Pemateri Training : Kanaidi, SE., M.Si., cSAP WA. Kanaidi : 0877 5871 1905 HP. 0812 2353 284, e-mail : kanaidi63@gmail.com -----------------------------------------

1. https://fliphtml5.com/uhsb/hzus/basic
Aturan UMUM
PENGADAAN Barang & Jasa KKKS - Hulu Migas
Training

2. Pokok Bahasan
• 1. Maksud dan Tujuan
• 2. Ruang Lingkup
• 3. Dasar Hukum
• 4. Referensi Hukum
• 5. Pengertian Istilah
• 6. Pemberlakuan PTK. 007 (Revisi 04)

3. Introduction

6. Maksud
Pedoman ini dimaksudkan untuk :
• Memberikan landasan hukum tata laksana,
• Pedoman pelaksanaan teknis serta administratif
yang terintegrasi dan jelas, serta
• Menyamakan pola pikir dan pengertian seluruh
pengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas
bumi di wilayah Republik Indonesia dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,
sehingga dapat merealisasikan prinsip dasar
pengelolaan rantai suplai.

7. Tujuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
adalah :
• Memperoleh dan mendayagunakan
barang/jasa yang dibutuhkan dalam jumlah,
kualitas, harga, waktu, dan tempat secara tepat,
efektif, efisien dan dapat
dipertanggungjawabkan, dalam menunjang
kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi,
serta
• Menciptakan efek pengganda (multiplier effect)
bagi perekonomian nasional.
Tujuan

8. Ruang Lingkup
2.1. Lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
meliputi perencanaan pengadaan, proses
tender, manajemen Kontrak, pembinaan
penyedia barang/jasa dan penyelesaian
perselisihan.
2.2. Pedoman ini berlaku untuk semua kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa, kecuali pengadaan
tanah, jasa pengacara/konsultan hukum, dan
pengadaan asuransi, yang mengikuti
ketentuan dalam pedoman khusus yang
berlaku untuk pengadaan dimaksud.

9. Dasar Hukum
3.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana
telah diubah dengan adanya putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-
X/2012.
3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
3.3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012
tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi.

10. Dasar Hukum ...
3.4. Peraturan Presiden No. 09 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.
3.5. Keputusan Presiden No.189/M/2014 tanggal 18
November 2014 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Kepala SKK Migas.
3.6. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral
No. 09 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
3.7. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral
No. 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
3.8. Kontrak Kerja Sama.

11. Referensi Hukum
4.1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara.
4.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
4.4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi.
4.5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran.
4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan Peraturan Perubahannya.
4.7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-
DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata
Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen
Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa.

12. Referensi Hukum ...
4.8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2008
tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi.
4.9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik
Negara Nomor PER-05/MBU/2008 Tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
4.10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013
tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri
Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi.

13. 4.11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang Tidak Dibiayai Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
4.12. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor
KEP-0018/SKK00000/2015/S0 tanggal 27
Januari 2015 tentang Buku Kedua Revisi-03
Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai
Suplai KKKS.
Referensi Hukum ...

14. Pemberlakuan PTK 007 (Revisi 04)

15. Pemberlakuan PTK 007 (Revisi 04) ...

16. Pemberlakuan PTK 007 (Revisi 04) ...
Kontrak Bagi Hasil Gross Split adalah suatu Kontrak Bagi Hasil dalam
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip
pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya
operasi. (PerMen ESDM No.12 Tahun 2020)

18. `
www.slideshare.net/kenkanaidi
(Narasumber)
www.ken-spektakuler.blogspot.com
Pemateri Training
e-mail: kanaidi63@gmail.com
Fax. 022-4267749 HP. 0812 2353 284
YouTube : Kanaidi Ken WA.0877 5871 1905
Facebook : Kanaidi Ken & Kanaidi Ken Part II
Istagram: kanaidi63 LinkedIn: Kanaidi ken