1. KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
Pekerjaan :
Tata Batas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
Pembangunan Bendungan Sei Gong
TAHUN ANGGARAN 2018
Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi Supervisi SNVT
Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV
2. V-2
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Uraian Pendahuluan
1. Latar
Belakang
Sei Gong merupakan salah satu potensi air baku utama yang terletak di
Pulau Galang dan berfungsi untuk mengurangi defisit air baku di Kota
Batam di masa yang akan datang. BWS Sumatera IV telah melaksanakan
perencanaan Bendungan Muara (Estuari) Sei Gong pada tahun 2012, dan
kegiatan fisiknya sudah dilaksanakan sejak tahun 2015.
Bendungan Muara Sei Gong dengan luas daerah tangkapan air 14,84 km2
memiliki potensi debit andalan hingga 472 liter/detik.
Untuk itu, Balai Wilayah Sungai Sumatera IV sebagai unit kerja Ditjen
SDA Kementerian PU, yang bertanggung-jawab atas Pengelolaan
Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Strategis Nasional Kepulauan
Batam-Bintan, melakukan Pembangunan Bendungan Muara Sei Gong
mulai Tahun Anggaran 2016.
2. Maksud
dan
Tujuan
Maksud dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah agar pelaksanaan
pengukuran batas kawasan hutan dan pemasangan tanda batas definitive
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan untuk usulan
Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) area genangan Pembangunan
Bendungan Sei Gong.
Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah untuk memberikan
batas definitif area genangan yang diijinkan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pembangunan Bendungan Sei
Gong di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan (IPPKH) Pembangunan Bendungan Sei Gong di Kota
Batam pada Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP) dan
Hutan Lindung (HL) a.n. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat di Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau.
3. Sasaran Sasaran dari kegiatan Tata Batas IPPKH untuk Kegiatan Pembangunan
Bendungan Sei Gong di Kota Batam adalah :
1. Membuat Peta hasil pengukuran batas kawasan hutan dan pemasangan
tanda batas definitif
2. Membuat Laporan hasil pengukuran dan Berita Acara tata batas
kawasan hutan dan pemasangan tanda batas
3. Dokumentasi tanda batas yang dipasang yang diambil dari dua sudut
yang berbeda
4. Lokasi
Kegiatan
Lokasi kegiatan terletak di muara sungai Sei Gong Pulau Galang Kota
Batam.
3. V-3
Data Penunjang
7. Data Dasar Sebelum memulai kegiatan pekerjaan, konsultan harus mengadakan
konsultasi terlebih dahulu dengan Pengguna Jasa / Kuasa Pengguna
Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan, yaitu untuk mendapatkan konfirmasi mengenai pekerjaan
konstruksi akan ditangani. Adapun data-data yang diperlukan
sebelum melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :
a. Peta Kehutanan sesuai dengan dokumen IPPKH.
b. Data Koordinat titik-titik Bench Mark yang menjadi acuan
konstruksi Pembangunan Bendungan Sei Gong.
c. Data koordinat trase genangan.
8. Standar
Teknis
Dalam kegiatan seperti yang dimaksud pada KAK ini, Penyedia Jasa
harus memperhatikan persyaratan-persyaratan serta ketentuan-
ketentuan sebagai berikut :
1. Persyaratan Umum Pekerjaan
Setiap bagian dari kegiatan harus dilaksanakan secara benar dan
tuntas dan memberikan hasil yang telah ditetapkan dan diterima
dengan baik oleh Pengguna Jasa/Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen/Pengendali Kegiatan.
5. Sumber
Pendana-
an
Dana untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 500.000.000,-
(Lima Ratus Juta Rupiah) termasuk PPn, yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018.
6. Nama dan
Organisasi
Pejabat
Pembuat
Komitmen
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat c/q Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai
Sumatera IV, Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan
Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau, PPK Bendungan.
4. V-4
2. Persyaratan Obyektif
Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang
obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut
macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan.
3. Persyaratan Fungsional
Kegiatan pelaksanaan baik yang menyangkut waktu, mutu dan
biaya pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme dan
tanggungjawab yang tinggi sebagai Konsultan..
4. Persyaratan Prosedural
Penyelesaian administrasif sehubungan dengan pelaksanaan
tugas/pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan
prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku.
5. Kriteria Lain-lain
Selain kriteria umum di atas, untuk pelaksanaan kegiatan
berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan
peraturan yang berlaku, antara lain ketentuan yang diberlakukan
untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan, yaitu Surat
Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), dan ketentuan-
ketentuan lain sebagai dasar perjanjiannya. Adapun standar teknis
dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan ini mengacu pada
peraturan yang berlaku dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan
untuk pekerjaan yang dimaksud.
9. Studi-Studi
Terdahulu
Studi-studi terdahulu dapat diperoleh dari penyedia jasa pada instansi
terkait apabila tersedia, antara lain:
a. Studi untuk Pembangunan Bendungan Sei Gong di Kota Batam;
b. Studi lainnya yang berkaitan dengan lingkup pekerjaan.
Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta
photografi (bila ada).
10. Referensi
Hukum
Pekerjaan Tata Batas IPPKH untuk Kegiatan Pembangunan
Bendungan Sei Gong di Kota Batam dilaksanakan dengan berpedoman
pada peraturan-peraturan perundangan sebagai berikut:
a. Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
b. Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
c. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
d. Undang – Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
e. Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000
tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
h. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
5. V-5
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan;
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akutansi Pemerintah;
j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan;
k. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi;
l. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
m. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Penggunaan
Kawasan Hutan;
n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
o. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung;
p. Peraturan Menteri Keuangan N0.134/PMK.06/2005 tentang
Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;
q. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Izin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan;
r. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 34/PRT/M/2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen
Penyelenggaraan Kontrak Jasa Konsultansi di Lingkungan
Departemen Pekerjaan Umum;
s. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
t. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Pekerjaan Umum;
u. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 50/Menhut-II/2011
tanggal 28 Juni 2011 tentang Pengukuhan kawasan hutan;
v. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.4/VII-
Set/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengadaan Jasa Pemasangan Tanda Batas dan Pengukuran Batas
Kawasan Hutan;
w. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 31/PRT/M/2015
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
dan Jasa Konsultansi;
x. Inpres RI no 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis
Nasional;
6. V-6
y. Perpres no 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis
Nasional.
Peraturan yang digunakan tidak terbatas seperti pada daftar tersebut
diatas tetapi juga menggunakan peraturan lain yang terkait dan berlaku.
Konsultan wajib memiliki dan memahami seluruh peraturan tersebut
diatas dan menjadikan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Ruang Lingkup
11. Lingkup
Kegiatan
Lingkup kegiatan Tata Batas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk
Kegiatan Pembangunan Bendungan Sei Gong di Kota Batam Provinsi
Kepulauan Riau, sebagai berikut:
1. Persiapan dan Mobilisasi
Konsultan harus membuat Rencana Kerja Terinci mengenai semua
tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana kerja ini akan
digunakan sebagai acuan bagi pengguna jasa untuk melakukan
pemantauan kemajuan pekerjaan;
Kebutuhan personil maupun peralatan-peralatan dan data pendukung
disusun dengan baik sesuai Rencana Kerja sehingga pelaksanaan
pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.
2. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data
Konsultan dapat menggunakan data dasar yang disebutkan dalam
butir 7 dan data sekunder untuk mendukung Kegiatan Tata Batas
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan
Pembangunan Bendungan Sei Gong di Kota Batam;
Melakukan konsultasi, koordinasi dan evaluasi dengan pengguna
jasa dalam hal ini PPK Bendungan, Satuan Kerja Pelaksanaan
Jaringan Sumber Air;
Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait aspek tata batas
definitif area genangan dan melakukan kegiatan survey lapangan
untuk mendapatkan data primer dan data sekunder
3. Penataan batas kawasan hutan
Penetapan dan Pemasangan Titik Referensi (Benchmark/BM),
sebagai titik tetap pengikatan (titik ikat);
Pengukuran batas (catatan: antara lain output berupa buku ukur dan
daftar koordinat pal batas);
Pembuatan rintis batas;
Pembuatan Patok Tanda di lapangan (area genangan);
Pembuatan layout peta Batas Kawasan Hutan dalam skala yang telah
ditetapkan, informatif, dengan format yang telah ditetapkan;
Pembuatan Berita Acara. Pemetaan dan Laporan Pelaksanaan
Pekerjaan.
7. V-7
12. Keluaran Keluaran hasil pengukuran batas kawasan hutan dan pemasangan tanda
batas definitif di lapangan oleh penyedia jasa, terdiri dari rintis batas
yang telah dibuat serta patok tanda dan papan pengumuman yang sudah
terpasang di lapangan.
Bukti pendukung hasil pengukuran batas kawasan hutan dan
pemasangan tanda batas definitif di lapangan oleh penyedia jasa berupa:
a) Buku Ukur;
b) Daftar koordinat Patok tanda batas;
c) Berita Acara hasil pengukuran batas kawasan hutan dan pemasangan
tanda batas definitif;
d) Peta hasil pengukuran batas kawasan hutan dan pemasangan tanda
batas definitif;
e) Laporan hasil pengukuran batas kawasan hutan dan pemasangan tanda
batas definitif;
f) Dokumentasi tanda batas yang dipasang yang diambil dari dua sudut
yang berbeda;
g) Berita acara hasil penilaian oleh supervisi dan bimbingan teknis
13. Peralatan,
Material,
Personil
dan
Fasilitas
dari
Pejabat
Pembuat
Komitmen
Peralatan, material, personil dan fasilitas yang disediakan/tidak
disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen bagi penyedia jasa adalah :
a. Laporan dan data
Studi terdahulu dan data pendukung lainnya yang ada di Balai
Wilayah Sungai Sumatera IV apabila tersedia.
b. Akomodasi dan ruang kantor
Pejabat Pembuat Komitmen tidak menyediakan akomodasi dan ruang
kantor, serta perlengkapannya, sehingga penyedia jasa harus
menyediakan sendiri.
c. Staf Pengawas/Pendamping
Pejabat Pembuat Komitmen akan menunjuk pejabat/petugas selaku
Direksi dan Pengawas Pekerjaan. Direksi dan Pengawas Pekerjaan
akan mendampingi dan mengawasi secara langsung pelaksanaan
pekerjaan jasa konsultansi.
14. Peralatan
dan
Material
dari
Penyedia
Jasa
Konsultansi
1) Menyediakan sarana transportasi dan akomodasi selama
pelaksanaan pekerjaan bagi Tenaga Ahli dan personilnya berupa
kendaraan roda 2 dan roda 4 sesuai kebutuhan. Biaya sewa roda 2
dan roda 4 sesuai yang tercantum dalam daftar kuantitas dan
harga sudah termasuk biaya sewa kendaraan itu sendiri, asuransi,
serta bahan bakar minyak (BBM). Apabila konsultan supervisi
melakukan sewa kendaraan di luar dari yang tercantum dalam
daftar kuantitas dan harga, maka akan menjadi tanggung jawab
dari supervisi dan tidak dibebankan dalam kontrak.
2) Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran (bisa tergabung
dengan mess atau tempat tinggal) bagi kantor teknis lapangan
selama pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan oleh tim
8. V-8
konsultan dan tim SNVT PJSA Sumatera IV.
3) Komputer atau laptop untuk Tenaga Ahli dan personilnya sesuai
kebutuhan untuk menunjang pekerjaan di lapangan.
4) Printer A4 atau A3 untuk Tenaga Ahli dan personilnya sesuai
kebutuhan untuk menunjang pekerjaan di lapangan.
5) Camera Digital untuk Tenaga Ahli dan personilnya untuk
mengambil rekaman pekerjaan di lapangan sebagai back up data
dalam laporan supervisi.
6) Alat ukur seperti total station dan/atau waterpass untuk
pengambilan data topografi serta untuk penunjang proses
pengukuran di lapangan.
7) Semua peralatan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
harus ada di lapangan.
8) Penyedia Jasa dapat juga menyebutkan dalam usulan
sewa/pengadaan alat/peralatan dan fasilitas tambahan yang
menurut pertimbangan bila perlu diadakan untuk meningkatkan
efisiensi pelaksanaan pekerjaan. Biaya fasilitas dan peralatanyang
diusulkan oleh Penyedia Jasa supaya dimuat dalam usulan biaya.
15. Lingkup
Kewenangan
Penyedia Jasa
Merupakan tugas pokok dan tanggung jawab pelaksanaan
pekerjaan di lapangan adalah:
a) Bertanggung jawab penuh terhadap hasil pekerjaan yang
dilaksanakan.
b) Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan setelah
pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c) Bertanggung jawab terhadap kebenaran progress
pekerjaan.
d) Juga bertanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut :
1) Pengawasan dan pengendalian kualitas dan progress
pelaksanaan pekerjaan, tenaga kerja, biaya dan
keamanan pelaksanaan pekerjaan;
2) Melakukan inspeksi/pengawasan pekerjaan selama
pelaksanaan pekerjaan;
3) Mencatat aktifitas pelaksanaan dan progres
pekerjaan untuk penyiapan laporan penyelesaian
pekerjaan;
4) Melakukan inspeksi dan pengujian akhir pada saat
pekerjaan selesai;
5) Membuat laporan penyelesaian pekerjaan untuk
seluruh pekerjaan;
6) Membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi
kontrak;
7) Melakukan tambahan survey dan investigasi apabila
diperlukan;
8) Mengevaluasi hasil pekerjan dalam kelayakan fungsi
9. V-9
sebagian atau keseluruhan pekerjaan.
16. Jangka Waktu
Penyelesaian
Kegiatan
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini selama 60 (enam puluh)
hari kalender.
17. Personil Posisi Kualifikasi Jumlah
Orang
Bulan
Tenaga Ahli Syarat umum : Berpengalaman
dalam melaksanakan pekerjaan
penataan batas kehutanan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) tahun dilengkapi
referensi kerja dari pengguna jasa.
Syarat khusus :
1. Ketua Tim
(1 orang)
a. Berpendidikan minimal Sarjana
(S1) atau yang lebih tinggi Jurusan
Teknik Sipil/Geodesi/Lingkungan/
Kehutanan;
b. Memiliki SKA kehutanan atau
sertifikat pelatihan pengukuran
dan pemetaan kehutanan;
c. Berpengalaman dalam
melaksanakan pekerjaan penataan
batas kehutanan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) tahun.
Dibuktikan dengan surat referensi
kerja;
d. Diutamakan yang memiliki
pengalaman sebagai ketua tim
yang terkait dalam bidang tata
batas kehutanan dam mengikuti
pelatihan tenaga ahli konsultansi
bidang kehutanan.
2
2. Tenaga
Ahli
Geospasial/
Ahli GIS
(1 orang)
a. Berpendidikan minimal Sarjana
(S1) atau yang lebih tinggi Jurusan
Teknik Sipil/Geodesi/Lingkungan/
Kehutanan;
b. Memiliki SKA Ahli Geodesi atau
ahli GIS atau sertifikat pelatihan
pengukuran dan pemetaan
kehutanan;
c. Mempunyai pengalaman dalam
2
10. V-10
melaksanakan pekerjaan penataan
batas kehutanan sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun.
Dibuktikan dengan surat referensi
kerja.
3. Tenaga
Ahli
Geodesi/
Surveyor
(1 orang)
a. Berpendidikan minimal Sarjana
(S1) atau yang lebih tinggi Jurusan
Teknik Sipil/Geodesi/Lingkungan/
Kehutanan;
b. Memiliki SKA Ahli Geodesi atau
sertifikat pelatihan pengukuran
dan pemetaan kehutanan;
c. Mempunyai pengalaman dalam
melaksanakan pekerjaan penataan
batas kehutanan sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun.
Dibuktikan dengan surat referensi
kerja.
2
Asisten Ahli
1. Asisten
Tenaga
Ahli
Kehutanan
(1 orang)
2. Asisten
Tenaga
Ahli
Geodesi
(1 orang)
3. Asisten
Tenaga
Ahli
Geospasial/
GIS
(1 orang)
Sesuai kebutuhan. 6
11. V-11
Laporan
20. Rencana Mutu
Kontrak Desain
(RMK)
Penyusunan RMK merupakan kewajiban penyedia jasa. Laporan
ini memuat rencana tiap tahap kegiatan, yang digunakan dalam
evaluasi dan monitoring mutu tiap tahap kegiatan.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 hari sejak
SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
21. Laporan
Pendahuluan
Laporan Pendahuluan memuat:
- Penjelasan mengenai KAK;
- Rencana mobilisasi personil, alat, dsb;
- Rencana kegiatan/time schedule secara lengkap;
- Laporan hasil kajian dan survei pendahuluan;
- Pendekatan pekerjaan dengan hasil survei dan studi terdahulu;
- Laporan segala temuan yang dijumpai di lapangan.
Presentasi Konsep Laporan Pendahuluan dilaksanakan pada
pertengahan bulan ke-1 (satu) di hadapan Direksi
Pekerjaan/Pemberi Kerja dan Instansi/Dinas terkait. Laporan
harus diserahkan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-1
(satu) sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
22. Laporan
Bulanan
Laporan Bulanan memuat:
a. Kemajuan pekerjaan dilengkapi dengan evaluasi;
18. Jadwal Tahapan
Pelaksanaan
Kegiatan
Jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :
No Uraian Singkat
Minggu Ke-
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Persiapan
a. Mobilisasi
b. Koordinasi dengan BPKH dan
Instansi Terkait
c. Pengumpulan data Primer dan
Sekunder
2 Survey dan Pematokan
3
Pencatatan Koordinat dan
Pemetaan
4 Pelaporan
a. Laporan Bulanan
b. Laporan Pendahuluan dan RMK
c. Draft Laporan Akhir
d. Laporan Akhir
19. Pengukuran dan
Pengujian
Lapangan
Pengukuran dan pengujian dilaksanakan oleh penyedia jasa yang
pelaksanaannya wajib dikonsultasikan/ diawasi/dikoreksi/
disetujui oleh penyedia jasa konsultansi/supervisi.
12. V-12
b. Rencana kerja bulan berikutnya;
c. Permasalahan yang diperoleh dilapangan beserta solusi;
d. dan hal-hal lain yang perlu disampaikan.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada hari ke-5
setiap bulannya diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
23. Konsep Laporan
Akhir
Konsep Laporan Akhir memuat keseluruhan hasil pelaksanaan
beserta laporan-laporan pendukungnya. Presentasi Konsep
Laporan Akhir dilaksanakan pada akhir bulan ke-2 (dua) sejak
SPMK diterbitkan. Tanggapan dan saran yang berguna harus
dituangkan dalam Laporan Akhir. Laporan harus diserahkan
selambat-lambatnya pada pertengahan bulan ke-3 (tiga) sejak
SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
24. Laporan Akhir a. Laporan Ringkas (Executive Summary) dibuat 10 (sepuluh)
buku laporan;
b. Laporan Akhir Utama dibuat 10 (sepuluh) buku laporan;
c. Laporan Survei Topografi dan dokumentasi dibuat sebanyak
5 (lima) buku laporan;
d. Dokumentasi video dan foto;
e. Album Peta, meliputi peta situasi dan kondisi Eksisting;
f. Album Peta masing-masing terdiri dari 1 (satu) set gambar
berwarna ukuran A1 disertai 2 (dua) set salinan ukuran A1
dan 1 set gambar berwarna ukuran A3 Asli dan salinan
ukuran A3 sejumlah 4 (empat);
g. Softcopy semua laporan dan gambar harus disertakan dalam
Hardisk Eksternal berkapasitas 1 TB.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 hari setelah
masa pelaksanaan berakhir.
25. Hardisk Soft
Copy Laporan
Kegiatan
Pelaksanaan
Konsultan harus menyerahkan seluruh file yang terkait pekerjaan
yang diawasi kepada pengguna jasa dalam bentuk harddisk.
Hal-hal Lain
26. Produksi
Dalam
Negeri
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus
dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali
ditetapkan lain dalam KAK dengan pertimbangan keterbatasan
kompetensi dalam negeri.
27. Alih
Pengetahuan
Apabila dipandang perlu oleh Pemilik Pekerjaan, maka Penyedia
Jasa harus mengadakan pelatihan, kursus singkat,diskusi dan
seminar terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam
