Presentasi

1. PRAKTIKUM PENGUKURAN SIFAT KIMIA DAN
BAHAN
“ PENENTUAN BERAT MOLEKUL BERDASARKAN
MASSA JENIS GAS “
Universitas Negeri Malang

2. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Seksual di Lingkungan Kampus
Satuan Tugas Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Seksual
(SATGAS PPKS)
Universitas Negeri Malang
Desinta Dwi Rapita, S.Pd.,SH.,MH
Ketua Satgas PPKS UM

3. TUJUAN PRAKTIKUM:
- Menentukan berat molekul
senyawa yang mudah
menguap dengan cara
mengukur massa jenis uap
dari senyawa tersebut

4. 16 %, dan selanjutnya SMA/SMK 15%. Kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi juga
marak diberitakan di berbagai sosial media. Dengan kondisi ini maka bisa disebut bahwa di
lingkungan Perguruan Tinggi telah terjadi darurat kekerasan seksual. Maka upaya
pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sangat penting dilakukan. Lahirnya Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30
Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut
Permendikbudristek PPKS) memberikan angin segar bagi kita semua di lingkungan
Perguruan Tinggi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman.
Sebagai pelaksana teknis tugas pencegahan dan penanganan di lingkungan kampus, di dalam
Permendikbudristek PPKS diatur tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Satgas PPKS UM bertugas memberikan pelayanan
pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap seluruh civitas kampus,
baik dosen,tenaga kependidikan, mahasiswa dan warga kampus.

5. mahsiswa angkatan atas
terhadap adik kelas, dan
sebagainya. Seringkali karena
relasi kuasa
inilah korban enggan dan takut
untuk melaporkan kasus
kekerasan seksual.

6. pP PENGUKURAN SIFAT KIMIA FISIKA BAHAN
“ PENENTUAN BERAT MOLEKUL BERDASARKAN MASSA JENIS GAS”

7. Narasumber hanya memberikan izin penggunaan presentasi ini sebagai materi
pembelajaran pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru
(PPKMB) pada tanggal 18 Maret 2023.
Narasumber tidak memberikan izin penggunaan dokumen ini untuk disebarluaskan dan
atau dipresentasikan oleh pihak lain, secara keseluruhan maupun dikutip sebagian tanpa
penjelasan kontekstual, di luar sesi ini.
PERINGATAN
(DISCLAIMER)
PERINGATAN PEMICU (TRIGGER WARNING)
Presentasi dan pembahasan dalam sesi ini memuat materi mengenai kekerasan yang
dapat memicu respons emosional, khususnya bagi penyintas kekerasan seksual.
Kebijaksanaan peserta sangat diharapkan.
Bagi peserta yang terpicu secara emosional, bisa mengambil waktu dan jarak sejenak
dari sesi yang disampaikan.
Bila ada peserta yang mengalami respon emosional yang berlanjut pasca presentasi
dan pembahasan, mohon menghubungi panitia untuk bantuan lebih lanjut.

8. KEKER
ASAN
Kata kunci: adanya “paksaan” dari satu (atau lebih
pihak) terhadap pihak lain dalam suatu
perbuatan,yang bertujuan untuk memiliki kuasa
atas pihak yang dipaksa
Pasal 1 Permendikbud Ristek Nomor
30 Tahun 2021
“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan
merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau
menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang,
karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang
berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis
dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan
reproduksi seseorang dan hilang kesempatan
melaksanakan pendidikan tinggi den.;gan aman dan
optimal.”

9. tenaga kependidikan,
mahasiswa dan warga kampus.

10. yang menjadi korban
menjadi juga kehilangan
kesempatan untuk
melaksanakan
pendidikan tinggi dengan
aman dan optimal.

11. kegiatan seksual yang tidak
disetujui oleh Korban;
DAN LAIN LAIN

12. Bentuk Kekerasan Seksual di
Lingkungan Pendidikan
(Permendikbud Ristek No 30 Tahun
2021

13. Secara umum yang memberikan kekerasan seksual dengan jenis kekerasan yang
lainnya adalah dampaknya yang amat besar dan mendalam bagi korban, tetapi dianggap
paling sulit dibuktikan. Ada beberapa konsep dasar yang perlu kita pelajari supaya dapat
lebih memahami mengapa kasus kekerasan seksual lebih sulit diproses dibandingkan jenis
kekerasan lainnya. Beriku tini beberapa konsep khas yang ada dalam kekerasan seksual:
1. Tonic immobility (kelumpuhan sementara)
Tonic immbobility merupakan keadaan lumpuh semenara yang tidak sengaja, diaman
seseorang individu tidak dapat bergerak, atau dalam banyak kasus, bahkan tak dapat
mengeluarkan suara (Molle, 2017). Korban kekerasan seksual seringkali
dipersalahkan karena tidak melawan, berteriak atau lari saat mengalami kekerasan,
padahal saat itu mereka masih mengalami tonic immobility.
2. Victim blaming (menyalahkan korban)
Victim blaming merupakan sikap yang menunjukkan bahwa korbanlah yang
bertanggungjawab atas kekerasan seksual yang dialaminya, bukan pelaku.
Menyalahkan korban terjadi Ketika korban diasumsikan melakukan sesuatu untuk
memprovokasi atau menyebabkan kekerasans eksual melalui tindakan, kata0kata, atau
pakaiannya. Salah satu penyebab minimnya pelaporan korban kekerasan seksual atas
kejadian yang dialaminya adalah victim blaming yang dilakukan oleh bermacam pihak,
baik itu dari aparat penegak hukum, lingkungan tempat kerja maupun pendidikan,
atau bahkan angora keluarga korban sendiri. Biasanya, bentuk victim blaming yang
dilakukan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia berkisar pada cara
berpakaian korban yang dianggap “mengundang”, kata-kata dan perilaku korban yang
dianggap “provokatif”, dan respons korban yang tidak melawan pelaku. Oleh karena
itu, bila konsep tonic immobility tadi tidak dipahami, dampaknya akan terjadi pada
dua tingkat: a) Internal: menyalahkan diri sendiri atau self-blaming yang dilakukan
oleh korban terhadap dirinya sendiri; b)Eksternal: pihak lain menyalahkan korban
atau victim blaming yang dilakukan oleh orang lain terhadap korban.

14. Pada kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, tidak hanya perguruan tinggi yang
harus melakukan pencegahan, namun semua civitas akademik, yaitu dosen, tenaga
kependidikan dan mahasiswa harus mengambil peran. Perguruan tinggi wajib melakukan
pencegahan kekerasan seksual melalui: 1) pembelajaran; 2) penguatan tata kelola; 3)
penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan.
1. Pencegahan melalui pembelajaran dapat dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi
dengan mewajibkan mahasiswa, pendidikan dan tenaga kependidikan untuk
mempelajari Modul PPKS yang ditetapkan Kementerian.
2. Penguatan tata kelola paling sedikit terdiri atas: merumuskan kebijakan yang
mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi;
membentuk Satuan Tugas; menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual; membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik
dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area
kampus; menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual; melatih mahasiswa,
pendidik, dan tenaga kependidikan dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan
penanganan kekerasan seksual; melakukan sosialisasi berkala terkait kekerasan
seksual; memasang tanda informasi; menyediakan akomodasi yang layak bagi
penyandang disabilitas; melakukan Kerjasama dengan instansi terkait untuk
pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
3. Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidikan dan
tenaga kependidikan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi mengenai
pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada kegiatan: pengenalan
kehidupan kampus; organisasi kemahasiswaan; dan/atau jaringan komunikasi
informal mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan.

15. Bentuk Kekerasan Seksual di
Lingkungan Pendidikan
(Permendikbud Ristek No 30 Tahun
2021

16. Bentuk Kekerasan Seksual di
Lingkungan Pendidikan
(Permendikbud Ristek No 30 Tahun
2021

17. Verb
al
Non
fisik
Fisik
Melalui
teknologi
informasi
dan
komunikas
i
Kekerasan
Seksual

18. pasal dalam aturan
hukum yang bisa
digunakan oleh aparat
untuk memproses
kasusnya lebih lanjut.

19. Bentuk Kekerasan Seksual di
Lingkungan Pendidikan
(Permendikbud Ristek No 30 Tahun
2021

20. Bentuk Kekerasan Seksual di
Lingkungan Pendidikan
(Permendikbud Ristek No 30 Tahun
2021

21. Mekanisme Penanganan Oleh
Satgas PPKS UM
Penerimaan
Laporan
Pemeriksaan
Penyusunan
Kesimpulan dan
Rekomendasi
Pemulihan
Tindakan
Pencegahan
Keberulangan

22. Bentuk Kekerasan Seksual di
Lingkungan Pendidikan
(Permendikbud Ristek No 30 Tahun
2021

23. Bentuk Kekerasan Seksual di
Lingkungan Pendidikan
(Permendikbud Ristek No 30 Tahun
2021

24. PERMENDIKBUD
RISTEK NO 30
TAHUN 2021
SATGAS
PPKS
Penanganan
Pencegahan
Sebagai pedoman bagi PT untuk
menyusun kebijakan dan
mengambil tindakan Pencegahan
dan Penanganan Kekerasan
Seksual yg terkait dengan
pelaksanaan Tridharma di dalam
atau di luar kampus

25. Proses
pembentukan
• Capansel🡪
pansel
• Seleksi
administrasi
• Seleksi
wawancara
• Penetapan
oleh PT
• Pelatihan di
PUSPEKA
Unsur
anggota
• Dosen
• Mahasiswa
• Tenaga
Kependidikan
Masa Kerja
• 2 tahun dan
dapat
diperpanjang
1 periode
berikutnya
• Berakhirnya
SATGAS= Psl
31 ayat (2)

26. PENCEGA
HAN
• Melalui pembelajaran
• Penguatan tata kelola
• Penguatan budaya komunitas
mahasiswa, pendidik, dan
tenaga kependidikan
Oleh
Perguruan
Tinggi
• Membatasi pertemuan
mahasiswa secara individu
• Berperan aktif dlm
pencegahan kekerasan
seksual
• dst
Oleh Pendidik
dan Tendik •Membatasi pertemuan dg pendidik
dan tenaga kependidikan scr
individu
•Berperan aktif dlm pencegahan
kekerasan seksual
•Persetujuan dll diatur dlm permen
•dst
Oleh
Mahasiswa

27. PENANG
ANAN
Pendampingan
Perlindungan
Pengenaan sanksi
administrasi
Pemulihan Korban