Pemateri Training : Kanaidi, SE., M.Si., cSAP WA. Kanaidi : 0877 5871 1905 HP. 0812 2353 284, e-mail : kanaidi63@gmail.com -----------------------------------------

1. Contract Clauses
& Terms
PROCUREMENT Contract & Biding EVALUATION
Training

2. PERPRES 16 TAHUN 2018

3. Pengertian KONTRAK
Klausul & Ketentuan Kontrak

4. Pengertian KONTRAK …

5. Pengertian KONTRAK …

7. Pengertian KONTRAK ...

8. Pengertian KONTRAK ...

9. Pengertian KONTRAK ...

10. HUKUM KONTRAK
Seperangkat Hukum yang Mencakup :
1. Nilai-nilai, Asas-asas, Konsep-konsep, Norma-norma
2. (Yang) Tertulis (Hukum Positif/Peraturan Per-UU-an)
3. (Dan) Tidak Tertulis (Kebiasaan, Kesusilaan, Kepatutan)
4. (Dalam) Praktik :
a. Bisnis (Umumnya)
b. (Dan) Hukum Bisnis (Khususnya)
5. (Yang) Berfungsi : Mengakomodasi, Memfasilitasi, dan Memproteksi
Proses Hukum :
a. Pertukaran Kepentingan
b. Hak dan Kewajiban
6. (Dalam Rangka) Peralihan / Penguasaan Kekayaan (Benda, Uang,
Barang, Ekonomis, Hak Milik)
7. (Yang) Diformulasikan dalam Kontrak Secara Adil, Pasti, dan Efisien
8. Sejak Pra-Contractual, Pada Saat Terjadinya Contract, dan Post-
Contractual
9. (Sebagai) Produk dari Sistem Hukum yg Rasional dan Formal

11. Azas-Azas Hukum KONTRAK

12. Azas-Azas
dalam Hukum
KONTRAK
Azas-Azas ….
Keseimbang
an/
Mengikat

13. Azas-Azas ….

14. Azas-Azas ….

15. Azas-Azas ….

16. Azas-Azas ….

17. Azas-Azas ….

18. Syarat Sah sebuah KONTRAK

19. Syarat Sah sebuah KONTRAK …

20. Syarat Sah sebuah KONTRAK …
1. Adanya kesepakatan kehendak (Consensus,
Agreement)
• Agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua
belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa
yang diatur oleh kontrak.
• Umumnya kesepakatan kehendak itu diterima secara
hukum jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur
sebagai berikut:
a) Paksaan (dwang, duress)
b) Penipuan (bedrog, fraud)
c) Kesilapan (dwaling, mistake)
Sebagaimana pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan
bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena
kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

21. 2. Wenang / Kecakapan berbuat menurut
hukum (Capacity)
• Pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang
oleh hukum memang berwenang membuat kontrak.
• Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap
orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali
undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap:
a) Orang-orang yang belum dewasa
b) Mereka yang berada di bawah pengampuan.
Syarat Sah sebuah KONTRAK …

22. 3. Obyek / Perihal tertentu
Syarat Sah sebuah KONTRAK …
• Suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang
tertentu, jelas, dan dibenarkan oleh hukum (Pasal
1332 dan 1333 KUH Perdata).
• Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa
“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan
saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.
• Sedangkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan
bahwa
“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok
suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya
Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang
tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat
ditentukan /dihitung”.

23. 4. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal
Syarat Sah sebuah KONTRAK …
• Suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan
yang sesuai hukum yang berlaku.
• Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal
yang bertentangan dengan hukum, dan isi perjanjian
tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak
bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum
(Pasal 1337 KUH Perdata).
• Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan
bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau
dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang
adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

28. `
www.slideshare.net/kenkanaidi
(Narasumber)
www.ken-spektakuler.blogspot.com
Pemateri Training
e-mail: kanaidi63@gmail.com
Fax. 022-4267749 HP. 0812 2353 284
YouTube : Kanaidi Ken WA.0877 5871 1905
Facebook : Kanaidi Ken & Kanaidi Ken Part II
Istagram: kanaidi63 LinkedIn: Kanaidi ken