2. ETIKA BERASAL DARI BAHASA YUNANI : ETHOS, YANG
BERARTI KEBIASAAN ATAU WATAK.
ETIKA JUGA BERASAL DARI BAHASA PERANCIS: ETIQUETE,
DALAM BAHSA INDONESIA : ETIKET YANG BERARTI JUGA :
KEBIASAAN ATAU CARA BERGAUL, BERPRILAKU YANG BAIK.
ETIKA ADALAH SUATU SIKAP DAN PERILAKU YANG MENUNJUK
KAN KESEDIAAN DAN KESANGGUPAN SEORANG SECARA SADAR
UNTUK MENTAATI KETENTUAN DAN NORMA KEHIDUPAN YANG
BERLAKU DALAM SUATU KELOMPOK MASYARAKAT ATAU SUATU
ORGANISASI
JADI NILAI-NILAI ETIKA TERUNGKAP DALAM ATURAN-ATURAN MAUPUN
HUKUM, BAIK TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS YANG MENGATUR
BAGAIMANA SESEORANG HARUS BERSIKAP DAN BERPERILAKU
DENGAN ORANG LAIN DAN LINGKUNGAN MASYAKATNYA.
3. MORALITAS ATAU MORAL :
BERASAL DARI BAHASA LATIN : MOS (JAMAK : MORES)
YANG BERARTI CARA HIDUP ATAU KEBIASAAN.
MORAL ATAU MORALE DALAM BAHASA INGGERIS DAPAT
DIARTIKAN SEBAGAI SEMANGAT ATAU DORONGAN BATIN
DALAM DIRI SESEORANG UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK
MELAKUKAN SESUATU.
MORAL DILANDASI OLEH NILAI-NILAI YANG DINYAKINI OLEH
SESEORANG SEBAGAI SESUATU YANG BAIK ATAU BURUK,
SEHINGGA BISA MEMBEDAKAN MANA YANG PATUT
DILAKUKAN DAN MANA YANG TIDAK SEPATUTNYA
DILAKUKAN.
DALAM KAMUS BAHASA INDONESIA MORAL ARTINYA BAIK-
BURUK PERBUATAN DAN KELAKUKAN (AKHLAK,
KEWAJIBAN, DAN SEBAGAINYA.
4. PERBEDAAN ETIKA DAN MORALITAS
MORALITAS TAMPAKNYA CENDERUNG LEBIH MERUJUK
KEPADA NILAI-NILAI YANG DINYAKINI DAN MENJADI
SEMANGAT DALAM DIRI SESEORANG ATAU SESUATU
ORGANISASI UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK
MELAKUKAN SESUATU.
ETIKA LEBIH MERUPAKAN NILAI-NILAI PERILAKU YANG
DITUNJUKKAN OLEH SESEORANG ATAU SESUATU
ORGANISASI TERTENTU DALAM INTERAKSINYA DENGAN
LINGKUNGAN.
5. MENURUT
SOLOMON
ETIKA PADA DA-
SARNYA MERUJUK
DUA HAL
1. ETIKA BERKENAAN DENGAN
DISIPLIN ILMU YANG MEM-
PELAJARI TTG NILAI-NILAI
YANG DIANUT OLEH MANU-
SIA BESERTA PEMBENARAN
NYA.
2. ETIKA MERUPAKAN PERMA-
SALAHAN DALAM DISIPLIN
ILMU ITU SENDIRI YAITU
NILAI-NILAI HIDUP DAN HU-
KUM-HUKUM YANG MENGA-
TUR TINGKAH LAKU MANU-
SIA.
6. PERBEDAAN ANTARA ETIKA DAN MORALITAS
(SECARA KONSEPTUAL) :
ISTILAH ETIKA : MEMILIKI KECENDERUNGAN DIPANDANG SEBAGAI
SUATU SISTEM NILAI APA YANG BAIK DAN BURUK BAGI MANUSIA
DAN MASYARAKAT.
DALAM IMPLEMTASINYA, PENGGUNAAN ISTILAH ETIKA BANYAK
DIKEMBANGKAN DALAM SUATU SISTEM ORGANISASI SEBAGAI
NORMA-NORMA YANG MENGATUR DAN MENGUKUR
PROFESIONALISME SESEORANG. (ETIKA KEDOKTERAN, ETIKA
JURNALISTIK, ETIKA HUKUM DSBNYA)
KONSEPSI MORALITAS, DIMAKSUDKAN UNTUK MENENTUKAN
SAMPAI SEBERAPA JAUH SESEORANG MEMILIKI DORONGAN
UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP
ETIKA MORAL. TINGKAT MORALITAS SESEORANG AKAN
DIPENGARUHI OLEH LATAR BELAKANG BUDAYA, PENDIDIKAN, DAN
PENGALAMAN, DAN KARAKTER INDIVIDU ADALAH SEBAGIAN
DIANTARA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
MORALITAS SESEORANG.
7. 6 PRINSIP (IDE AGUNG) LANDASAN ETIKA :
1. PRINSIP KEINDAHAN (BEAUTY)
ETIKA MANUSIA ADALAH BERKAITAN ATAU MEMPERHATIKAN
NILAI-NILAI KEINDAHAN. ITULAH SEBABNYA SESEORANG
MEMERLUKAN PENAMPILAN YANG SERASI DAN INDAH ATAU
ENAK DIPANDANG DALAM BERPAKAIAN, DAN
MENGGUNAKANNYA PADA WAKTU YANG TEPAT. (PAKAIAN OLAH
RAGA PADA WAKTU JAM KERJA, SESEORANG MENERIMA
TAMUNYA DENGAN BERPAKAIAN TIDUR).
2. PRINSIP KEBERSAMAAN (EQUALITY).
HAKEKAT KEMANUSIAAN MENGHENDAKI ADANYA PERSAMAAN
ANTARA MANUSIA YANG SATU DENGAN YANG LAINNYA.
KONSEKUENSI DARI AJARAN PERSAMAAN RAS JUGA MENUNTUT
PERSAMAAN DIANTARA BERANEKA RAGAM ETNIS, WATAK,
KARAKTER, ATAU PANDANGAN HIDUP MASING-MASING ETNIS
DIDUNIA INI MEMANG BERLAINAN, NAMUN KEDUDUKANNYA
SEBAGAI SUATU KELOMPOK MASYARAKAT ADALAH SAMA.
8. 3. PRINSIP KEBAIKAN (GOODNESS)
LINGKUP DARI IDE ATAU PRINSIP KEBAIKAN ADALAH
BERSIFAT UNIVERSAL. KEBAIKAN RITUAL DARI AGAMA YANG
SATU MUNGKIN BERLAINAN. NAMUN KEBAIKAN AGAMA YANG
BERKENAAN DENGAN MASALAH KEMANUSIAAN, HORMAT
MENGHORMATI DIANTARA SESAMA, BERBUAT BAIK KEPADA
ORANG LAIN, KASIH SAYANG, DSBNYA MERUPAKAN NILAI-
NILAI KEBAIKAN YANG SUDAH PASTI DITERIMA.
TUJUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,
PEMBANGUNAN, DAN PELAYANAN PUBLIK PADA DASARNYA
ADALAH UNTUK MENCIPTAKAN KEBAIKAN DAN PERBAIKAN
BAGI MASYARAKAT WARGA NEGARA.
9. 4. PRINSIP KEADILAN (JUSTICE)
KEADILAN ADALAH KEMAUAN YANG TETAP DAN KEKAL
UNTUK MEMBERIKAN KEPADA SETIAP ORANG APA YANG
NSEMESTINYA.
5. PRINSIP KEBEBASAN (LIBERTY)
KEBEBASAN DAPAT DIRUMUSKAN SEBAGAI KELELUASAAN
UNTUK BERTINDAK ATAU TIDAK BERTINDAK
BERDASARKAN PILIHAN YANG TERSEDIA SESEORANG.
KEBEBASAN MANUSIA MENGANDUNG PENGERTIAN :
• KEMAMPUAN UNTUK MENENTUKAN DIRI SENDIRI
• KESANGGUPAN UTK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN
PERBUATAN
• SYARAT-SYARAT YANG MEMUNGKINKAN MANUSIA UNTUK
MELAKSANAKAN PILIHAN-PILIHANNYA BESERTA
KONSEKUENSI DARI PILIHAN ITU.
10. 6. PRINSIP KEBENARAN (TRUTH)
1). KEBENARAN ILMIAH (LOGIKA ILMIAH)
= TRUTH IN THE MID.
KRITERIA KEBENARAN DALAM BERBAGAI CABANG ILMU,
MISALNYA : MATEMATIKA, ILMU FISIKA, BIOLOGI,
SEJARAH DAN JUGA FILSAFAT.
2). KEBENARAN MUTLAK/DALAM KENYATAAN/ KEBENARAN
YANG DIBUKTIKAN = TRUTH IN REALITY.
SERANGKAIAN ETIKA YANG DISUSUN SEBAGAI ATURAN
HUKUM YANG MENGATUR JALAN HIDUP DAN KEHIDUPAN
MANUSIA, MASYARAKAT, ORGANISASI, INSTANSI
PEMERINTAH DAN PEGAWAI NEGERI, DSBNYA HARUS
BENAR-BENAR DAPAT MENJAMIN TERCIPTANYA
KEINDAHAN, PERSAMAAN, KEBAIKAN, KEADILAN,
KEBEBASAN, DAN KEBENARAN BAGI SETIAP ORANG.
11. TAP MPR NO. VI/MPR/2001 TENTANG ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA
LATAR BELAKANG KELUARNYA
TAP MPR NO. VI/MPR/2001,
ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
SEJAK TERJADINYA KRISIS MULTIDIMENSIONAL, MUNCUL ANCAMAN
YANG SERIUS TERHADAP PERSATUAN BANGSA :
1. KONFLIK SOSIAL YANG BERKEPANJANGAN
2. BERKURANGNYA SOPAN SANTUN DAN BUDI LUHUR PERGAULAN
SOSIAL
3. MELEMAHNYA KEJUJURAN DAN BERSIKAP AMANAH DALAM
KEHIDUPAN BERBANGSA
4. PENGABAIAN TERHADAP KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN
12. PENYEBAB ME-
MUDARNYA PE-
LAKSANAAN
ETIKA KEHIDUP
AN BERBANGSA
FAKTOR-FAKTOR
BERASAL DARI
DALAM NEGERI
(INTERNAL)
LEMAHNYA PENGHAYATAN DAN
PENGAMALAN AGAMA
AKIBAT SISTEM SENTRALISASI
PEMERINTAHAN MASA LAMPAU,
PENUMPUKAN KEKUASAAN DI
PUSAT DAN PENGABAIAN
KEPENTINGAN DAERAH
TDK BERKEMBANGNYA
PEMAHAMAN DAN PENGHARGAAN
ATAS KEBINEKAAN DAN
KEMAJEMUKAN
KETIDAK ADILAN EKONOMI
KURANGNYA KETELADANAN DLM
SIKAP DAN PERILAKU SEBAGIAN
PIMPINAN DAN TOKOH BANGSA
TIDAK BERJALANNYA PENEGAKAN
HUKUM SECARA OPTIMAL
KETERBATASAN KEMAMPUAN
BUDAYA LOKAL/DAERAH DAN
NASIONAL
MENINGKATNYA PROSTITUSI,
MEDIA PORNOGRAFI, PERJUDIAN,
PENGGUNAAN OBAT TERLARANG
13. FAKTOR-FAKTOR YANG
BERASAL DARI LUAR
NEGERI (EKSTERNAL)
1. PENGARUH GLOBALISASI KE-
HIDUPAN YANG SEMAKIN ME-
LUAS DGN PERSAINGAN SEMA
KIN TAJAM.
2. MAKIN KUATNYA INTENSITAS
INTERVENSI KEKUATAN GLO-
BAL DALAM PERUMUSAN KE-
BIJAKAN NASIONAL
14. POKOK-POKOK ETIKA
DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN
BERNEGARA SBGMANA
TERTUANG DALAM
TAP MPR NO. VI/MPR/
2001 :
MENGEDEPAN
KAN :
1. KEJUJURAN
2. AMANAH
3. KETELADANAN
4. SPORTIFITAS
5. DISIPLIN
6. ETOS KERJA
7. KEMANDIRIAN
8. SIKAP
TOLERANSI
9. RASA MALU
10. TANGGUNG
JAWAB
11. MENJAGA
KEHORMATAN
SERTA
MARTABAT DIRI
SBG WARGA
BANGSA
15. URAIAN
“ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA”
BERDASARKAN TAP MPR NO. VI/MPR/2001
ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
1. ETIKA SOSIAL DAN BUDAYA.
BERTOLAK DARI RASA KEMANUSIAAN YANG MENDALAM DENGAN
MENAMPILKAN KEMBALI SIKAP JUJUR, SALING PEDULI, SALING
MEMAHAMI, SALING MENGHARGAI, SALING MENCINTAI DAN SALING
MENOLONG ANTARA SESAMA WARGA BANGSA.
SEJALAN DENGAN ITU PERLU DITUMBUH KEMBANGKAN :
- RASA MALU,
- BUDAYA KETELADANAN,
- PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN AGAMA YANG BENAR,
- KEMAMPUAN BERADAPTASI.
16. 2. ETIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN
ETIKA POLITIK ADALAH UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN
YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF SERTA MENUMBUHKAN
SUASANA POLITIK YANG DEMOKRATIS YANG BERCIRIKAN
KETERBUKAAN, RASA TANGGUNGJAWAB, TANGGAP AKAN
ASPIRASI RAKYAT, MENGHAR- GAI PERBEDAAN, JUJUR DALAM
PERSAINGAN, KESEDIAAN UNTUK MENERIMA PENDAPAT YANG
LEBIH BENAR, SERTA MENJUNJUNG TINGGI HAM .
ETIKA PEMERINTAHAN MENGAMANATKAN AGAR
PENYELENGGARA NEGARA MEMILIKI RASA KEPEDULIAN
TINGGI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA PUBLIK,
SIAP MUNDUR APABILA MELANGGAR KAIDAH DAN SISTEM NILAI
ATAUPUN DIANGGAP TIDAK MAMPU MEMENUHI AMANAH
MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA.
ETIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN MENGANDUNG MISI KEPADA
SETIAP PEJABAT DAN ELIT POLITIK UNTUK BERSIKAP JUJUR,
AMANAH, SPORTIF, SIAP MELAYANI, BERJIWA BESAR, MEMILIKI
KETELADANAN RENDAH HATI, DAN SIAP MUNDUR DARI JABATAN
PUBLIK APABILA MELAKUKAN KESALAHAN MORAL.
17. 3. ETIKA EKONOMI DAN BISNIS
DIMAKSUDKAN AGAR PRINSIP DAN PERILAKU EKONOMI DAN
BISNIS, BAIK OLEH P PERSE-ORANGAN, INSTANSI MAUPUN
PENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM BIDANG EKONOMI DAPAT
MELAHIRKAN KONDISI DAN REALITAS EKONOMI YANG
BERCIRIKAN PERSAINGAN YANG JUJUR, BERKEADILAN, DAN
MENDORONG BERKEMBANGNYA ETOS KERJA EKONOMI, DAN
TERCIPTANYA SUASANA KON-DUSIF UNTUK PEMBERDAYAAN
EKONOMI YANG BERPIHAK KEPADA RAKYAT KECIL.
ETIKA INI MENCEGAH TERJADINYA PRAKTEK-PRAKTEK
MONOPOLI, OLIGOPOLY, KEBIJAKAN EKONOMI YANG
MENGARAH KEPADA KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME,
DISKRIMINASI YANG BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP
PERSAINGAN SEHAT, DAN KEADILAN SERTA MENGHINDARKAN
PERILAKU MENGHALALKAN SEGALA CARA DALAM
MEMPEROLEH KEUNTUNGAN.
18. 4. ETIKA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN.
DIMAKSUDKAN UNTUK MENUMBUHKAN KESADAR- AN BAHWA
TERTIB SOSIAL, KETENANGAN DAN KETERATURAN HIDUP
BERSAMA HANYA DAPAT DIWUJUDKAN DENGAN KETAATAN
TERHADAP HU-KUM DAN SELURUH PERATURAN YANG
BERPIHAK KEPADA KEADILAN.
5. ETIKA KEILMUAN
MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI KEMANUSIAAN, ILMU
PENGETA- HUAN, DAN TEHNOLOGI AGAR WARGA BANGSA
MAMPU MENJAGA HARKAT DAN MARTABATNYA, BERPIHAK
KEPADA KEBENARAN UNTUK MENCAPAI KEMASLAHATAN DAN
KEMAJUAN SESUAI DENGAN NILAI-NAILAI AGAMA DAN BUDAYA.
6. ETIKA LINGKUNGAN
PENTINGNYA KESADARAN MENGHARGAI DAN MELESTARIKAN
LING-KUNGAN HIDUP SERTA PENATAAN TATA RUANG SECARA
BERKELAN-JUTAN DAN BERTANGGUNGJAWAB.
19. ETIKA ORGANISASI
PEMERINTAH
ETIKA DALAM ORGA-
NISASI
ETIKA DALAM PEMERIN-
TAHAN
ETIKA DALAM JABATAN
NILAI-NILAI KEPEMERIN-
TAHAN YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE)
20. KODE ETIK ATAU POLA PERILAKU ANGGOTA ORGANISASI
TERHADAP ORGANISASI :
1. MENJAGA NAMA BAIK ORGANISASI
- MELAKSANAKAN ATURAN-ATURAN
(KEWAJIBAN)
- MENJAUHI LARANGAN-LARANGAN
2. MENINGKATKAN NAMA BAIK ORGA-
NISASI
MENGGUNAKAN SIM-
BUL-SIMBUL :
-BERUPA PAKAIAN,
-PERALATAN,
-KARTU NAMA.
LARANGAN-LARANG-
AN :
-BERJUDI,
-MABUK-MABUKAN,
-DSBNYA.
21. DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS, BERLAKU
NORMA :” DARI, OLEH DAN UNTUK RAKYAT”.
ARTINYA : SELALU MENGIKUT SERTAKAN RAKYAT DAN
BERORIENTASI KEPADA ASPIRASI DAN KEPENTINGAN RAKYAT DAN
SETIAP LANGKAH KEBIJAKAN DAN TINDAKAN PEMERINTAH,
TRANSPARANSI, KETERBU-KAAN, DAN AKUNTABILITAS MENJADI
NILAI-NILAI YANG DIJUNJUNG TINGGI.
SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT OTORITER, KEPENTINGAN
KEKUASAAN MENJADI PRIORITAS. ETIKA KERJA APARATUR SANGAT
DIARAHKAN PADA TERWUJUDNYA KEAMANAN DAN KELANGSUNGAN
KEKUASAAN PEMERINTAHAN.
22. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999
TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN
BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME.
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN, MENCAKUP :
1. ASAS KEPASTIAN HUKUM, YAITU ASAS DALAM NEGARA HUKUM
YANG MENGUTAMAKAN KEPATUTAN, DAN KEADILAN DALAM
KEBIJAKAN PENYELENGGARA NEGARA
2. ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA, ADALAH ASAS YANG
MENJADI LANDASAN KETERATURAN, KESERASIAN, DAN KESEIM-
BANGAN DLM PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN NEGARA
3. ASAS KEPENTINGAN UMUM, ADALAH ASAS YANG MENDAHULUKAN
KESEJAHTERAAN UMUM DENGAN CARA YANG ASPIRATIF, AKOMO-
DATIF DAN SELEKTIF
4. ASAS KETERBUKAAN, ADALAH ASAS YANG MEMBUKA DIRI THD
HAK MASYARAKAT UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI YANG BENAR,
JUJUR, DAN TIDAK DISKRIMINATIF TENTANG PENYELENGGARAAN
NEGARA
23. 5. ASAS PROPORSIONALITAS, YAITU ASAS YANG MENGUTAMAKAN
KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN
PENYELENGGARA NEGARA
6. ASAS PROFESIONALITAS, YAITU ASAS YANG MENGUTAMAKAN
KEAHLIAN YANG BERLANDASKAN KODE ETIK DAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
7. ASAS AKUNTABILITAS, ADALAH ASAS YANG MENENTUKAN
BAHWA SETIAP KEGIATAN DAN HASIL AKHIR DARI KEGIATAN
PENYELENGGARA NEGARA HARUS DAPAT DIPERTANGGUNG
JAWABKAN KEPADA MASYARAKAT DAN RAKYAT.
24. A. KEWAJIBAN SETIAP PENYELENGGARA NEGARA, SBB :
(PASAL 5, UU. NO. 28 TAHUN 1999)
1. MENGUCAPKAN SUMPAH ATAU JANJI SESUAI DENGAN
AGAMANYA SEBELUM MEMANGKU JABATAN
2. BERSEDIA DIPERIKSA KEKAYAANNYA SEBELUM, SELAMA DAN
SETELAH MENJABAT
3. MELAPORKAN DAN MENGUMUMKAN KEKAYAANNYA SEBELUM
DAN SETELAH MENJABAT
4. TIDAK MELAKUKAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
5. MELAKSANAKAN TUGAS TANPA MEMBEDA-BEDAKAN SUKU,
AGAMA, RAS, DAN GOLONGAN
6. MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN PENUH RASA TANGGUNG
JAWAB DAN TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA.
7. BERSEDIA MENJADI SAKSI DALAM PERKARA KORUPSI, KOLUSI
DAN NEPOTISME SERTA PERKARA LAINNYA.
25. B. HAK PENYELENGGARA NEGARA
(PASAL 4 UU. NO. 28 TAHUN 1999)
1. MENERIMA GAJI, TUNJANGAN, DAN FASILITAS LAINNYA
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU
2. MENGGUNAKAN HAK JAWAB TERHADAP SETIAP TEGURAN,
TINDAKAN DARI ATASANNYA, ANCAMAN HUKUMAN, DAN
KRITIK MASYARAKAT
3. MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM SECARA
BERTANGGUNGJAWAB SESUAI DENGAN WEWENANGNYA,
DAN,
4. MENDAPATKAN HAK-HAK LAINNYA SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU.
26. DASAR-DASAR KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD
GOVERNANCE), MENCAKUP :
1. PARTISIPASI, (SETIAP ORANG/WARGA MASYARAKAT, HARUS
MEMILIKI HAK SUARA YANG SAMA DALAM PROSES PENGAMBILAN
KEPUTUSAN).
2. ATURAN HUKUM (RULE OF LAW), ATURAN HUKUM HARUSLAH DI
TEGAKKAN DAN DIPATUHI SECARA UTUH TANPA MEMIHAK KEPADA
SIAPAPUN.
3. TRANSPARANSI, HARUS DIBANGUN DALAM KERANGKA
KEBEBASAN ALIRAN INFORMASI
4. DAYA TANGGAP (RESPONSIVENESS), SETIAP INSTITUSI DAN PROSES
NYA HARUS DIARAHKAN PADA UPAYA UNTUK MELAYANI BERBAGAI
PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
5. BERORIENTASI KONSENSUS (CONSENSUS ORIENTATION),
PEMERINTAH YANG BAIK AKAN BERTINDAK SEBAGAI PENENGAH
(MODERATOR) BAGI BERBAGAI KEPENTINGAN YANG BERBEDA
UNTUK MENCAPAI KONSENSUS ATAU KESEPAKATAN
27. 6. BERKEADILAN (EQUITY), PEMERINTAHAN YANG BAIK AKAN
MEMBERIKAN KESEMPATAN YANG SAMA BAIK LAKI-LAKI MAUPUN
PEREMPUAN
7. EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI, SETIAP KEGIATAN UNTUK MENGHASIL-
KAN SESUATU MELALUI PEMANFAATAN SEBAIK-BAIKNYA BERBAGAI
SUMBER-SUMBER YANG TERSEDIA
8. AKUNTABILITAS, PARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK, SWASTA DAN MASYARAKAT MEMILIKI
PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA PUBLIK
9. BERVISI STRATEGIS, PARA PIMPINAN DAN MASYARAKAT MEMILIKI
PERSPEKTIF YANG LUAS DAN JANGKA PANJANG
10. SALING KETERKAITAN, BAHWA SELURUH CIRI GOOD GOVERNANCE
ADALAH SALING MEMPERKUAT DAN SALING TERKAIT DAN TIDAK
BISA BERDIRI SENDIRI.
28. KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL
26 BUTIR KEWAJIBAN, 18 BUTIR LARANGAN (PP 30 TAHUN 1980
YANG SUDAH DIGANTI OLEH PP 53 TAHUN 2010 : 17 BUTIR
KEWAJIBAN, 15 LARANGAN).
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENGERTIAN KODE ETIK PNS :
ADALAH NORMA-NORMA SEBAGAI PEDOMAN SIKAP,
TINGKAH LAKU DAN PERBUATAN PNS YANG DIHARAPKAN
DAN DIPER-TANGGUNGJAWABKAN DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS PE-NGABDIANNYA KEPADA
BANGSA, NEGARA, MASYARAKAT DAN TUGAS-TUGAS
KEDIANASAN ORGANISASINYA SERTA PERGAULAN HIDUP
SEHARI-HARI SESAMA PNS DAN INDIVIDU-INDIVIDU DI
DALAM MASYARAKAT.
29. MAKSUD KODE ETIK :
1. UNTUK MEMBERIKAN ARAH DAN PEDOMAN BAGI PNS DALAM BER-
SIKAP, BERTINGKAH LAKU DAN BERBUAT BAIK DIDALAM MELAK-
SANAKAN TUGAS MAUPUN PERGAULAN HIDUP SEHARI-HARI.
2. UNTUK MEMBINA KARAKTER/WATAK, RASA PERSATUAN DAN KESA-
TUAN, SOLIDARITAS, KEBERSAMAAN, KERSAMA, TANGGUNGJAWAB
DEDIKASI, KREATIVITAS, KEBANGGAAN RASA MEMILKI ORGANISASI
TUJUAN KODE ETIK :
1. MENJAGA INTEGRITAS, MARTABAT, KEHORMATAN, CITRA DAN KE-
PERCAYAAN PNS MELAKSANAKAN SETIAP TUGAS, WEWENANG,
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB KEPADA NEGARA, PEMERIN-
TAH DAN SESAMA PNS, MASYARAKAT ORGANISASI
2. MEWUJUDKAN BUDAYA KERJA YANG DIJIWAI OLEH RASA PERSA-
TUAN DAN KESATUAN.
30. ETIKA DALAM BERNEGARA
• MELAKSANAKAN SEPENUHNYA PANCASILA DAN UUD-45;
• MENGANGKAT HARKAT DAN MARTABAT BANGSA DAN
NEGARA;
• MENJADI PEREKAT DAN PEMERSATU BANGSA DALAM NKRI;
• MENAATI SEMUA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
• AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN
BERWIBAWA;
• TANGGAP, TERBUKA, JUJUR, DAN AKURAT, SERTA TEPAT
WAKTU DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMERINTAH;
• MENGGUNAKAN ATAU MEMANFAATKAN SEMUA SUMBER
DAYA NEGARA SECARA EFESIEN DAN EFEKTIF;
• TIDAK MEMBERIKAN KESAKSIAN PALSU DAN KETERANGAN
YANG TIDAK BENAR.
31. ETIKA DALAM BERORGANISASI
• MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG SESUAI
KETENTUAN YANG BERLAKU;
• MENJAGA INFORMASI YANG BERSIFAT RAHASIA;
• MELAKSANAKAN SETIAP KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN
OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;
• MEMBANGUN ETOS KERJA UNTUK MENINGKATKAN KINERJA
ORGANISASI;
• MENJALIN KERJASAMA SECARA KOOPERATIF DENGAN UNIT
KERJA LAIN YANG TERKAIT DALAM RANGKA PENCAPAIAN
TUJUAN;
• MEMILIKI KOMPETENSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
• PATUH DAN TAAT TERHADAP STANDAR OPERASIONAL DAN
TATA KERJA;
• MENGEMBANGKAN PEMIKIRAN SECARA KREATIF DAN
INOVATIF DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA
ORGANISASI;
• BERORIENTASI PADA UPAYA PENINGKATAN KUALITAS
KERJA.
32. ETIKA DALAM BERMASYARAKAT
• MEWUJUDKAN POLA HIDUP SEDERHANA;
• MEMBERIKAN PELAYANAN DENGAN EMPATI HORMAT
DAN SANTUN TANPA PAMRIH DAN TANPA UNSUR
PEMAKSAAN;
• MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA CEPAT, TEPAT,
TERBUKA, DAN ADIL SERTA TIDAK DISKRIMINATIF;
• TANGGAP TERHADAP KEADAAN LINGKUNGAN
MASYARAKAT;
• BERORIENTASI KEPADA PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS.
33. ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI
• JUJUR DAN TERBUKA SERTA TIDAK MEMBERIKAN
INFORMASI YANG TIDAK BENAR;
• BERTINDAK DENGAN PENUH KESUNGGUHAN DAN
KETULUSAN;
• MENGHINDARI KONFLIK KEPENTINGAN PRIBADI,
KELOMPOK, MAUPUN GOLONGAN;
• BERINISIATIF UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS
PENGETAHUAN, KEMAMPUAN, KETERAMPILAN, DAN
SIKAP;
• MEMILIKI DAYA JUANG YANG TINGGI;
• MEMELIHARA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI;
• MENJAGA KEUTUHAN DAN KEHARMONISAN KELUARGA;
• BERPENAMPILAN SEDERHANA, RAPIH, DAN SOPAN.
34. ETIKA TERHADAP SESAMA PNS
• SALING MENGHORMATI SESAMA WARGA NEGARA
YANG MEMELUK AGAMA/KEPERCAYAAN YANG
BERLAINAN;
• MEMELIHARA RASA PERSATUAN DAN KESATUAN
SESAMA PNS;
• SALING MENGHORMATI ANTARA TEMAN SEJAWAT;
• MENGHARGAI PERBEDAAN PENDAPAT;
• MENJUNJUNG TINGGI HARKAT DAN MARTABAT PNS;
• MENJAGA DAN MENJALIN KERJA SAMA SESAMA PNS;
• BERHIMPUN DALAM SATU WADAH KORPRI YANG
MENJAMIN TERWUJUDNYA SOLIDARITAS DAN
SOLIDITAS SEMUA PNS DALAM MEMPERJUANGKAN
HAK-HAKNYA.
35. STANDAR ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH
ADALAH KUALITAS PEMENUHAN ATAU PERWUJUDAN NILAI-NILAI
ATAU NORMA-NORMA SIKAP DAN PERILAKU PEMERINTAH DALAM
SETIAP KEBIJAKAN DAN TINDAKANNYA, YANG DAPAT DI TERIMA
OLEH MASYARAKAT LUAS.
1. ARTI STANDAR ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH
2. PENYUSUNAN STANDAR ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH
PENYUSUNAN STANDAR ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH HARUS DI
LAKUKAN MULAI DARI UNSUR-UNSUR MASYARAKAT PALING BAWAH,
LALU KELOMPOK MASYARAKAT MENENGAH DAN ATAS. MELALUI
PROSES KOMUNIKASI INTERAKTIF, PEMERINTAH DAPAT MENGIDEN-
TIFIKASI APA SAJA HARAPAN-HARAPAN DAN TUNTUTAN MASYARA-
KAT TERHADAP PEMERINTAH DAN APARATUR PENYELENGGARA
PEMERINTAHANNYA.
36. 3. PENGAWASAN DAN EVALUASI PENERAPAN ETIKA ORGANISASI
PEMERINTAH
PENGAWASAN DAN EVALUASI PENERAPAN ETIKA APARATUR
PEMERINTAH SEBAIKNYA TIDAK HANYA DILAKUKAN OLEH
LEMBAGA PEMERINTAHAN SAJA, TETAPI JUGA DILAKUKAN OLEH
MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA LAINNYA UNTUK MENILAI
BAGAIMANA SEBENARNYA ETIKA PEMERINTAH DIWUJUDKAN.
1. PERANAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DALAM PENGAWASAN DAN
EVALUASI ETIKA.
- DPR , MEILIKI HAK DAN KEWENANGAN UNTUK :
** MENEGUR ATAU MEMPERINGATKAN EKSEKUTIF,
**MENGAJUKAN PERTANYAAN-PERTANYAAN,
**MENYAMPAIKAN MEMORANDUM PERTAMA DAN KEDUA,
- LEMBAGA PENGAWASAN FUNGSIONAL :
**BPKP
**INSPEKTORAT JENDERAL
**SISTIM PENGAWASAN MELEKAT
37. - LEMBAGA BAPERJAKAT :
“CODE OF CONDUCT”
**PENGAWASAN DAN PENILAIAN ETIKA DAN
**PENGAWASAN DAN PENILAIAN TERHADAP DISIPLIN PNS
2. PERANAN MASYARAKAT DALAM PENILAIAN ETIKA ORGANISASI
PEMERINTAH :
- YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI)
- INDONESIAN CORRUPTION WATCH (ICW)
- WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI)
- INDONESIAN PARLIAMENTARY WATCH
- KONTRAS.
SEMI PEMERINTAHAN :
- LEMBAGA OMBUDSMAN NASIONAL
- KOMNAS HAM
- DLL
38. KODE ETIK ASN
• PROFESIONAL DAN KOMPETEN
• JUJUR DAN BERTANGGUNG JAWAB
• BERINTEGRITAS
• MELAYANI DENGAN CERMAT DAN SOPAN
• MENGHINDARI KONFLIK KEPENTINGAN
39. KODE ETIK PIMPINAN KPK
• TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU APAPUN
• TIDAK MENERIMA SUATU JANJI ATAU PEMBERIAN
• BERINTEGRITAS UNTUK MEWUJUDKAN PERILAKU YANG
BERMARTABAT
• MENARIK GARIS TEGAS TENTANG APA YANG PATUT DAN PANTAS
DILAKUKAN DENGAN APA YANG TIDAK PATUT DAN TIDAK PANTAS
DILAKUKAN
• MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN
• MEMBERITAHUKAN KEPADA PIMPINAN LAINNYA MENGENAI
PERTEMUAN DENGAN PIHAK LAIN MAUPUN MENGENAI KELUARGA
DAN KAWAN YANG SECARA INTENSIF MASIH BERKOMUNIKASI
• MENOLAK DIBAYARI MAKAN, BIAYA AKOMODASI, DAN BENTUK
KESENANGAN LAINNYA DARI SIAPAPUN
• MEMBATASI PERTEMUAN DI RUANG PUBLIK DAN DILARANG
BERMAIN GOLF YANG BERPOTENSI MEMILIKI BENTURAN
KEPENTINGAN
40. BEST PRACTICE : GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
(PADA KORPORASI/SWASTA)
• NILAI-NIILAI KORPORASI : PROFESIONAL,
TERBUKA, INOVATIF, UNGGUL.
• KEPATUHAN : MENGELOLA SUMBER DAYA
SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN,
MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN,
MEMPERLAKUKAN KARYAWAN SECARA
ADIL.
41. BEST PRACTICE : CODE OF CONDUCT
( KODE ETIK PADA
KORPORASI/SWASTA)
• MEMBERI KESEMPATAN YANG SAMA
UNTUK BERKARYA.
• MENGEMBANGKAN K3 ATAU HEALTH,
SAFETY, ENVIRONMENT.
• DISIPLIN (TEPAT WAKTU).
• ORIENTASI KEPADA PELANGGAN.
• LARANGAN MEROKOK DI TEMPAT KERJA.
