Dokumen tersebut membahas indikator kinerja nasional bidang pendidikan untuk tahun 2023-2024 yang mencakup angka partisipasi pendidikan, kemampuan literasi dan numerasi siswa, iklim keamanan, kebhinekaan, dan inklusivitas sekolah sebagai ukuran pencapaian kinerja pendidikan.

2. 1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. KEPMENDAGRI Nomor 100.2.2.6/4520/OTDA Tahun 2023
Perihal Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah Daerah untuk
Penyederhanaan Birokrasi
3. PERDA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara
4. PERBUP NO. 35 TAHUN 2021 Tentang Pedoman Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja , Tatacara Reviu Laporan
Kinerja dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
5. PERBUP NO 18 TAHUN 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Utara

3. Perjanjian kinerja Merupakan lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan
pemberi amanah untuk meningkatkan integritas,
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian
penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan
monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan
/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai
Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang
Penggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang
seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan

4. Mewujudkan sumberdaya
manusia lampung utara
yang berkualitas dan
berbudaya
Mewujudkan infrastuktur yang
handal dan berwawasan
lingkungan yang mendukung
pengembangan sektor strategis
Mewujudkan
kestabilan dan
kondusivitas daerah
Mewujudkan tata
pemerintahan yang prima
Mewujudkan Lampung
Utara sebagai sentra
ekonomi kreatif di Provinsi
Lampung
MASYARAKAT LAMPUNG UTARA YANG AMAN,
AGAMIS, MAJU DAN SEJAHTERA
1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan
pengetahuan masyarakat
2. Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pemerintahan

5. NO VISI RPJMD MISI RPJMD TUJUAN RPJMD
SASARAN
RPJMD
TUJUAN
PERANGKAT
DAERAH
SASARAN
PERANGKAT
DAERAH
STRATEGI
PERANGKAT
DAERAH
ARAH
KEBIJAKAN
PERANGKAT
DAERAH
1
MASYARAKAT
LAMPUNG
UTARA YANG
AMAN,
AGAMIS,
MAJU, DAN
SEJAHTERA
Mewujudkan
Sumber Daya
Manusia Lampung
Utara yang
Berkualitas dan
Berbudaya (1)
Mewujudkan
kehidupan
masyarakat
lampung utara
yang cerdas,
sehat, berakhlak
mulia dan
berbudaya
Meningkatnya
kualitas
pendidikan dan
pengetahuan
masyarakat
Meningkatnya
kualitas
pendidikan
dan
pengetahuan
masyarakat
Meningkatnya
aksesibiltas,
SDM dan sarana
prasarana
penunjang
pendidikan
Meningkatkan
Kualitas dan
Layanan
Pendidikan secara
merata baik guru
maupun sarana
prasarana
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
sekolah Serta
Pemerataan
Guru
berkualitas
2
Mewujudkan Tata
Pemerintahan
yang Prima (4)
Mewujudkan
penyelenggaraan
pemerintahan
yang bersih,
transparan,
profesional,
akuntabel, dan
partisipatif
Meningkatnya
Profesionalisme
dan
Akuntabilitas
Penyelenggaraa
n Pemerintahan
Meningkatnya
Profesionalis
me dan
Akuntabilitas
Penyelenggar
aan
Pemerintahan
Mewujudkan
Profesionalisme
dan
Akuntabilitas
Penyelenggaraa
n Pemerintahan
Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pembangunan
sumber daya
manusia,
penyederhanaan
regulasi
Memberikan
kemudahan
dalam
memberikan
layanan
RELEVANSI VISI, MISI RPJMD DENGAN TUJUAN DAN
SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

12. NO INDIKATOR KINERJA URUSAN
SATUAN
INDIKATOR
KINERJA
URUSAN
NASIONAL
2023 2024
Target Target
(1) (2) (3) (6) (7)
1
Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan (APS)
% 100 100
2
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan dasar (APS)
% 100 100
3
Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan (APS)
% 100 100
4.1 Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Nilai 53.94 56.58
4.2 Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Nilai 40.27 41.72
5.1 Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 63.12 66.14
5.2 Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 54.8 56.78
6
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan
Minimal Akreditasi B
% 62.1 62.13
7 Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV % 63 64
8 Iklim keamanan SD Nilai 85.07 88.61
9 Iklim keamanan SMP Nilai 80.21 83.55
10 Iklim kebinekaan SD Nilai 87.26 89.75
11 Iklim kebinekaan SMP Nilai 77.33 79.53
12 Iklim inklusivitas SD Nilai 76.38 79.49
13 klim inklusivitas SMP Nilai 76.36 79.46
TARGET NASIONAL TAHUN 2023-2024
SPM PENDIDIKAN NASIONAL
Sumber Data : DITJEN Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

13. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah
penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang
pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk
usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan
tersebut.
APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program
pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam
rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk
mengenyam pendidikan
Rumus :
APK PAUD = (Jumlah Murid PAUD : Jumlah Penduduk Usia 3-6) x 100
APK SD = (Jumlah Murid SD : Jumlah Penduduk Usia 7-12) x 100
APK SMP = (Jumlah Murid SMP : Jumlah Penduduk Usia 13-15) x 100

14. APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia
sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang
pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah
seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan
Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak
penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan
fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu
tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni
(APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu
Rumus :
APM PAUD = (Jumlah Murid PAUD Usia 3-6 : Jumlah Penduduk Usia 3-6)x100
APM SD = (Jumlah Murid SD Usia 7-12 : Jumlah Penduduk Usia 7-12)x100
APM SMP = (Jumlah Murid SMP Usia 13-15 : Jumlah Penduduk Usia 13-15)x100

15. APS merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan
terhadap penduduk usia sekolah.
APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk
melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya
bagi penduduk usia sekolah.
Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar
jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam
pendidikan.
Rumus :
APS (7-12) = (Jumlah Penduduk Umur 7-12 Tahun yang masih bersekolah
: Jumlah Penduduk Usia 7-12) x 100
APS (12-15) = (Jumlah Penduduk Umur 12-15 Tahun yang masih
bersekolah : Jumlah Penduduk Usia 12-15) x 100
APS (16-18) = (Jumlah Penduduk Umur 16-18 Tahun yang masih
bersekolah : Jumlah Penduduk Usia 16-18) x 100

16. KEMAMPUAN LITERASI
Persentase Peserta Didik berdasarkan kemampuan dalam
memahami, mengunakan, merefleksikan dan mengevaluasi
beragan jenis teks (Teks Informasional dan Teks Fiksi)
KEMAMPUAN NUMERASI
Persentase Peserta Didik berdasarkan kemampuan dalam berfikir
menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk
menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks
yang relevan
IKLIM KEAMANAN SEKOLAH
Kondisi Satuan Pendidikan yang Kondusif yang memberikan rasa
aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya
perundungan dan hukuman fisik
IKLIM KEBINEKAAN
Kondisi Sekolah yang menunjukan adanya sikap dan prilaku
kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan
budaya serta komitmen kebangsaan
IKLIM INKLUSIVITAS
Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan
bagi siswa dengan disabilias dan kecerdasan istimewa dan berbakat
istimewa