Dokumen tersebut membahas peraturan-peraturan terkait analisis PNBP pertambangan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang mengatur PNBP, pemeriksaan PNBP, harga patokan batubara, iuran tetap, royalti, dan analisis laporan keuangan dan data produksi pertambangan.

1. PERATURANDAN ANALISIS
BERKAITANDG PNBP PERTAMBANGAN
Jakarta,24 Mei2018

2. PERATURAN-PERATURAN
PERTAMBANGAN

3. PEMERIKSAAN PNBP
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
PNBP;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005
tentang Pemeriksaan PNBP;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 Tahun
2010 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan PNBP,
yang telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 87/PMK.02/2014 Tahun 2014
tanggal 12 Mei 2014.

4. 1. PP Nomor 45 tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang
Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Departemen
ESDM;
2. PP Nomor 29 tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang
Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan
Penyetoran PNBP yang Terutang;
3. PP Nomor 9 tahun 2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang
Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian
ESDM;
4. Permen ESDM Nomor 17 tahun 2010 tanggal 23
September 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga
Patokan Penjualan Mineral dan Batubara;
5. Permen ESDM Nomor 7 tahun 2017 tanggal 11 Januari
2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan
Penjualan Mineral Logam dan Batubara;
IURAN TETAP DAN ROYALTI ..... 1

5. 6. Perdirjend Nomor 515.K/32/DJB/2011 tanggal 24 Maret 2011
tentang Formula untuk Penetapan Harga Patokan Batubara;
7. Perdirjend Nomor 999.K/30/DJB/2011 tanggal 26 Agustus
2011 tentang Tata Cara Penetapan Besaran Biaya Penyesuaian
Harga Patokan Batubara;
8. Perdirjend Nomor 644.K/30/DJB/2013 tanggal 21 Maret 2013
tentang Perubahan atas Perdirjend Nomor
999.K/30/DJB/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Tata Cara
Penetapan Besaran Biaya Penyesuaian Harga Patokan
Batubara.
9. SE Dirjend Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor
32E/35/DJB/2009 tanggal 13 Oktober 2009;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas
Bumi Nomor 04.E/35/DJB/2012 tanggal 27 Februari 2012;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas
Bumi Nomor 04.E/84/DJB/2013 tanggal 4 Juli 2013.
IURAN TETAP DAN ROYALTI ..... 2

6. 1. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B);
2. Amandemen PKP2B;
3. Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara (PKPB),
atau Join Sales Agreement (JSA);
4. Ketentuan lain yang berlaku, misalnya Permen, SE
dirjend .
DANA HASIL PRODUKSI BATUBARA (DHPB)

7. 1. Kontrak Karya (KK);
2. Amandemen KK;
3. Ketentuan lain yang berlaku, misalnya Permen, SE
dirjend.
ROYALTI KK

8. PERDIRJEND 515 TTG FORMULA HPB
Pasal 1

9. PERDIRJEND 515 TTG FORMULA HPB
Pasal 2

10. PERDIRJEND 515 TTG FORMULA HPB
Pasal 3

11. PERDIRJEND 515 TTG FORMULA HPB
Pasal 6

12. PERDIRJEND 515 TTG FORMULA HPB
Simpulan:
1. Apabila perusahaan (waba) yg diaudit sudah
termasuk didalam daftar HPB yg diterbitkan oleh
Dirjend Minerba setiap bulan maka tim langsung
menggunakan HPB tersebut (tanpa melakukan
perhitungan lagi);
2. Apabila perusahaan (waba) yg diaudit belum
termasuk didalam daftar HPB yg diterbitkan oleh
Dirjend Minerba setiap bulan maka tim harus
melakukan perhitungan HPB sesuai dg COA dan
formula.

13. ANALISIS - ANALISIS

14. Analisis RKAB dan Data Lain
1. PRODUKSI dan PENJUALAN
1) Stripping Ratio (S/R);
2) Luas wilayah pertambangan;
3) Kontrak jasa pertambangan;
4) Sarana dan prasarana yg digunakan/dimiliki;
2. KUALITAS HASIL TAMBANG
1) Hasil survei cadangan dan kualitas tambang;
2) Letak/lokasi pertambangan;
3) COA yg sudah realisasi;
4) Surveyor yg digunakan.

15. Analisis Laporan Keuangan dan Data Lain
1. PRODUKSI
1) Harga Pokok Penjualan dan rinciannya;
2) Biaya-biaya yg terkait (biaya OB, biaya hauling);
3) Bukti-bukti pendukung biaya-biaya tsb.;
4) Kontrak-kontrak jasa yg berkaitan dg biaya tsb.;
5) Stripping Ratio (S/R).
2. PENJUALAN
1) Piutang, R/K, Penjualan;
2) Invoice, PEB, B/L, LS, SKAB, dll;
3) Hasil konfirmasi ke instansi terkait.

16. Contoh Analisis
Data / informasi yg tersedia:
PT A sbg pemegang IUP-OP baru produksi dan melakukan penjualan
pd thn 2016 dg informasi sbb:
S/R proses penambangan adl 1:10. Kontrak jasa biaya OB dg tarif
Rp5.000/BCM dan jml biaya OB th 2016 sebesar Rp1milyar.
Sedangkan jml biaya hauling pd thn yg sama sebesar Rp250jt dg tarif
sesuai kontrak jasa hauling sebesar Rp10.000/MT.
Berdasarkan hasil stock opname per 31 Des 2016 diketahui bhw
saldo clean coal sebanyak 5.000MT dan pejualan yg dilaporkan
sebanyak 10.000MT.
Perintah:
1. Lakukan analisis berdasarkan data/informasi yg tersedia utk
menguji kewajaran jml penjualan yg dilaporkan..!
2. Simpulkan implikasi hasil analisis tsb..!

17. Analisis
Jml Top Soil yg diangkut:
Jml biaya OB / tarif = 1.000.000.000/5.000 = 200.000 BCM
Jml ROM yg dihasilkan:
S/R = 1:10  ROM : OB = 1 : 10  ROM = 200.000 / 10 = 20.000MT
Jml ROM yg diterima di stock pile:
Jml biaya hauling / tarif = 250.000.000/10.000 = 25.000MT
Jml clean coal yg dijual:
So. awal + produksi - so. akhir = penjualan
0 + 20.000 - 5.000 = 15.000MT
0 + 25.000 - 5.000 = 20.000MT
Simpulan:
1. Penjualan yg dilaporkan under statement sebesar 5.000MT atau
10.000MT
2. Implikasi: kurang bayar royalti dan pajak

18. TERIMA KASIH