kebijakan pemerintah

1. Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga
Ketersediaan Obat dalam JKN
Engko Sosialine M.
Disampaikan pada Seminar dan Workshop Meningkatkan Tata Kelola Administrasi RS dalam
Ketepatan Koding untuk Pengklaiman BPJS
Jakarta, 18 November 2017
- -
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan

2. Tata Saji
Pendahuluan: Kebijakan Tatakelola Obat di Era JKN
Formularium Nasional
Perencanaan Kebutuhan Obat
Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik dan Tantangannya
Penutup
- -
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan

3. Kebijakan Tata Kelola Obat JKN
FORNAS
- Daftar obat
terpilih yang
dibutuhkan dan
harus tersedia di
fasyankes dlm
rangka
pelaksanaan JKN
- KepMenkes No.
636/2016 ttg
Perubahan
Kedua atas
Kepmenkes
523/2015 ttg
Fornas
RKO
Rencana
kebutuhan
obat
Fasyankes
(tahunan)
PENGADAAN
OBAT
Dilakukan
oleh masing-
masing SKPD
dan
Fasyankes/RS

4. Perkembangan Formularium Nasional
FORNAS 2013 + ADENDUM 2014
SK Menkes No. 328/ Menkes/ SK/ VIII/2013
-540 item dalam 968 sediaan/ kekuatan
-Obat Rujuk Balik : 82 item dalam 155 sed/kek
FORNAS 2015
SK Menkes No.
HK.02.02/Menkes/523/2015
-562 item obat/zat aktif (terdiri dari 983 kekuatan dan
bentuk sediaan)
-Obat Rujuk Balik : 75 item dalam 151 Bentuk sediaan.
ADENDUM PERUBAHAN 2016
SK Menkes No. HK.02.02/Menkes/137/2016
-573 item obat/zat aktif (terdiri dari 1018 kekuatan dan bentuk sediaan)
SK Menkes No. HK.02.02/Menkes/636/2016
-586 item obat/zat aktif (terdiri dari 1036 kekuatan dan bentuk sediaan)
PENYUSUNAN FORNAS 2017
- -
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan

5. E-FORNAS
e-fornas.binfar.kemkes.go.id
Penanganan keluhan / pertanyaan Masyarakat
seputar Fornas secara cepat dan tepat
Terdiri dari :
• Kelas Terapi : 29
• Sub kelas terapi : 96
• 586 item obat/zat aktif
(dalam 1036
kekuatan/bentuk
sediaan)
Tersier
TIPE A dan B Pendidikan
586/1036
Sekunder
RS Tipe D, C dan B Non Pendidikan
467/849
Primer
Puskesmas, Praktek Dokter Umum/Gigi,
Klinik
237/380
Sebaran Kebutuhan Obat Berdasarkan Tingkat dan
Model Pelayanan Obat
FORMULARIUM NASIONAL
- -
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan

6. Kebijakan Penerapan Fornas
Formularium Nasional merupakan acuan yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Formularium Nasional harus digunakan sebagai acuan bagi :
• Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pengadaan obat dalam menjamin ketersediaan obat pada
penyelenggaraan dan pengelolaan Program JKN.
• FKTP dan FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam pengadaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan.
• Fornas digunakan sebagai acuan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas untuk penyusunan formularium Rumah Sakit dan Puskesmas
Apabila obat yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Fornas dapat digunakan obat lain secara terbatas berdasarkan rekomendasi
Komite Farmasi dan Terapi dan disetujui oleh Komite Medik atau Kepala/Direktur RS.
Penambahan dan atau pengurangan daftar obat yang tercantum dalam Fornas ditetapkan oleh Menkes setelah mendapatkan
rekomendasi Komnas Fornas (Adendum Fornas)
Pelayanan obat bagi peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan restriksi obat dan peresepan maksimal obat sebagaimana
tercantum dalam Fornas

7. • RKO FKTP
• RKO FKRTL
• Fornas sebagai Acuan
• Sesuai penggunaan pada
tingkatan pelayanan di Faskes
JKN
Item
RKO Program Kesehatan
Nasional
Rencana Kebutuhan Obat (RKO)
Penetapan RKO
• Proses Tayang e-
Katalog
• Perencanaan
penyediaan obat
program
Manfaat RKO
Pengajuan RKO melalui
http://monevkatalogobat.kemkes.go.id/

8. No. Satker & Fasyankes RKO 2017 RKO 2018
1 DINKES PROV, KAB/KOTA 530 536
2 RS PEMERINTAH (682) 437 636 (93%)
3 RS SWASTA (1357) 287 609 (45%)
4 RS TNI/Polri (142) 31 81 (57%)
5 PUSKESMAS 155 193
6 APOTIK PRB (899) 101 226 (25%)
Data Satker & Fasyankes yg Telah Mengirimkan RKO
Tahun 2017 dan 2018

9. P
- Pemda: Dinkes
Kab/Kota untuk
Puskesmas (DAK,
APBD II)
- Puskesmas (Dana
Kapitasi)
- Klinik (Dana
Kapitasi)
- Apotek Jejaring
RS
Pemerintah
maupun
Swasta
(INACBGs
dan klaim)
Pemerintah
Pusat
dan/atau
Pemda
(APBN)
Obat FKTP Obat FKRTL Obat Program
Pengadaan Obat untuk JKN
Pengadaan Obat
untuk Program
Pengadaan
Metode pengadaan:
-E-Purchasing
(e-Katalog)
- Cara lain sesuai Perpres
Pengadaan B/J
Pemerintah

10. Program Rujuk Balik
Diagnosis :
Diabetes Melitus, hipertensi, jantung, asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), epilepsi, gangguan kesehatan jiwa
kronik, stroke, dan Sistemik Lupus Eritematosus (SLE)
Pelayanan Obat
Ruang Farmasi
Puskesmas atau
instalasi farmasi klinik
pratama atau apotek
jejaring
Sesuai dengan obat rujuk
balik yang tercantum dalam
Formularium Nasional
Pembiayaan Obat
Harga Obat Program Rujuk Balik yang
ditagihkan kepada BPJS Kesehatan
mengacu pada harga dasar obat sesuai
E- Catalogue ditambah biaya pelayanan
kefarmasian
Biaya pelayanan kefarmasian
adalah faktor pelayanan
kefarmasian dikali Harga Dasar
Obat sesuai E-Catalogue
Harga Dasar Satuan Obat Faktor Pelayanan Kefarmasian
< Rp. 50.000,- 0,28
Rp.50.000,- sampai dengan Rp.250.000,- 0,26
Rp.250.000,- sampai dengan Rp.500.000,- 0,21
Rp.500.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- 0,16
Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000,- 0,11
Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,- 0,09
> Rp. 10.000.000,- 0.07

11.  SK Menteri Kesehatan No. 254 Tahun 2017 tanggal 29 Mei 2017 ttg Harga
Dasar Obat PRB, Obat Penyakit Kronis di FKRTL dan Obat Sitostatika
93 item
 SK Menteri Kesehatan No. 255 Tahun 2017 tanggal 29 Mei 2017 ttg Harga
Dasar Obat Khusus
23 item
 SK Menteri Kesehatan ttg Harga Obat Sitotoksik : mengatur mekanisme
penerimaan obat sitotoksik (dalam proses finalisasi)
Pembayaran Klaim atas Obat yg Tidak ada di e-Katalog

12. Solusi
•Meningkatkan kepatuhan menyerahkan rencana
kebutuhan obat (RKO) dan keakuratannya.
•Tahun 2019 ada pengaturan kewajiban
menyerahkan RKO yg dikaitkan dg sanksi.
•Lakukan pengadaan dg cara lain jika tidak ada di
e-katalog.
•Kewajiban satker/faskes dalam hal pembayaran
kepada distributor segera diselesaikan, sehingga
otomatis pemesanan berikutnya tetap dapat
dilayani.
•Perencanaan pengadaan yang baik dari
satker/faskes, termasuk perencanaan
pendistribusiannya.
•Akses e-purchasing diberikan kepada faskes
swasta tahun 2018.
•Pembahasan di Kemkeu terkait proses realisasi
DAK terus dilakukan.
•Kepatuhan thd persyaratan administratif
ditingkatkan.
Sisi Demand
 RKO tidak akurat.
 Obat yang akan diadakan tidak
tayang di e-katalog.
 Kewajiban satker/faskes dalam
hal pembayaran belum
diselesaikan.
 Pembelian mendadak dan tidak
terencana.
 Akses e-purchasing bagi faskes
swasta.
 Proses realisasi DAK di Dinkes
Kab/Kota.
 Persyaratan administratif dari
satker/faskes tidak lengkap.

13. Solusi
•Meningkatkan kepatuhan menyerahkan rencana
kebutuhan obat (RKO) dan keakuratannya.
•Tahun 2019 ada pengaturan kewajiban
menyerahkan RKO yg dikaitkan dg sanksi.
•Pengaturan waktu proses katalog. (MoU dan
PKS)
•Evaluasi penerapan komitmen IF (LKPP, Badan
POM dan Kemkes) dan pemberian sanksi (?).
•Perencanaan pengadaan yang baik dari
satker/faskes, termasuk perencanaan
pendistribusiannya.
•Pemesanan dilayani oleh penyedia dengan besar
kemasan dan kelipatannya yang proper.
•Akses e-purchasing diberikan kepada faskes
swasta.
Sisi Suplai
 Industri farmasi perlu waktu
untuk proses produksi.
 Penyedia tidak merespons atau
tidak memenuhi pemesanan,
terutama di daerah ‘sulit’ yg
terkadang kuantitas
pemesanannya sangat kecil.
 Persyaratan minimal order dari
penyedia .
 Pemesanan dari faskes swasta
tidak dilayani
 Permasalahan ketersediaan
bahan baku

14. - -
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan
E-MONEV
E-Monev Katalog Obat
E-MONEV
Permenkes Nomor 33 tahun 2017
tentang Monitoring dan Evaluasi
terhadap Perencanaan, Pengadaan
Berdasarkan Katalog Elektronik dan
Pemakaian Obat
http://monevkatalogobat.kemkes.go.id/
- Pengajuan RKO
melalui Dinkes
Kab/Kota, Dinkes Prov
- Penerimaan obat
- Pembayaran
- Data komitmen IF
- Data pemesanan obat
e-purchasing dari LKPP
- Pengiriman obat ke
PBF
- Pengiriman obat ke
faskes dan satker
Pemantauan secara berjenjang oleh Dinkes Kab/Kota,
Dinkes Prov, Farmalkes
Institusi
Pemerintah
& Swasta
Industri
Farmasi
PBF

15. Penutup
• Ketersediaan obat tgt a.l. pada perencanaan kebutuhan,
perencanaan pengadaan, proses pengadaan dan proses
pendistribusian.
• Pengaturan terkait kewajiban menyerahkan RKO dan sanksinya
mulai diterapkan pada tahun 2019.
• Akses e-purchasing bagi faskes swasta (sesuai rekomendasi KPK)
akan diberikan pada tahun 2018
• Penerapan komitmen Industri Farmasi sbg penyedia katalog obat
dievaluasi terus-menerus, termasuk evaluasi kesiapan IF sbg
penyedia
- -
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan

16. Terima Kasih
Penanganan Keluhan e-Katalog:
e_katalog@kemkes.go.id
HP: 081281753081 atau
(021) 5214872
E-Monev Obat:
Web: http://monevkatalogobat.kemkes.go.id/
Email: monevkatalogobat@kemkes.go.id
No. HP 082311656136 (jam kerja)
Telp. (021) 5214872
- -
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan