Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Integritas pusdiklat pupr
Similar to Integritas pusdiklat pupr (20)
Integritas pusdiklat pupr
- 1. INTEGRITAS Workshop Calon Pengajar Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarustamaan Gender UNTUK INDONESIA BEBAS DARI KORUPSI Agung Kusnandar Direktorat Dikyanmas – KPK RI
- 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No.30 Th 2002 KPKPencegahan Penindakan Koordinasi, Supervisi, Monitor
- 3. STRUKTUR KELEMBAGAAN Pimpinan Deputi Pencegahan Deputi Penindakan Deputi Informasi & Data Deputi PIPM Sekretariat Jenderal Direktorat Gratifikasi Direktorat Pendidikan & Pelayanan Masyarakat Direktorat Penelitian & Pengembangan Direktorat Pendaftaran & Pemeriksaan LHKPN Unit Koordinasi & Supervisi Bidang Pencegahan Penasihat
- 4. Pendidikan Antikorupsi Pendidikan Dasar / Menengah Pendidikan Tinggi / Sekolah Kedinasan Pendidikan Anak Usia Dini / Berbasis Keluarga Masyarakat Umum (Private Sector, APH, K/L/O/P, Community Development, Sektor Politik, dll)
- 5. NILAI-NILAIRI-KPK INTEGRITAS Kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku KEADILAN Menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, dengan prinsip semua orang sama kedudukannya di depan hukum Sesuai Peraturan KPK RI No 7 Tahun 2013 KEPEMIMPIAN Kemampuan untuk menggerakkan dan memengaruhi untuk mencapai tujuan bersama RELIGIUSITAS Keyakinan beragama atau nilai-nilai religiusitas yang berlaku PROFESIONALISME Kompeten untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara benar
- 6. United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) / UU no. 7 Tahun 2006 DAMPAK KORUPSI MENYEBABKAN KEJAHATAN LAIN BERKEMBANG MERUNTUHKAN HUKUM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MERUSAK PASAR, HARGA, & PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT MENURUNKAN KUALITAS HIDUP / PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MERUSAK PROSES DEMOKRASI
- 7. 7 Keselarasan antara Pikiran, Perkataan, Perbuatan dengan Nilai-Nilai/ Hukum/ Norma/ Aturan yang berlaku Jujur Peduli Mandiri Disiplin Tanggungjawab Kerjakeras Sederhana Berani Adil
- 8. Hidup Sederhana Kesederhanaan Ir Sutami bisa menjadi contoh para pejabat yang kini banyak tersangkut kasus korupsi. Saking sederhananya, atap rumah Ir …… bocor. Bocornya rumah Ir …..ditulis oleh Staf Ahli Menteri PU, Hendropranoto Suselo dalam Edisi Khusus 20 tahun Majalah Prisma yang diterbitkan LP3ES tahun 1991 di Jakarta. Menteri ini sama sekali tak pernah bermewah-mewahan. Bahkan rumahnya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat dibeli dengan cara menyicil. Barulah saat akan pensiun, rumah itu lunas. Sutami yang bersahaja itu pun tak pernah mau memanfaatkan fasilitas negara secara berlebihan. Saat lengser tahun 1978, dia mengembalikan semua fasilitas negara. Kemudian seorang pengusaha berniat memberinya mobil. Pengusaha itu tahu mobil dinas Sutami ikut dikembalikan. Tapi dengan halus Sutami menolak. Dia hanya minta diberi sedikit diskon saja dari pengusaha itu.• Gedung DPR, Jembatan Semanggi, dan Waduk Jatiluhur telah dengan sukses dibangun di bawah pengawasannya. ………… pulalah yang memimpin proyek pembangunan Bandara Ngurah Rai. TOKOH TAULADAN YANG MEMPUNYAI INTEGRITAS
- 9. Kepemimpinan Umar Bin Khatab (Tahun 17 H)
- 11. Pahami Bedanya • Berhubungan dengan jabatan • Bersifat tanam budi • Tidak membutuhkan kesepakatan • Ada kesepakatan • Biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup • Ada permintaan sepihak dari penerima (pejabat) • Bersifat memaksa • Penyalahgunaan kuasa Contoh: Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan Contoh: Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan menggugurkan calon peserta tersebut Contoh: Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek
- 14. FOKUS KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadaan Barang dan Jasa Kapabilitas APIP Manajemen SDM • Alokasi tidak fokus pada kepentingan publik • Hibah dan Bansos yang tidak tepat • Intervensi pihak luar • e-planning dan e- budgeting yang terintegrasi • Program dan Kegiatan RKPD, Renja SKPD mengacu pada RPJMD • Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Biaya (ASB) • Pelimpahan 100% kewenangan • Informasi perizinan (online & offline) • Aplikasi perizinan • Ketersediaan aturan • Rekomendasi Teknis • Penyuapan/ Pemerasan/ Gratifikasi • Pelayanan yang kurang • Perizinan tidak transparan • Lemahnya pengendalian • Organisasi ULP yang mandiri • Pokja Permanen • 100% Pengadaan Belanja Modal via ULP • E-Katalog • Kecukupan jumlah & kualitas APIP • Kelembagaan APIP • Kecukupan anggaran pengawasan • Melaksanakan workshop APIP • Perbaikan Manajemen APIP • ANJAB, ABK, EVAJAB • Implementasi Tunjangan Penghasilan Pegawai • Proses yang tidak transparan • Mark up harga • Pemecahan proyek • Pelaksana tidak independen • Spesifikasi yang berbeda • Kurangnya jumlah dan kualitas APIP • APIP yang tidak independen • Anggaran pengawasan belum memadai • Lemahnya manajemen SDM • Penghasilan PNS belum memadai TITIK RAWAN ACTION PLAN
- 15. WEWENANG PENCEGAHAN KPK •Pendaftaran dan Pemeriksaan (LHKPN) (UUNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme) •Pelaporan Gratifikasi (Gratifikasi termasuk tindak pidana. Landasan hukumnya adalah UU 31/1999 dan UU 20/2001 Pasal 12. •Pendidikan Antikorupsi •Sosialisasi Pemberantasan Korupsi •Kampanye Antikorupsi •Kerjasama dalam Pemberantasan Korupsi •Koordinasi dan Supervisi Pencegahan
- 16. PERATURAN MENGENAI LHKPN Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan • Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- 17. Gratifikasi Tolak Dianggap Suap Diberikan Langsung Terima Dalam keadaan tertentu Diterima tidak langsung Dalam keadaan tidak dapat menolak Ragu dengan kualifikasi gratifikasi 1 Karena hubungan keluarga, tidak ada konflik kepentingan 2 Terkait musibah /bencana maks 1 jt 3 Pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitan/ upacara adat lain maks 1jt 4 Sesama pegawai pada pisah sambut, pension, promosi, ultah (bukan uang maks nilai 300 rb dan total setahun maks 1 jt dari pemberi yang sama 5 Hidangan/sajian yang berlaku umum 6 Prestasi akademis/non akademis yg menggunakan biaya sendiri (tidak terkait kedinasan) 7 Keuntungan/bunga dari investasi/saham pribadi yang berlaku umum 8 Manfaat bagi semua peserta koperasi/organisasi yang berlaku umum 9 Seminar kit/sertifikat dari kegiatan resmi kedinasan yang berlaku umum Hadiah/beasiswa/tunjangan dari Pemerintahsesua peraturan yg berlaku Dari kompensasi/profesi di luar kedinasan yg tidak terkait dengan tupoksi, tidak ada konflik kepentingan & tidak melanggar kode etik Sesama rekan kerja (bukan uang maks nilai 200 rb dan total setahun 1 jt dari pemberi yang sama 11 12 10 Milik Penerima Tidak berhubungan dengan jabatan Tidak bertentangan dengan tugas dan kewajiban Tidak Wajib Lapor Pasal12BUU20/2001 Pemberiandalamartiluas Gratifikasi Online KPK Wajib Lapor Gratifikasi dianggap suap Berhubungan dengan jabatan Bertentangan dengan tugas dan kewajiban Milik Negara
- 18. Kunci Diri Pencegahan Korupsi
- 19. • Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat • PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575 Email: pengaduan@kpk.go.id • Pelaporan Gratifikasi: • Direktorat Gratifikasi Telp: (021) 2557 8440 Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id • Pelayanan Informasi Publik • Hubungan Masyarakat: Telp: (021) 2557 8498 Faks: (021) 5290 5592 Email: informasi@kpk.go.id • Informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN): • Direktorat LHKPN Telp: (021) 2557 8396 Email :informasi.lhkpn@kpk.go.id Media Sosial KPK Twitter: @KPK_RI Instagram: @official.kpk