Narasumber/ Pemateri Training: Kanaidi, SE., M.Si., cSAP., CBCM WA. 0877 5871 1905 HP. Kanaidi : 0812 2353 284, e-mail : kanaidi63@gmail.com -----------------------------------------

1. Ketentuan Umum TATA KELOLA
Perusahaan BUMN
Permen BUMN No.PER-02 Tahun 2023

2. Introduction
Psl 3 Permen BUMN No.PER-02 Thn 2023

3. • Dalam upaya mewujudkan sinkronisasi dan
harmonisasi berbagai ketentuan mengenai
Tata Kelola Perusahaan BUMN secara
terencana, terpadu, dan berkelanjutan, telah
diterbitkan Peraturan Menteri BUMN No.
PER-2 Tahun 2023 sebagai terobosan hukum
secara komprehensif, yang menggabungkan
beberapa Peraturan Menteri BUMN terkait
sebelumnya.
Introduction …

4. Mencabut:
Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023
Tentang PEDOMAN TATA KELOLA DAN
KEGIATAN KORPORASI SIGNIFIKAN BUMN
https://www.slideshare.net/KenKa
ntuan-terbaru-permen-bumn-no-p
tahun-2023-pedoman-tata-kelola-d
kegiatan-korporasi-signifikan-bumn
termasuk-risk-management-di-bum
mencabut-beberapa-peraturan-me
bumn-terdahulu
Introduction …

5. 1. KEP-211/M-PBUMN/1999
2. KEP-100/MBU/2002
3. KEP-101/MBU/2002
4. KEP-102/MBU/2002
5. PER-04/MBU/2007
6. PER-01/MBU/2009
7. PER-01/MBU/2010
8. PER-02/MBU/2010
9. PER-01/MBU/2011
10. PER-19/MBU/2012
11. PER-21/MBU/2012
12. PER-02/MBU/2013
13. PER-09/MBU/2013
14. PER-10/MBU/2014
15. PER-18/MBU/10/2014
16. PER-03/MBU/08/2017
17. PER-03/MBU/02/2018
18. PER-08/MBU/12/2019
19. PER-11/MBU/11/2020
20. PER-1/MBU/03/2021
21. PER-07/MBU/04/2021
22. PER-5/MBU/09/2022
Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023
Tentang PEDOMAN TATA KELOLA DAN
KEGIATAN KORPORASI SIGNIFIKAN BUMN
Dicabut dengan:
Introduction …

6. Beberapa PENGERTIAN / Istilah
• Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah suatu
tata cara pengelolaan perusahaan yang
menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan
(transparency), akuntabilitas (accountability),
pertanggungjawaban (responsibility),
independensi (independency), dan kewajaran
(fairness).
• Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara
kepentingan ekonomis BUMN dengan
kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi,
anggota Dekom/Dewas atau pemegang saham
yang dapat merugikan BUMN dimaksud.
Permen BUMN No.PER-02 Thn 2023

7. Beberapa PENGERTIAN / Istilah ...
• Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan
Pelanggaran (whistle blowing system/WBS)
adalah tata kelola penanganan pengaduan
terhadap dugaan pelanggaran pada BUMN.
• Tata Kelola Teknologi Informasi (Tata Kelola TI)
adalah sistem yang mengarahkan dan
mengendalikan Teknologi Informasi di masa
kini dan masa depan.

8. • Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata
kelola yang menerapkan prinsip keterbukaan,
akuntabilitas, pertanggungjawaban,
independensi, profesional, dan kewajaran
secara terintegrasi dalam BUMN
konglomerasi.
Beberapa PENGERTIAN / Istilah ...

9. Ruang Lingkup
Permen_TATA KELOLA BUMN
1. Ketentuan Umum Tata Kelola Perusahaan BUMN
• Kewajiban BUMN menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan
yang Baik
• Pemahaman dan Perwujudan Prinsip Tata Kelola Perusahaan
yang Baik
• Tujuan Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik
2. Tata Kelola bagi Pemegang Saham/Pemilik Modal
• Kewajiban Pemegang Saham/Pemilik Modal Dalam
melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
• Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/Pemilik
Modal
• Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
• Kewenangan Menteri BUMN Selaku Pemilik Modal Perum
• Bentuk Keputusan Pemegang Saham/Pemilik Modal
BUMN
Permen BUMN No.PER-02 Thn 2023

10. Ruang Lingkup
Permen TATA KELOLA BUMN ...
3. Tata Kelola bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN
• Tata Kelola Tugas dan Tanggung Jawab Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
• Komposisi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
• Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
• Penilaian oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
• Informasi untuk Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN.
• Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi dan Benturan
Kepentingan bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN.

11. 4. Tata Kelola Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN
• Bentuk-bentuk Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN
• Pengangkatan Anggota Komite Pendukung Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
5. Penerapan dan Pemantauan Tata Kelola oleh Direksi BUMN
• Tugas dan Tanggung Jawab Direksi BUMN dalam penerapan dan
pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN
• Pembentukan Komite dan/atau unit pendukung Direksi dalam
penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
di BUMN
• Penyelenggaraan Daftar dan Dokumen oleh Direksi BUMN
• Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi dan Benturan
Kepentingan bagi Direksi BUMN
• Rapat Direksi BUMN
Ruang Lingkup
Permen TATA KELOLA BUMN ...

12. 6. Sistem Pengendalian Internal (Internal Control System)
• Penetapan Sistem Pengendalian Internal oleh Direksi BUMN.
• Lingkungan pengendalian internal di BUMN
• Aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan
pemantauan.
• Fungsi internal audit dalam penetapan Sistem Pengendalian
Internal.
7. Ketentuan mengenai Pengawasan Internal di BUMN
• Kewajiban Direksi untuk membentuk SPI dan membuat piagam
pengawasan internal di BUMN.
• Fungsi dan cara penyelenggaraan pengawasan internal di
BUMN.
• Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Satuan Pengawasan
Internal (SPI) di BUMN.
• Kewajiban penyampaian Laporan pelaksanaan fungsi
pengawasan internal di BUMN.
• Evaluasi terhadap kualitas fungsi pengawasan internal di BUMN.
Ruang Lingkup
Permen TATA KELOLA BUMN ...

13. 8. Ketentuan mengenai Fungsi Sekretaris Perusahaan di
BUMN
• Kewajiban Direksi untuk membentuk Sekretaris
Perusahaan di BUMN.
• Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris
Perusahaan BUMN.
• Fungsi Sekretaris Perusahaan di BUMN.
• Evaluasi terhadap kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan
di BUMN.
9. Ketentuan mengenai Tata Kelola Teknologi Informasi (TI)
di BUMN
• Kewajiban Direksi menerapkan Tata Kelola TI dan
menetapkan pedoman Tata Kelola TI di BUMN
• Lingkup penerapan Tata Kelola TI di BUMN
• Aspek-aspek pedoman Tata Kelola TI di BUMN
• Evaluasi atas pedoman Tata Kelola TI di BUMN
Ruang Lingkup
Permen TATA KELOLA BUMN ...

14. 10. Ketentuan mengenai Auditor Eksternal dan Transparansi
Pelaporan Keuangan BUMN
• Pengajuan dan penunjukan Auditor Eksternal terkait
audit dan transparansi Pelaporan Keuangan BUMN dan
Anak Perusahaan BUMN.
• Kriteria calon Auditor Eksternal BUMN dan Anak
Perusahaan BUMN.
• Tabulasi sumber kantor akuntan publik sebagai Auditor
Eksternal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN.
11. Ketentuan mengenai Kerahasiaan Informasi Perusahaan
BUMN
• Keharusan merahasiakan informasi yang diperoleh di
BUMN
• Keterbukaan Informasi di BUMN
• Pelindungan Data Pribadi di BUMN
Ruang Lingkup
Permen TATA KELOLA BUMN ...

15. 12. Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan
(Stakeholders)
13. Ketentuan mengenai Etika Berusaha dan Anti
Korupsi di BUMN
• Etika Berusaha dan Anti Korupsi di BUMN
• Pakta integritas Direksi dan menyampaikan laporan
harta kekayaan Anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas dan pejabat tertentu
di BUMN
14. Ketentuan mengenai Program Pengenalan BUMN
• Pemberian program pengenalan mengenai BUMN.
• Lingkup program pengenalan mengenai BUMN.
Ruang Lingkup
Permen TATA KELOLA BUMN ...

16. 15. Ketentuan mengenai Pengukuran Terhadap Penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN
• Bentuk pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik di BUMN
• Indikator/parameter pelaksanaan penilaian dan
evaluasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
di BUMN.
16. Ketentuan mengenai Sistem Penanganan Pengaduan di
BUMN
• Kewajiban menyelenggarakan Whistle Blowing System
(WBS) di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN.
• Pedoman tentang perlindungan pengaduan di BUMN
dan Anak Perusahaan BUMN.
Ruang Lingkup
Permen TATA KELOLA BUMN ...
Permen BUMN No.PER-02 Thn 2023

18. `
www.slideshare.net/kenkanaidi
(Narasumber)
www.ken-spektakuler.blogspot.com
Pemateri Training
e-mail: kanaidi63@gmail.com
Fax. 022-4267749 HP. 0812 2353 284
YouTube : Kanaidi Ken WA.0877 5871 1905
Facebook : Kanaidi Ken & Kanaidi Ken Part II
Istagram: kanaidi63 LinkedIn: Kanaidi ken