Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Mi 1 2. pengadaan obat di puskesmas
Similar to Mi 1 2. pengadaan obat di puskesmas (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Mi 1 2. pengadaan obat di puskesmas
- 1. PENGADAAN OBAT DI PUSKESMAS Tim Tutor Pelatihan Pelayanan Kefarmasian Bagi Tenaga Kefarmasian di Puskesmas Berbasis e-Learning
- 2. Pada pokok bahasan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat perencanaan kebutuhan obat yang baik, Yuk, kita lanjut ke pembelajaran tentang bagaimana proses mengadakan obat di Puskesmas…
- 3. Pengadaan obat di puskesmas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melakukan permintaan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan dengan pengadaan mandiri melalui pengadaan barang/jasa pemerintah
- 4. Kenapa Apoteker perlu melakukan pengadaan obat di Puskesmas? Tujuan pengadaan obat adalah untuk memenuhi kebutuhan obat di Puskesmas, sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang telah dibuat. Dan jelas itu adalah kewenangan seorang Apoteker…
- 5. Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan: Secara umum, peserta mampu melakukan Pengelolaan Obat dan BMHP di Puskesmas. Secara khusus, peserta mampu melakukan Pengadaan Obat di Puskesmas
- 6. Kita akan membahas satu per satu tentang … Permintaan obat Pengadaan mandiri
- 8. Sumber penyediaan obat di puskesmas berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, terutama untuk obat program kesehatan masyarakat. Permintaan obat puskesmas diajukan oleh Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan menggunakan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO)
- 9. Data pemakaian, sisa stok dan permintaan kebutuhan obat puskesmas dituangkan dalam LPLPO puskesmas. Laporan pemakaian berisi jumlah pemakaian obat dalam satu periode dan lembar permintaan berisi jumlah kebutuhan obat puskesmas dalam satu periode. LPLPO puskesmas menjadi dasar untuk rencana kebutuhan obat tingkat puskesmas dan digunakan sebagai data pengajuan kebutuhan obat ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- 10. Permintaan terbagi atas dua yaitu : Dilakukan sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing – masing puskesmas Permintaan rutin Dilakukan di luar jadwal distribusi rutin Proses permintaan khusus sama dengan proses permintaan rutin dilakukan apabila : • Kebutuhan meningkat • Terjadi kekosongan obat • Ada Kejadian Luar Biasa (KLB/Bencana) Permintaan khusus
- 11. Lalu, bagaimana cara menentukan jumlah permintaan obat ?
- 12. Pertama, kita perlu mengenal istilah-istilah berikut : Istilah Keterangan Stok Kerja Pemakaian rata-rata per periode distribusi Waktu Kekosongan Lamanya kekosongan obat dihitung dalam hari Waktu Tunggu Waktu tunggu, dihitung mulai dari permintaan obat oleh Puskesmas sampai dengan penerimaan obat di Puskesmas Stok Penyangga Adalah persediaan obat untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kunjungan, keterlambatan kedatangan obat. Besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Puskesmas dan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Sisa Stok Adalah sisa obat yang masih tersedia di Puskesmas pada akhir periode distribusi Stok Optimum Adalah stok ideal yang harus tersedia dalam waktu periode tertentu.
- 13. Lalu, kita perlu mengetahui cara menghitung kebutuhan obat (stok optimum), dengan prinsip: Jumlah untuk periode yang akan datang diperkirakan sama dengan pemakaian pada periode sebelumnya • SO = Stok optimum • SK = Stok Kerja • SWK = Jumlah yang dibutuhkan pada waktu kekosongan obat • SWT = Jumlah yang dibutuhkan pada waktu tunggu ( Lead Time ) • SP = Stok penyangga SO = SK + SWK + SWT+ SP
- 14. Kemudian, kita dapat menghitung permintaan obat dengan rumus : • SO = Stok optimum • SS = Sisa stok Permintaan = SO - SS Prinsip dasar perhitungan permintaan sama dengan perhitungan rencana kebutuhan obat. Hanya periode dan besaran stok penyangga saja yang berbeda
- 15. We can only see a SHORT distance ahead, but we can see PLENTY there that needs to be done. Alan Turing – British Computer Scientist
- 17. Puskesmas dapat melakukan pengadaan mandiri obat melalui distributor obat yang memiliki Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF). Pengadaan obat secara mandiri oleh Puskesmas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan (Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) Pengadaan Obat melalui Pedagang Besar Farmasi harus dilengkapi dengan Surat Pesanan
- 18. Ketentuan Surat Pesanan obat: • Asli dan dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua). Satu rangkap surat pesanan diserahkan kepada pemasok dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip. • Ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab (APJ), dilengkapi dengan nama jelas dan nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sesuai ketentuan perundang-undangan • Mencantumkan nama, alamat lengkap (termasuk nomor telepon/faksimili bila ada), dan stempel Puskesmas; • Mencantumkan nama fasilitas pemasok beserta alamat lengkap • Mencantumkan nama, bentuk dan kekuatan sediaan, jumlah dan satuan obat yang dipesan • Mencantumkan nomor urut surat pesanan, nama kota dan tanggal dengan penulisan yang jelas • Sesuai peraturan yang berlaku Lina Nadhilah Sebut Saja Mawar Contoh Surat Pesanan obat
- 19. Apabila pengadaan obat dilakukan melalui sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk e-purchasing maka: APJ menyampaikan daftar kebutuhan obat kepada pelaksana sistem pengadaan barang/jasa pemerintah; Pengadaan Obat dilakukan oleh pelaksana sistem pengadaan barang/jasa pemerintah; APJ menyampaikan Surat Pesanan kepada pemasok, terutama untuk pengadaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. APJ harus memonitor pelaksanaan pengadaan obat; APJ harus menyimpan salinan dokumen e- purchasing dan/atau Surat Pesanan Faktur pembelian dan/atau Surat Pengiriman Barang (SPB) harus disimpan bersatu dengan Arsip Surat Pesanan
- 20. Sekilas tentang e-Catalogue Obat, setelah masuk ke web https://e-katalog.lkpp.go.id/, pada “Komoditas” cari “Obat”. Jumlah yang tercantum tergantung pada proses pengadaan obat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP)
- 21. Jika sudah klik komoditas Obat, selanjutnya kita akan diminta untuk klik Provinsi yang dituju… Lalu klik ”Tampilkan”
- 22. Kita dapat menemukan item obat yang dicari lebih cepat dengan memasukan kata kunci baik berupa nama obat, penyedia, dan/atau merk kemudian klik “Tampilkan”. Jika tidak ada hasil, kita dapat mengulang hal serupa pada komoditas “obat” lainnya.. Melalui Langkah- Langkah tersebut kita dapat melihat obat apa saja yang tersedia dalam e-katalog beserta harga dan nama produsen obat.. Namun proses pemesanan hanya dapat dilakukan melalui akun sesuai yang didaftarkan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik masing-masing wilayah.
- 23. Tanya : Berapa besar nilai pengadaan obat yang dapat dilakukan melalui e-katalog? Jawab : Tidak ada Batasan nilai pengadaan obat e-katalog Tanya : Bagaimana jika obat tidak tayang dalam e-katalog? Jawab : Maka proses pengadaan obat dilakukan melalui metode pengadaan lainnya sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, serta turunan peraturan lainnya yang berlaku
- 24. Bagaimana jika terjadi kekosongan persediaan atau kelangkaan di Pedagang Besar Farmasi ? Ketika terjadi kekosongan persediaan dan kelangkaan di fasilitas distribusi, sedangkan Puskesmas sangat memerlukan pengadaan obat agar pelayanan kesehatan dapat tetap berjalan, Puskesmas dapat melakukan pembelian obat ke apotek, tapi tidak dalam jumlah besar
- 25. Pembelian obat ke apotek dapat dilakukan dengan dua mekanisme : 1. Puskesmas dapat membeli obat hanya untuk memenuhi kebutuhan obat yang diresepkan dokter. 2. Jika letak puskesmas jauh dari apotek, puskesmas dapat menggunakan SP (Surat Pesanan), dimana obat yang tidak tersedia di Pedagang Besar Farmasi dapat dibeli sesuai dengan stok yang dibutuhkan.
- 26. Sekarang Saya Tahu …. Pengadaan obat dapat dilakukan dengan cara permintaan obat dan pengadaan mandiri. Permintaan obat dapat dilakukan secara rutin atau melalui permintaan khusus. Permintaan obat dilakukan terutama terhadap obat program kesehatan masyarakat. Pengadaan mandiri dilakukan melalui pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing- masing wilayah. Apoteker memiliki kewenangan dalam melakukan pengadaan obat di Puskesmas, terutama dalam pengadaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan/atau Obat-obat Tertentu yang sering disalahgunakan. Kewenangan ini sangat sulit digantikan oleh tenaga Kesehatan lainnya
- 27. Referensi …. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2019 Modul Pelatihan Pelayanan Kefarmasian Bagi Tenaga Kefarmasian di Puskesmas, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020
- 28. If you can't fly, then RUN. If you can't run, then WALK. If you can't walk, then CRAWL. But whatever you do, YOU HAVE TO KEEP MOVING. Martin Luther King, Jr. – Civil Rights Activis
- 29. SEMOGA BERMANFAAT TETAP SEMANGAT MENUJU POKOK BAHASAN BERIKUTNYA!