RPP KELAS XI

1. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah : SMA Negeri 3 Banjarmasin
Kelas/Semester : XI PIS 1 / Ganjil
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Pokok Bahasan : BAB 1 Kasus-Kasus yang Belum Terselesaikan :
Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Sub Pokok Bahasan : C. Upaya Perlindungan dan Penegakan HAM
Alokasi waktu : 2 x 45 menit (1 x Pertemuan)
A. Kompetensi Inti
KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong,
kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia.
KI.3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar
3.1 Menganalisis kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan
dan pemenuhan HAM
4.1 Menyaji hasil analisis tentang kasus pelanggaran HAM dalam rangka
perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM

2. C. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menjelaskan upaya – upaya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia
(HAM) di Indonesia.
2. Menyebutkan lembaga – lembaga Hak Asasi Manusia di Indonesia.
3. Menjelaskan proses penanganan kasus pelanggaran HAM melalui Komnas HAM.
4. Menjelaskan proses penanganan kasus pelanggaran HAM melalui Pengadilan
HAM.
5. Menyebutkan contoh perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM dalam
kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah dan warga masyarakat.
D. Tujuan Pembelajaran
Pertemuan 1
Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan
mengkomunikasikan siswa mampu dan dapat:
1. Setelah membaca, siswa dapat menjelaskan upaya – upaya perlindungan dan
penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
2. Siswa mampu menyebutkan lembaga – lembaga Hak Asasi Manusia di
Indonesia.
3. Menjelaskan proses penanganan kasus pelanggaran HAM melalui Komnas
HAM.
4. Menjelaskan proses penanganan kasus pelanggaran HAM melalui Pengadilan
HAM.
5. Menyebutkan contoh perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM dalam
kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah dan warga masyarakat.
E. Materi Pembelajaran
1. Upaya Penegakkan HAM
Upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia secara umum
ditempuh melalui lima jalur, yakni pertama, melalui kampanye penyadaran dan
advokasi; kedua, melalui pendidikan; ketiga, melalui pembentukan peraturan
perundang-undangan (legislasi); keempat, melalui pembentukan lembaga hak asasi
manusia; dan kelima, melalui peradilan (pengadilan). Kelima upaya ini dianggap
perlu dilakukan secara terpadu. Dengan upaya terpadu melalui lima jalur tersebut,
upaya perlindungan dan penegakan HAM diharapkan dapat mencapai hasil

3. sebagaimana yang diharapkan. Adapun penjelasan kelima upaya tersebut, sebagai
berikut.
a. Kampanye Penyadaran dan Advokasi HAM
Kampanye penyadaran HAM ialah gerakan serentak yang dilakukan untuk
menanamkan kesadaran tentang pentingnya HAM pada warga masyarakat.
Melalui aksi ini ditanamkan pengertian bahwa setiap warga negara memiliki
HAM serta HAM wajib dilindungi, dijamin dan dihormati. Kampanye HAM
perlu dilakukan terutama dengan sasaran masyarakat lapisan bawah yang
pengetahuan dan kesadaran HAM-nya umumnya masih rendah.
Adapun advokasi ialah gerakan pendampingan dan pembelaan terhadap
para korban pelanggaran HAM. Advokasi dilakukan selama proses peradilan
kasus pelanggaran HAM berlangsung agar para korban mendapatkan
perlindungan dan pembelaan dengan semestinya serta kasusnya dapat diberi
putusan yang benar dan adil oleh pengadilan. Sasaran advokasi terutama adalah
para korban pelanggaran HAM yang lemah dari segi ekonomi dan politik.
b. Pendidikan HAM
Upaya perlindungan dan penegakan HAM melalui dunia pendidikan hampir
serupa dengan upaya melalui kampanye penyadaran. Bedanya, upaya lewat
pendidikan merupakan upaya resmi pemerintah yang dilakukan dengan
landasan kurikulum dan kegiatan yang terprogram serta sistematis. Intinya,
upaya lewat pendidikan juga dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan
kesadaran mengenai HAM, tetapi dengan sasaran khusus para pelajar dan
mahasiswa. PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) adalah satu –
satunya mata pelajaran yang memberikan materi tentang HAM kepada siswa
dan mahasiswa. Dalam mata pelajaran ini, terdapat materi khusus mengenai
HAM. Selain itu, diajarkan pula perihal hak dan kewajiban warga negara.
c. Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (legislasi) tentang HAM
Keberadaan peraturan perundang – undangan tentang hak asasi manusia
sangatlah penting dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.
Tanpa peraturan perundang – undangan yang menjamin keberadaan hak asasi
warga negara dengan segala permasalahannya, semua upaya perlindungan dan
penegakan hak asasi manusia kurang ada artinya. Tanpa undang – undang yang
berisi ketentuan tentang hak asasi manusia, upaya perlindungan dan penegakan
hak asasi manusia akan amat lemah dan mudah sekali dimentahkan atau

4. mengalami kemacetan karena tidak memiliki landasan hukum yang sah dan
kuat.
Oleh sebab itu, sejak memasuki era reformasi, diberlakukan berbagai
peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Melalui inisiatif
DPR dan pemerintah telah disahkan sejumlah peraturan perundang-undangan
tentang hak asasi manusia dan hal – hal lain yang terkait. Peraturan perundang-
undangan yang sudah ditetapkan tersebut UU No.5/1998 (tentang Pengesahan
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang
Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), UU No.
9/1998 (tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum), UU
No. 39/1999 (tentang Hak Asasi Manusia), UU No. 26/2000 (tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia), serta Keppres No. 181/1998 (Komisi Nasional
Antikekerasan terhadap Perempuan). Peraturan perundang-undangan lain yang
juga diberlakukan, antara lain, sebagai berikut
1) UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2) UU No. 19/1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 105 tentang
Penghapusan Pekerja secara Paksa;
3) UU No. 21/1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 11 tentang
Diskriminasi dalam Pekerjaan;
4) UU No. 29/1999 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi; serta
5) Keppres No. 31/2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi
Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri
Surabaya dan Pengadilan Negeri Makassar.
d. Pembentukan Lembaga Hak Asasi Manusia
Upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dinilai belum cukup
lengkap jika hanya mengandalkan peraturan perundang – undangan terbukti tidak
membuahkan hasil yang optimal. Untuk itu, keberadaan peraturan perundang –
undangan dianggap perlu untuk dilengkapi perangkat lain. Perangkat lain yang
dimaksud, antara lain, lembaga hak asasi manusia.
Keberadaan lembaga yang khusus menangani masalah hak asasi manusia
penting dibentuk untuk memperkuat upaya perlindungan dan penegakan hak asasi
manusia. Lembaga semacam itu juga diharapkan dapat menjadi infrastruktur untuk
memperbaiki dan memajukan kondisi hak asasi manusia. Untuk memaksimalkan

5. kinerjanya, lembaga khusus hak asasi manusia itu sendiri juga diharuskan
memenuhi persyaratan tertentu yang ketat. Persyaratannya adalah lembaga tersebut
harus bersifat independen (netral) serta beranggotakan orang-orang yang mumpuni
dan memiliki kepedulian yang besar dalam perlindungan dan penegakan hak asasi
manusia. Perlu ditambahkan, sifat independen itu mengandung pengertian bebas
dari campur tangan dan pengaruh pihak manapun, termasuk pemerintah.
e. Melalui Peradilan / Pengadilan
Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus
terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi
manusia baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam
penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman, baik perseorangan
maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan
memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Disamping itu,
berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan
oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia.
Selain itu dibentuk pula pengadilan HAM ad hoc yang khusus menangani
kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 39 Tahun
1999.
2. Lembaga Hak Asasi Manusia di Indonesia
Lembaga hak asasi manusia yang ada di Indonesia, antara lain sebagai berikut:
a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
b. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
c. Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI)
d. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)
3. Proses Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Melalui Komnas HAM
Pada awalnya Komnas HAM mendapat aduan, baik secara lisan maupun
tertulis dari setiap orang atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak
asasinya telah dilanggar. Langkah Komnas HAM selanjutnya meliputi tahapan
berikut.
1) Melakukan Pemeriksaan

6. Tahap ini dilakukan dengan memanggil pengadu, saksi atau pihak lain
yang terkait untuk dilakukan pemeriksaan. Tujuannya tidak lain untuk
menentukan dapat dilanjutkan atau tidaknya penuntutan yang ada. Hal itu
dapat ditentukan berdasarkan pembuktian dalam pemeriksaan. Jika buktinya
tidak kuat, penuntutan tidak dapat dilanjutkan atau dihentikan.
2) Menyelesaikan Pengaduan Setelah Melalui Tahap Pemeriksaan
Pada tahap ini Komnas HAM dapat menentukan penyelesaian
pengaduan yang ada dalam berbagai bentuk seperti berikut. Perdamaian
kedua belah pihak; penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi,
mediasi, konsiliasi; pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan
sengketa melalui pengadilan; penyampaian rekomendasi atas suatu kasus
pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya;
serta penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi
manusia kepada DPR untuk ditindaklanjuti.
4. Proses Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Melalui Pengadilan HAM dan
Pengadilan HAM Ad Hoc
 Proses penanganan pelanggaran HAM melalui Pengadilan HAM dapat
dilakukan melalui tahap-tahap berikut.
1) Penangkapan
Penangkapan dilakukan oleh jaksa agung untuk kepentingan
penyidikan dengan memperlihatkan surat tugas. Jika pelaku tertangkap
tangan, tidak diperlukan surat tugas, tetapi menyerahkan barang bukti.
2) Penahanan
Penahanan dapat dilakukan oleh jaksa agung untuk kepentingan
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan HAM, banding
di pengadilan tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung.
3) Penyelidikan
Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam upaya
penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas
Komnas HAM dan unsur masyarakat.
4) Penyidikan
Penyidikan dilakukan oleh jaksa agung. Dalam upaya penyidikan,
jaksa agung dapat mengangkat penyidik ad hoc. Jika dalam penyidikan

7. tidak diperoleh bukti yang cukup, jaksa agung dapat mengeluarkan surat
penghentian penyidikan.
5) Penuntutan
Penuntutan dilakukan oleh jaksa agung. Dalam hal ini jaksa agung
dapat mengangkat penuntut umum ad hoc.
6) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh lima orang hakim
yang terdiri atas dua orang hakim HAM dan tiga orang hakim ad hoc.
Pemeriksaan ditingkat pertama dilakukan paling lama 180 hari. Untuk
banding dan kasasi dilakukan paling lama 90 hari.
 Proses penanganan pelanggaran HAM melalui Pengadilan HAM Ad Hoc
Proses pengadilan HAM ad hoc pada dasarnya sama dengan proses di
pengadilan HAM; yang membedakannya pada jenis kasus yang ditanganinya.
Pengadilan HAM ad hoc hanya menangani kasus pelanggaran HAM yang
terjadi sebelum diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa
tertentu dengan keputusan presiden. Jadi, pengadilan HAM ad hoc sifatnya
tidak permanen, sedangkan pengadilan HAM bersifat permanen.
5. Perilaku yang Mendukung Upaya Penegakan HAM di Indonesia
Sikap positif kita sebagai warga negara akan turut menentukan keberhasilan
upaya perlindungan dan penegakan HAM. Dalam kehidupan sehari – hari kita
dapat melakukan perilaku yang mendukung upaya untuk menegakan HAM di
Indonesia, terutama di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Adapun
contoh perilku tersebut, sebagai berikut.
a. Di lingkungan keluarga ; Menghormati dan menyayangi adik atau kakak
b. Di lingkungan Sekolah ; Tidak memaksakan kehendak kepada teman atau
guru.
c. Di lingkungan masyarakat (warga) ; Tidak menghardik pengemis atau kaum
dhu’afa lainnya.

8. F. Metode Pembelajaran
a) Pendekatan : Saintifik
b) Model Pembelajaran : Inquiry Learning
c) Metode : Tanya Jawab dan Resitasi
G. Media, Alat dan Sumber Belajar
a) Media : Gambar dan Video
b) Alat : Notebook, LCD Projector dan Laser Pointer
c) Sumber Belajar : Buku Guru dan Siswa Mata Pelajaran PPKn untuk
SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 1 penerbit
Kemdikbud, Modul Siswa PPKn Kelas XI Kurikulum 2013
Semester 1 penerbit Asprasi - CV. Graha Printama Selaras
dan Internet.
H. Langkah – langkah Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi
Waktu
Pendahuluan
1. Guru menyiapkan kelas agar lebih kondusif
(mencek kerapian dan kebersihan ruang kelas,
menyiapkan alat dan media pembelajaran serta buku
bahan ajar yang diperlukan).
2. Guru mengecek kehadiran siswa.
3. Guru meminta mengumpulkan tugas/PR yang
diberikan pertemuan sebelumnya.
4. Guru memberikan motivasi dan menayakan materi
pelajaran pada pertemuan sebelumnya
5. Guru menyampaikan topik yang akan dipelajari
yaitu tentang “upaya perlindungan dan penegakan
HAM” dan menyampaikan tujuan pembelajaran.
15 menit
Inti
a. Mengamati
Siswa diminta untuk membaca teks Pelajaran PPKn
Bab 1 Sub bab C materi upaya perlindungan dan
penegakan HAM.
55 menit

9. b. Menanya
Siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan
berkaitan dengan materi yang telah dibacanya.
c. Mengumpulkan Informasi
Peserta didik mengumpulkan informasi tentang
upaya penegakan HAM dan penanganan kasus
pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah
dengan menggunakan berbagai sumber dari buku,
media maasa atau internet dan media sosial lainnya.
d. Mengasosiasi
Peserta didik mengidentifikasi dan menganalisis
upaya penegakan dan penanganan kasus
pelanggaran HAM di Indonesia.
e. Mengomunikasikan
o Peserta didik menyampaikan hasil analisis dan
kajiannya dan peserta didik lainnya diberi
kesempatan untuk menanggapi hasil analisis
temannya.
o Guru memberikan klarifikasi dan penguatan atas
jawaban / hasil analisis siswa.
Penutup
a. Guru menanyakan apakah peserta didik sudah
memahami materi pelajaran sub bab C. Upaya
Perlindungan dan Penegakan HAM.
b. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan
c. Guru mengadakan ulangan harian 3 berkaitan
dengan materi yang baru disampaikan.
d. Guru memberikan tugas individu dikerjakan di
rumah.
e. Guru menyampaikan judul baru materi pertemuan
berikutnya.
f. Guru mengakhiri pelajaran dengan mengucapkan
rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa bahwa pertemuan kedua ini berjalan dengan
baik dan lancar.
20 menit

10.  Penilaian Pertemuan 1
1. Penilaian Sikap
Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses pembelajaran
berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi berdasarkan tingkat
perhatian dan keaktifan siswa.
2. Penilaian pengetahuan
Penilaian pengetahuan dilakukan dengan memberikan 5 soal essay yang terkait
dengan materi yang baru saja dikaji.
3. Penilaian Keterampilan
Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik
dalam kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan, kemampuan
memberikan komentar terkait dengan materi yang sedang dibahas
(mengomunikasikan secara lisan).

11. PENILAIAN
1. Penilaian pertemuan
a. Penilaian proses
b. Penilaian hasil
Indikator Pencapaian Kompetensi
Teknik
Penilaian
Bentuk
Penilaian
Instrumen
1. Menjelaskan upaya – upaya
perlindungan dan penegakan Hak
Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Tes
tertulis
Isian 1. Jelaskan upaya – upaya
perlindungan dan
penegakan Hak Asasi
Manusia (HAM) di
Indonesia ?
2. Menyebutkan lembaga – lembaga Hak
Asasi Manusia di Indonesia
Tes
tertulis
Isian 2. Sebutkan lembaga –
lembaga Hak Asasi
Manusia di Indonesia.
3. Menjelaskan proses penanganan
kasus pelanggaran HAM melalui
Komnas HAM.
Tes
tertulis
Isian 3. Jelaskan proses
penanganan kasus
pelanggaran HAM
melalui Komnas HAM ?
3. Menjelaskan proses penanganan kasus
pelanggaran HAM melalui Pengadilan
HAM.
Tes
tertulis
Isian 4. Jelaskan proses
penanganan pelanggaran
HAM melalui
No.
Nama
Siswa
Religius
Tanggung
Jawab
Peduli Responsif Santun
B
T
M
T
M
B
M
K
B
T
M
T
M
B
M
K
B
T
M
T
M
B
M
K
B
T
M
T
M
B
M
K
B
T
M
T
M
B
M
K
1.
2.
3.
4.
5.
...

12. Pengadilan HAM ?
5. Menyebutkan contoh perilaku yang
mendukung upaya penegakan HAM
dalam kehidupan sehari-hari di rumah,
sekolah dan warga masyarakat.
Tes
tertulis
Isian 5. Sebutkan contoh
perilaku yang
mendukung upaya
penegakan HAM dalam
kehidupan sehari-hari di
rumah, sekolah dan
warga masyarakat ?
Kunci Jawaban :
1. Upaya-upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia sebagai
berikut:
1) Kampanye Penyadaran dan Advokasi HAM
Kampanye penyadaran HAM ialah gerakan serentak yang dilakukan untuk
menanamkan kesadaran tentang pentingnya HAM pada warga masyarakat.
Adapun advokasi ialah gerakan pendampingan dan pembelaan terhadap para
korban pelanggaran HAM.
2) Pendidikan HAM
PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) adalah satu – satunya
mata pelajaran yang memberikan materi tentang HAM kepada siswa dan
mahasiswa. Dalam mata pelajaran ini, terdapat materi khusus mengenai HAM.
Selain itu, diajarkan pula perihal hak dan kewajiban warga negara.
3) Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (legislasi) tentang HAM
Tanpa undang – undang yang berisi ketentuan tentang hak asasi manusia,
upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia akan amat lemah dan
mudah sekali dimentahkan atau mengalami kemacetan karena tidak memiliki
landasan hukum yang sah dan kuat.
4) Pembentukan Lembaga Hak Asasi Manusia
Keberadaan lembaga yang khusus menangani masalah hak asasi
manusia penting dibentuk untuk memperkuat upaya perlindungan dan
penegakan hak asasi manusia. Lembaga semacam itu juga diharapkan dapat
menjadi infrastruktur untuk memperbaiki dan memajukan kondisi hak asasi
manusia. Untuk memaksimalkan kinerjanya, lembaga khusus hak asasi

13. manusia itu sendiri juga diharuskan memenuhi persyaratan tertentu yang ketat.
Persyaratannya adalah lembaga tersebut harus bersifat independen (netral) serta
beranggotakan orang-orang yang mumpuni dan memiliki kepedulian yang
besar dalam perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.
5) Melalui Peradilan / Pengadilan
Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus
terhadap pelanggaran HAM berat. Selain itu dibentuk pula pengadilan HAM
ad hoc yang khusus menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum
diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999.
2. Lembaga hak asasi manusia yang ada di Indonesia, antara lain sebagai
berikut:
a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
b. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
c. Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI)
d. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)
3. Proses penanganan kasus pelanggaran HAM melalui Komnas HAM yaitu
pada awalnya Komnas HAM mendapat aduan, baik secara lisan maupun tertulis
dari setiap orang atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya
telah dilanggar. Langkah Komnas HAM selanjutnya meliputi tahapan berikut.
1) Melakukan Pemeriksaan; Tahap ini dilakukan dengan memanggil pengadu,
saksi atau pihak lain yang terkait untuk dilakukan pemeriksaan. Tujuannya
tidak lain untuk menentukan dapat dilanjutkan atau tidaknya penuntutan
yang ada. Hal itu dapat ditentukan berdasarkan pembuktian dalam
pemeriksaan. Jika buktinya tidak kuat, penuntutan tidak dapat dilanjutkan
atau dihentikan.
2) Menyelesaikan Pengaduan Setelah Melalui Tahap Pemeriksaan
Pada tahap ini Komnas HAM dapat menentukan penyelesaian
pengaduan yang ada dalam berbagai bentuk seperti berikut. Perdamaian
kedua belah pihak; penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi,
mediasi, konsiliasi; pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan
sengketa melalui pengadilan; penyampaian rekomendasi atas suatu kasus

14. pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya;
serta penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi
manusia kepada DPR untuk ditindaklanjuti.
4. Proses penanganan pelanggaran HAM melalui Pengadilan HAM dapat
dilakukan melalui tahap-tahap berikut.
1) Penangkapan
Penangkapan dilakukan oleh jaksa agung untuk kepentingan
penyidikan dengan memperlihatkan surat tugas. Jika pelaku tertangkap
tangan, tidak diperlukan surat tugas, tetapi menyerahkan barang bukti.
2) Penahanan
Penahanan dapat dilakukan oleh jaksa agung untuk kepentingan
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan HAM, banding
di pengadilan tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung.
3) Penyelidikan
Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam upaya
penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas
Komnas HAM dan unsur masyarakat.
4) Penyidikan
Penyidikan dilakukan oleh jaksa agung. Dalam upaya penyidikan,
jaksa agung dapat mengangkat penyidik ad hoc. Jika dalam penyidikan
tidak diperoleh bukti yang cukup, jaksa agung dapat mengeluarkan surat
penghentian penyidikan.
5) Penuntutan
Penuntutan dilakukan oleh jaksa agung. Dalam hal ini jaksa agung
dapat mengangkat penuntut umum ad hoc.
6) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh lima orang hakim
yang terdiri atas dua orang hakim HAM dan tiga orang hakim ad hoc.
Pemeriksaan ditingkat pertama dilakukan paling lama 180 hari. Untuk
banding dan kasasi dilakukan paling lama 90 hari.

15. 5. Adapun contoh perilku tersebut, sebagai berikut.
a. Di lingkungan keluarga ; Menghormati dan menyayangi adik atau kakak
b. Di lingkungan Sekolah ; Tidak memaksakan kehendak kepada teman atau
guru.
c. Di lingkungan masyarakat (warga) ; Tidak menghardik pengemis atau kaum
dhu’afa lainnya.

16. Kunci jawaban
Sesuai jawaban siswa
Pedoman Penskoran
1. Soal nomor 1
Aspek Skor
Siswa menjawab sangat lengkap 30
Siswa menjawab lengkap 25
Siswa menjawab kurang lengkap 20
Siswa menjawab tidak lengkap 15
SKOR MAKSIMAL 30
2. Soal nomor 2
Aspek Skor
Siswa menjawab sangat lengkap 10
Siswa menjawab lengkap 5
Siswa menjawab kurang lengkap 3
Siswa menjawab tidak lengkap 2
SKOR MAKSIMAL 10
3. Soal nomor 3
Aspek Skor
Siswa menjawab sangat lengkap 20
Siswa menjawab lengkap 15
Siswa menjawab kurang lengkap 10
Siswa menjawab tidak lengkap 5
SKOR MAKSIMAL 20
4. Soal nomor 4
Aspek Skor
Siswa menjawab sangat lengkap 30

17. 5. Soal nomor 5
Banjarmasin, 29 Agustus 2016
Mengetahui,
Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Banjarmasin Guru Mata Pelajaran,
Drs. Syarifuddin Dra. Hj. Samiah
NIP 196220924 199203 1 006 NIP 19570819 198403 2 002
Siswa menjawab lengkap 25
Siswa menjawab kurang lengkap 20
Siswa menjawab tidak lengkap 15
SKOR MAKSIMAL 30
Aspek Skor
Siswa menjawab sangat lengkap 10
Siswa menjawab lengkap 5
Siswa menjawab kurang lengkap 3
Siswa menjawab tidak lengkap 2
SKOR MAKSIMAL 10