2. HKSR merupakan bagian dari HAM, karena Komponen HKSR
berasal dari komponen-komponen HAM; seperti hak untuk
hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk
mendapatkan privasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan
hak untuk terbebas dari diskriminas
HKSR bersifat mutlak dan universal. Seorang individu tidak
perlu melakukan apapun untuk mendapatkan akses HKSR-nya,
karena akses terhadap hak-hak tersebut merupakan bagian
yang tidak dapat dilepas dari keberadaannya sebagai manusia
20XX 2
3. Hak-hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi
(HKSR) menjamin setiap individu untuk dapat
mengambil keputusan terkait aktivitas seksual dan
reproduksi mereka tanpa adanya diskriminasi,
paksaan, dan kekerasan.
HKSR memastikan seorang individu untuk dapat
memilih apakah ia akan melakukan aktivitas
seksual atau tidak, kapan dia akan melakukan
aktivitas itu, dan dengan siapa dia akan
melakukan aktivitas tersebut.
4. CAKUPAN HKSR
1. Mencari, menerima, dan mengkomunikasikan informasi terkait
seksualitas
2. Menerima pendidikan seksual.
3. Mendapatkan penghormatan atas integritas tubuhnya.
4. Memilih pasangan.
5. Memilih untuk aktif secara seksual, atau tidak.
6. Melakukan hubungan seks konsensual.
7. Menikah secara konsensual.
8. Memutuskan untuk memiliki anak atau tidak, dan kapan waktu yang
tepat untuk memiliki anak
9. Memiliki kehidupan seksual yang memuaskan, aman, dan
menyenangkan
5. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perempuan Kehilangan Hak-hak
Reproduksinya
1. Minimnya informasi Kesehatan reproduksi
2. Indikasi psikologis
4. Kegagalan kontrasepsi menyebabkan Terjadi Kehamilan yang tidak diinginkan
3. Korban pemerkosaan atau incest
6. Peraturan Tentang Perlindungan Hak-Hak
Reproduksi
1. Pasal 27 ayat (1) Undang- undang Dasar 1945 yaitu Setiap warga negara
mempunyai hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang
agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan.
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 71 tentang Kesehatan, diperbaharui
dengan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 54-62.
4. Undang- Undang nomor 36 Tahun2009 pasal 75 ayat 1 terkait larangan melakukan
aborsi
5. PP nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi
6. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT
7. Regulasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Hak Kesehatan
Reproduksi
Salah satu bagian terpenting dari kesehatan adalah kesehatan
reproduksi .
Pemahaman kesehatan reproduksi tersebut termasuk pula adanya
hak- hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan
reproduksi yang aman, efektif dan terjangkau, untuk menjamin
pemenuhan hak Kesehatan reproduksi
diwujudkan berbagai upaya kesehatan diantaranya reproduksi dengan
bantuan, aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan
perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi, upaya
kesehatan ibu dan kehamilan diluar cara alamiah
8. Regulasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Hak Kesehatan
Reproduksi
Peraturan pemerintah ini mengatur :
1. Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah : bertanggung jawab atas pemberian informasi
atas pemberian informasi dan pelaksanaan edukasi mengenai kesehatan reproduksi bagi masyarakat
khususnya generasi muda
2. Pelayanan kesehatan ibu : Upaya kesehatan ibu ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga
mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu
3. Indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi : Negara pada
prinsipnya melarang tindakan aborsi, tetapi kenyataannya, tindakan aborsi pada beberapa kondisi
medis merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa
seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau konflikasi yang serius pada saat
kehamilan, dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum serta menata konsep-
konsep yang berhubungan dengan hukum yang mengatur penyelenggaraan reproduksi dengan
bantuan, aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan perkosaan pada tindakan aborsi
9. Regulasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Hak Kesehatan
Reproduksi
4. Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan diluar cara alamiah
Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan diluar cara alamiah berkembang sebagai pemecahan
terhadap permasalahan infertilitas, Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan diluar cara alamiah tidak
sekedar prosedur pertemuan spermatozoa dengan ovum agar terjadi pembuahan serta prosedur
perpindahan zigot atau embrio tetapi telah berkembang beberapa prosedur yang perlu dikaji secara etik,
moral dan hukum
5.Pendanaan
Pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab terhadap pendanaan penyelenggaraan upaya kesehatan
reproduksi dalam lingkup provinsi dan lintas kabupaten /kota dalam provinsi,penyediaan buffer stock obat
esensial dan alat kesehatan sesuai program kesehatan reproduksi dalam lingkup provinsi
6. Pembinaan dan pengawasan
Pembinaan dan evaluasi manajemen kesehatan reproduksi meliputi aspek
perencanaan,implementasdi,monitoring,dan evaluasi dalam lingkup nasional dan lintas provinsi
11. Kegiatan yang Dilaksanakan
PEMBERIAN TABLET TAMBAH
DARAH PADA REMATRI KONSELING REMAJA
KIE KE POSYANDU
REMAJA SETIAP BULAN
KONSELING TEMAN
SEBAYA
SKRINING (PEMERIKSAAN
HB, LILA, TB, BB, GDS,
LINGKAR PERUT)
AKSI BERGIZI
