4. KementerianESDMRepublikIndonesia
4
Landasan Hukum
Pasal 1 Butir 22 Pengertian Izin Usaha :
Izin Usaha adalah izin yang diberikan
kepada Badan Usaha untuk
melaksanakan Pengolahan,
Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau
Niaga dengan tujuan memperoleh
keuntungan dan / atau laba
Pasal 1 Butir 17 Pengertian Badan Usaha :
Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk
badan hukum yang menjalankan jenis
usaha bersifat tetap, terus menerus dan
didirikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta
bekerja dan berkedudukan dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pasal 9 :
Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir
sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan
oleh
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Koperasi; usaha kecil;
d. Badan Usaha Swasta.
Pasal 1 butir 13 :
Penyimpanan adalah kegiatan
penerimaan, pengumpulan,
penampungan, dan pengeluaran
Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi
UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
5. KementerianESDMRepublikIndonesia
5
Landasan Hukum
Undang – Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
Pasal 5 angka 2 :
Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :
a. Pengolahan
b. Pengangkutan
c. Penyimpanan
d. Niaga
Pasal 23 ayat 1 :
Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 5 angka 2, dapat
dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah
mendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah
Pasal 23 ayat 2 :
Izin Usaha yang diperlukan untuk
kegiatan usaha minyak bumi dan/atau
kegiatan usaha gas bumi sebagaimana
yang dimaksud dalam ayat 1, dibedakan
atas :
a. Izin Usaha Pengolahan
b. Izin Usaha Pengangkutan
c. Izin Usaha Penyimpanan
d. Izin Usaha Niaga
Pasal 23 ayat 3 :
Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih
dari 1 Izin Usaha sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan
perundang – undangan yang berlaku
1
6. KementerianESDMRepublikIndonesia
6
Landasan Hukum
Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
Pasal 2 :
Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin
Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui
mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.
Pasal 12 :
c. Kegiatan usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan,
pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar
Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas
dan/atau di abawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk
tujuan komersial;
2
7. KementerianESDMRepublikIndonesia
7
1. Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan
Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
2. Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2017 Tentang Perizinan Pada
Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
3. Peraturan Menteri ESDM No. 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan
Gas Bumi Kepala BKPM;
4. Peraturan Menteri ESDM No. 04 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas
Bumi;
5. Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied
Petroleum Gas.
Peraturan – Peraturan Terkait Lainnya
8. KementerianESDMRepublikIndonesia
8
KLASIFIKASI JENIS KEGIATAN USAHA PENYIMPANAN MIGAS
Penyimpanan
Migas
• Penyimpanan Minyak Bumi
Jenis : - darat (tangki darat)
- laut (floating storage)
• Penyimpanan Bahan Bakar Minyak
Jenis : - darat (tangki darat)
- laut (floating storage)
• Penyimpanan LPG, CNG, LNG atau BBG
Jenis : - darat (tangki darat)
- laut (floating storage)
• Penyimpanan Hasil Olahan
Jenis : - darat (tangki darat)
- laut (floating storage)
• Penyimpanan LPG dengan fasilitas bottling plant (SPBE)
Lampiran V Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017
9. KementerianESDMRepublikIndonesia
9
Keterkaitan dengan Izin Usaha lainnya
Pasal 19 Butir 1 :
Dalam hal Badan Usaha (BU) melakukan kegiatan
usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan,
dan/atau pengangkutan sebagai penunjang
kegiatan usaha Niaganya, maka kepada BU
diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan
Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha
Pengangkutan.
Pasal 19 Butir 2 :
Dalam hal BU melakukan kegiatan usaha Niaga
dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau
pengangkutan tidak sebagai penunjang kegiatan
usaha Niaganya, maka kepada BU wajib
memperoleh Izin Usaha Niaga Umum atau Izin
Usaha Niaga Terbatas, Izin Usaha Penyimpanan,
dan/atau Izin Usaha Pengangkutan secara
terpisah.
Pasal 2 :
BU Niaga Migas dalarn menyalurkan BBM, BBG,
dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan
kecil, transportasi dan rumah tangga wajib
menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BU
Niaga Migas melalui seleksi
Pasal 6 :
BU-PIUNU dalam melaksanakan penunjukan Penyalur
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 dilarang menunjuk
Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak dan
Gas Bumi untuk kegiatan usaha pengolahan minyak bumi,
Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan
Gas Bumi untuk kegiatan usaha penyimpanan BBM dan Badan
Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi
untuk kegiatan usaha niaga umum BBM dan kegiatan usaha
niaga terbatas BBM.
PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan
Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas
Atas sarana dan fasilitas yang digunakan telah terdaftar dalam sarana
dan fasilitas Penyalur tidak diperlukan Izin Usaha Penyimpanan
14. KementerianESDMRepublikIndonesia
14
PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN IZIN USAHA PENYIMPANAN MIGAS
PERSYARATAN ADMINISTRASI
Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah medapatkan
pengesahan
Profil perusahaan (Company Profile)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Surat Tanda Daftar Perusahan (TDP)
Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Surat Pernyataan tertulis diatas Materai (sesuai format)
Persetujuan Prinsip/Izin gangguan dari Pemda mengenai lokasi untuk
pembangunan fasilitas dan sarana
Jaminan kecukupan pendaanaan
PERSYARATAN TAMBAHAN
NPWP Komisaris dan Direksi
KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) Badan Usaha berstatus VALID
15. KementerianESDMRepublikIndonesia
15
PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN IZIN USAHA PENYIMPANAN MIGAS
PERSYARATAN TEKNIS (IZIN USAHA SEMENTARA)
Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study)
Rencana tata pelaksanaan pembangunan sarfas
Rencana sarana pengelolaan limbah
Rencana Studi Lingkungan
Rencana jenis, jumlah dan Kapasitas serta lokasi sarana penyimpanan
Rencana pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan
Rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan disimpan
Persyaratan Lainnya Sesuai Jenis Kegiatan Usaha (BBM/LPG/LNG/dsb.)
PERSYARATAN TEKNIS (IZIN USAHA TETAP)
Izin Lingkungan
Laporan uji coba operasi (berita acara commissioning) yang menerangkan
sarfas layak beroperasi
Persyaratan Lainnya Sesuai Jenis Kegiatan Usaha (BBM/LPG/LNG/dsb.)
17. KementerianESDMRepublikIndonesia
17
No.
Persyaratan
Ada Tidak
Ada
Keterangan
1 Surat Permohonan Izin Usaha Penyimpanan LPG
(sesuai format)
2 Lampiran Permohonan Surat Izin Usaha Penyimpanan
LPG (sesuai format, diatas materai)
PERSYARATAN ADMINISTRASI
1 Akte pendirian Perusahaan dan perubahannya yang
telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang
berwenang
2 Profil Perusahaan (Company Profile)
3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4 Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/SIUP
5 Surat Keterangan Domisili Perusahaan
8 Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai
lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana
9 Surat Pernyataan Tertulis diatas materai (Sesuai
Format)
a) Kesanggupan BU memenuhi keselamatan operasi,
kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup
serta pengembangan masyarakat setempat
b) BU memenuhi ketentuan perundang-undangan
c) Kesediaan BU dilakukan inspeksi lapangan
d) BU bebas dari konflik atau permasalahan hukum
lainnya dengan pihak lain
e) Kesanggupan BU menerima penunjukan dan
penugasan dari Menteri untuk melaksanakan
penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan
BBM Nasional dan pemenuhan kebutuhan Bahan
Bakar Minyak di dalam negeri pada fasilitas dan
sarana penyimpanan miliknya
10. Jaminan Kecukupan Pendanaan
PERSYARATAN TEKNIS
1 Rencana standar serta mutu komoditas yang akan
disimpan
2 Rencana tata pelaksanaan pembangunan fasilitas dan
sarana
3 Izin Lingkungan
4 Berita Acara Commissioning yang menerangkan
fasilitas layak operasi
CHECKLIST PERSYARATAN IZIN USAHA PENYIMPANAN CONTOH SURAT KETERANGAN IZIN LINGKUNGAN
