Dokumen tersebut membahas tentang teori otoritas moneter dan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Secara ringkas, dibahas mengenai peran bank sentral dan pemerintah sebagai otoritas moneter dan fiskal, serta instrumen kebijakan yang dapat diambil seperti rasio simpanan wajib, moral suasion, dan sukuk pemerintah. Sejarah sistem moneter dan fiskal Islam pada zaman Nabi Muhammad dan khulafaur Rasyidin juga diuraikan secara singkat

1. TEORI OTORITAS MONETER DAN FISKAL
DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM
FITHRI DZIKRAYAH

2. Otoritas
Moneter
Bank
sentral
Eksekutif
pemerintah
Mekanisme
pasar
Fiskal Pemerintah
Kebijakan
Moneter
Fiskal
1. Stabilitas harga
2. Pertumbuhan ekonomi
3. Kesempatan kerja
4. Keseimbangan neraca
pembayaran

3. Sejarah Moneter Islam
Sistem ekonomi masa Madinah, perekonomian riil lebih
dahulu maju daripada posisi mata uang. Kekuatan
perekonomian pada sektor perdagangan tersebut ditandai:
Valuta asing dari Persia dan Romawi yang di kenal oleh
seluruh lapisan masyarakat Arab, bahkan menjadi alat
bayar resminya adalah dinar dan dirham.
Transaksi tidak tunai diterima luas di kalangan
pedagang.
Cek dan promissory note lazim digunakan
Pengalihan piutang yang dikenal Instrumen Factory
pada transaksi modern juga dikenal pada waktu itu
dengan sebutan al-hiwalah.

4. • Berdasarkan sejarah tersebut, maka
perekonomian diarahkan pada mekanisme
pasar alamiah. Negara melakukan
pengawasan dalam konteks untuk menjaga
agar tidak terjadi penyelewengan ekonomi
yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi.

5. Konsep mekanisme pasar
• Hadits Rasululllah Saw sebagaimana disampaikan oleh
Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga
barang di kota Madinah.
• “Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW.
Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada
Rasulullah dengan berkata: “ya Rasulullah hendaklah
engkau menetukan harga”. Rasulullah SAW.
berkata:”Sesungguhnya Allah-lah yang menetukan
harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi
rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui
Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu
menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun
harta.”

6. Otoritas moneter menurut Ibnu Taimiyah
Otoritas pemerintah,
jika
ketidaksempurnaan
pasar
Pemerintah tidak
memiliki otoritas jika
terjadi kekuatan pasar
sendiri

7. Instrumen kebijakan moneter
Reserve Ratio
Moral suasion
Lending ratio
Refinance ratio
Profit sharing ratio
Islamic sukuk
Goverment Investment
Certificate

8. Sejarah Fiskal Islam
• Keuangan publik berpusat pada Baitul Mal
• Baitul Mal ini berperan dalam menghimpun sumber
penerimaan negara dan mendistribusikannya ke
berbagai sektor serta pengelolaan keuangan negara
langsung di bawah pengawasan Rasulullah dengan
sekretaris khusus.
• Masa Khalifah Umar bin Khatab membentuk
departemen-departemen:
• Departemen pelayanan militer, Departemen
kehakiman dan eksekutif, Departemen pendidikan dan
pengembangan Islam, dan Departemen jaminan sosial

9. Otoritas Fiskal menurut Al-Mawardi
• Al-Mawardi berpendapat bahwa pelaksanaan imamah
(kepemimpinan politik keagamaan) merupakan kekuasaan
mutlak (absolut) dan pembentukannya merupakan suatu
keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan
dunia.
• Al-Mawardi menegaskan bahwa negara wajib mengatur
dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh
layanan publik karena setiap individu tidak mungkin
membiayai jenis layanan semacam itu.
• Berkaitan dengan hal ini, Al-Mawardi menyatakan bahwa
kebutuhan negara terhadap pendirian kantor lembaga
keuangan negara secara permanen muncul pada saat
terjadi transfer sejumlah besar dana negara dari berbagai
daerah ke pusat.

10. Otoritas Fiskal menurut Abu Ubaid
Peranan negara dalam perekonomian dibahas Abu Ubaid dalam al-Amwal
bahwa dalam pengelolaannya tidak terlepas dari:
Azas pengelolahan harta didasrkan atas ketaqwaan kepada Allah Swt;
Keberadaan kekayaan pada komunitas kaum muslimin merupakan tanggung
jawab seluruhnya, dan kepala Negara berhak menggunakannya demi
kepentingan seluruh kaum muslimin;
Setiap perbuatan diahadapkan pada tanggung jawab, pemerintah harus
menjaga keamanan, meningkatkan kesejahteraan, melindungi hak-hak rakyat,
mengatur kekayaan publik dan menjamin terpeliharanya maqhasid syariah.

11. Komponen kebijakan fiskal
penerimaan negara
Nash yang memerintahkan
Harus ada pemisahan, subjek
muslim dan non-muslim
Ditanggung oleh golongan
kaya
Adanya tuntutan
kemashlahatan umum
pengeluran negara
Berpedoman pada nash yang
telah ditetapkan
Menetapkan skala prioritas
Efisiensi dan efektivitas
pengeluaran
utang negara
Meminjam dari luar negara
maupun lembaga keuangan
internasional
Penguasaan atas sebagian
harta milik umum
Meningkatkan pendapatan
negara