Teks tersebut membahas tentang prespektif sosio-kultural dan sistem hukum Islam di Indonesia, termasuk upaya untuk mewujudkan kemaslahatan kebangsaan dan membangun fikih nusantara. Dibahas pula bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan pluralitas budaya Indonesia secara konstitusional dan sosiologis.
2. SEMARANG 2018
BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakang
Banyakteoriyangmenjelaskanmengenaikedatanganislam keIndonesia,baik
mengenaiasal-usul,waktu,dan para pembawanya.Terdapat teoriyang
mengatakanbahwaagamaislam masukkeIndonesiatelahterjadisejakmasa-
masaawalperkembanganislam disekitarabadke-7M /1H,danlangsungdari
ArabatauPersia.Namun,adapulayangmengatakanbahwaagamaislammasuk
keIndonesiapadaabadke-11M /5H.Bahkanadayangberpendapatislam
masukkeIndonesiapadaabadke-13M danberasaldariGujaratatauIndia.
Agama islam masuk Indonesia secara periodik,tidak sekaligus.Terdapat
beberapacarayangdipergunakandalam penyebaranislam diIndonesia,seperti
perdagangan,perkawinan,pendidikan,tasawuf.sebagaipelayar-pelayar
yang sanggup mengarungi lautanlepas.Sejakawalabadmasehisudahada
rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan
berbagaidaerahdidaratan AsiaTenggara.[2] Wilayah baratnusantara
dansekitarMalakasejakmasakuno merupakan wilayahyangmenjadititik
perhatian,terutama karena hasilbumiyang dijualdisana menarik bagi
para pedagang dan menjadidaerah lintasanpenting antaraCinadanIndia.
Pelabuhan-pelabuhanpentingSumateradanJawaantara abadke1danke7
seringdisinggahipedagangasing,sepertiLamuriAceh,BarusdanPalembangdi
Sumatera. Sunda Kelapa dan Gresik di Jawa.[3]Mereka yang datang ke
Indonesia bertujuanberdagangsekaligusmenyebarkanagamayang merekaanut
yaitu Islam.
4. Dalam halini,sebagaibagiandarisistem hukum nasional,hukum Islam
mempunyaikeunikan tersendiri,terutama dalam halketerikatannya dengan
keabsahancaramemahamidanmengeluarkannyadarisumberdasarAl-Qur’an
danHadist.Normaataunilai-nilaietisyangditampilkanolehsistem hukum Islam
tentumempunyaihakikatdanprespektifyangberbedadenganyangadapada
sistemhukumAdatdanhukumBarat.
Berlakunyahukum Islam diIndonesiatelahmengalamipasangsurutseiring
denganpolitikhukum yangditerapkanolehkekuasaannegara.Bahkandibalikitu
semua,berakarpadakekuatansosialbudayayangberinteraksidalam proses
pengambilankeputusanpolitik.Namundemikian,hukum Islam telahmenga1ami
perkembangansecaraberkesinambungan,baikmelaluijalurinfrastrukturpolitik
maupunsuprastrukturpolitikdengandukungankekuatansosialbudaya.M.Atho
Mudzharmenjelaskancarapandangyangberbedadalambidangpemikiranhukum
Islam yangmenurutnyadibagimenjadiempatjenis:kitab-kitabfikih,keputusan-
keputusanpengadilanagama,peraturanperundang-undangandinegeri-negeri
Muslimdanfatwa-fatwaulama.
Secarakonstitusional,hukumIslamdiIndonesiasudahmendapatkedudukan
yangcukupkuatdanproporsional.Denganadanyaberbagaimacam perundang-
undangansebagaicerminlegilasihukum Islam,menjadibuktibahwahukum Islam
sudahmemperolehtempatyangwajarsecarakonstitusionalyurisdis.Dalam hal
iniperludicatatbahwagagasantentangtransformasihukum Islam kedalam
hukum nasionaltidak memilikihubungan yang paraleldengan perjuangan
sekelompokorang untukmendirikannegaraIslam atauIslam sebagaidasar
negara.Justrusebaliknya,legislasihukum Islam menjadiperundang-undangan
negaramemilikikonstribusipositifdalam memperkuatdayarekatumatIslam
terhadap komitmen negara kebangsaan (nation-state)karena syari’ah bisa
berjalandenganseiringdengankompatibledenganPancasiladanUUD1945.
Tantangan terberatsaatinibukan terletak pada logika konstitusional
terakomodasinyahukum Islam dalam hukum nasional,melainkanpadadialektika
antaraaruspemikiranBaratyangsekulerdenganekspresikeberagamanumat
Islam yangterkadangmemunculkansikappobia.Disinalpentingnyaadagugusan
5. pemikirandanmetodepenetapanhukum Islam yangmemadaidalam kontekske-
Indonesiaan.
Dierademokrasi,utamanyapascareformasidanamandementerhadapUUD
1945,peluangberlakunyahukum Islam dalam ranahyanglebihluassangatlah
besar.Untukmelihatsejauhmanavisibilitaspeluangtersebutdapatdianalisis
melaluitigapendekatan:yaitupendekatansistem danpolitikhukum,pendekatan
sosio-kultural,sertaparadigmapemikiranhukumIslamyangakandibangundalam
kontekske-Indonesian..
Kekuatanberlakunyahukum Islam sejakzamankemerdekaanmelewatidua
periode,Pertama,adalahpenerimaanhukum Islam sebagaisumberpersuasif
(persuasivesource);danKedua,dalam bentukpenerimaanhukum Islam sebagai
autoritatif(autoritatifsource).Hukum Islam merupakansumberpersuasifdalam
hukum konstitusidalam artiia telah diterima dan diyakinioleh masyarakat
penganutnya.Adapunhukum Islam sebagaisumberautorutatifbermaknabahwa
ajaranIslam merupakansumberhukum yangtelahmempunyaikekuatanhukum
yangkuatdalamkonstitusinegara.
Dierareformasidimanasistem dankonfigurasipolitikIndonesiayangsudah
demokratis,sertasemakintingginyakesadarankeagamaanmasyarakat,maka
dengansendirinyapeluang-peluanglegislasihukum Islam semakinterbukalebar.
Transformasinilai-nilaihukum Islam ke dalam sistem hukum Indonesia
merupakankewajibankonstitusionalnegaradalam membangunsistem hukum
nasionalyangbersumberdaritigasumberhukum,yakni:hukum Adat,hukum
Positif(Belanda),danhukum Islam.Ketigasub-sistem hukum inimerupakanthe
livinglawbagimasyarakatdanbangsaIndonesiaberdasarkankonstitusinegara
yangtercermindalamPembukaanUUD1945.
Prosestransformasihukum Islam menjadihukum nasionalinidapatdisebut
sebagaiteorikonstitusionalisasi(the constutionalization theory) dan teori
akomodasi(theaccomodationtheory).Teorikonstutisionalisasiyangdimaksuddi
siniadalah transformasinilai-nilaihukum agama ke dalam hukum nasional
sebagaikewajiban konstitusionalnegara (obligation by constitution)untuk
membangun sistem hukum nasionalmelaluimekanisme konstitusionalyang
6. demokratis.
Sedangkan teoriakomodasi(the accomodation theory)dibangun atas
argumentasi bahwa negara berkewajiban untuk mengakomodasi seluruh
subsistem hukum nasionalke dalam perundang-undangan negara dengan
menggunakantolokukurbahwahukum Islam merupakannilai-nilaiyangdianut
mayoritasmasyarakatIndonesia.Perkembangankearahadopsiyangsemakin
luas terhadap sistem hukum Islam juga berkesesuaian dengan dinamika
kesadaranhukum yangsemakintinggidikalanganumatIslam Indonesia,yang
dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, serta
diwujudkandalamesensikelembagaanumum.
Aspekkemaslahatanpruralismekebangsaanharusdikedepankan,sehingga
diperlukan bangunan teoristis hukum Islam yang lebih fleksibeldengan
menempatkan kepentingan umum yang lebih besar diatas kepentingan-
kepentingan parsialdan subyektif.Hukum Islam harusmampu mewujudkan
dirinyasebagaikekuatanperekat danmenjagakepentingankebangsaanyang
lebihbesar.
Secarasosiologis,kesadaranuntukmenerapkanhukum Islam dalam bentuk
perundang-undanganakanberhadapandenganfaktapluralitasmasyarakatdan
budayanya.Keberagamansuku,agama,etnis,dannilai-nilaisosialmasyarakat
sudahadasebelum Islam masukkeIndonesiadalam perkembangannya,nilai-nilai
danajaranIslam mengalamialkuturasikedalam budayalokal,sehinggasejakitu
ajaranIslam sudahmenyatudengankeyakinandanudayamasyarakatIndonesia
yangmembentukkarakternyasendiri.
Berdasarkanfakta-faktadiatas,sebagaimanajugadijelaskanolehteori
penerimaan otoritashukum Gibb,dorongan ataspenerapan hukum Islam di
Indonesiadapatdisandarkanpadaduaalasanyangfaktual,yakniajaranislam
sebagainilai-nilaiyanghidupdandiyakiniolehmasyarakat;sertaadanyadorongan
danlegitimasikeagamaanyangmenjadibeban teologispenganutnyauntuk
dilaksanakan.Adapunkemungkinanadanyahambatansosiologisdarikeberadaan
hukum adatdalam faktanyatidaklahmenjadiacamanserius.Sebabhukum Islam
danhukumadatsudahsejaklamahidupberdanpingandansalingberinteraksi.
7. Adatdalam hukum islam jugadiistilahkansebagai‘urfdandijadikansebagai
dalilatau sumberhukum islam oleh sebagian ulama.Adatyang hidup dan
memberimanfaatbagimanusiadapatdiakuisecarasyara’sebagainormayang
berlaku dan mengikatdimasyarakat.Dalam halini,paraulamamelegitimasi
keberadaanadatdengankaidahyangberbunyi,“keberadaanadatdapatdijadikan
sebagaihukum”.Bahkanjikanilainilaiadatituterkaitsecaralangsungdengan
terwujudnyakebutuhandasarmanusiabaikitubidangmualamahataujinayah,
dengansendirinyamenjadibagiandantermasukdalam cakupanteorimaqasid
asyariah.
SebagianislamologsepertiJ.Scactdankebanyakanahlihadisyang
bercorakliteralismenentang pemikiranmengenaiadptabilitashukum islam.
Karenamerekamenganggaphukum islam tidakbisaditundukkan padarealitas,
tetapijustrusebaliknyadimanarealitaslahyangharustundukpadahukum islam.
Pendapatiniditentangolehpemikirhukum islam laindarikalanganreformis,
sepertiSubkhiMahmasaniyangberpendapatbahwasesungguhnyahukumislam
bercorak fleksibel,memberiruang untuk berijtihad kepada manusia untuk
merumuskanhukum yangsesuaidengantuntutanlokalitas,perubahanwaktu
dankeadaan.Halitumenunjukanbahwahukum islam bisaberadaptasidengan
perubahansosial.
Pandangandiatasdiperkuatdenganpendapatas-Syatibydanat-Thufy.
Bahkanat-Thufysecaraekstrimlebhcenderungmenahulukanmasalahyangnyta
bagipenilaianakalmanusiadarial-Qur’andanHaditsdenganjalanbayandan
takhsisapabilaadateksdarikeduasumberituyangtidaksesuaidengannilai-
nilaikemaslahatantersebut.Begitujugaas-Syatibymengatakanbahwamenurut
hasil penelitian terhadap nash secara keseluruhan,disimpulkan bahwa
mewujudkankemaslahatanmanusiamerupakantujuansyari’ahyangbersifat
qoth’i.Menurutas-Syatiby,kesimpulaninibertentangandenganpendapatRazi
danulamalainnya
Setiapkemaslahatanyangmendukungterwujudnyatujuan-tujuansyara’
dansesuaidengannilai-nilaiyangterkandungdalam nashdanijma’,walaupun
8. tidakditegaskanpadatekstertentusecarakhususbukanberartiiakeluardari
sumberdasar.Hanyasajatidakmasukdalam kategoriqiyas,karenaqiyashanya
didasarkan ada teks nash tertentu.Sedangkan kemaslahatan tad justru
didasarkanpadadalilyangbanyakdantidakterbatas,baikituberupaayatal-
Qur’an,hadist,gejala-gejala sosial,dan kecenderungan lainnya.Inilah yang
disebutdengan maslahah marsalah.Oleh karena itu,apabila kemslahatan
tersebut benar-benar nyata demiterwujudnya tujuan syara’maka tidak
diperselisihkanlagibahkanwajibdijadikanhujjah.
Dalam konteksIndonesia,nilai-nilaikemaslahatanyangdapatmenjadi
pertimbangandaam pemikiranhukum islam antaralaindapatbersumberdari
budayadannilai-nilaikebaikan,keadilan,danasasmanfaatyangdiyakinisebagai
kebenaran dalam masyarakat.Nilai-nilaitersebutselama demikepentingan
manusiaanuniversaldantidakbertentangandengandotrin-doktrinpokokagama
dapatdiakuisebagaihukum yangmegikat,baiksecarayuridiskonstitusional
maupunsecarateologis.
Dalam carapandangsiyasahsyar’iyah,legitimasihukum islam terhadap
nilai-nilaikemaslahatanyangidupdimasyarakatdandiakuiolehpemerintahjuga
dapatdiabsahkansecarasyara’.Sebabpertimbangankemaslahatansemacam
itumerupakanotoritaspemerintahuntukdiberlakukanmelaluiaturanyangtidak
bertentangan dengan agama meskipun tidak ada daliltertentu.Otoritas
pemerintahseperti inidapatdilihatdaripendefinisiansiyasahsyar’iyahyang
dikemukakanolehAbd.WahabKhallaf.
Olekkarenaitu,dengateorimaslahah,norma-normahukum yanghidupdi
Indonesia,atauyangtelahmenjadiaturanperundang-undanganyangdibuatoleh
manusiadanbersumberkepadamanusiaitusendiridanlingkungannya.dapat
diakuisebagaiperaturanyangislami.Halinitentusajaapabilamemenuhisyarat-
syarattertentu,yaituperaturanyangmeletakkanpersamaankedudukanmanusia
didepan hukum dam pemerintahan,tidak memberatkan masyarakatuntuk
mengakkan keadilan,dan dapatmewujudkan kemaslahatan serta mampu
mejauhkankemudharatanmelaluimusyawarah.
9. Pointpenting dariserangkaian pemikiran diatas adalah perlunya
dilakukan pembaharuan penafsiran,kontekstualisasi,dan objektivasiajaran
islam agarberadaptasidengankontekskenegaraandankebudayaanlokalyang
tidaksematamatamenampilkansimbol-simbolkeagaam yangjustrudapat
menjawab keyakinan umatbahwa islam merupakan agama yang kaffah,
komperhensif,dan penyempurna bagiagama-agama sebelumnya,sehingga
didalamnyaterdapathukum-ukum materialdimanatidakadasatupunpersoalan
manusiadandunianyayangluputdariperhatiandanpengaturaIslam.Maka
logikanya,secara substansif ataupun formal,kebebasan adanya otoritas
institusionalyangmengawalpelaksanaansyari’at.
B.KemaslahatanKebangsaandanMembangunFikihNusantara
1.PerspektifKemaslahatanKebangsaan
Jika mengacu pada prinsip maslahah dan maqasid syari’ah,nilai-nilai
kemaslahatanyangdijadikandasarpenerapanhukum dalam kontekssuatunegara
harusbenar-benarharusmencerminknkepentinganumum,buknuntukepentingan
individudangolongantertentusecrasubyektif.Sebabsyaari’atislam diturunkan
untuk mewujudkan kebaikan manusia secara keseluruhan. Begitu juga
kemaslahatanyanglebuhumumwajibdidahulukandarikemaslahatanyangkhusus.
Sudut pandang syari’ah terhadap komitmen pluralisme dan berbagai
konsensusnasionallainyabisamenjaditolakukurbahwaislam berpegangpada
prinsipkemaslahatankebangsaan.Menjelangkemerdekaanindonesia,dikalangan
tokoh-tokoh bangsa terjadiperdebatan yang intens tentang konsep negara,
khususnyapilihanantaranegaraislam yangdituangkandalam piagam jakartaatau
negaranasionalisyangtercermindalampancasila.
Padawaktuitu,paraulaaindonesiapadaakhirnyabsamenerimapilihan
pancasilasebagaidasarnegarawalaupundengankesadaranbahwaajaraislam
secarakonstitusitidakmempunyaidayaikatpenuhuntukberlaudiindonesia.
Terlepasdariinterpretasisemantikterhadappancasilasebagaidasarnegarayang
12. MunawirSadzaliyangdinilaitelahmenggugatketentuannashyangqath’iatas
dasarkemaslahatandanrasakeadilanmasyarakat.Persoalanyangdisorotioleh
Munawiradalahketntuanbagiananaklaki-lakidananakperempuandalam hukum
waris,yaituduaunutuanaklaki-lakiberbandingsatudenganperempuan.Menurut
Munawir,karenadankondisibudayadanstruktursosialmasyarakatpadasaatini,
ketentuan tersebutdalam pelaksanaan nya kurang dapatditerima oleh rasa
keadilan.Untukmeperkuatargumennya,ia mendasarkan kepada teorinasikh-
mansukhbaikdalamal-Qur’anmaupunhadis.
MasdarFaridMas’udmenaggapidenganpolapikiryangmoderattetapi
bersifat fundamental. Menurut Masdar,dalam menilai pemikiran Munawir
tergantung bagaimana kita memandang suratAn-nisa :11.Sebab penilaian
terhadapkeqath’ianayatharusdidasarkankepadaprinsipumumnya,yaituprinsip
keadilan.Sedangkan “metote teknis” bagaimana prinsip-prinsip keadilan itu
dilaksanakan,termasukberapaperimbanganbagianlakai-lakidananakperempuan
dalam halwaris,dikategorikan sebagaiayat“mustasyabihatatau dzanniyah”
dimanamanusiadiberikanotoritasuntukberijtihad.
Secara prinsip,berbagaipendekatan pembaharuan pemikiran hukum islam
diatassejalandenganteorimaslahah.Menurutmasdarmaslahahadalahteoriyang
sangatmungkindikembangkandiIndonesia,agarhukum islam mampuberjalan
secaradinamisdanberadaptasidengankondisisosial-kulturaldansystem hukum
diindonesia.Dalam konteksasaskeadilansebagaiketentuanyangbersifatqath’I.
Masdarmembericontoh dalam halpenerapan ketentuan zakat.Atas dasar
kemaslahatan,masdarmengusulkanagarzakatmenyatudenganpajak,seperti
menyatunyarohdenganbadan.Menurutnyainilahsalahsatuwujuddarifiqh-
indonesiaan.
Sebabsalahsatutujuandisyari’atkannyazakatadalahterwujudnyakeadilan
sosialdankesejahteraanbersamadenganprinsipyangkuatmembantuyanglemah.
Prinsip keadilan itu bersifatqath’Idan mutlak harus diwujudkan.Yang perlu
diijtihadiadalah bagaim,ana mendefinisikan keadilan sosialdan kesejahteraan
bersamadalam konteksruangdanwaktu,sertakelembagaanapayangseharusnya
13. tersesedia dalam realitas sosialpolitik diindonesia yang bisa mendulung
terwujudnyakeadilansosialmelaluizakattersebut.
Tanggungjawabmoralilmuanfiqhdalam berijtihadadalahharusmelwtakkan
komitmen ganda,yaitu komitmen karena Allah SWT dan komitmen untuk
mewujudkankemaslahatanmanusiauntuksesuaimisiislam sebagai“rahmad
semesta”kaidah-kaidahformalyangbersifattekstualdalam pemikiranhukum
islam.Haruslah disadaribahwa patokan legal-formaldan tekstualhanyalah
merupakancarabagaimanacitakemaslahatandankeadilanteraktualisasidalam
kehidupannyata.
Jauh sebelum Munawirdan Masdar,Hasbias-Shiddiqisebenarnya pernah
menggagastentang hukum islam dalam kontekske-indonesiaan dengan teori
maslahahsebagaiteoridasarnya.Fiqhke-indonesiaanberartifikihyangditentukan
sesuaidengankepribadiandankarakteristikbangsaIndonesia.MenurutHasbi,
berhujjahdenganmasalahahdanmembinahukum islam adalahsuatukeharusan
sesuaidengankeumumansyariat,sehinggahukum islam dapatberjalanseiring
dengan masa.Orangyangmenolakprinsipmaslahahmursalahberateakane
membbukaan hukum islam.Sebab dalam memecakan masalah hukum hanya
menggunakanqiyassajaakanmenimbulkankesulitandankesempitan.Sebabqiyas
denganpenalaranformalnya,kadangkalatidakbisamemenuhituntutanperubahan
kebutuhan,bebrbedadenganteorimaslahahyangmemanghadiruntukmengatasi
peruahanyangterusmenerus.
Makauntukmenilaiapakahsesuatuitutermasukdalam kategorimasalahah
harushati-hatidanharusmemenuhibeberapasyarat:
1.Kemaslahatantidakbertentangandenganketentuannash.
2.Kemaslahatan itu harus bersiafatumum,bukan untuk kepentingan
peroranganatausekelompokorang.
3.Nilaimasalhahnyaharusdiputuskandandiakuiolehahlahalliwal‘aqdi
yang menetapkan bahwasesatu itu benar-benarakan mendatangkan
mafaatdanmampumenolakkemudorotan.
14. PemikiranHasbibahwanilaikemaslahatanharusditentukandandiakuanoleh
ahlahalliwal‘aqdiagarsejalandenganlogikakonstitusiIndonesia,sertasesuai
dengan asumsi bahwa kemaslahatan merupakan wilayah yang bisa
mempersatukanpendapat.Hasbijugalebihjauhmengtakanbahwapertentangan
antaranashdanmaslahah,makapelaksanaannashditangguhkanolehsyara’
sendirisampaikemudharatan itu hilang.Sebab prinsip kemasalahatan,asas
keadilan dan kemanfaatn harus diutamakan.Pengembangan pemikiran hukum
islam di Indonesia ditandai oleh munculnya tokoh-tokoh pemikir dengan
gagasannya masing-masing.Asas utama pengembangan pemikiran islam di
Indonesia yang menempatkan asas nasionalisme kebangsaan dalam kajian-
kajiannya.Merekajugaterbukaterhadapwacanadanpemikiranmoderndariluar
sepertiMuhammadArkoun,fazhurrahman,Abidaljabiri,Nasrabdulhamid,Hasan
Hanafi,dll.SuasanakehidupansosialpolitikIndonesiajugasangatmendukung
munculnyapemikiranyangprogresifdantransformativeterhadapdinamikayang
berekembang.
IstilahAbidal-Jabiriytrenpemikiranhukum islam diIndonesiadapatdialasisi
dapatdianalisiduapendekatanyangsalingterkait,pertama,pendekatanbayani
yang bertumpupadapemahamanterhadap teks-teksAl-Qur’anyang dianggap
sebagaisumberkebenaranmutlak.Akaldianggaplebihbersifatsekunderdalam
menjelaskanketentuan-ketentuanyangterkandungdalam nash.Kecenderunganini
menghasilkanpemahamanyanglebihterfokusyangbersifataksidentalbukan
substantife,sehinggakurangdinamismengikutiperekmbangansejarahdansosial
masyarakatyangbegitucepatberubah.
Kedua,pendekatanburhaniyangmemberikantitiktekanpadakekuatanakal
melaluipenalaranrasionaldalam meresponkasus-kasushukum yangmuncul.
Mencobamemadukanteksdankontekssebagaiseumberkajian.Bentuk-bentuk
yang dijadikan acuan dalam pendekatan iniantara lain,metode ta’lilynag
memahamirelaitas teks berdasarkan rasionalitas,dan metode istislah yang
berusahamendekatidanemmhamirealitasecararasionauntukdipadukandengan
dasarnashsecarakesleuruhan.Keduapendekatandiatasdapatdiintegrasikan