Dokumen ini membahas perjalanan pemerintahan Islam di masa khulafa' al-rasyidin, diikuti oleh dinasti Umayyah dan Abbasiyah, mulai dari pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah hingga tantangan dan prestasi masing-masing pemimpin. Berbagai kebijakan administratif, sosial, dan politik serta struktur pemerintahan disorot, termasuk pendekatan musyawarah dan kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat. Dinasti Abbasiyah dianggap membawa kemajuan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, meskipun akhirnya runtuh di tangan Mongol.

1. Presentasi Ke-4 Oleh: Hj. Marhamah Saleh, Lc. MA Membahas proses pengangkatan Khulafa’ al-Rasyidin, Dinasti Umayah dan Abbasiyah, prestasi politik dan tantangan yang dihadapi, struktur pemerintahan, isu sentral terkait pemerintahan Islam dan analisanya K EHIDUPAN P OLITIK M ASA K HULAFA’ A L- R ASYIDIN, BANI U MAYAH, BANI A BBASIYAH

2. Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq 11-13 H . Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah awal terbentuknya pemerintahan model khilafah dalam sejarah Islam. Pertemuan di Tsaqifah Bani Sa’idah Bai’at Tsaqifah (bai’at khassah) yang dilakukan oleh orang-orang khusus golongan elit sahabat. Bai’at ‘ammah: Bai’at yang dilakukan oleh rakyat penduduk Madinah. Pidato Abu Bakar menerima jabatannya di Mesjid Nabawi, isinya: “Wahai manusia, sungguh aku telah memangku jabatan yang kalian percayakan, padahal aku bukan orang yang terbaik diantara kalian. Jika aku melaksanakan tugasku dengan baik maka bantulah aku, dan jika aku berbuat salah maka luruskanlah aku… Orang yang lemah diantara kalian adalah orang kuat bagiku sampai aku memenuhi hak-haknya, dan orang kuat diantara kalian adalah lemah bagiku hingga aku mengambil haknya... Patuhlah kepadaku selama aku taat kepada Allah & RasulNya... Dirikanlah shalat, semoga Allah merahmatimu.” Kode etik militer. Ketika tentara berkekuatan 700 orang dibawah pimpinan Usamah bin Zaid yg dipersiapkan oleh Nabi di akhir hayatnya untuk dikirim ke Syria menghadapi Romawi. Saat melepas pasukan, Abu Bakar memberi nasehat: “Jangan melakukan pengkhianatan, pelanggaran, ingkar kepada atasan, melampaui batas, jangan membunuh orang tua, wanita dan anak-anak, jangan menebang pohon dan membakarnya… dst.” Tantangan Kaum Murtad, ingkar bayar zakat, orang-orang mengaku Nabi Beberapa kabilah memberontak

3. Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq 11-13 H. Kesuksesan Di Bidang Pranata Ekonomi Mewujudkan keadilan & kesejahteraan sosial rakyat Mengelola zakat, infaq, shadaqah dari kaum muslimin, ghanimah harta rampasan perang dan jizyah dari warga non-muslim sebagai sumber pendapatan Baitul Mal. Kesuksesan Membangun Pranata Sosial Politik, Pertahanan Keamanan Berhasil memobilisir segala kekuatan Menggalang persatuan Mewujudkan keutuhan & keberlangsungan negara Madinah & Islam Menghimpun ayat-ayat al-Quran yang berserakan menjadi 1 mushaf, atas usulan Umar. Sebab, ketika pasukan Islam yg bertempur di Yamamah melawan Musailamah al-Kazzab banyak penghafal Quran yg gugur. Membagi wilayah kekuasaan hukum negara Madinah menjadi beberapa provinsi. Struktur pemerintahan: Urusan peradilan diserahkan kepada Umar. Ali bertugas mengawasi tawanan perang. Urusan administrasi keuangan Baitul Mal ditangani oleh Abu Ubaidah bin al-Jarrah.

5. Khalifah Umar bin Khattab 13-23 H. Pidato penerimaan jabatannya. “Saya takut kalau satu ketika saya berbuat salah, tapi dari kalian tidak ada yg menentangku, karena hormat kalian kepadaku... Maka, kalau saya berbuat baik, bantulah saya, tapi kalau saya berbuat jelek, harap kalian perbaiki…”. Umar negarawan administrator terampil dan pandai, seorang pembaharu membuat berbagai kebijakan pengelolaan wilayah kekuasaan yang luas. Pada masa khalifah Umar, wilayah kekuasaan Madinah meluas meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Suriah, Irak, Persia & Mesir Kepala negara yang menguasai urusan negara. Ia menggariskan: Persyaratan sebagai kepala negara. Menetapkan dasar-dasar pengelolaan negara. Mendorong para pejabat negara agar benar-benar memperhatikan kemaslahatan rakyat dan melindungi hak-hak mereka. Jabatan yang dipegang adalah amanah. Mendidik rakyat berani memberi kritik dan nasehat pada pemerintah Meletakkan dasar-dasar pengadilan dalam Islam. Memisahkan sistem peradilan dari manajemen pemerintahan.

6. Khalifah Umar bin Khattab 13-23 H. Kontroversial Kasus tanah pertanian yang dibebaskan di Syiria, Irak, Persia dan Mesir disita negara, tidak dibagi-bagi pada perampasnya (sebagai ghanimah). Penggarap adalah pemilik asli dengan syarat kena pajak. Hasil pajak dibagikan kepada seluruh orang Islam dan gaji tentara (bertentangan dengan QS. Al-Anfal 41 & praktek Nabi SAW membagi tanah di Khaibar). Umar menerapkan asas maslahat umum. Pengelolaan Negara Sumber pendapatan negara untuk mengisi Baitul Mal diperoleh dari kharaj (pajak hasil bumi) dan jizyah (pajak perlindungan), ‘ usyur (pajak impor 10%) dan zakat, hasilnya meningkat luar biasa. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Umar. Untuk melengkapi jabatannya dibentuk: Diwan al-Kharaj, Diwan al-Ahdats, Nazarat al-Nafi’at, Diwan al-Jund dan Baitul Mal. Pembangunan: Saluran irigasi, Darul Amarat, Diwan, dan gedung Baitul Mal. Jelang akhir hayatnya akibat ditikam oleh Abu Lu’luah, Umar melalui musyawarah membentuk Team Formatur diketuai oleh Abdurrahman bin ‘Auf bertugas memilih khalifah sesudah Umar. Anggota team: Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa’ad bin Abi Waqqas, Zubeir bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, dan menyertakan Abdullah bin Umar (tanpa hak suara). Dasar penunjukan team, karena mereka dinyatakan oleh Nabi SAW termasuk orang yang mendapat kabar gembira dengan jaminan masuk surga.

8. Khalifah Utsman bin Affan 23-35 H . Pemilihan khalifah dihadiri oleh Abdullah bin Umar, Abdurrahman bin ‘Auf, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, dan Sa’ad bin Abi Waqas (tim formatur). Pemegang kekuasaan tertinggi berada pada tangan khalifah: Pemegang dan pelaksana kekuasaan eksekutif Pelaksana tugas eksekutif di pusat dibantu oleh sekretaris negara dan dijabat oleh Marwan bin Hakam. Setiap Amir/Gubernur adalah wakil khalifah di daerha untuk melaksanakan tugas administrasi pemerintahan dan bertanggung jawab padanya. Kedudukan Gubernur: Kepala pemerintahan daerah. Pemimpin agama Pemimpin ekspedisi militer Menetapkan Undang-Undang dan memutus perkara Dibantu oleh Katib, Pejabat pajak, keuangan dan kepolisian.

9. Khalifah Utsman bin Affan 23-35 H . Negara Madinah terbagi menjadi 10 wilayah provinsi: Mekkah, Thaif, Shana’a, al-Janad, Bahrain, Kufah, Bashrah, Damaskus, Himsh, Mesir. Prestasi: Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Penasehat (Majlis Syura). Majlis memberi usul, saran dan nasehat pada khalifah tentang berbagai masalah penting yang dihadapi negara. Hasil Majlis Syura masa Utsman prestasi tertinggi: Menyusun al-Quran standar. Masa pemerintahan Utsman tentara Islam mampu menaklukkan: Armenia, Kaukus, Bulukhistan, Afghan, Azerbaijan, Kurdistan, Heart, Tus, dan Naisabur. Pembangunan: Daerah-daerah pemukiman, jembatan, jalan, mesjid, wisma-wisma tamu, pembangunan kota baru, Masjid Nabawi di Medinah diperluas, tempat persediaan air dibangun di Madinah, juga padang pasir & ladang-ladang peternakan unta dan kuda.

10. Khalifah Utsman bin Affan 23-35 H . Isu sentral, setelah 6 tahun pertama goyah & guncang: Protes kebijaksanaan & tindakan yang dinilai tidak adil Protes berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian gubernur. Masalah pengelolaan uang negara. Fitnah orang Yahudi, Abdullah bin Saba’ & komplotannya yang menjelek-jelekkan Utsman dan memuji Ali di daerah penduduk selain Hijaz: Kufah, Bashrah, Mesir, Fusthat. Pemberontakan ribuan orang Kufah, Bashrah, Mesir mengepung rumah Khalifah Utsman dan berhasil membunuh Utsman ketika sedang baca al-Quran.

11. Khalifah Ali bin Abi Thalib 35-40 H. Dibai’at ditengah-tengah suasana berkabung atas kematian Utsman. Mu’awiyah tidak membai’at Ali sebagai khalifah. Tidak dibai’at secara aklamasi, karena: Banyak sahabat senior tidak berada di Madinah. Wilayah Islam sudah meluas. Sikap Politis Memberhentikan semua gubernur yang diangkat oleh Utsman Tanah-tanah yang dibagikan di zaman Utsman kepada keluarganya ditarik kembali. Pengawasan ketat terhadap pejabat pemerintahan. Lahirnya Oposisi Aisyah, Thalhah dan Zubeir sebagai kekuatan di Bashrah menuntut kematian Utsman (terjadi Perang Jamal). Mu’awiyah bin Abi Sufyan diberhentikan dari jabatan (terjadi Perang Shiffin yang diakhiri dengan tahkim/arbitrase). Memberhentikan Ali dan Mu’awiyah. Mu’awiyah  pemenang.

12. Khalifah Ali bin Abi Thalib 35-40 H. Ketika pasukan Ali bin Abi Thalib hampir menang, pasukan Syam mengangkat mushaf-mushaf dan meminta agar bertahkim dengan Kitab Allah. Siasat itu dilakukan oleh ‘Amr bin ‘Ash, panglima pasukan Mu’awiyah. Akibat Tahkim: Mu’awiyah secara de Jure menang. 2 tahun kemudian menjadi khalifah. Pengikut Ali kecewa karena Ali mau menerima Tahkim, mereka keluar dari kelompok  Khawarij, yang diangap sekte pertama dalam Islam. Ali dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdul Rahman bin Muljam saat akan melaksanakan shalat subuh.

13. Analisa Pemerintahan Khulafaurrasyidin Mengenai pengangkatan 4 orang sahabat Nabi terkemuka menjadi khalifah, dipilih & diangkat dengan cara berbeda: Pemilihan bebas & terbuka melalui forum musyawarah tanpa ada seorang calon sebelumnya. Pemilihan dengan cara pencalonan atas penunjukan oleh Khalifah sebelumnya dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan sahabat terkemuka dan diberitahukan pada umat Islam, dan mereka setuju. Pemilihan melalui tim formatur (Majli Syura yang dibentuk khalifah) Pengangkatan spontanitas ditengah-tengah situasi kacau akibat pemberontakan sekelompok masyarakat muslim yang membunuh Utsman. Pemerintahan Khulafaurrasyidin tidak mempunyai konstitusi yang dibuat secara khusus sebagai dasar & pedoman penyelenggaraan pemerintah. UU-nya adalah al-Quran & Sunnah ditambah hasil ijtihad khalifah dan keputusan Majlis Syura. Pemerintahan Khulafaurrasyidin tidak mempunyai ketentuan mengenai masa jabatan bagi setiap khalifah. Penyelenggaraan pemerintahan negara Madinah masa Khulafaurrasyidin telah melaksanakan prinsip musyawarah, persamaan, kebebasan berpendapat, keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

14. Pemerintahan Pasca Khulafa’ alRasyidin DINASTI UMAYAH (41-132 H.) Nama Dinasti diambil dari nama Umayah bin Abdi Syams bin Abdu Manaf., salah satu pemimpin suku terkemuka zaman jahiliyah, keponakan dari Hasyim bin Abdu Manaf. Pemimpin pertama: Mu’awiyah bin Abi Sufyan, ex Gubernur Syam sejak masa Khalifah Umar. Selanjutnya ada 13 khalifah yang memimpin, diantaranya Yazid, Marwan, Abdul Malik, al-Walid, Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz, Hisyam dan Ibrahim. Hasan bin Ali dibai’at oleh pengikut setia, tetapi mengundurkan diri sebagai usaha rekonsiliasi umat Islam. Tahun itu dikenal dengan Tahun Persatuan (‘am al-Jama’ah). Mu’awiyah menjamin keamanan & keselamatan jiwa, harta keturunan Ali dan pengikutnya.

15. Kebijakan Politik Dalam & Luar Negeri Pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Memberi penghargaan kepada orang-orang yang berjasa dalam perjuangannya mencapai puncak kekuasaan. Menumpas orang-orang yang beroposisi dan pemberontak. Membangun kekuatan militer yang terdiri dari 3 angkatan: Angatan Darat, Angkatan Laut dan Kepolisian. Meneruskan perluasan wilayah kekuasaan Islam ke Timur dan Barat. Merekrut orang-orang non-Muslim sebagai pejabat dalam pemerintahan (kecuali zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz). Mengubah sistem pemerintahan dari bentuk khalifah yang bercorak demokratis menjadi sistem monarki. Walau Monarki, Dinasti ini memakai gelar khalifah. Mu’awiyah menyebut dirinya sebagai Amir al-Mu’minin. Status jabatan khalifah diartikan sebagai “wakil Allah” dalam memimpin umat (QS. Al-Baqarah: 30). Keputusan khalifah berdasarkan atas perkenan Allah. Siapa yang menentangnya = kafir. Pembaharuan di bidang administrasi pemerintahan. Setiap provinsi dikepalai oleh gubernur dengan gelar wali/amir, diangkat oleh khalifah. Lembaga yang ada terdiri dari al-Katib, al-Hajib & Diwan.

16. Ciri-ciri Dinasti Umayah Unsur pengikat bangsa lebih ditekankan pada kesatuan politik dan ekonomi. Khalifah adalah jabatan sekuler dan berfungsi sebagai kepala pemerintahan eksekutif. Arah kebijaksanaan lebih banyak pada perluasan kekuasaan politik atau perluasan wilayah kekuasaan negara. Dinasti ini bersifat eksklusif. Kurang melaksanakan musyawarah.

17. Pemerintahan Pasca Khulafaurrasyidin DINASTI ABBASIYAH (132-656 H.) Pendiri: Abu al-Abbas, keturunan dari paman Nabi SAW, al-Abbas bin Abdul Muthallib bin Hasyim. Nama lengkap: Abdullah bin Muhamad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas bin Abdul Muthallib bin Hasyim. Beliau dibantu kaum Syi’ah dan orang-orang Persia menjatuhkan Dinasti Umayah tahun 750 M. Menjadi khalifah di Kufah (750-754 M.). Dilanjutkan oleh Abu Ja’far al-Mansur, khalifah II (754-775 M.) Khalifah-khalifah besar Bani Abbas membawa dunia Islam menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan dunia dan kekuatan raksasa di dunia belahan timur. Abu Ja’far al-Mansur (754-775), al-Mahdi (775-785), Harun al-Rasyid (785-809), al-Ma’mun (813-833), al-Mu’tashim (833-842), al-Qatisq (842-847), al-Mutawakkil (847-861). Khalifah Abbasiyah menempatkan diri mereka sebagai “Zhillullah fi al-Ardh” (bayangan Allah di bumi).

18. Dinamika Dinasti Abbasiyah Struktur organisasi: al-Khilafat, al-Wizarat, al-Kitabat, al-Hijabat. Sumber Keuangan Negara: al-Kharaj, Jizyah, ‘Usyur, Ghanimah. Pelaksana administrasi pemerintahan (12 provinsi): Setiap provinsi dikepalai oleh gubernur, bergelar wali. Pejabat daerah diangkat oleh khalifah 2 Periode Dinasti Abbasiyah: Pertama, sistem sentralisasi, kekuasaan terpusat di tangan khalifah dan wazir. Kedua, sejak Harun al-Rasyid, khalifah sebagai pemegang kekuasaan spiritual yang dianggap punya sifat kekudusan, dan sultan sebagai pemegang kekuasaan keduniaan akibat munculnya dinasti-dinasti kecil seperti Dinasti Idris, Aghlabi, Bani Thulun dll yang memakai gelar Sultan. Runtuhnya Dinasti Abbsiyah pada tahun 1258 M. ditangan Hulagu Khan dari Mongol.

19. Ciri Khusus Dinasti Abbasiyah Unsur prngikat bangsa adalah agama. Jabatan khalifah adalah suatu jabatan yang tidak bisa dipisahkan dari negara. Kepala pemerintahan eksekutif dijabat oleh eorang wazir. Kebijaksanaan ditekankan pada konsolidasi dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Dinasti Abbasiyah bersifat universal. Corak pemerintahannya dipengaruhi oleh kebudayaan Persia. Memanfaatkan kemajuan ekonomi untuk pengembangan penelitian ilmiah di berbagai bidang, sehingga mencapai prestasi gemilang yang mengagumkan dunia.

20. Pemerintahan Pasca Khulafaurrasyidin KERAJAAN TURKI UTSMANI Khalifah baru di Istambul Turki pada abad 16. Khilafah Turki Utsmani berbentuk monarki. Disamping gelar khalifah, raja-rajanya bergelar Sultan. Kerajaan Turki Utsmani bukan satu-satunya yang berkuasa di dunia Islam, ada 2 kerajaan Islam besar lainnya: Kerajaan Safawi di Persia dan Kerajaan Mughal di India. Periode 3 kerajaan besar tsb merupakan fase kemajuan Islam tahap II terutama dibidang literatur dan arsitektur. Abad 19, pemerintahan dunia Islam memasuki babak ketiga, yaitu disusunnya konstitusi pertama di Tunis dan konstitusi kedua di Turki. Di Tunis atas usulam Khayr al-Din (1810-1889), diumumkan Januari 1861. Di Turki atas usaha Namik Kemal (1840-1885), pemimpin gerakan Utsmani muda, disetujui Sultan Abdul Hamid pada 23 Desember 1876. Isinya: Merubah sistem monarki absolut menjadi sistem monarki konstitusional.

21. KERAJAAN TURKI UTSMANI Langkah-langkah Tunis & Turki diikuti oleh penguasa-penguasa Islam lainnya. Hingga pertengahan abad 20, seluruh pemerintahan di dunia Islam sudah mempunyai konstitusi dengan sistem dan bentuk pemerintahan yang berbeda. Tujuan: Untuk membatasi kekuasaan khalifah dan sultan yang absolut. --- selesai ---

22. Next week  Pemikiran politik pada zaman klasik dan pertengahan. Al-Mawardi Al-Ghazali Ibnu Taimiyah Jamaluddin al-Afghani Muhammad Abduh Rasyid Ridha Al-Ikhwan al-Muslimun Al-Maududi