Ringkassan tentang Umar bin khattab

1. Nama : Luthfi Rahmawati Nur Hasanah
NIM : 14810055
Kelas : B
Prodi : Ekonomi Syariah
PERADABAN ISLAM MASA
KHULAFA’ AL-RASYIDIN
Nabi Muhammad SAW, disamping sebagai Rasulullah juga sebagaikepala pemerintahan
dan pemimpin masyarakat. Setelah beliau wafat, fungsi sebagai Rasulullah tidak dapat
digunakan oleh siapa pun manusia di dunia ini. Selanjutnya pemerintahan Islamdipimpin oleh
empat orang sahabat terdekatnya. Kepemimpinan dari para sahabat Rasul ini disebut periode
Khulafa’al-Rasyididun (para pengganti yang mendapatkan bimbingan ke jalan yang lurus). Salah
satunya adalah Umar bin al-Khathab yang memerintah pada tahun 13-23 H/634-644 M.
Meskipun hanya berlangsung 30 tahun, masa Khulafa’ alRasyidun adalah masa penting
dalam sejarah Islam. Khalifah Umar berhasil mengkonsolidasikan Islamdi Arabia, mengubah
anak-anak adang pasir menjadi bangsa pejuang yang berdisiplin, menghancurkan kekaisaran
Persia dan Byzantium, sertamembangun suatu imperium yang sangat kuat meliputi Persia, Irak,
Kaldea, Syiria, Palestina, dan Mesir.
Umar bin Khathab diangkat dan dipilih oleh para pemuka masyarakat dan disetujui oleh
jamaah kaum muslimin. Pada saat menderita sakit menjelang ajal tiba, Abu Bakar melihat
situasi negara masih labil dan pasukan yang sedang bertempur di medan perang tidak boleh
terpecah akibat perbedaan keinginan tentang siapa yang akan menjadi calon penggantinya, ia
memilih Umar, pilihannya ini sudah dimintakan pendapat dan persetujuan para pemuka
masyarakat pada saat mereka menjenguk dirinya sewaktu sakit.
Tindakan yang dilakukan Umar adalah menata pemerintahan dengan membentuk
departemen-departemen (diwan), mengadopsi model Persia. Tugas diwan adalah
menyampaikan perintah dari pemerintah pusat ke daerah-daerah dan menyampaikan laporan
tentang perilaku dan tindakan-tindakan penguasa daerah ke khalifah.untuk melancarkan
hubungan antar daerah, wilayah negara dibagi menjadi delapan provinsi: Makkah, Madinah,
Syira, Jazirah, Basrah, Kuffah, Palestina, dan Mesir. Masa pemerintahan Umar inilah mulai
diatur dan ditertibkan tentang pembayaran gaji dan pajak tanah. Terkait dengan masalah pajak,
Umar membagi warga negara dalam dua kelompok yaitu muslim dan non muslim (dzimmy).
Bagi muslimdiwajibkan membayar zakat, bagi non muslim dipungut kharaj (pajak tanah dan
jizyah (pajakkepala). Bagi muslimdiperlakukan hukum Islam,bagi non muslim diperlakukan
hukum menurut agama atau adat mereka masing-masing. Agar situasi tetap terkendali, Umar
menetapkan wilayah Jazirah Arab untuk muslim wilayah luar Jazirah Arab untuk non muslim.
Untuk mencapai kemakmuran merata, wilayah Syiria yang sudah padat penduduknya
dinyatakan sebagai wilayah tertutup bagi pendatang baru.
Pada masa Rasul dan Abu Bakar kekuasaan bersifat sentral (eksekutif, legislatif, dan
yudikatif terpusat pada pemimpin tertinggi). Pada masa Umar lembaga yudikatif dipisahkan
dengan didirikan lembaga pengadilan, bahkan di daerah-daerah. Untuk menjaga keamanan dan
ketertiban dibentuk jawatan kepolisian dan juga jawatan pekerjaan umum. Untuk mengelola
keuangan negara didirikan Baitul Mal. Mulai saat ini pemerintahan Umar sudah menempa mata

2. uang sendiri. Untuk mengenang peristiwa hijrah ditetapkan peristiwa tersebut sebagai awal
tahun hijriyah. Seluruh kebijakan yang dilaksanakan, pada hakekatnya merupakan upaya
mengkonsolidasikan bangsa Arab dan melebur suku-suku Arab ke dalam suatu bangsa.
Umar menetapkan semua tanah rampasan perang adalah milik negara. Beliau juga
menetapkan batas wilayah negara tidak melampaui lautan. Namun, kedua sistemitu dirombak
pada masa Usman. Sebagai khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib mengikuti prinsip-prinsip Baitu
Mal dan mengembalikan tanah yang diambil alih oleh Bani Umayyah ke dalam perbendaharaan
negara.
Masa khalifah Umar lembaga yudikatif sudah berdiri sendiri, terpisah dari eksekutif dan
legislatif. Dalampemerintahannya terjadi perubahan-perubahan, ia membangun jaringan
pemerintah sipil yang sempurna tanpa memperoleh contoh sebelumnya, sehingga ia pantas
mendapatkan julukan “Peletak Dasar/ Pembangun NegaraModern” . Hal-hal penting sebagai
prasyarat bagi suatu bentuk pemerintahan yang demokratis sudah mulai diletakkan. Dalam
masa pemerintahannya terdapat dua lembaga penasihat, yaitu majelis yang bersidang atas
pemberitahuan umum dan majelis yang hanya membahas masalah-masalah yang sangat
penting. Selain majelis penasihat, setiap warga negara mempunyai satu suara dalam
pemerintah negara.
Wilayah negara terdiri dari provinsi-provinsi yang berotonomi penuh, kepala
pemerintahan propinsi bergelar Amir. Di setiap propinsi tetap berlaku adat kebiasaan setempat
selama tidak bertentangan dengan aturan pemerintah pusat. Para Amir (gubernur) provinsi dan
para pejabat distrik sering diangkat melalui pemilihan. Pemerintahan Umar menjamim hak
setiap orang dan orang-orang menggunakan kemerdekaannya dengan seluas-luasnya. Khalifah
tidak memberikan hak istimewa tertentu. Tidak seorangpun memperoleh pengawal, tidak ada
istana dan pakaian kebesaran, baik untuk khalifah sendiri maupun bawahan-bawahannya. Tidak
ada perbedaan antara penguasa dan rakyat, setiap waktu mereka dapat dihubungi oleh rakyat.
Agar mekanisme pemerintahan berjalan lancar, dibentuk organisasi negara Islam
(Daulah Islamiyah) sebagai berikut:
1. An-Niddham As-Siyasy (organisasi Politik)
2. An-Nidham Al-Idary (organisasi tata usaha/administrasi)
3. An-Niddham Al-Maly (organisasi keuangan negara)
4. An-Niddham Al-Harby (organisasi ketentaraan)
5. An-Niddham Al-Qadla’i (organisasi kehakiman)
Umar menciptakan peraturan-peraturan baru saat Islamsedang berkembang, namun
tidak hanya itu ia juga memperbaiki dan nengadakan perubahan terhadap peraturan yang telah
ada, bila memang peraturan itu perlu diperbaiki dan diubah. Ijtihat yang dilakukan Umar pada
saat itu memberi tuntunan dan pengertian bahwa ajaran Islamitu tidak kaku, tapi bisa lentur
dan luwes sesuai perkembangan zaman dan permasalahan yang dihadapi dengan tetap mengau
pada substansi ajaran yang ada di Al-Quran dan Hadits.
Sumber: Siti Maryam, Sejarah Peradaban IslamDari Masa Klasik Hingga Modern.
Yogyakarta: LESFI, 2002. Halaman 43-51