Tugas 1 Mata Kuliah Penetapan dan Penegasan Batas Laut (3 SKS), Nama : Ristyan Tri Rahayu, NIM : 131021001, Dosen Pengampu: Luhur Moekti Prayogo, S.Si., M.Eng, Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban 2023

1. TUGAS MATA KULIAH
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS LAUT
“Sengketa Wilayah Kepulauan Spartly di Laut Cina Selatan”
&
Penegakkan hukum wilayah zona ekonomi ekslusif
Indonesia(perairan Natuna utara) sebagai kawasan diklaim Laut
China Selatan
Dosen Pengampu:
Luhur Moekti Prayogo, S.Si., M.Eng
Nama : Ristyan Tri Rahayu
NIM. : 1310229001
PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

2. UNIVERSITAS PGRI RONGGOLAWE
TUBAN
2023
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang
maha Esa yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya.
Pengembangan dan pembelajaran dari materi dapat
senantiasa dilakukan oleh mahasiswa dengan tetap
bimbingan dosen.
Dalam maklah ini masih banyak kekurangan untuk itu
penyusun mengharapkan Tegur, sapa, kritik Demi
perbaikan yang akan datang
Tuban, 19 april 2023
Ristyan Tri Rahayu
Daftar isi
Bab. (1)
Pendahuluan
1.1 Latar belakang masalah

3. 1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan masalah
Bab (2)
1.4 Pembahasan status Hukum wilayah zee Indonesia (di perairan
Natuna utara)
1.5 Penegakkan Hukum Yang Dilakukan (Perairan Natuna utara)
Menyangkal claim laut Natuna selatan
Bab (3)
1.6 Penutup
Kesimpulan
BAB (1)
Pendahuluan
Latar Belakang Masalah
Sengketa Batas wilayah Negara Dapat Muncul karena adanya
suatu pengunaan prinsip dari Masing-masing Negara yang Berbeda.
Baik dalam menetapkan Batas-batas wilayah Teritorial. Zona yang
luasnya 200 mil dari garis pantai , yang mana dalam zona tersebut
sebuah negara pantai yang mempunyai hak dari kekayaan Alam.
Didalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya.
Kebebasan navigasi, terbang diatasnya, pada umumnya wilayah yang
tidak jelas dan tumpang tindih dapat menimbulkan persengketaan,
terutama di negara-negara yang bertetangga . Adapun kawasan laut
China selatan (LCS) Merupakan persengketaan suatu wilayah antar
negara yang dapat menjadi perhatian masyarakat internasional.
"Rumusan Masalah"
1.Bagaimana status hukum wilayah (zee) perairan Natuna
menurut United
2.Bagaimana penegakkan Hukum yang dilakukan
dikawasan (zee) Indonesia perairan Natuna utara
yang menyangkut klaim laut China selatan

4. "TUJUAN MASALAH"
Tujuan dilakukanua untuk mengetahui bagaimana status
wilayah Hukum ZEE perairan Natuna utara menurut,
UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW
OF THE SEA (UNCLOS), 1982 dan bagaimana
penegakkan Hukum yang dilakukan dikawasan ZEE
Indonesia (perairan Natuna utara) menyangkut claim
China Selatan.
BAB (2)
Status hukum wilayah ZEE Indonesia (Perairan Natuna
utara ) menurut United Nations convention on the law
of the sea
Perairan hukum Laut bukan saja 70% ataupun 140 jt
persegi dari permukaan bumi yang terdiri dari laut,
bukan saja laut merupakan jalan raya yang
menghubungkan satu bangsa deng bangsa yang lain ke
seluruh plosok dunia untuk segala macam kegiatan.
Bukan saja karna kekayaan dan jenis ikan yang vital
bagi kehidupan manusia , tetapi juga dan terutama
karna kekayaan mineral yang terkandung didasar laut
itu sendiri. Laut merupakan wilayah yang sangat
penting bagi keutuhan dan pemersatu bagi kesatuan
bangsa, Indonesia merupakan satu negara maritim yang
memiliki beribu-ribu pulau sebagain besar negara ini
dari perairan dan sisanya daratan. Total kawasan luas
Indonesia mencapai 7,7 jt km².Dari wilayah itu sekitar

5. 3,2 jt km²merupakan luas perairan yang terdiri 2,8 jt
km² perairan dalam dan 0,3 jt km² merupakan berupa
laut teritorial. Itu belum termasuk zona Ekonomi
Ekslusif Indonesia adalah sebuah negara yang
diperhitungkan oleh negara-negara Dunia. Hal ini
disebabkan karna Indonesia menyimpan pontensi
kekayaan yang yang sangat besar. Semakin disadari laut
merupakan wilayah potensi menunjang hidup dan
kehidupan bangsa maupun masyarakat dunia. Adapun
landasan hukum yang digunakan maritim ini adalah
united Nations convention on the law of the sea
(konveksi hukum laut 1982) merupakan isi perjanjian
internasional yang berisi 320 pasal dan 9 lampiran yang
mengatur hampir semua aktivitas dan persoalan
dikelautan Termasuk diantaranya adalah. Pengaturan
zona zona maritim dengan status hukum yang berbeda -
beda , penetapan rezim ,negara kepulauan,
pemanfaatan dasar laut
Pengaturan mengenai hak lintas kapal, perlindungan
lingkungan laut, Pelaksanaan riset ilmiah kelautan ,
pengolahan perikanan, serta penyelesaian sengketa.
Berdasarkan konveksi hukum Laut PBB 1982.atau
UNCLOS 1982 yang diratifikasi oleh Indonesia lewat
udang-undang no 17 tahun 1985 tentang pengesahan
dan pengundangan konvensi hukum Laut PBB 1982
status hukum wilayah laut Natuna utara termasuk dalam
zona ekonomi ekslusif ZEE Indonesia , dimana
Republik Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk
melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan
konservasi sumber dayaalam hayati dan non hayati .

6. Dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan air diatasnya
dan kegiatan-kegiatan lainnya, untuk eksplorasi dan
eksploitasi ekonomi zona tersebut , seperti
pembangkitan tenaga dari air , arus dan angin.
"PENEGAKKAN HUKUM YANG DILAKUKAN
DIKAWASAN ZEE INDONESIA (DIPERAIRAN
NATUNA UTARA ) MENYANGKUT KLAIM LAUT
CHINA SELATAN
Dalam hubungan nasional ada permasalahan yang
dinamakan sengketa. Sengketa itu sendiri merupakan
hal hal yang menyebabkan perbedaan pendapat,
pertikaian dan dan pembantahan sengketa terjadi
dengan melibatkan dua negara atau lebih dinamakan
sengketa internasional. Sengketa internasional adalah
keadaan diaman kedua negara memiliki pendapat
pandangan yang berbeda dari suatu pelaksanaan dalam
Perjanjian wajib yang dilakukan atau tidak dilakukan
dalam pelaksanaanya. Persengketaan wilayah atau
batas-batas negara muncul dari masing-masing prinsip
yang berbeda dari negara yang bersengketa
Dalam hal menulis mengambil permasalahan antara
Indonesia dan china . Permasalahan mengenai suatu
masalah perairan di China yang diperebutkan
kepemilikanua. Dalam kawasan laut cina terdapat
beberapa pulau. Pulau-pulau tersebut bernama, paracel,
spartly , kepulauan maccalasfied, dan dengan pulau
pratas yang sangat strategis akan ekonomi dan

7. sumberdaya nya maka kawasan tersebut timbul konflik
atau sengketa internasional . Laut Natuna utara jika
dilihat dalam pandangan tata laut internasional
termasuk dalam zona atau kawasan memiliki
keekonomisan , politis dan lokasi strategis sehingga
atau kawasan ini berpotensi menimbulkan sengketa atau
konflik , karna dalam laut Natuna memiliki kandungan
sumber daya alam . Laut teritorial adalah merupakan
bagian dari domain kedaulatan. Oleh karena itu masing-
masing perbatasan negara maritim tetap pada batas laut
teritorial yang hanya tunduk pada kualifikasi laut laut
teritorial. Dilihat dari segi ZEE(zona economy exlucife
) pasal 3 UU ZEE N0. 5 tahun 1983 ayat (1) dijelaskan
apabila zona ekonomi Indonesia tumpang tindih dengan
zona ekslusif negara-negara yang nantinya saling
berhadapan. Atau berdampingan dengan Indonesia,
maka batas zona ekonomi ekslusif antara Indonesia dan
negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan negara
Indonesia dan negara bersangkutan. Dijelaskan pula
dalam pasal (5) UU dengan tidak mengurangi ketentuan
ayat (1) eksplorasi atau eksploitasi sumber daya hayati
harus mentaati ketentuan dengan pengelolaan dan
konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah Republik
Indonesia. Dengan adanya china yang melakukan ilegal
fishing kasus ini masih berhubungan dengan
pengeklaiman Natuna maka sudah jelas bahwa china
harus mengikuti dan mematuhi segala peraturan yang
berlaku dalam pemerintahan Indonesia.

8. BAB(3)
PENUTUP
KESIMPULAN
1.Status hukum Laut Natuna berdasarkan konveksi
hukum Laut PBB 1982 atau United Nations
convention on The low of The sea (UNCLOS)
1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia undang
-undang no 17 tahun 1985 tentang pengesahan dan
pengundangan Konvensi hukum Laut PBB
1982.wilayah laut Natuna utara masuk dalam zona
ekonomi ekslusif (ZEE) Indonesia yaitu dengan
jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana laut
teritorial diukur. Dimana Republik Indonesia
memiliki hal berdaulat untuk melainkan eksplorasi
dan eksploitasi , pengelolaan dan sumber daya
alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan
tanah dasarnya serta air diatasnya dan kegiatan
lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis
zona
tersebut serta pembangkitan tenaga air , arus dan
angi
2penegakan hukum mengenai batas wilayah dan
yurisdiksi negara merupakan hal yang sangat
penting hal yang sangat penting dan strategis
sekaligus sensitif, karna berkaitan dengan
permasalahan kedaulatan (Soveirginity) , hak hak
berdaulat (Sovereign rights) dan yurisdiksi

9. (jurisdiction) suatu negara terhadap zona -zona
maritim sebagai mana diatur dalam United Nations
convention of the law of the sea (UNCLOS1982)
atau yang lebih dikenal dengan "Hukum Laut
internasional"Indonesia telah mempunyai landasan
hukum yang jelas dalam penegakkan hukum dilaut
Natuna utara yaitu berdasarkan pada United
Nations convention of the law of the sea (UNCLOS
1982) undang-undang Republik Indonesia no 5
tahun 1983 tentang zona ekonomi ekslusif
Indonesia dan dukung pula keputusan permanent
court of justice terkait sengketa laut China dari segi
historical dengan menggunakan prinsip nine dash
line tidak mempunyai dasar hukum yang
bertentangan dengan UNCLOS 1982
"DAFTAR PUSTAKA"
••Adlof huala, 2004 penyelesaian sengketa
internasional. Jakarta , sinar Grafika
 Agoes etty R.. 2007 konsepsi economic zone .
Didalam hukum laut padjajaran NO 4/1976 dan
No. 1/1977
 Anwar chairul.. 1989 hukum internasional
horizon baru hukum laut internasional, jakarta
penerbit djambatan
 Joko subagyo. Hukum laut Indonesia, , jakarta,
Rineka cipta , 2005

10.  Kusummatmadja muchtar 1986"hukum laut
internasional jakarta penerbit bina cipta
 Masie Cornelis Djelfie, 2019 , pengantar hukum
kawasan perbatasan dan Pulau terluar Indonesia -
prespektif hukum Laut internasional, yogyakarta,
Pustaka referensi
 Partahiana l wayan 2014,hukum Laut
internasional dan hukum Laut Indonesia, (yrama
widya :bandung)
 Ranawidaja usep , 2006,Hukum tata negara
Indonesia,, jakarta. Penerbit. Ghalla
 Shant Dellyana, , konsep penegakkan hukum.
Yogyakarta. Liberty, 1988
 Sodik didik muhamad 2014,hukum Laut
internasional dan pengariranya di Indonesia"
 Soehino, 1998,"ilmu negara. Yogyakarta
penerbit liberty
Ketentuan:
 Tema Makalah: “Sengketa Wilayah Kepulauan Spartly di Laut Cina Selatan”
 Menggunakan Cover/ sampul makalah yang sudah disediakan diatas
 Tugas Individu.
 Isi makalah yang sama dgn punya temannya tdk akan dinilai
 Font Times New Roman, ukuran 12

11.  Rata kanan dan kiri dengan margin 1 inch
 Isi makalah minimal 10 halaman (tdk termasuk sampul, daftar isi dan daftar pustaka)
 Dikumpulkan maksimal 2 minggu setelah tugas ini diberikan (Maksimal 25 April
2023)
 Halaman terakhir diberikan daftar pustaka yang digunakan dalam makalah. Dapat
berasal dari jurnal, prosiding seminar, buku, blog, dll.
 Tugas yang telah dikoreksi akan di upload di Academia.Edu
 Penamaan file ketika upload: Makalah PPBL_Nama
 Link pengumpulan makalah (Format Microsoft Word):
https://drive.google.com/drive/folders/1-
Ur4GD3idG3BwoSw1w8jlNwwSJKzVs1F?usp=share_link
Struktur Makalah
1. Cover/Sampul Makalah
Cover adalah sampul dari makalah yang memuat judul logo, identitas penulis, serta
tempat dan tahun terbit. Untuk bagian cover, sebaiknya kamu menggunakan pengaturan
rata tengah (center) agar cover terlihat lebih rapi.

12. 2. Kata pengantar
Kata pengantar sebagai pengantar agar pembaca memiliki pandangan umum terhadap
makalah yang kamu buat dan berisikan sambutan atau ucapan syukur karena telah
menyelesaikan makalah tersebut terselesaikan dengan baik .
3. Daftar isi
Daftar isi susunan sebuah halaman yang memuat informasi halaman dari isi makalah
yang kamu buat. Untuk memudahkan pembaca dalam menemukan informasi tertentu,
kamu harus memberikan keterangan halaman pada setiap bab maupun sub-bab di
makalah kamu.
4. Bab I : Pendahuluan
Pada bagian pendahuluan biasanya terdiri atas 3 sub-bab yaitu latar belakang, rumusan
masalah, dan tujuan. Latar belakang harus ditulis dengan jelas dan mudah dimengerti,
selain memuat jawaban dari sebuah pertanyaan, latar belakang juga harus memuat
data-data atau fakta yang mendukung. Di bagian rumusan masalah, kamu bisa
mengisinya dengan beberapa pertanyaan yang nantinya akan kamu jelaskan di bagian
pembahasan nanti. Pada isi tujuan, kamu bisa menuliskannya secara singkat dan
menggambarkan secara jelas manfaat dari makalah yang kamu buat
5. Bab II : Pembahasan
Pembahasan merupakan bagian yang paling penting dari sebuah makalah. Ini adalah
bagian yang berisi uraian pokok dari permasalahan yang akan kamu bahas. Bagian
pembahasan harus sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan
membuat makalah. Biasanya pembahasan mencakup tentang landasan teori uraian
materi, solusi dan penyelesaian dari suatu permasalahan.
6. Bab III : Penutup
Pada bagian penutup biasanya berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan
tentang ringkasan dari hasil pembahasan rumusan makalah. Pada bagian ini, kamu bisa
mengambil poin penting pada setiap bagian sebelumnya untuk menghasilkan sebuah
kesimpulan. Saran merupakan suatu bagian dalam makalah yang ditujukan untuk si
penulis. Saran dapat berisikan harapan kamu sebagai penulis makalah agar makalah
yang kamu buat bisa bermanfaat untuk pembaca. Berikut adalah contoh kesimpulan dan
saran.
7. Daftar Pustaka
Daftar pustaka berisikan daftar referensi yang kamu pakai sebagai sumber atau bahan
penelitian di dalam penulisan makalah. Referensinya bisa dari buku, jurnal, atau
informasi valid yang kamu dapatkan dari internet maupun dari perpustakaan.