Dokumen tersebut membahas tentang regulasi kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi dengan skema Gross Split di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa (1) terdapat 36 kontrak yang menggunakan skema Gross Split, (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 tahun 2017 mengatur tentang Gross Split, dan (3) terdapat perbedaan antara skema Cost Recovery dengan Gross Split, khususnya terkait pembagian pendapatan dan tanggung jawab biaya.

1. OVERVIEW PTK – O66/SKK
Penyusunan dan Pelaporan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
dengan Skema Gross Split

2. PERTAMINA
HULU HILIR
Pemasaran Refinery
PERTAMINA
PERSERO
Cost Recovery Gross Split
PTK-07 PTK-066
PEP PEPC PHE PHI KBH / KKKS
1. PDSI
2. PTK
3. PERTAGAS
4. PGE
5. Etc …
BPH
MIGAS
SKK
MIGAS

3. Overview Gross Split
• 36 Kontrak Migas Gunakan Skema Gross Split (Desember, 2018)
• 21 block migas have been produced (ex: Blok Rokan ,PHE OK, ONWJ)
• 14 block exploration
• 1 block contract moving from cost recovery to gross split
• Short Video Wamen (Grossplit)
• First project Grossplit PHE ONWJ

4. Regulator of Gross Split
• Pasal 12 Permen ESDM Nomor 8 tahun 2017
• “ Penerimaan Kontraktor dalam kontrak Gross Split merupakan bagian kontraktor yang dihitung
berdasarkan persentase gross produksi setelah dikurangi pajak penghasilan”
• “Ketentuan mengenai pemberian fasilitas perpajakan dan insentif lainnya mengikuti ketentuan
peraturan perundang – undangan fasilitas perpajakan dan insentif pada kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi).
• Pasal 14 Permen ESDM Nomor 8 tahun 2017
• “Biaya Operasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor dapat diperhitungkan sebagai unsur
pengurang pajak penghasilan kontraktor”
• Pasal 18 Permen ESDM Nomor 8 tahun 2017
• “Kontraktor wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia,
pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam
negeri”.
• “Pengadaan atas barang dan jasa dilakukan oleh Kontraktor secara mandiri”

5. Regulator of Gross Split (Continued)
• Pasal 17 Permen ESDM Nomor 8 tahun 2017
• “ Kontraktor wajib memenuhi kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk keperluan dalam negeri”.
• Kewajiban Kontraktor untuk ikut memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menyerahkan sebesar 25% dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Kontraktor.
• Kontraktor mendapatkan pembayaran atas pemenuhan kewajiban memenuhi Minyak Bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebesar harga minyak mentah Indonesia”
• Pasal 24 Permen ESDM Nomor 8 tahun 2017
• “Pengelolaan terhadap Wilayah Kerja yang akan berakhir jangka waktu kontraknya dan tidak
diperpanjang, diberlakukan Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”.
• Pasal 4 “Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
menggunakan mekanisme bagi hasil awal (Base Split) yang dapat disesuaikan berdasarkan
komponen variable dan komponen progresif.
• “Dalam Wilayah Kerja yang akan berakhir jangka waktu kontraknya dan diperpanjang, Pemerintah
dapat menetapkan bentuk Kontrak Kerja Sama Semula (KKKS) atau Bentuk Kontrak Bagi Hasil Gross Split
(KBH)”
• Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2017 ( Perubahan atas Permen Nomor 8 Tahun
2017)

6. Base Split Regulator
Production Government
(%)
Contractor –KBH
(%)
Crude Oil 57 43
Gas 52 48
Reference:
1. Pasal 5 Permen ESDM Nomor 8 tahun 2017
2. Bab II Base Split, Komponen Variabel dan Komponen Progresif (PTK-066 rev 00 Halaman 7 dari 371)

7. Cost Recovery Vs Gross Split
No Category Cost Recovery (PTK-07) Gross Split (PTK-066)
1 Revenue Profit Margin Gross Revenue
Percentage of revenue one WK
(Wilayah kerja) almost same with
others.
Revenue depend on Base Split, Variable Split, &
progressive Split.
2 Operating
Cost
100% is guaranteed back A part of component for profit sharing
3 Procedure
of tender
Based on SKK Migas (PTK-007) Contractor (KBH) Internal Policy
4 Effective
rate
All of Cost Recovery under
government responsibility
Contractor (KBH) responsibility
Since 2015, net profit was got
below than Operational Cost
Recovery
Contractor get additional incentive (4%) if they can
(TKDN)

8. TKDN
= *Plan Of Development (POD)

9. Skema Cost Recovery Vs Gross Split

10. Differentiation Cost Recovery VS Gross Split
No Category Cost Recovery Gross Split
1 Direct
Appointment
1. SKT (Surat Keterangan
Terdaftar)
2. Surat dukungan dari Prinsipal
PHE merilis ketentuan:
1. Surat Tanda Pendaftaran Agen Tunggal
(Barang/Jasa)
2. SKUP (Surat Kemampuan Usaha
Penunjang)
3. Sertifikasi TKDNRefer PTK -07 Kebijakan
Internal PHE

11. Justifikasi Pelepasan dan/atau Penghapusan
Aset Gross Split1. Rusak
2. Hilang / Musnah
3. Obsolet
4. Turun Mutu
5. Kadaluarsa
6. Susut
7. Tidak dimanfaatkan lagi
8. Akibat peraturan atau kepentingan pemerintah
9. Sebab – Sebab lain sebagaimana dinyatakan dalam peraturan
Menteri tentang pemusnahan dan/atau penghapusan.
Reff: Pedoman PTK-066 rev 00 Halaman 103 dari 371