & sepihak. Sementara relasi
horizontal antar institusi pemerintah berkaitan penanganan jasa kepelabuhanan
secara eksis justru merupakan penyebab kontra-produktif kinerja kepelabuhanan
nasional. Banyak institusi miliki dan tetap pertahankan ego sektoral. Situasi ini
semakin memperbesar span of control proses manajemen penanganan barang dan
kapal di pelabuhan.
Karenanya jika persoalan operasi dan teknis timbul di problem spot maka
penanganan relatif sulit dan lambat. Efek yang terlihat & muncul ke permukaan
adalah inefisiensi, ekonomi biaya tinggi, potensi kongesti besar, sulit daya dukung
spasial pengembangan kewilayahan, serta minim ketersediaan finansial usaha
kepelabuhanan. Kemampuan pemasaran relatif minim akibat fungsi Pelindo sangat
pasif dan terkesan dilokalisir pada wilayah daerah, wilayah kerja dan perairan sekitar
pelabuhan saja, dan tidak langsung menstimulasi pergerakan barang di region
hinterland dan foreland.
Dari aspek tanggung jawab dan kewenangan pelaku usaha jasa kepelabuhan
adanya suatu pola yang cukup variatif. Faktor utama yang dipertimbangkan sebagai
fungsi variasi tanggung jawab dan kewenangan yaitu; infrastruktur (sarana fasilitas
bangunan dermaga dan pendukung), suprastruktur (peralatan bongkar muat), pola
operasi, dan penerapan tarif jasa yang dihasilkan.
Kelompok pelabuhan khusus dan pelabuhan tidak diusahakan dinyatakan
pelabuhan relatif radikal pengelolaan dibandingkan pelabuhan komersial. Pelabuhan

11. 8
tidak diusahakan karena fungsi agen pelayan publik maka pengoperasian tipe ini
berkesan sebagai obligasi politik pemerintah kepada publik dalam menunjang proses
perdagangan daerah kurang komersial. Tidak ada pelaku selain pemerintah, baik
pusat maupun lokal (pusat dan kabupaten/kota).
Pengkutuban serupa (konteks beda) yaitu pada pelabuhan khusus, justru memiliki
kebebasan relatif lebih besar (tertutup) dari intervensi pemerintah maupun publik
dalam kewenangan dan tanggung jawab (pada aspek yg dipakai). Sedang pelabuhan
komersial berada diantara kedua radikalisme, ada keterlibatan dari pemerintah,
operator (PT. Pelindo), dan publik (pihak swasta) dalam kewenangan dan tanggung
jawab pengelolaan. Walau fakta lapangan, masih relatif rendah partisipasi publik
dalam proses pengelolaan pelabuhan komersial secara nasional.
C. Pengguna Jasa Di Pelabuhan
Komunitas pelabuhan meliputi tiga kelompok besar, yakni Regulator, Operator
dan Pengguna Jasa (Customer). Regulator adalah instansi pemerintah yang
menjalankan fungsi pemerintahan di pelabuhan, yaitu Syahbandar, Kepolisian,
Kenavigasian, Kepabeanan, Kekarantinaan, Keimigrasian, Kesehatan Pelabuhan, Sea
and Coast Guard, Stasiun Meteorologi Maritim.
Operator pelabuhan adalah penyelenggara pelabuhan atau penyedia jasa
kepelabuhanan, yaitu Perusahaan Pelabuhan Indonesia, Otoritas Pelabuhan, Unit
Penyelenggara Pelabuhan, Pengelola Terminal Industri. Customer adalah pemakai
jasa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang kepelabuhan.
Pengguna jasa fasilitas pokok adalah pihak pemakai jasa yang terlibat langsung
dengan kapal berikut muatannya, diantaranya perusahaan operator kapal
(pengangkut), keagenan kapal asing, operator multimoda, perusahaan bongkar muat,
pergudangan, midstream (rede) transport, angkutan truk dan kereta api, dan
penumpang serta awak kapal laut.
Pengguna jasa fasilitas penunjang adalah pihak yang memfasilitasi pemakai
fasilitas pokok, diantaranya perusahaan ekspedisi, freight forwarding, perusahaan
pengurus jasa kepabeanan, surveyor, asuransi, perbankan, penyedia layanan bunker,

12. 9
penyedia fasilitas limbah, depo peti kemas, kawasan berikat, persewaan alat, dok dan
galangan kapal, dan pemasok air bersih untuk pelabuhan.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan tentang Pengaruh Pelabuhan Terhadap Perdagangan Melalui
Laut, maka diambil kesimpulan :
1. Dengan adanya pelabuhan, maka dalam proses perdagangan melalui laut lebih
mudah. Pelabuhan membantu proses perpindahan barang yang diangkut oleh
sarana moda transportasi darat lalu di bongkar dan dimuat ke palka kapal untuk
dikirim melalui laut sehingga dapat diterima di pelabuhan tujuan.
2. Pelabuhan juga ikut menstimulasi industri yang sedang berkembang di wilayah
terbelakang (hinterline) untuk memperluas distribusi produk dari industri
tersebut ke daerah yang lebih luas hingga keluar pulau, ataupun dalam kegiatan
impor bahan baku untuk diolah dan mengekspor hasil produksi dari industri
tersebut. Dengan adanya hal ini maka akan berpengaruh pada pertumbuhan
ekonomi industri itu sendiri dan tenaga kerja yang ada didalamnya.
3. Dengan melakukan perdagangan melalui laut, maka shipper
(pengusaha/industri) dapat mengirim komoditi dalam jumlah yang besar, karena
dalam penggunaan sarana pengangkutnya adalah kapal yang mampu memuat
barang dalam jumlah besar dan dapat menekan biaya pengiriman. Tentunya ini
menjadi keuntungan tersendiri bagi shipper (pengusaha/industri) dalam kegiatan
bisnisnya.
B. Saran
Pelabuhan merupakan sarana yang penting dalam kelancaran perdagangan
melalui laut, maka dari itu pengelolaan dan pelayanan yang baik sangat diperlukan.
Untuk perkembangan lebih lanjut, Salah satu cara agar kegiatan operasional
pelabuhan dapat berjalan baik yaitu semua kegiatan yang dilakukan harus sesuai
prosedur, meliputi pelayanan terhadap kapal/barang, perawatan sarana dan prasarana

13. 10
pendukung pelabuhan, serta pelatihan sumber daya manusia yang bekerja di
pelabuhan secara berkala agar pekerja dapat menangani pekerjaan yang ada dengan
lebih baik demi kelancaran kegiatan di pelabuhan itu sendiri.
DAFTAR PUSTAKA
Hadi Syamsul. 2016. Contoh Dan Kesimpulan Saran Yang Benar, (Online),
(http://www.seocontoh.web.id/2016/01/contoh-kesimpulan-dan-saran-makalah.html)
Lasse. 2014. Manajemen Kepelabuhanan. Jakarta: PT Raja Grafindo.
Lasse. 2015. Manajemen Bisnis Transportasi Laut. Jakarta: PT Raja Grafindo.
Suyono, R.P. 2005. Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut. Jakarta:
Victory Jaya Abadi.