Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Grand strategy
1. 11/12/2014
1
GRAND STRATEGY RB
SDM APARATUR
Kedeputian SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI, 2014
OUTLINE PRESENTASI
3. KONDISI KEPEGAWAIN SAAT INI
5. RENSTRA SDM APARATUR 2015-2019
6. CAPAIAN HASIL
2. ROADMAP MANAJEMEN ASN
1. LATAR BELAKANG
4. TRANSFORMASI ASN DLM KONSTELASI GLOBAL
4
9
15
38
48
62
2. 11/12/2014
2
3 PESAN
JOKOWI-JK
UNTUK
REFORMASI
BIROKRASI
1. REVOLUSI MENTAL
means changing our mindset and thus
our habits; from taking service into
giving service; from sitting back into
proactive; and from boss into servant
2. STOP PEMBOROSAN
in unnecessary government activities
by promoting “Gerakan Penghematan
Nasional”
3. MORATORIUM
on new Civil Servants recruitment
LATAR BELAKANG1
3. 11/12/2014
3
7
25
21
38 38
54 56
64
79 81 83
94
4
12
22
44 44
58
47
61
75
80
89
100
0
20
40
60
80
100
2002
2012
Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)
Government Effectiveness
The quality of public services,
The quality of the civil service
the degree of its independence from political pressures,
the quality of policy formulation and implementation,
the credibility of the government's commitment to such policies.
EFFICIENCY
DRIVEN
TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
PDB NOMINAL (US$ MILIAR)
711 4,257 9,706 16,578
POPULASI (JUTA JIWA)
237
PERSIAPAN AKSELERASI KEBERLANJUTAN
6,7932,4161,335 12,989
286 319 353302269253 336
PDB Nominal per capita
Sumber: KEN, Proyeksi Ekonomi Indonesia 2011-2045
FACTOR
DRIVEN
EFFICIENCY
DRIVEN
INDONESIA menjadi
negara High Income
4. 11/12/2014
4
KEBUTUHAN JUMLAH & JENIS ASN HARUS
MENUNJANG ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL
ARAH PEMEBANGUNAN INDONESIA
MENYAMBUT MEA, AFTA, POST MDG’S
ROADMAP MANAJEMEN ASN2
5. 11/12/2014
5
TRANSFORMASI BIROKRASI &
RULE BASED
BUREAUCRACY
PERFORMANCE BASED
BUREAUCRACY
DYNAMIC
GOVERNANCE
2013
2018
2025
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
MANAJEMEN
SDM
PENGEMBANGAN
POTENSI HUMAN
CAPITAL
PENGELOLAAN SDM APARATUR
BIROKRASI
BERSIH, KOM
PETEN DAN
MELAYANI
PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013
UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN
TGL 15 JANUARI 2014
6. 11/12/2014
6
ANJAB dan ABK dengan
e-formation
PENETAPAN
KEBUTUHAN
1
SEBELUM UU ASN UU ASN
Sistem registrasi On-line
Seleksi menggunakan
CAT
PENGADAAN
2
Berdasarkan
kualifikasi, kinerja dan
kompetensi
open recruitment
Diklat merupakan hak
PENGEMBANGAN
3
Berdasarkan SKP
Penilaian 3600
PENILAIAN
KINERJA
Penjatuhan hukuman
disiplin kepada pegawai
DISIPLIN
4
5
Rumit dan
membutuhkan
waktu lama
Tidak transparan
Membutuhkan waktu dan
biaya besar
Mutasi dan promosi
tidak berdasarkan
kompetensi
Rekrutmen tidak
berdasarkan kompetensi
Tidak obyektif
Penilain 900
Sanksi tidak tegas dan
absensi dominan
REFORMASI MANAJEMEN ASN
Berdasarkan kinerja
PENGHARGAAN
6
UU ASN
Tidak mencapai kinerjaPEMBERHENTIAN
7
Beban kerja, tanggung jawab
dan resiko pekerjaan
Tunjangan berbasis kinerja
individu setiap tahun
Tingkat kemahalan sesuai
indeks wilayah
PENGGAJIAN DAN
TUNJANGAN
8
JAMINAN
PENSIUN DAN
JAMINAN HARI TUA
Sistem Jaminan Sosial
Nasional
Bantuan HKPERLINDUNGAN
9
10
Masih berbentuk
pengabdian periode
tahunan
Tidak berdasarkan
capaian kinerja
Berdasarkan
pangkat &
golongan
Pay as you go
Jaminan kesehatan masih
minim (prosesnya berbelit
dan kecil)
Semagatnya fully
funded
SEBELUM UU ASN
7. 11/12/2014
7
KONDISI KEPEGAWAIAN SAAT INI3
12%
32%
35%
21%
Sumber data: Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu 2014 (Surat No: S-71/PK/2014)
WILAYAH SUMATERA
Peg. ASN Sarjana 39%
Peg. ASN SLA 29%
Tingkat Kemiskinan 12,07 %
Indeks Gini 0.35 WILAYAH JAWA
Peg. ASN Sarjana 40%
Peg. ASN Diploma 28%
Tingkat Kemiskinan 11.36 %
Indeks Gini 0.40
WILAYAH BALI-NUSTRA
Peg. ASN Sarjana 36%
Peg. ASN SLA 25%
Tingkat Kemiskinan 19.79 %
Indeks Gini 0.38
WILAYAH PAPUA-MALUKU
Peg. ASN SLTA 37%
Peg. ASN Sarjana 34%
Tingkat Kemiskinan 24.89%
Indeks Gini 0.40
: 82 Kab/Kota
: 158 Kab/Kota
: 154 Kab/Kota
: 97 Kab/Kota
WILAYAH KALIMANTAN
Peg. ASN SLA 36%
Peg. ASN Sarjana 30%
Tingkat Kemiskinan 6.69 %
Indeks Gini 0.36
WILAYAH SULAWESI
Peg. ASN Sarjana 45%
Peg. ASN SLA 29%
Tingkat Kemiskinan 13.99%
Indeks Gini 0.40
Jumlah Pegawai ASN: 4,36 juta
- Pusat : 891.509
- Daerah: 3.471.296 (BKN, 2013)
PROFIL PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIA
Rasio Pegawai ASN: 1,76%
Rata2 Pendidikan:
S1 (40%) & SMA (28%)
17%
32%31%
20%
8. 11/12/2014
8
PERTUMBUHAN PEGAWAI ASN
setkab.go.id
Tahun Jumlah PNS
2003 3.648.005
2004 3.587.337
2005 3.662.336
2006 3.725.231
2007 4.067.201
2008 4.083.360
2009 4.524.205
2010 4.598.100
2011 4.570.818
2012 4.467.982
2013 4.362.809
2014 4.375.009
0.0%
-1.7%
2.1% 1.7%
9.2%
0.4%
10.8%
1.6%
-0.6%
-2.2% -2.4%
0.3%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sumber data: BKN 2014
1.20
2.01
0.02
27.73
1.62
2.67
8.55
1.53
42.11
11.42
1.13
1.39
2.12
0.02
28.45
1.31
12.11
9.46
0.70
40.07
4.12
0.24
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Sekolah Dasar
SLTP
SLTP Kejuruan
SLTA
Diploma I
Diploma II
Diploma III/Sarjana Muda
Diploma IV
S-1/Sarjana
S-2
S-3/Doktor
Daerah
Pusat
PEGAWAI ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN
Sumber data: BKN, 2013
9. 11/12/2014
9
KOMPOSISI ASN BERDASAR JABATAN
Guru 1.765.410 40,35 %
Medis 31.754 0,73 %
Paramedis 303.754 6,94 %
JF Lainya 222.093 5,08 %
JF Umum 2.003.151 45,79 %
J Struktural 48.847 1,12 %
TOTAL 4.375.009 100, %
HONORER:
• 2005-2009 = 935.907
• 2013-2014 = 242.235
TOTAL HONORER:
1.178.142 (27% PNS NASIONAL)
0.0
50,000.0
100,000.0
150,000.0
200,000.0
250,000.0
300,000.0
350,000.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bel. Pegawai
Bel. Barang
Bel. Modal
Pemb. Bunga Utang
Subsidi
Bel. Hibah
Bant. Sosial
Bel. Lain-lain
PROFIL BELANJA PEGAWAI
TERHADAP APBN
SUMBER: SATYA-KEMENKEU, 2014
(juta)
11. 11/12/2014
11
RASIO BELANJA PEGAWAI PADA APBD PROVINSI 2013
Tanpa Memperhitungkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) & Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL)
1 Provinsi Sumatera Utara 6.13%
2 Provinsi Papua Barat 6.66%
3 Provinsi Banten 7.12%
4 Provinsi Kalimantan Timur 7.39%
5 Provinsi Aceh 7.78%
6 Provinsi Kepulauan Riau 9.38%
7 Provinsi Jawa Barat 9.52%
8 Provinsi Papua 9.59%
9 Provinsi Jawa Timur 11.24%
10 Provinsi Riau 11.45%
: 29 provinsi
: 4 provinsi 30 Provinsi Maluku 25.17%
31
Provinsi Sulawesi
Tenggara 25.22%
32 Provinsi Gorontalo 25.55%
33 Provinsi Bengkulu 25.63%
88%
12%
Sumber data: Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu 2014 (Surat No: S-71/PK/2014)
RASIO BELANJA PEGAWAI PADA APBD KABUPATEN/KOTA 2013
OPSI 2: Memperhitungkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) & Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL)
: 82 Kab/Kota
: 158 Kab/Kota
: 154 Kab/Kota
: 97 Kab/Kota
12%
32%
35%
21%
1 Kab. Puncak 10.55%
2 Kab. Tambrauw 11.67%
3 Kab. Mamberamo Raya 11.77%
4 Kab. Tana Tidung 12.88%
5 Kab. Malinau 14.20%
6 Kab. Teluk Bintuni 14.80%
7 Kab. Natuna 16.56%
8 Kab. Kutai Barat 17.50%
9 Kab. Kaimana 17.52%
10 Kab. Mamberamo Tengah 17.72%
482 Kab. Wonogiri 64.75%
483 Kab. Ngawi 64.79%
484 Kab. Kuningan 64.91%
485 Kab. Purworejo 65.07%
486 Kab. Sragen 66.92%
487 Kab. Minahasa 67.97%
488 Kab. Karanganyar 68.10%
489 Kab. Klaten 68.51%
490 Kab. Simalungun 70.34%
491 Kota Ambon 71.51%
17%
32%31%
20%
Sumber data: Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu 2014 (Surat No: S-71/PK/2014)
12. 11/12/2014
12
TRANSFORMASI ASN DLM
KONSTELASI GLOBAL
4
KORIDOR EKONOMI MP3EI DAN KEGIATAN UTAMANYA
INTERKONEKSI ANTARA MP3EI DENGAN MANAJEMEN SDM APARATUR:
ROADMAP PENGEMBANGAN SDM APARATUR UNTUK MENDUKUNG MP3EI
PERENCANAAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN PEGAWAI SERTA KEBIJAKAN MUTASI DAN
ROTASI PEGAWAI (ANTAR DAERAH)
KEBUTUHAN PEGAWAI ASN DALAM
MENUNJANG ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL
Makanan-
minuman, tekstil, peralatan
transportasi, perkapalan, tele
matika, alutista, Jabodetabek
area
Kelapa Sawit, Karet
, Batu Bara, Perkapalan
, Besi Baja, Kawasan
Strategis Nasional (KSN)
Selat Sunda
Minyak dan
Gas, Batubara, Kelapa Sawit
, Besi
Baja, Bauksit, Perkayuan
Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai dan
Ubi Kayu), Kakao , Perikanan , Nikel , Minyak
dan Gas ,Bumi (Migas)
Pariwisata, Perikanan, Peternakan
Pertanian Pangan –
MIFEE, Tembaga
, Nikel, Minyak dan Gas Bumi
, Perikanan
13. 11/12/2014
13
KORIDOR EKONOMI SUMATERA KEBUTUHAN
SDM APARATUR
KEGIATAN EKONOMI
KELAPA SAWIT & KARET
Perkebunan
Industri
Penyuluh
KEGIATAN EKONOMI
BATU BARA & BESI BAJA
Pertambangan
Geologi
KEGIATAN EKONOMI
PERKAPALAN
Mesin
Elektro
KAWASAN STRATEGIS &
PENUNJANG
Ekonomi
Lingkungan
Perenc. Wilayah
MASALAH MANAJEMEN ASN SAAT INI
1. Jumlah, kualitas, distribusi dan komposisi SDM
Jumlah pegawai belum didasarkan perhitungan beban kerja riil
Mis-Match kualitas pegawai (man qualification) dengan tuntutan jabatan
(job spesification)
Distribusi pegawai yang tidak merata antar unit organisasi maupun antar
instansi
Ketimpangan komposisi SDM
- antar jabatan utama (core bussines) dengan jabatan penunjang,
- antar jenjang pendidikan,
- antar jabatan manajerial dengan jabatan fungsional
2. Penempatan pegawai yang the right man on the right job belum berbasis
kompetensi dan kinerja yang terukur
3. Kinerja SDM yang belum optimal
4. Disparitas Kesejahteraan SDM ASN belum equal work equal pay karena
sistem tunjangan kinerja yang berbeda antar instansi
14. 11/12/2014
14
RENSTRA SDM APARATUR 2015-20195
2019-20242015-2019
REFORMASI BIROKRASI 2010-2025
PEMERINTAHAN KELAS DUNIA
2009-2014
2009 2014 2019 2024 2025
penguatan birokrasi pemerintah
dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN, meningkatkan
kualitas pelayanan publik
kepada masyarakat, serta
meningkatkan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi
implementasi hasil-hasil
yang sudah dicapai pada
lima tahun pertama, juga
dilanjutkan upaya yang
belum dicapai pada berbagai
komponen strategis birokrasi
pemerintah pada lima tahun
pertama
peningkatan kapasitas
birokrasi secara terus-
menerus untuk menjadi
pemerintahan kelas
dunia sebagai
kelanjutan dari
reformasi birokrasi
pada lima tahun kedua
TAHAPAN KEDUA REFORMASI BIROKRASI
15. 11/12/2014
15
SASARAN
TUJUAN
MISI
VISI TERWUJUDNYA APARATUR YANG BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
SDMA SBG PENGGERAK UTAMA REFORMASI BIROKRASI
TERWUJUDNYA SDM APARATUR YANG KOMPETEN DAN KOMPETITIF
1. Terwujudnya Perumusan Kebijakan dan Evaluasi SDM Aparatur
2. Terwujudnya Perencanaan SDM Aparatur Secara Nasional
3. Terwujudnya Sistem Rekruitmen Terbuka dan Independen
4. Terwujudnya Sistem Pengembangan SDM Aparatur Berbasis
Kompetensi Jabatan
5. Terwujudnya Sistem Penempatan dan Promosi yang Kompetitif dan
Terbuka
6. Terwujudnya SDM Aparatur yang Berintegritas dan Disiplin
7. Terwujudnya Sistem Remunerasi Berbasis Jabatan dan Kinerja
TUJUAN DAN SASARAN
CAPAIAN PERCEPATAN RB SDM APARATUR
Terwujudnya Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif
Pengadaan CPNS
Untuk tahun 2014 sebanyak 469 K/L/daerah
sudah menggunakan CAT dalam pelaksanaan
rekruitmen
2012 2013 2014
CAT 0 215 469
LJK 43 73 0
Pengadaan CPNS dengan CAT dan LJK
2012
2014
215
73
16. 11/12/2014
16
BANDUNG 3 JULI 2014
SOSIALISASI CAT DI 11 KOTA
DI SELURUH INDONESIA
JOB FAIR
CPNS 2014
ANTRIAN SIMULASI CAT TES CPNS, UPI 3 JULI 2014
SOSIALISASI CAT DI 11 KOTA
DI SELURUH INDONESIA
JOB FAIR
CPNS 2014
17. 11/12/2014
17
Muara Enim
Sidoarjo
METODE TES CAT (Computer Assisted Test)
Kemenpan-RB
Kemenpan-RB, 2013
Dasar Hukum:
1. SE MenPAN No. 16 Tahun 2012
2. PermenPANRB No. 13 Tahun 2014
3. RPP MANAJEMEN PNS Tahun 2014
2012 2013 2014
Jumlah 6 42 27
Jumlah Promosi Terbuka di Instansi
Pemerintah
(Status: September 2014)
Open Recruitment Pengisian Jabatan PimpinanTinggi (JPT)
SELEKSI ANGGOTA KASN 2014
18. 11/12/2014
18
SELEKSI REKRUITMEN TERBUKA
ESELON 1 DI KEMENPAN & RB JANUARI 2013
Catatan:
*) Berdasarkan UU ASN, apabila 80 JF Ahli dan
Terampil dipisahkan maka total JF dapat mencapai
242 JF
2012 2013 2014
Potensi 23
Revisi 9
Proses 10
Ditetapkan 119 124 129
164
Penerapan Jabatan Fungsional (JF)
Jml Jabatan Fungsional
124119
JF PENERA
142
